PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat
JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan
suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat
halal.
1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,
serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.
1. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan
halal sesuai dengan syariat Islam.
1. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin
kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
1. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk
membuat atau menghasilkan Produk.
1. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu
Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia.

1. Label.

SK No 085017 A

---

PRESIDEN
REPUBLTK_
!{_DoNEStA
1. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
1. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai
bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel
telah memenuhi persyaratan acuan.
1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di
wilayah Indonesia.
1. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat
LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan danf atau pengujian terhadap kehalalan
Produk.
1. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan
formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan
kelayakan LPH.
1. Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang
berada dalam kelembagaan untuk melakukan
Akreditasi LPH dan bertanggung jawab kepada
BPJPH.
1. Auditor Halal adalah orang yang memiliki
kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan
Produk.
1. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap PPH.
1. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat
MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zt)afiaa,
dan cendekiawan muslim.
L6. Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan JPH.

17.Menteri...

SK No 031675 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK- IN-DONESIA

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang
selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang
dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan
JPH.
t9 Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
20 Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
(21 Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diberikan keterangan tidak halal.

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan

halal dan memenuhi PPH.

(1) Pemerintah bertanggun ab dalam

menyelenggarakan JPH.
(21 Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk...

SK No 031676 A

---

FRESIDEN

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk
BP,.IPH yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
- merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
JPH;
- menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label
Halal pada Produk;
- melakukan registrasi Sertilikat Halal pada Produk
luar negeri;
- melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk
Halal;
- melakukan akreditasi terhadap LPH;
- melakukan registrasi Auditor Halal;
- melakukan pengawasan terhadap JPH;
- melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan
luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan

dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak
halal.

(21 Lokasi .

SK No 031677 A

---

PRESIDEN

(21 Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:
- dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- bebas dari najis; dan
- bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
(41 Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat
dan alat:
- penyembelihan;
- pengolahan;
- penyimpanan;
- pengemasan;
- pendistribusian;
- penjualan; dan
- penyajian.

Bagian Kedua
Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong
hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak
halal;
- dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga)
meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan
Produk antar rumah potong;
- tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap,
bau, debu, dan kontaminan lainnya;

• memiliki

SK No 031678 A

---

PRESIDEN

d memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair
yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak
halal;
e konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu
mencegah kontaminasi; dan
- memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan
potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud daram

### Pasal 6 ayat (a) huruf a wajib dipisahkan antara yang halal

dan tidak halal pada:
- penampungan hewan;
- penyembelihan hewan;
- pengulitan;
- pengeluaran jeroan;
- rulang pelayuan;
- penanganan karkas;
- ruang pendinginan; dan
- sarana penanganan limbah.

(1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi

kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan
Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan
tinggi.

(2) Pendampingan

SK No 03171 I A

---

PRESIDEN
REPUBLTK
ard.llo*.=,o

(2) Pendampingan ppH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra
dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau
lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum
dan/atau perguruan tinggi.

(3) Pendampingan ppH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan
kehalalan oleh pelaku Usaha.

(4) Pelaksanaan pendampingan ppH sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan
BPJPH.

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
a' tidak menggunakan alat penyembelihan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
penyembelihan hewan tidak halal;
b' enggunakan sarana yang berbeda untuk yang haral
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
c' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga

SK No 031679 A

---

PRESIDEN

Bagian Ketiga
produk Halal pengolahan Tempat dan Alat Proses

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf b wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
- penampungan Bahan;
- penimbangan Bahan;
- pencampuran Bahan;
- pencetakan produk;
- pemasakan produk; dan/atau
- proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan
pangan.

### Pasal 1 1

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- tidak menggunakan alat pengolahan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pengolahan produk tidak halal;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat
Tempat dan Alat proses produk Halal penyimpanan

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (4) huruf c wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
- penerlmaan

SK No 031680 A

---

PRESIDEN

- penerimaan Bahan;
- penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan
dan Produk.

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
- tidak menggunakan alat penyimpanan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
penyimpanan Produk tidak halal;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halar
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- memiliki tempat penyimpanan arat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima
Tempat dan Alat Proses produk Halal pengemasan

(1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen

permohonan registrasi Sertifikat Halal luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I28 setelah
dokumen dinyatakan lengkap.

(2) Dalam . .

SK No 031131 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INDONES!A

(21 Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.

(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen

asli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari, permohonan
ditolak.

Paragraf 4
Biaya Registrasi Sertifikasi Luar Negeri

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud daram pasal
6 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak'halal pada:
- Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas
Produk; dan
- sarana pengemasan produk.

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud daram pasal 6
ayat {4) hurrf d wajib memenuhi persyaratan:
- tidak

SK No 031681 A

---

PRESIDEN
REPUBLtKlS{_DoNEStA
- tidak menggunakan alat pengemasan secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pengemasan produk tidak halal;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak hatal dalam pembersihan alat;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam
Tempat dan Alat proses produk Halal pendistribusian

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud daram

### Pasal 6 ayat (a) huruf e wajib dipisahkan antara produk

Halal dan tidak halal pada:
- sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke
alat distribusi produk; dan
- alat transportasi untuk distribusi produk.

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
- tidak menggunakan alat pendistribusian secara
bergantian dengan yang digunakan untuk
pendistribusian produk tidak halal;
b' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh

SK No 031682 A

---

PRES!DEN

_ 11_
Bagian Ketujuh
Tempat dan Alat proses produk Halal penjualan

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud daram pasal 6
ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara yang haral dan
tidak halal pada:
- sarana penjualan produk; dan
- proses penjualan produk.

Alat penjualan sebagaimana dimaksud daram pasal 6 ayat
(a) huruf f wajib memenuhi persyaratan:
a' tidak menggunakan arat penjuaran secara bergantian
dengan yang digunakan untuk penjualan produk
tidak halal;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halat dalam pembersihan alat; dan
c' menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halar
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan
Tempat dan Alat proses produk Halal penyajian

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) huruf g wajib dipisahkan antara yang halal dan
tidak halal pada:
- sarana penyajian produk; dan
- proses penyajian produk.

### Pasal 2 1

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasar 6 ayat
(a) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

• tidak

SK No 031683 A

---

PRESIDEN
REPU rr,rrl_noNESrA
- tidak menggunakan arat penyajian secara bergantian
dengan yang digunakan untuk penyajian produk
tidak halal;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal
dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
d' memiliki tempat penyimpanan arat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Bagian Kesembilan
Pendistribusian, Penjualan, dan penyajian produk yang Berasal dari
Hewan dan Nonhewan

(1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk

segar asal hewan tidak halar dipisahkan dari
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk
segar asal hewan halal.
(21 Pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal
dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat
disatukan dengan pendistribusian produk olahan
asal hewan halal dan produk olahan nonhewan halal
sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang
dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah
digunakan untuk mendistribusikan produk segar
asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari pihak produsen atau distributor.

