(1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh
Perusahaan Perkebunan meliputi:
- kelapa sawit maksimum 1O0.00O (seratus ribu)
hektare;
- kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu)
hektare;
- karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu)
hektare;
- kakao. . .
SK No 172020 A
---
PRESIDEN
- kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
- kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
- tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima
ribu) hektare;
- teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare;
dan
- tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
(21 Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan
secara nasional.
(3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha
milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha
milik negara yang diberikan penugasan oleh
Pemerintah Pusat.
(41 Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada badan
usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan
usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditujukan untuk melakukan pelayanan atau
kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan
pekebun, memodernisasi industri perkebunan,
dan/ atau tujuan strategis lainnya.
(5) Penugasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh
kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian dengan melibatkan
kementerian / lembaga terkait.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 172021 A
---
PRESIDEN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023
,
ttd
PRATIKNO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Pdrundang-undangan dan
Hukum,
Djaman
SK No 189725 A
---
PRESIDEN
### REPUBLIK INDONES]A