PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemerintahan . . .

---

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
1. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
1. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
1. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

1. Barang . . .

---

1. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.
1. Hari adalah hari kerja.
1. Dihapus.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa

di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.

(2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri bersama-sama dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat
meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pemerintahan dalam negeri menerbitkan
keputusan persetujuan pembentukan Desa.

(4) Keputusan . . .

---

(4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti
oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan
menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota
tentang pembentukan Desa.

(5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan

Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari
gubernur dan kode Desa dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

(2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perubahan status Desa meliputi:
- Desa menjadi kelurahan;
- kelurahan menjadi Desa;
- Desa adat menjadi Desa; dan
- Desa menjadi Desa adat.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dapat mengubah status Desa
menjadi Desa adat.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa

menjadi Desa adat diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
- sistem organisasi masyarakat adat;
- pembinaan kelembagaan masyarakat;
- pembinaan lembaga dan hukum adat;
- pengelolaan tanah kas Desa; dan
- pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas
kewenangan:
- pengelolaan tambatan perahu;
- pengelolaan pasar Desa;
- pengelolaan tempat pemandian umum;
- pengelolaan jaringan irigasi;
- pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
- pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan
belajar;
- pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- pengelolaan embung Desa;
- pengelolaan air minum berskala Desa; dan

• pembuatan . . .

---

- pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah
pertanian.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri
menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi,
kondisi, dan kebutuhan lokal.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan

Desa diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

(2) Dalam menetapkan kewenangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa,
pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

1. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 41 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

• persiapan;
• pencalonan;
• pemungutan suara; dan
• penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas kegiatan:
- pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada
kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan;

• pembentukan . . .

---

- pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
- laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada
bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
- perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya panitia pemilihan; dan
- persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh
panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas kegiatan:
- pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka
waktu 9 (sembilan) Hari;
- penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,
klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama
calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang calon;
- penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan
pemilihan kepala Desa;
- pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama
3 (tiga) Hari; dan
- masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
dan/atau
- dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih
dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(5) Tahapan . . .

---

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d terdiri atas kegiatan:
- laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada
Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari
setelah pemungutan suara;
- laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai
calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat
7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai
pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat
30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan
Permusyawaratan Desa; dan
- bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik
calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan
pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat
atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa,

bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan

pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa
jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pemerintahan dalam negeri.

(3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri
sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh

unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala
Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa

sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat
Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian

dinas dan atribut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan,
hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian
anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan
Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah
Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:
- tokoh adat;
- tokoh agama;
- tokoh masyarakat;
- tokoh pendidikan;
- perwakilan kelompok tani;
- perwakilan kelompok nelayan;
- perwakilan kelompok perajin;
- perwakilan kelompok perempuan;
- perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan/atau
- perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme

penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan
kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa

dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa

dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai
berikut:
- ADD yang berjumlah sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan
paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per
seratus);
- ADD yang berjumlah lebih dari
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
40% (empat puluh per seratus); dan
- ADD yang berjumlah lebih dari
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- kepala Desa;
- sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per
seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per
seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
dan

• perangkat . . .

---

- perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit
50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak
60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap
kepala Desa per bulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase

penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari APB Desa dan besarannya ditetapkan dengan
peraturan bupati/walikota.

(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh
APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh
APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan
dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(3) Penyelenggaraan . . .

---

(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara.

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada
bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan
melalui pemerintah daerah kabupaten/kota.

(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

1. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada

setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa; dan
- jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan bupati/walikota.

(5) Peraturan . . .

---

(5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober
tahun anggaran berjalan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dengan tembusan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat
melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar
alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi
khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur

dengan peraturan bupati/walikota.

(8) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau

pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan,
dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota
ke Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota.

(3) P enyaluran bantuan keuangan yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

dengan ketentuan:
- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari
jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa; dan
- paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
1. operasional pemerintahan Desa;
1. tunjangan dan operasional Badan
Permusyawaratan Desa; dan
1. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan
untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(4) Ketentuan . . .

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah

bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala
Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota
setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan
peraturan desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat
atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

1. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan
pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan

Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan
milik Desa diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan

hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun
anggaran berjalan.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi
kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan Desa.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota.

(6) Rancangan . . .

---

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah
ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

dilaksanakan dengan mekanisme:
- Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi,
mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa
sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembangunan kawasan perdesaan;
- usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan
kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa
kepada bupati/walikota;
- bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk
disesuaikan dengan rencana dan program
pembangunan kabupaten/kota; dan
- berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota
menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
dengan keputusan bupati/walikota.

(3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program

pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah
ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah
melalui gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama
pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan
sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

(5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.

(6) Program . . .

---

(6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam
RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.

(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal

dari pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan
dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD
kabupaten/kota.

(8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program

pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

(9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal

Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
- tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa
untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal
Desa;
- tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan
untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal
Desa;
- tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan
untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program
dan kegiatan sektoral; dan
- tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2) Tenaga . . .

---

(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan
di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau teknik.

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur
masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan
dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong royong.

1. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan
perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan
Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

(2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai
dengan kewenangannya dengan berpedoman pada
pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal . . .

---

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

• penyertaan modal Desa; dan
• penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan

Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

(5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan
kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 136 diubah dan ayat (4)

### Pasal 136 dihapus, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai

berikut:

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati

melalui musyawarah Desa.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud
dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu
berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara
penggunaan dan pembagian keuntungan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa
bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel
organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber
modal.

(4) Dihapus.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian,
pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa
dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa
di bidang Pemerintahan Desa diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri.

1. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk
oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

,

ttd.

---