(3) Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan

asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari
penjualan dan penyajian produk segar dan orahan
asal hewan dan nonhewan halal.

(4) Pendistribusian .

SK No 031684 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

_13_

(4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yat (2), dan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
pemeriksa Halal Pendirian Lembaga

(1) LPH dapat didirikan oleh:

- pemerintah; dan/atau
- masyarakat.
(21 LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari
konflik kepentingan baik secara perorangan atau
kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi
halal.

(1) LPH yang didirikan oreh pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam pasar 23 ayat (1) huruf a meliputi
LPH yang didirikan oleh:
- kementerian/lembaga;
- pemerintah daerah;
- perguruan tinggi negeri; atau
d' badan usaha milik negaralbadan usaha milik
daerah.

(2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana
teknis kementerian / lembaga.

(3) LPH

SK No 031685 A

---

PRESIDEN

-t4-

(3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis,
atau perangkat daerah.

(4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dibentuk oleh rektor.

(5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
- bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik
negaralbadan usaha milik daerah; atau
- anak perusahaan badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah.

(1) LPH yang didirikan oreh masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam pasar 23 ayat (r) huruf b harus
diajukan oleh lembaga keagamaan Isram berbadan
hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di
bawah naungan lembaga keagamaan Isram berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.
(21 Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LpH yang
didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di
bawah naungan rembaga keagamaan Islam berbadan
hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat
bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(1) Pendirian LpH oleh pemerintah dan/atau masyarakat

sebagaimana dimaksud daram pasal 23 harus
memenuhi persyaratan:
- memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga)
orang; dan
- memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja
sama dengan lembaga lain yang memiliki
laboratorium.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pendirian LpH harus dilengkapi dengan dokumen

pendukung yang terdiri atas:
- dokumen legalitas badan hukum;
- data sumber daya manusia di bidang syariat
Islam; dan
- data dukung kompetensi sumber daya.

(3) Persyaratan pendirian LpH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
BPJPH.

Bagian Kedua
Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

Paragraf 1
Umum

(1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BpJpH.

(2) Dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BpJpH:
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Akreditasi LpH; dan
- membentuk Tim Akreditasi LpH.

(3) Dalam

SK No 031687 A

---

t',?o=5*
RE p u J,-Tnt r r,
-16- ^

(3) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a, BpJpH dapat bekerjasama dengan
lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang akreditasi.

(4) Tim Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b bertugas:

- merumuskankebijakanoperasional;
- melakukansosialisasikebijakan;
- melaksanakan Akreditasi LpH sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LpH;
dan
- memberikan masukan dan teraah terkait
penyelenggaraan Akreditasi LpH kepada BpJpH.

(5) Tim Akreditasi LpH dapat terdiri atas unsur

akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara
yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan
Produk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Akreditasi LpH

peraturan Menteri. diatur dengan

(1) Penetapan pendirian LpH dilakukan merarui

mekanisme akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap LpH yang telah memenuhi
persyaratan pendirian dan dokumen pendukung.

Paragraf 2

SK No 031688 A

---

PRESIDEN

Paragraf 2
Permohonan Akreditasi Lembaga pemeriksa Halar

(1) Permohonan Akreditasi LpH diajukan oleh pimpinan

satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH baik kementerian/lembaga maupun pemerintah
daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan
perguruan tinggi swasta yang berada di bawah
naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum
atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan
badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha
milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan
Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.

(2) Dalam hal permohonan Akreditasi LpH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah
harus melalui sekretaris jenderal
kementerian/sekretaris utama rembaga pemerintah
nonkementerian/ sekretaris daerah.

(3) Permohonan Akreditasi LpH diajukan dengan

melampirkan persyaratan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud daram pasal 26 ayat (r) dan
t (2).

Paragraf 3
Mekanisme Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

(1) Persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)
diperiksa oleh Tim Akreditasi LpH dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak
persyaratan dan dokumen pendukung diterima.

(2)Dalam...

SK No 031689 A

---

PRESIDEN

_18_

(2) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
belum lengkap, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
surat permintaan tambahan dokumen kepada
pemohon.

(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen

kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan
tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima.

(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan

dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), permohonan Akreditasi LpH dinyatakan
ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

(1) Dalam hal persyaratan dan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan
ayat (21 dinyatakan lengkap, Tim Akreditasi LpH
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak
persyaratan dan dokumen pendukung dinyatakan
lengkap.

(2) Verifikasi persyaratan dan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
- pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
- pemeriksaan lapangan.

(1) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan dan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 r
belum memenuhi persyaratan, Tim Akreditasi LpH
menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada
pemohon.

(2) Pemohon. . .

SK No 031690 A

---

PRESIDEN
REPU BLtK, y:o*r=,o

(2) Pemohon harus menyampaikan krarifikasi dan

menyerahkan tambahan dokumen jika diperlukan
kepada Tim Akreditasi LpH dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permintaan klarifikasi
dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan klarifikasi

dan/atau tambahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), permohonan Akreditasi LpH
dinyatakan ditorak dengan menerbitkan surat
penolakan.

Paragraf 4
Penetapan Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

(1) Dalam hal pemohon telah memenuhi ketentuan

Akreditasi LpH, Tim Akreditasi LpH menyampaikan
rekomendasi kepada BpJpH untuk mendapatkan
penetapan Akreditasi LpH.

(2) Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi diterima.

(1) Penetapan Akreditasi LpH oleh BpJpH sebagai dasar

penugasan LpH untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk.
(21 Penetapan Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan
mengenai:
- nama LpH;
- alamat LpH;
- nomor registrasi LpH; dan
- lingkup kegiatan LpH.
Paragraf 5 . .

SK No 031691 A

---

PRESIDEN

Paragraf 5
Biaya Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

(1) Biaya Akreditasi LpH dibebankan kepada LpH.

(2) Penetapan besaran/nominal biaya Akreditasi LpH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusurkan oleh
Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 6
Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga pemeriksa Halal

(1) BPJPH menerbitkan sertifikat Akreditasi LpH.

(2) Sertifikat Akreditasi LpH sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkan oleh BpJpH.

Bagian Ketiga
Lingkup Kegiatan Lembaga pemeriksa Halal

(1) Penetapan LPH memuat lingkup kegiatan LpH.

(2) Lingkup kegiatan LpH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
- verifikasi/validasi;
- inspeksi produk dan/atau ppH;
- inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit
potong hewan/unggas; dan/atau
- inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika
diperlukan terhadap kehalalan produk.

(3) Lingkup kegiatan LpH sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat kualifikasi akreditasi.

(4) Mekanisme

SK No 031692 A

---

PRESIDEN

-2r-

(4) Mekanisme penetapan lingkup kegiatan LpH

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan BPJPH.

