Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 tentang PEMBERIAN GANJARAN, SUBSIDI DAN SUMBANGAN KEPADA DAERAH

(1) Untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah oleh Daerah, kepada daerah diberikan ganjaran yang dibebankan atas anggaran keuangan Negara.
(2) Ganjaran...

(2) Ganjaran terbagi atas tiga jenis yaitu:
a. Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah,
b. Ganjaran yang berhubungan dengan dan pada saat penyerahan tugas pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957,
c. Ganjaran yang berhubungan dengan tugas Pemerintah yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, yang penyelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957.

(1) Ganjaran diberikan dengan memperhatikan beaya untuk penyelenggaraan oleh daerah itu, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan.
(2) Jumlah ganjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.
Bagian II.
Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah

(1) Sebelum kewajiban untuk penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri Yang bersangkutan mengirimkan ikhtisar perincian beaya Yang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannya kepada Menteri Keuangan dan Panitya Negara Perimbangan Keuangan.
(2) Ikhtisar...

(2) Ikhtisar ini memuat:
a. perincian perhitungan beaya untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah itu,
b. perincian beaya mengenai masing-masing daerah,
c. jumlah ganjaran Yang direncanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah.

(1) Tentang ikhtisar dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Panitya Negara Perimbangan Keuangan, bermusyawarah dengan para Menteri termasuk dalam pasal tersebut mengenai ganjaran Yang akan diberikan kepada masing-masing daerah.
(2) Berdasarkan persesuaian Yang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat rencana keputusan Pemerintah tentang pemberian ganjaran itu.
(3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian ganjaran ditandatangani oleh para Menteri termaksud dalam Pasal 2.
Bagian III….

Bagian III.
Ganjaran Yang berhubungan dengan dan pada saat penyerahan tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957

(1) Jika penyerahan sesuatu tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957 dan penyerahan ini dilakukan pada tanggal 1 Januari dari sesuatu tahun anggaran, maka ganjaran kepada daerah yang bersangkutan diberikan di dalam tahun anggaran itu.
(2) Jika penyerahan sesuatu tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai termaksud dalam ayat (1) dilakukan pada sesuatu saat dalam tahun anggaran, maka ganjaran diberikan kepada daerah yang bersangkutan mengenai sisa tahun anggaran itu serta mengenai tahun anggaran berikutnya.
(3) Ganjaran akan diberikan dengan memperhatikan beaya untuk penyelenggaraan oleh daerah, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan.

(1) Sesudah jangka waktu termaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ganjaran dapat diberikan dalam hal tugas Pemerintah yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah yang bersangkutan.
(2) Dalam...

(2) Dalam hal dimaksud dalam ayat (1), ketentuan dalam Pasal 9 berlaku.
(3) Jika sesudah jangka waktu termaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tugas yang diserahkan ternyata masih melebihi kekuatan keuangan kebanyakan daerah, maka menyimpang dari ayat (1) hal ini diperhatikan dalam MENETAPKAN bagian untuk daerah dari sumber pendapatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957.

(1) Sebelum kewajiban untuk penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri yang bersangkutan, dalam hal termaksud dalam Pasal 5, mengirimkan ikhtisar perincian beaya yang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannya kepada Menteri Keuangan dan Panitya Negara Perimbangan Keuangan.
(2) Ikhtisar ini memuat:
a. perincian perhitungan beaya untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah itu,
b. perincian mengenai masing-masing daerah,
c. jumlah ganjaran yang direncanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah.
Pasal 8…

(1) Tentang ikhtisar dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan bermusyawarah dengan para Menteri termaksud dalam Pasal tersebut mengenai ganjaran yang akan diberikan kepada masing-masing daerah.
(2) Berdasarkan persesuaian yang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat rencana keputusan Pemerintah tentang pemberian ganjaran itu.
(3) Keputusan pemerintah tentang pemberian ganjaran itu ditandatangani oleh para Menteri termaksud dalam Pasal 7.
Bagian IV.
Ganjaran yang berhubungan dengan tugas Pemerintah yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, yang penyelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957.

Apabila Menteri Dalam Negeri berpendapat, bahwa kewajiban yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah itu, maka Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian ganjaran dimaksud.
Bab II…

Bab II SUBSIDI

(1) Untuk memperoleh subsidi termaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957, daerah mengajukan permintaan yang beralasan dan diperinci kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannya kepada Panitya Negara Perimbangan Keuangan.
(2) Permintaan termaksud dalam ayat (1) harus disertai:
a. perhitungan jumlah pengeluaran untuk urusan yang dimintakan subsidi,
b. perhitungan jumlah subsidi yang diminta.

Tentang permintaan tersebut dalam Pasal 10, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitya Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian subsidi beserta penentuan jumlahnya.
Bab III…

Bab III SUMBANGAN

(1) Jika anggaran keuangan sesuatu daerah menyatakan kekurangan, Menteri Dalam Negeri memeriksa apakah kekurangan itu dapat ditutup dengan lebih menghemat dan/atau dengan menambah penerimaan.
(2) Jika sesudah pemeriksaan termaksud dalam ayat (1) ternyata, bahwa dalam anggaran keuangan daerah tetap terdapat kekurangan, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang pemberian sumbangan beserta penentuan jumlahnya.

Ganjaran terkecuali yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5, subsidi dan sumbangan termaksud dalam peraturan ini dibebankan atas anggaran keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Ketentuan penutup.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO MENTERI DALAM NEGERI ttd SUNARJO MENTERI KEUANGAN a.i.
ttd DJUANDA Diundangkan pada tanggal 8 Februari 1957 MENTERI KEHAKIMAN a.i.
ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1957