PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan
bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan
dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras
bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi
Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
1. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan
mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran
bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta
pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan
masyarakat.
1. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan
memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian,
pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa
resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara
turun-temurun oleh warga negara Indonesia di
daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
1. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia
dan bahasa daerah.
1. Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi
pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas
kehidupan yang diungkap secara estetis dalam
Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra
dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas
karya sastra Indonesia.

1. Sastra . . .

---

1. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi
pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas
kehidupan yang diungkap secara estetis dalam
bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra
dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya
sastra daerah.
1. Media Massa adalah sarana informasi dan
komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak,
elektronik, atau bentuk lain.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang
selanjutnya disebut Badan adalah lembaga
kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini
meliputi:
- pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa
Indonesia dan Bahasa Daerah;
- pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Sastra
Indonesia dan Sastra Daerah;

• penyediaan . . .

---

- penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia
dalam meningkatkan kompetensi berbahasa asing;
dan
- peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa
internasional.

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan
sastra dilakukan sesuai dengan:
- perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
- keberagaman budaya bangsa.

(1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa

nasional dan bahasa resmi negara.

(2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia

dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa
Daerah.

(3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia

dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa
Asing.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi

sebagai:
- jati diri bangsa;
- kebanggaan nasional;
- sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
- sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya
daerah.

(2) Bahasa . . .

---

(2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara

berfungsi sebagai:
- bahasa resmi kenegaraan;
- bahasa pengantar pendidikan;
- sarana komunikasi tingkat nasional;
- sarana pengembangan kebudayaan nasional;
- sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
- sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
- bahasa Media Massa.

(1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:

- pembentuk kepribadian suku bangsa;
- peneguh jati diri kedaerahan; dan
- sarana pengungkapan serta pengembangan sastra
dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
- sarana komunikasi dalam keluarga dan
masyarakat daerah;
- bahasa Media Massa lokal;
- sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa Asing berfungsi sebagai:
- sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
- sarana pendukung penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

## BAB III . . .

---

(1) Pemerintah melaksanakan:

- penyusunan kebijakan nasional Pengembangan,
Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Indonesia;
- Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
- fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan,
Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penyusunan kebijakan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Badan.

(3) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan

melindungi bahasa dan sastra berdasarkan
kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan:

- Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra Daerah; dan
- pemberian dukungan terhadap upaya
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra Indonesia.

(3) Pemerintah . . .

---

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Badan.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b berupa:
- penjabaran kebijakan nasional ke dalam
kebijakan daerah;
- penyiapan sumber daya; dan
- fasilitasi lain yang diperlukan untuk
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra Indonesia.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pengembangan Bahasa dilakukan terhadap bahasa

yang digunakan oleh penutur dari generasi muda
sampai dengan generasi tua dalam hampir semua
ranah.

(2) Pengembangan Sastra dilakukan terhadap sastra

yang bermutu dan bernilai luhur.

Bagian Kedua
Pengembangan Bahasa

(1) Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:

- memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa
resmi negara; dan

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi
bahasa internasional.

(2) Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui:

• penelitian kebahasaan;
• pengayaan kosakata;
• pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
• penyusunan bahan ajar;
• penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
• penerjemahan; dan
• publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.

(3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia,
glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang
sejenis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakuan dan

kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk

memantapkan dan meningkatkan fungsinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penelitian kebahasaan;
- pengayaan kosakata;
- pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
- penyusunan bahan ajar;
- penerjemahan; dan
- publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.

(3) Pembakuan . . .

---

(3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia,
glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang
sejenis.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sastra

(1) Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk:

- memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan
budaya bangsa dan sebagai pengungkapan
budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri
bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
- meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai
bagian dari sastra dunia.

(2) Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan melalui:

- penelitian kesastraan Indonesia;
- peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan
kritik sastra Indonesia;
- kodifikasi sastra Indonesia;
- penyusunan bahan ajar;
- penerjemahan;
- pengalihwahanaan; dan
- publikasi hasil pengembangan Sastra Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan

Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Pasal 14 . . .