Bagian Keempat
pemeriksa Halal Perubahan Data Lembaga

(1) LPH harus melaporkan setiap perubahan data LpH

kepada BPJPH, meliputi:
- jumlah dan nama Auditor Halal;
- jumlah dan nama sumber daya manusia di
bidang syariat Islam;
- lingkup kegiatan;
- nama LPH;
- alamat kantor; dan/atau
- kepemilikan danf atau ketersediaan
laboratoriurn.

(2) Pelaporan perubahan data LpH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen
pendukung perubahan.

(3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung perubahan data LpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai pemeri kelengkapan

dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,

### Pasal 31, dan pasar 32 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan
dokumen pendukung dan verifikasi dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perubahan.

SK No 031693 A

---

PRESIDEN
REPU ELtKrB{:o*r$o

(5) Perubahan data LpH sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak mengubah nomor registrasi dalam
persetujuan pendirian LpH yang telah diterbitkan.

Bagian Kelima
Auditor Halal

Paragraf 1
Umum

(1) Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LpH.

(2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar

pada 1 (satu) LPH.

Paragraf 2
Pengangkatan Auditor Halal

(1) Pengangkatan Auditor Haral oleh LpH sebagaimana

dimaksud dalam pasar 39 harus memenuhi
persyaratan:
- warga negara Indonesia;
- beragama Islam;

1 c. berpendidikan paling rendah sarjana strata
(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik
industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga,
atau pertanian;
- memahami dan memiliki wawasan 1uas
mengenai kehalalan produk menurut syariat
Islam; dan
- mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan priba di d,an I atau golongan.

(2) Auditor

SK No 031694 A

---

PRES!DEN
REPU BLtKr'J:orrr,o

(2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pimpinan LPH dengan melampirkan:
- fotokopi kartu tanda penduduk;
- daftar riwayat hidup;
- salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang
dilegalisasi;
- salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal
dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal
yang dilegalisasi; dan
- surat pernyataan bermeterai untuk
mendahulukan kepentingan umat di atas
kepentingan priba di dan I atau golongan.

(3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan
LPH.

Paragraf 3
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal

Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal
dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf d, Auditor Halal
harus mengikuti:
- pelatihan Auditor Halal; dan/atau
- sertifikasi kompetensi Auditor Halal.

(1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oreh BpJpH,
pergurLran tinggi, dan/atau lembaga pelatihan rain
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan

SK No 031695 A

---

PRESIDEN

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang

terakreditasi melaksanakan pelatihan Auditor Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
BPJPH.

(3) Peserta pelatihan Auditor Halal yang dinyatakan lulus

berhak memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal.

(1) sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi
profesi.

(2) Peserta sertifikasi kompetensi Auditor Halal yang

dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat
kompetensi Auditor Halal.

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan
pelatihan dan standar kompetensi Auditor Halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.

Paragraf 4
Registrasi Auditor Halal

(1) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) harus diregistrasi
oleh BPJpH.

(2) LPH mengajukan registrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada BpJpH.

(3) Pengajuan oleh LpH sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disertai dengan salinan keputusan pimpinan
LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal.

(1) Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh

BPJPH.
(21 Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan dalam
hal Auditor Halal diberhentikan oleh LpH.

Paragraf 5
Pemberhentian Auditor Halal

Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LpH dalam hal:
- mengundurkan diri;
- meninggal dunia;
- tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor
Halal;
- terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku tingkat berat; atau
- dinyatakan bersalah merakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kesatu
Umum

Pelaku Usaha berhak memperoleh:
- informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem
JPH;
- pembinaan dalam memproduksi produk Halar; dan

• pelayanan

SK No 031697 A

---

PRESIDEN

c pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal
secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak
diskriminatif.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat
Halal wajib:
- memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara
Produk Halal dan tidak halal;
- memiliki Penyelia Halal; dan
- melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada
BPJPH.

Bagian Ketiga
Penyelia Halal

Paragraf 1
Umum

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
huruf c ditetapkan oleh pelaku Usaha.

Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50
bertugas:
- mengawasi ppH di perusahaan;
- menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- mengoordinasikan ppH; dan
- mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.
pasal52...

SK No 031698 A

---

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51, Penyelia Halal bertanggung jawab:
- menerapkan ketentuan peraturan perundang_
undangan mengenai JpH;
- menerapkan sistem JpH;
- men5rusun rencana ppH;
- menerapkan manajemen risiko pengendalian ppH;
- mengusulkan penggantian Bahan;
- mengusulkan penghentian produksi yang tidak
memenuhi ketentuan ppH;
ppH; g. membuat laporan pengawasan
- melakukan kaji ulang pelaksanaan ppH;
- menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk
Auditor Halal; dan
- menunjukkan bukti dan memberikan keterangan
yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor
Halal.

(1) Untuk ditetapkan sebagai penyelia Halal sebagaimana

dimaksud dalam pasar s0 harus memenuhi
persyaratan:
- beragama Islam; dan
- memiliki wawasan ruas dan memahami syariat
tentang kehalalan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dibuktikan dengan sertifikat penyelia Halal.

(3) Untuk memperoreh sertifikat penyelia Halal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelia Halal
harus mengikuti peratihan dan/atau sertifikasi
kompetensi penyelia Halal.

Paragraf2...

SK No 031699 A

---

PRESIDEN

Paragraf 2
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi penyelia Halal

(1) Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BpJpH,
perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain
yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang

terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oreh
BPJPH.

(3) Peserta pelatihan penyeria Halar yang dinyatakan

lulus berhak memperoleh sertifikat pelatihan penyelia
Halal.

(1) Sertifikasi kompetensi penyelia Halal sebagaimana

dimaksud dalam pasar 53 ayat (3) dilaksanakan oreh
BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang
memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi
profesi.

(2) Peserta kompetensi penyelia Harar yang dinyatakan

lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi
Penyelia Halal.

Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan
pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur
dalam Peraturan BpJpH.

Paragraf 3

SK No 031700 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INDONES]A

Paragraf 3
pelaku Usaha Penetapan Penyelia Halal oleh

(1) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan

Penyelia Halal yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 kepada
BPJPH dengan melampirkan:
- fotokopi kartu tanda penduduk penyelia Halal;
- daftar riwayat hidup;
- salinan sertifikat pelatihan dan sertifikat
kompetensi yang dilegalisasi; dan
- salinan keputusan penetapan penyelia Halal
yang dilegalisasi.

(2) Penetapan Penyelia Halal bagi pelaku Usaha mikro

dan kecil didasarkan atas sertifikat pelatihan penyelia
Halal.

Paragraf 4
Fasilitasi Penyelia Halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil

(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh pelaku

Usaha mikro dan kecil, penyelia Halal dapat berasal
dari organisasi kemasyarakatan.
(21 Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal
pelaku Usaha yang bersangkutan, dapat berasal dari
instansi pemerintah, badan usaha, atau pergu*an
tinggi.

(3) selain penyediaan penyelia Haral sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan,
instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan
tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa
keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikasi
kompetensi penyelia Halal.

## BAB VI .

SK No 031701 A

---

PRESIDEN
REPUtsLlK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat

Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
BPJPH melalui sistem elektronik.
(21 Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
- data Pelaku Usaha;
- nama dan jenis Produk;
- daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- pengolahan Produk.

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk

berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 59 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan

jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

(1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halat
yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

(21 Ketentuan . .

SK No 031702 A

---

PRESIDEN

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Bahan yang:
- berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan
tambang tanpa melalui proses pengolahan;
- dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan
yang diharamkan; danf atau
- tidak tergolong berbahaya serta tidak
bersinggungan dengan bahan haram.

Dokumen pengolahan Produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d memuat keterangan
mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan
yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan
Produk jadi, dan distribusi.

Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk
memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga
digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak
diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan
yang mengandung Bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha
harus menyampaikan dokumen:
- nama Produk;
- daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- proses pengolahan Produk; dan
- pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi
yang digunakan secara bersama.

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib
menerapkan sistem JPH.

Bagian Kedua

SK No 031703 A

---

PRESIDEN

_32_

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Hala1

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dengan jangka waktu paling lama 1 (satu)
Hari sejak permohonan diterima BPJPH.

Bagian Ketiga
Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

(1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah

memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih
LPH.

(2) Penetapan LPH dilakukan berdasarkan

pertimbangan:
- Akreditasi LPH;
- ruang lingkup kegiatan LPH;
- aksesibilitas LPH;
- beban kerja LPH; dan/atau
- kinerja LPH.

(3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
Hari terhitung sejak dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dinyatakan
lengkap.
(41 Dalam hal penetapan LPH yang dilakukan oleh
BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat
kendala, BPJPH menambah jangka waktu paling
lama 1 (satu) Hari.

(5) Pelaksanaan. . .

SK No 031704 A

---

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA a^ -JJ-

(5) Pelaksanaan penetapan LpH diatur dalam peraturan

BPJPH.

Bagian Keempat
pengujian Kehalalan produk Pemeriks aan dan f atau

(1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah
ditetapkan oleh BpJpH.
(21 Pemeriksaan danfatau pengujian kehalalan produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
- pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk.

(1) P iksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g

ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan
terhadap keabsahan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2).

(2) Dalam hal berdasarkan hasit pemeriksaan diperlukan

dokumen tambahan, LpH menyampaikan permintaan
tambahan dokumen kepada pemohon dengan
tembusan kepada BpJpH.

(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada LpH
dengan tembusan kepada BpJpH daram jangka waktu
paling lama 5 (lima) Hari sejak permintaan tambahan
dokumen diterima.

(4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan

dokumen dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), LpH menyatakan
permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses
lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan
kepada pemohon.
Pasal70...

SK No 031705 A

---

PRESIDEN

(1) Pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Auditor Halal

di lokasi usaha pada saat proses produksi secara
tatap muka.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan produk di lokasi

usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi
dan data kepada Auditor Halal.

(3) Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang_undangan,
pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara daring.

Dalam hal hasil pemeriksaan produk terdapat Bahan yang
diragukan kehalalannya, pemeriksaan produk
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat-(2) huruf b
dapat dilakukan dengan pengujian di laboratorium.

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk

Produk yang diproduksi di daram negeri dilakukan
dalam jangka waktu paring lama 15 (rima beras) Hari
sejak penetapan LpH diterbitkan oreh BpJpH
berdasarkan pilihan pemohon sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6T ayat (l).

(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlampaui, jangka waktu pemeriksaan
dan/atau pengujian kehalalan produk dapat
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari.

(3) LPH

SK No 031706 A

---

PRESIDEN

(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada BpJpH paling lama 3
(tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk

Produk yang diproduksi di ruar negeri dilakukan
dalam jangka waktu paring lama 15 (rima belas) Hari
sejak penetapan LpH diterbitkan oleh BpJpH.

(2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipenuhi, jangka waktu
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalaran produk
dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.

(3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan

dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada BpJpH paling lama 3
(tiga) Hari sebelum jangka waktu berakhir.

(1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) dan pasal T3 ayat (2) tidak
dipenuhi:
- LPH menyampaikan laporan akhir mengenai
hasil pemeriksaan danfatau pengujian kepada
BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
- LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk kepada BpJpH.

(2) Laporan .

SK No 031707 A

---

PRESTDEN
REPUtsLtK
#DoNEStA
(21 Laporan akhir dan pengembarian dokumen serta
biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan oleh LpH kepada BpJpH daram jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak batas akhir
jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk.

(3) BPJPH menetapkan LpH pengganti untuk melakukan

pemeriksaan danf atau pengujian.

(4) Seluruh pembiayaan atas penggantian LpH

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan
kepada LPH sebelumnya.

(5) Prosedur penyampaian laporan akhir, pengembarian

dokumen, dan biaya pemeriksaan dan/atau
pengujian kehalalan produk serta mekanisme
penggantian LPH diatur dalam peraturan BpJpH.

(6) LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang

telah ditetapkan dalam proses sertifikasi hatar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi
dan/atau dikenai sanksi administratif.

(1) LPH 'menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan
tembusan kepada BpJpH.

(2) Hasil pemeriksaan danfatau pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan jenis produk;
- Produk dan Bahan yang digunakan;
- PPH;
- hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
- berita acara pemeriksaan; dan
- rekomendasi.

(3) Dalam...

SK No 031708 A

---

PRESIDEN
REPU BLtK3f
_DoNEStA

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan produk tidak sesuai dengan standar
BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada
MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Bagian Kelima
Penetapan Kehalalan produk

(1) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oteh MUI

melalui sidang fatwa halal MUI.

(2) Sidang fatwa halar MUI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI
provinsi, MUI kabupatenf kota, atau Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh.

(3) Hasil penetapan kehalaran produk berupa penetapan

halal Produk atau penetapan ketidakhalalan produk.

(1) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 disampaikan kepada BpJpH dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil
pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LpH
diterima oleh MUL

(2) Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan

kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat

diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan
alasan tertulis kepada BpJpH.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 terlampaui, BpJpH memberitahukan
secara tertulis mengenai status permohonan
penetapan kehalalan produk kepada pemohon.

Bagian Keenam

SK No 031709 A

---

PRESIDEN

Bagian Keenam
Penerbitan Sertifikat Halal

(1) BPJPH menerbitkan Sertihkat Halal, berlaku selama

4 (empat) tahun.

(2) Penerbitan Sertifikat Halal oleh BpJpH dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak
keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI
diterima oleh BPJPH.

(3) Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk,

BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak
keputusan penetapan ketidakhalalan produk dari
MUI diterima oleh BPJPH.

Bagian Ketujuh
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro

dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha
mikro dan kecil.

(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang
memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasit
penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
- Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan
yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana.

(3) Pernyataan

SK No 031710 A

---

PRESIDEN
REPUBLTK
#DoNESTA

(3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh
BPJPH.