---

(1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk

mendukung dan memperkukuh kepribadian suku
bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan
mengungkapkan serta mengembangkan budaya
daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penelitian kesastraan daerah;
- peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra
Daerah dan kritik sastra daerah;
- kodifikasi sastra daerah;
- penerjemahan; dan
- publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan

Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pembinaan dilakukan terhadap bahasa yang

digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai
dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.

(2) Pembinaan sastra dilakukan terhadap tradisi

bersastra di kalangan sastrawan pemula dan
penikmat sastra.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Pembinaan Bahasa

Paragraf 1
Bahasa Indonesia

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa

Indonesia dilakukan untuk:
- meningkatkan sikap positif agar masyarakat
memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan
terhadap norma berbahasa Indonesia;
- meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan
dalam penggunaan Bahasa Indonesia;
- meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
penggunaan Bahasa Indonesia;
- menciptakan suasana yang kondusif untuk
Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
- meningkatkan mutu penggunaan Bahasa
Indonesia.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:
- pendidikan;
- pelatihan;
- pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
- penetapan dan penerapan standar kemahiran
berbahasa Indonesia; dan
- penciptaan suasana yang kondusif untuk
berbahasa Indonesia.

(3) Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi
berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya
saing di tingkat global.

(4) Pemerintah . . .

---

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

memberikan akses untuk mempelajari Bahasa
Indonesia bagi setiap warga negara Indonesia yang
belum pernah memperoleh kesempatan
mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur
Bahasa Indonesia.

(1) Standar kemahiran berbahasa Indonesia merupakan

standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran
berbahasa Indonesia.

(2) Standar kemahiran berbahasa Indonesia

dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh
Menteri.

(1) Satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah,

pendidikan tinggi, dan program pendidikan
kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran
Bahasa Indonesia.

(2) Pembelajaran Bahasa Indonesia pada satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada standar kemahiran berbahasa
Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar
kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi, dan program
pendidikan kesetaraan.

(1) Kemahiran berbahasa Indonesia diukur dengan

standar kompetensi lulusan bagi peserta didik pada
satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tinggi, dan program pendidikan
kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) atau melalui uji kemahiran berbahasa
Indonesia.

(2) Uji . . .

---

(2) Uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan
dengan mengacu pada standar kemahiran berbahasa
Indonesia.

(3) Uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh
lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga
kursus bahasa, atau lembaga lain di dalam atau di
luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau

mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi
warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan
berbahasa Indonesia sesuai dengan standar
kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.

(2) Warga negara asing yang belum memenuhi standar

kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau
diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih
kemampuan berbahasa Indonesia.

(3) Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh
Menteri.

Paragraf 2
Bahasa Daerah

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa

Daerah dilakukan untuk:
- meningkatkan sikap positif agar masyarakat
memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan
terhadap norma berbahasa daerah;

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan
berbahasa daerah;
- meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah
secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah
Bahasa Daerah; dan
- meningkatkan kemampuan masyarakat
berbahasa daerah.

(2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:

- pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-
masing pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah;
- pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-
masing pada pendidikan program kesetaraan;
- penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga,
adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
- penciptaan suasana yang kondusif untuk
berbahasa daerah.

(3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
- bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau
- Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya
paling banyak di wilayah tersebut.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa

Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit
melalui:
- penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
- penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
daerah;
- pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga
adat daerah; dan
- penyelenggaraan pertemuan dalam rangka
pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3 . . .

---

Paragraf 3
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing

(1) Fasilitasi peningkatan kompetensi berbahasa asing

bagi warga negara Indonesia dilakukan untuk:
- mempercepat dan memperluas penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
- meningkatkan kemampuan dan memperluas
komunikasi antarbangsa.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pengajaran Bahasa Asing, baik
pada pendidikan formal maupun pada pendidikan
nonformal.

(3) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat

memfasilitasi peningkatan kompetensi berbahasa
asing melalui:
- peningkatan mutu pengajaran Bahasa Asing;
- pengadaan bahan ajar; dan
- pengadaan pendidik Bahasa Asing.

Bagian Ketiga
Pembinaan Sastra

(1) Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk:

- meningkatkan sikap apresiatif masyarakat
terhadap Sastra Indonesia;
- meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
memahami nilai-nilai yang terkandung dalam
karya Sastra Indonesia; dan
- menciptakan suasana yang kondusif untuk
pertumbuhan dan perkembangan Sastra
Indonesia.