(4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit terdiri atas:
- adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa
akad/ikrar yang berisi:
1. kehalalan produk dan Bahan yang
digunakan; dan
1. PPH.
ppH. b. adanya pendampingan

(5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BpJpH
untuk diteruskan kepada MUI.

(6) Setelah menerima dokumen dari BpJpH sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan
sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan
Produk.

(7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan

fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(6).

(8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
BPJPH.

(1) Dalam hal permohonan sertifikat Halal diajukan oreh

Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
dalam pasal Tg, tidak dikenai biaya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(2) Kriteria dan tata cara penetapan pelaku Usaha mikro

dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan BpJpH.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan Sertifikat Halal

(1) BPJPH menerbitkan perpanjangan sertifikat Harar,

kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(21 Sertifikat Halat wajib diperpanjang oleh pelaku Usaha
dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal
paling lambat 3 (tiga) bulan seberum masa berlaku
Sertifikat Halal berakhir.

(3) Perpanjangan Sertifikat Halar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan oleh pelaku Usaha secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BpJpH.

(1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halar

sebagaimana dimaksud dalam pasal g2 ayat (2)
dilengkapi dengan dokumen:
- salinan Sertifikat Halal; dan
- surat pernyataan yang menerangkan produk
yang didaftarkan tidak mengalami perubahan
PPH dan komposisi Bahan dengan dibubuhi
meterai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Dalam hal pelaku Usaha memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BpJpH dapat
langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat l{alal.

(1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan

dalam Produk, peraku Usaha wajib meraporkan
kepada BPJPH.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan:
- dokumen perubahan komposisi Bahan; dan
- dokumen kehalalan atas Bahan yang diubah.

(3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki

dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, pelaku Usaha mengajukan
permohonan sertifikat Halal produk kepada BpJpH.

Bagian Kesembilan
Biaya Sertifikasi Halal

pelaku (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada
Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat
Halal.

(2) Biaya

SK No 031713 A

---

PRESIDEN
REPU BLrK
o,l?o*==,o

(2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus efisien dan terjangkau.

(3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi

halal diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam hal penetapan besaran atau nominal biaya

sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau
pengujian yang dilakukan oleh LpH, dapat diatur
dalam Keputusan Kepala Badan.

(5) Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak

dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang
telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(6) Tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal diatur

dalam Peraturan BpJpH.

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh
Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8i ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga
dengan:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- pembiayaan dari dana kemitraan;
- bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- dana bergulir; atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII . .

SK No 031714 A

---

PRES!DEN

_43_

Bagian Kesatu
Label Halal

(1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Laber Halar pada

Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
(21 Label Halal dapat dicantumkan serama proses
perpanjangan Sertifikat Halal.

BPJPH menetapkan Label Halal yang berraku nasionar.

(1) Label Halal paling sedikit memuat:

• logo; dan
• nomor sertifikat atau nomor registrasi.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar
dan tulisan.

Logo dalam Label Halar sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 89 ayat (1) huruf a merurpakan wujud keputusan

dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh BPJPH.

Bagian Kedua
Pencantuman Label Halal

(1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal g7

dicantumkan pada:
- kemasan

SK No 031715 A

---

PRESIDEN
REPUBLtKa'Nf o*r=ro
- kemasan produk;
- bagian tertentu dari produk; dan/atau
- tempat tertentu pada produk.
(21 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta
tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga
tidak mungkin dicantumkan seluruh
keterangan;
- Produk yang dijual dan dikemas secara langsung
dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
- Produk yang dijual dalam bentuk curah.

(4) Pemberlakuan pencantuman Label Halal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan
dengan dokumen Sertifikat Halal.

Bagian Ketiga
Keterangan Tidak Halal

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang

berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib
mencantumkan keterangan tidak halal.

(2) Keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau
tulisan yang dicantumkan pada:
- kemasan produk;
- bagian tertentu dari produk; dan/atau
- tempat tertentu pada produk.

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib
mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar,
tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang
berbeda pada komposisi Bahan.

Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 dan pasal 93 harus mudah
dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan
dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-
undangan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JpH.

(21 Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan terhadap:

- LPH;
- masa berlaku Sertifikat Halal;
- kehaialan Produk;
- pencantuman Label Halal;
- pencantuman keterangan tidak halal;
- pemisahan lokasi, tempat, dan alat
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta
penyajian antara produk Halal dan tidak halal;
- keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- kegiatan lain yang berkaitan dengan JpH.

(3) Kementerian

SK No 031717 A

---

PRESIDEN
REPU BLtKar|f on.=r^

(3) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau

pemerintah daerah provinsi/kabupate nlkota
berkoordinasi dan bekerjasama dengan BpJpH dalam
pelaksanaan pengawasan JpH sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(41 Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan
JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditindaklanjuti melalui pen5rusunan program
strategis pengawasan JpH.

(5) Pengawasan terhadap JpH dapat dilakukan oleh

BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.

(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,

dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota dalam melaksanakan pengawasan JpH dapat
mengikutsertakan pihak terkait.
(21 Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bertindak untuk memberikan masukan,
pertimbangan, atau kegiatan lain yang bertujuan
menunjang kegiatan pengawasan JpH.

(1) Pengawasan JpH dilaksanakan oleh pengawas JpH

pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait,
dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/
kota.

(2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat oleh pejabat yang berwenang di BpJpH,
kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang_undangan.
Pasal98...

SK No 031718 A

---

PRESIDEN

_47 _

(1) Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 97
ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- beragama Islam;
- aparatur sipil negara yang bertugas pada unit
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pengawasan;

1 c. berpendidikan paling rendah sarjana strata
(satu);
- memahami dan memiliki wawasan luas
mengenai kehalalan produk menurut syariat
Islam; dan
- lulus pelatihan Pengawas JpH.
(21 Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi
dengan surat tugas dan tanda pengenal.

(3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan. t
(41 Ketentuan mengenai pengangkatan pengawas JpH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelatihan Pengawas Jaminan produk Halal

(1) Pelatihan Pengawas JpH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh
BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga
terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

(2) BPJPH . .

SK No 081843 A

---

REpu JrT^tt'^?55*r'o

pengawas JpH (2) BPJPH dalam melaksanakan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja
sama dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

(3) Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah

daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan
pelatihan Pengawas JpH setelah berkoordinasi
dengan BPJPH.

(4) Koordinasi BpJpH dengan kementerian terkait,

lembaga terkait, pemerintah daerah
provinsi/kabupatenlkota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- sistem dan tata cara pelatihan; dan
pengawas b. penyediaan tenaga pengajar pelatihan
JPH.

(5) Penyelenggaraan pe han pengawas JpH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan BPJPH.

### Pasal 1OO

(1) Kurikulum pelatihan pengawas JpH disusun dan

ditetapkan oleh Kepala Badan.
(21 Kurikulum pelatihan pengawas JpH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- wawasan mengenai kehalalan produk menurut
syariat Islam; dan
- pengetahuan mengenai sasaran pengawasan
JPH.

### Pasal 101 .

SK No 031720 A

---

PRESIDEN

(1) Peserta pelatihan pengawas JpH yang dinyatakan

lulus berhak memperoleh sertifikat tanda rulus
pelatihan Pengawas JpH.

(2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga
penyelenggara pelatihan.

### Pasal 1O2

(1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga

terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/
kabupatenlkota belum memiliki pengawas JpH yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, BpJpH,
kementerian/lembaga terkait, dan f atau pemerintah
daerah provinsi/kabupaten I kota dapat menugaskan
aparatur sipil negara di lingkungan masing_masing
untuk melakukan pengawasan JpH.

(2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diusulkan mengikuti pelatihan
Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama I
(satu) tahun sejak penugasan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Tahapan pengawasan Jaminan produk Halal

(1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala

dan/ atau sewaktu-waktu.

(2) Pengawasan JpH secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kari
dalam 6 (enam) bulan.

(3) Dalam

SK No 031721 A

---

PRESIDEN
REPU BLtKa'J_oo*.=,^

(3) Dalam hal pengawasan JpH dilaksanakan secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit
kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengawasan men5rusun rencana kerja dengan
mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JpH.

(4) Pengawasan JpH sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) ditaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan/atau dalam har terjadi dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

### Pasal 1O4

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam pasal S, BpJpH bekerja sama
dengan:
- kementerian dan/atau lembaga terkait;
- LPH; dan
- MUI.

(2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- perindustrian;
- perdagangan;
- kesehatan;
- pertanian;
- koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- dalam negeri;
- luar negeri

SK No 031722 A

---

PRESIDEN

- luar negeri; dan
- lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH.

(3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi lembaga pemerintah
nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
- pengawasan obat dan makanan;
- standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- akreditasi; dan
- lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH.

Bagian Kedua
produk Halal Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan
dengan Kementerian Terkait

(1) Kerja sama BpJpH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal
lO4 ayat (2) huruf a dengan rurang lingkup:
- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
industri terkait dengan bahan baku, bahan
olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong
yang digunakan untuk menghasilkan produk
Halal;
- fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri
menengah;
- pembentukan kawasan industri halal; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.

(2) Kementerian

SK No 031723 A

---

PRESTDEN

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.

(1) Kerja sama BpJpH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasar
104 ayat (2) huruf b dengan ruang tingkup:
pelaku Usaha dan a. pembinaan kepada
masyarakat;
- pengawasan produk Halal yang beredar di pasar;
- fasilitasi penerapan JpH bagi pelaku Usaha di
bidang perdagangan;
- perluasan akses pasar dalam negeri dan luar
negeri bagi produk Halal;
- penarikan barang dari peredaran; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.
(21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
melibatkan BpJpH.

### Pasal 1O7

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (21huruf c dengan ruang lingkup:
- pengawasan Sertifikat Halal dan Labet Halal bagi
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga;
- fasilitasi

SK No 031724 A

---

PRESIDEN

- fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;
- rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan
Label Halal bagi atat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan dalam perLrmusan
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal lO4
ayat (2) huruf d dengan rLrang lingkup:
- sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
- penetapan persyaratan rumah potong
hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
- penetapan pedoman pemotongan
hewan/unggas;
- penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
- fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas
dan unit potong hewan/unggas;
- penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner
pada unit usaha pangan asal hewan, sistem
jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil
pertanian; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian

SK No 031725 A

---

PRESIDEN

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian dalam perumusan
dan penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meribatkan
BPJPH.

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf e meliputi:
- koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan
Produk bagi koperasi dan pelaku Usaha mikro,
kecil, dan menengah;
- fasilitasi JpH bagi koperasi dan peraku Usaha
mikro, kecil, dan menengah;
- pendataan koperasi dan pelaku Usaha mikro,
kecil, dan menengah;
- fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha
mikro dan kecil; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing_masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah dalam perumusan dan penetapan
kebijakan dengan rllang lingkup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan BpJpH.

Pasal I 10

(1) Keda sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri sebagaimana dimaksud daram pasal
1O4 ayat (2) huruf f dengan ruang lingkup:

• sosialisasi

SK No 031726 A

---

PRESIDEN

- sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
- fasilitasi JPH bagi koperasi dan pelaku Usaha
mikro, kecil, dan menengah;
- pengawasan JPH;
- pengembangan JPH; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri dalam
perulmusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.

### Pasal 1 1 1

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (21huruf g dengan ruang lingkup:
- fasilitasi kerja sama internasional;
- promosi Produk Halal di luar negeri;
- penyediaan informasi mengenai lembaga halal
luar negeri; dan
- tugas lain yang terkait derrgan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang luar negeri dalam
perumusan dan penetapan kebijakan dengan rurang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.

Pasalll2...

SK No 031127 A

---

PRESIDEN
REPUBLIK INDONEStA

### Pasal 1 12

(1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JpH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal tO4 ayat (2)
huruf h dengan rLrang lingkup:
- sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan JPH dalam perLlmusan dan
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.

Kerja sama Badan produk Hatar ,"ff:,'il#:'il"--an
dengan Lembaga Terkait

### Pasal 1 13

(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah

nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104
ayat (3) huruf a dengan ruang lingkup:
- sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional,
kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi,
pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan
bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi
dengan pendaftaran produk;

• pengawasan.

SK No 031728 A

---

PRESIDEN

- pengawasan Produk Halal berupa obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong yang beredar;
- pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong yang beredar;
- penarikan barangdariperedaran padaobat, obat
tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat
kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan,
dan bahan penolong;
- sosialisasi, edukasi, dan publikasi JpH berupa
obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen
kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan
tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dalam perumusan
dan penetapan kebijakan dengan rLtang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.

### Pasal 1 14

(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah

nonkementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat (3) huruf b dengan rLrang lingkup:
- pen5rusunan standar dan skema Penilaian
Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan
- tugas

SK No 031729 A

---

PRES!DEN

- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam
perLrmusan dan penetapan kebijakan dengan ruang
lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan BPJPH.

### Pasal 1 15

(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural

yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 104 ayat (3) huruf c dengan rLrang lingkup:

- pen)rusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Akreditasi LpH; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga pemerintah nonstruktural yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
akreditasi dalam perumusan dan penetapan
kebijakan dengan rLlang lingkup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan BpJpH.

### Pasal 1 16

(1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah

nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JpH
sebagaimana dimaksud dalam pasal IO4 ayat (3)
huruf d dengan ruang lingkup:
- sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Lembaga. . .

SK No 031730 A

---

PRESIDEN

(21 Lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga
nonstruktural yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan
penyelenggaraan JPH dalam perLrmusan dan
penetapan kebijakan dengan ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
BPJPH.

Bagian Keempat
Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga
Pemeriksa Hala1

### Pasal 1 17

(1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal LO4 ayat (1) huruf b meliputi:
- pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
- tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan
JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama

dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Kelima
Kerja Sama Badan Penyelen ggaraJaminan Produk Halal
dengan Majelis Ulama Indonesia

### Pasal 1 18

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal lO4 ayat (1) huruf c dilakukan
dalam hal penetapan kehalalan Produk.
(21 Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk
keputusan penetapan kehalalan Produk.

(3) Keputusan...

SK No 031731 A

---

PRESIDEN

(3) Keputusan penetapan kehalalan Produk tetap

berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi
Bahan dan proses produksi.

Bagian Keenam
Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

### Pasal 1 19

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama

internasional dalam bidang JPH.
(21 Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk:
- pengembangan JPH;
- Penilaian Kesesuaian; dan/atau
- pengakuan Sertifikat Halal.

(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk
melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.

(4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan atas perjanjian antar
negara.

(5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan
peraturan perundang-undangan nasional, dan
hukum serta kebiasaan internasional.

(1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2)
huruf a meliputi:
- pengembangan teknologi;

. b. sumber

SK No 031732 A

---

PRESIDEN

- sumber daya manusia; dan
- sarana dan prasarana JPH.
(21 BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan
kerja sama internasional dalam pengembangan JPH
dengan rulang lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.

(3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di
negara setempat.

(1) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (21
huruf b meliputi:
- saling pengakuan; dan
- saling keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.
(21 Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan skema saling pengakuan dan saling
keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian.

(3) Kerja sama internasional dalam Penilaian Kesesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
akreditasi dengan lembaga akreditasi negara
setempat.

(1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat

Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal l19 ayat(2)
huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan
Sertif,rkat Halal.
(21 Kerja sama

SK No 031733 A

---

PRESIDEN
REPUBLTK tNDONEStA

(2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang
berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

(1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal
berdasarkan perjanjian saling keberterimaan
Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.

(2) Perjanjian saling keberterimaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH
dengan lembaga halal luar negeri.

(3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dibentuk oleh pemerintah atau lembaga
keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
(41 Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di
negara setempat yang telah memperoleh pengakuan
dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau
internasional.

(5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang
telah melakukan kerja sama pengembangan skema
saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil
Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 121.

(6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga

akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 harus sesuai dengan standar halal
Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

(1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga

halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasa1
123 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan
sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.
(21 Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga
akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (4) lembaga halal luar negeri diakreditasi oleh
Tim Akreditasi LPH.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
akreditasi.

Bagian Kesatu
Umum

Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib
bersertifikat halal.

Bagian Kedua
Sertifikasi Halal Produk Luar Negeri

Permohonan sertifikasi halal Produk luar negeri diajukan
oleh importir atau perwakilan resminya.

Bagian Ketiga

SK No 031735 A

---

PRESIDEN
REPU BLIK tNDONEStA

Bagian Ketiga
Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Paragraf 1
Umum

(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh

lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja
sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan
BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tidak
perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Sertifikat Halal dengan kategori bahan baku, bahan

tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 yang
diterbitkan oleh'lembaga halal luar negeri yang telah
melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat
Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum
diedarkan di Indonesia.

(3) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga

halal luar negeri negara setempat, sertifikasi halal
Produk dilakukan di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pelaksanaan kerja sama internasional di

bidang JPH diatur dalam Peraturan BPJPH.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diajukan
permohonannya oleh masing-masing importir
dan/atau perwakilan resmi kepada BPJPH secara
tertulis dengan melampirkan:
- data pemohon;

. b. salinan. .

SK No 031736 A

---

PRESIDEN

b salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk
bersangkutan yang telah disahkan oleh
perwakilan Indonesia di luar negeri;
C daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia
dilengkapi dengan nomor kode sistem
harmonisasi; dan
d surat pernyataan bahwa dokumen yang
disampaikan benar dan sah.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat
Halal Luar Negeri

( 1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen permohonan registrasi Sertifikat Halal luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap,
BPJPH menyampaikan permintaan tambahan
dokumen kepada pemohon.

(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen

kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) Hari sejak permintaan tambahan dokumen
diterima.
(41 Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan ditolak.

(1) Biaya registrasi Sertifikat Halal luar negeri

dibebankan kepada pemohon.
(21 Besaran tarif biaya registrasi Sertifikat Halal luar
negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Penerbitan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

(1) BPJPH melakukan registrasi Sertifikat Halal luar

negeri yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikat Halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH

dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal
Produk.

(3) Registrasi Sertilikat Halal luar negeri diterbitkan

sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh
pemohon berdasarkan Sertifikat Halal luar negeri.

(4) Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah

memperoleh registrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi
berdekatan dengan Label Halal pada:
- kemasan .

SK No 031738 A

---

PRESIDEN

• kemasan Produk;
• bagian tertentu dari Produk; dan/atau
• tempat tertentu pada Produk.

(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I32 ayat (1) paling sedikit
memuat keterangan mengenai:
- lembaga penerbit nomor registrasi Sertifikat
Halal luar negeri;
- nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
- data pemohon;
- nama Produk yang diregistrasi;
- masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
- tanda tangan Kepala Badan; dan
- kode identitas unik.

(2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
BPJPH.

(1) Masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri

menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal
yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.

(2) Registrasi Sertihkat Halal luar negeri wajib

diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan
pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku registrasi Sertifikat Halal luar negeri
berakhir.

BABXI...

SK No 081844 A

---

PRESIDEN

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

• barang; dan/atau
• jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:
- makanan;
- minuman;
- obat;
- kosmetik;
- produk kimiawi;
- produk biologi;
- produk rekayasa genetik; dan
- barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan.

(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- penyembelihan;
- pengolahan;
- penyimpanan;
- pengemasan;
- pendistribusian;
- penjualan; dan/atau
- penyajian.

(1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik

sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-
masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan
MUI.

(2) Pelaksanaan

SK No 031740 A

---

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh BpJpH.

Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa
genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2)
huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) hanya yang terkait
dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

(1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
135 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal
dari dan/atau mengandung unsur hewan.

(2) Penetapan jenis barang gunaan yang wajib

bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri
setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait.

(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) difasilitasi oleh BpJpH.

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk

sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal
137 dilakukan secara bertahap.

(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk pertama kali terdiri atas:
- Produk makanan dan minuman;
- Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan
Bahan penolong untuk produk makanan dan
minuman; dan

• hasil

SK No 031741 A

---

PRESIDEN

jasa penyembelihan. c. hasil sembelihan dan

(3) Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan pada tahap selanjutnya.

(4) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak berlaku bagi:

- Produk yang kewqjiban kehalalannya sudah
ditetapkan dalam peraturan perundang_
undangan;
- Produk sudah bersertifikat halat sebelum
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20l4 tentang
Jaminan Produk Halal berlaku; dan
- Produk yang sudah bersertifikat halal sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2OI4 tentang Jaminan produk Halal sampai
diundangkannya peraturan pemerintah ini.

asal 140
Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk
makanan, minuman, hasit sembelihan, dan jasa
penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139
ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal rT
oktober 2ol9 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024.

(1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain

Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 139
ayat (2) meliputi:
- obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen
kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
17 Oktober 2029;

. c. obat.

SK No 031742 A

---

PRESIDEN

-7t-
- obat keras dikecualikan psikotropika dimulai
dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan
tanggal 17 Oktober 2034;
- kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa
genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2O2l
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- barang gunaan yang dipakai kategori sandang,
penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari
tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
17 Oktober 2026;
- barang gunaan yang digunakan kategori
perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan
rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi
umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor
dimulai dari tanggal t7 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko A sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2026;
- barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko B sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2029;
- barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
kesehatan kelas risiko C sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai
dengan tanggal 17 Oktober 2034; d,an
- Produk berupa obat, produk biologi, dan alat
kesehatan yang bahan bakunya belum
bersumber dari bahan halal dan/atau cara
pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perutndang_
undangan.
(2lPenahapan...

SK No 031743 A

---

PRES!DEN

(2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk

jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
hurrrf d, huruf e, dan huruf f dimulai berdasarkan
ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.

(3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan

Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan,
minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan
sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat

kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal
harus memenuhi persyaratan keamanan,
kemanfaatan/khasiat, dan mutu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Produk berupa obat, produk biologi, dan

alat kesehatan yang Bahan bakunya belum
bersumber dari Bahan halal dan/atau cara
pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan
mencantumkan informasi asal Bahan sampai
ditemukan Bahan yang halal dan/atau cara
pembuatannya yang halal.

(3) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat

kesehatan yang akan dilakukan sertilikasi halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus
memenuhi cara pembuatan yang halal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk berupa obat,

produk biologi, dan alat kesehatan yang Bahan
bakunya belum bersumber dari Bahan halal
dan/atau cara pembuatannya belum halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ketentuan
memenuhi cara pembuatan yang hatal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan
Presiden.

SK No 031744 A

---

PRESIDEN

selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis produk
yang wajib bersertifikat halal:
- BPJPH melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha
produk yang wajib bersertifikat yang menghasilkan
halal; dan
- BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan
lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang
mendorong peningkatan dan pengembangan iklim
berusaha di Indonesia.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan JpH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:
- sosialisasi dan edukasi mengenai JpH;
- pendampingan dalam ppH;
produk berada dalam c. publikasi bahwa
pendampingan;
- pemasaran dalam jejaring organisasi
kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
- pengawasan produk Halal yang beredar.

(3) Pengawasan produk Halal yang beredar sebagaimana

dimaksud pada ayat(2) huruf e berbentuk pengaduan
dan pelaporan kepada BpJpH.

### Pasal 145 . .

SK No 031745 A

---

PRESIDEN

(1) Pelaporan kepada BpJpH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 144 ayat (3) dituangkan dalam bentuk
laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat

disampaikan oleh:
- perorangan warga negara Indonesia;
- badan hukum publik atau privat; atau
- organisasikemasyarakatan.

BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan
terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Jaminan produk Halal

(1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada

masyarakat yang telah berperan serta dalam
penyelenggaraan JpH.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan kepada:
- perorangan warga negara Indonesia;
- badan hukum publik atau privat;
- kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, lembaga nonstruktural,
pemerintah provinsi / kabupaten/kota;
- lembaga pendidikan; atau
- organisasikemasyarakatan.

SK No 031746 A

---

PRESIDEN

75-

(1) Sistem layanan penyelenggaraan JpH menggunakan

layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

(2) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang

menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak
dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara
manual.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JpH

dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha
berupa:
- peringatan tertulis;
- denda administratif;
- pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
- penarikan barang dari peredaran.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dikenakan terhadap LpH berupa:
- peringatan tertulis;
- denda administratif; dan/atau
- pembekuan operasional.

(4) Pengenaan

SK No 031747 A

---

PRES!DEN

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan
secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.

(6) Dalam hal penetapan denda adrninistratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

Bagian Kedua
Jenis Sanksi dan Kewenangan pengenaan sanksi Administratif

(1) BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam pasal l4g ayat (21
terhadap Pelaku Usaha yang melanggar pasal 49,

### Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), pasal g4 ayat (1), pasal g7

ayat (1), Pasal 92 ayat (1), pasal 93, pasal 127 ayat (2),
Pasal I32 ayat (4), pasal 134 ayat (2), d,an pasal 135
ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa peringatan tertulis dikenakan
terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal g2
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal g7 ayat (1), pasal 92
ayat (1), Pasal 93, pasal 127 ayat (2), pasal 132 ayat

(4), Pasal I34 ayat (2), dan pasal 135 ayat (1).

(3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa denda administratif dikenakan
terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65, pasal g2
ayat(2), Pasal 84 ayat (1), pasal g7 ayat (1), pasal 127
ayat(21, dan pasal 134 ayat(2).

(4) Sanksi

SK No 031748 A

---

PRESIOEN
REPUBLTK;)DoNES'A

(4) Sanksr administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa pencabutan Sertifikat Halal
dikenakan terhadap pelanggaran pasal 49, pasal 65,

### Pasal 84 ayat (1), dan pasal 87 ayat (1).

(5) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa penarikan barang dari peredaran
dikenakan terhadap pelanggaran pasal 65, pasal g2
ayat (2), Pasal 84 ayat (1), pasal l2Z ayat (2), pasal
132 ayat (4), Pasal I34 ayat (2), d,an pasal 13S ayat

(1).

BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (3) terhadap
LPH yang melanggar pasal Z4.

ian Ketiga
Tata cara Pemeriksaan pelanggaran Administratif

Paragraf 1
Umum

(1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 150 dan pasal 151 berasal
dari:
- laporan; dan/atau
- temuan.

(2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap

dugaan pelanggaran administratif.

Paragraf 2

SK No 031749 A

---

PRESIDEN

_78_
Paragraf 2
Laporan

(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif

sebagaimana dimaksud dalam pasal IS2 ayat (1)
huruf a dapat disampaikan oleh:
- perorangan warga negara Indonesia;
- badan hukum publik atau privat; dan
- organisasi kemasyarakatan.

(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disampaikan
kepada BPJPH.

(3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan

terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1S3 paling
sedikit memuat:
- identitas pelapor yang meliputi nama, alamat,
nomor telepon, surat elektronik, dan
kedudukan;
- nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
- kewajiban yang dilanggar;
- waktu pelanggaran;
- kronologi peristiwa yang diadukan; dan
- keterangan tambahan yang memuat fakta, data,
atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif

selbagaimana dimaksud pada

SK No 031734 A

---

PRESIDEN
REPUBLIK tNDONEStA