(2) Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan melalui:

• pendidikan sastra;

• pelatihan . . .

---

- pelatihan sastra;
- penyediaan fasilitas untuk mendorong
berkembangnya komunitas sastra;
- penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya
sastra; dan
- penciptaan suasana yang kondusif untuk
bersastra.

(3) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya
peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi
bangsa.

(1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:

- meningkatkan kreativitas dan apresiasi
masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
- meningkatkan kemampuan masyarakat daerah
untuk memahami nilai-nilai yang terkandung
dalam karya Sastra Daerah; dan
- menciptakan suasana yang kondusif untuk
pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.

(2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:

- pendidikan sastra;
- pelatihan sastra;
- penyediaan fasilitas untuk mendorong
berkembangnya komunitas sastra;
- penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya
sastra; dan
- penciptaan suasana yang kondusif untuk
bersastra.

(3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya
peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi
kedaerahan.

## BAB VI . . .

---

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pelindungan terhadap bahasa yang masih digunakan

oleh:
- sebagian generasi muda dalam hampir semua
ranah; atau
- semua generasi muda dalam ranah keluarga,
agama, dan kegiatan adat;
dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk
pelestarian.

(2) Pelindungan terhadap bahasa yang tidak digunakan

lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai
tahap dokumentasi.

(1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap

sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.

(2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal
berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau
hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.

(3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terhadap:
- karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai
dengan tahap aktualisasi; dan
- bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di
dalamnya dilakukan sampai dengan tahap
dokumentasi.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Pelindungan Bahasa

(1) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk

mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi
negara.

(2) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan paling

sedikit melalui:
- pendidikan;
- pengembangan;
- pembinaan;
- penelitian kebahasaan;
- pendokumentasian; dan
- publikasi.

(1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk

mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa
Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa,
peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana
pengungkapan serta pengembangan sastra dan
budaya daerah.

(2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit

melalui:
- pendidikan;
- penggalian potensi bahasa;
- pengaksaraan;
- pendataan;
- pendaftaran;
- revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
- pendokumentasian; dan
- publikasi.

(3) Pengaksaraan . . .

---

(3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara
Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang
serumpun.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan
Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang
berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kriteria Bahasa Daerah yang dapat didaftarkan dan

mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Sastra

(1) Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan untuk

mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai
sarana:
- pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai kemanusiaan;
- penyadaran dan penumbuhan sikap serta
penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan
solidaritas kemanusiaan; dan
- pengungkapan wawasan keindonesiaan.

(2) Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan paling

sedikit melalui:
- pendidikan;
- pendataan dan pendaftaran;
- pendokumentasian;
- peningkatan apresiasi; dan
- publikasi.

### Pasal 30 . . .

---

(1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk

mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
- pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
- penyadaran dan penumbuhan sikap serta
penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- peneguhan jati diri daerah dan penumbuh
solidaritas kemanusiaan; dan
- pengungkapan wawasan kedaerahan.

(2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit

melalui:
- pendidikan;
- penelitian;
- pendataan;
- pendaftaran;
- transkripsi;
- transliterasi;
- penerjemahan;
- penyaduran;
- pengalihwahanaan;
- aktualisasi; dan
- publikasi.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan
Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang
berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kriteria Sastra Daerah yang dapat didaftarkan dan

mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

## BAB VII . . .

---

(1) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa

internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri
dan meningkatkan daya saing bangsa.

(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
- penggunaan Bahasa Indonesia di forum
internasional;
- pengembangan program pengajaran Bahasa
Indonesia untuk orang asing;
- peningkatan kerja sama kebahasaan dan
kesastraan dengan pihak luar negeri;
- pengembangan dan pemberdayaan pusat
pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri;
dan/atau
- upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasi oleh Badan.

(4) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri sebagai kebijakan nasional.

## BAB VIII . . .

---

PENDANAAN

Dana yang diperlukan dalam pengembangan, pembinaan,
dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan
fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
bersumber dari:
- APBN;
- APBD; dan/atau
- sumber lain yang sah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengembangan, pembinaan, dan pelindungan
bahasa dan sastra masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan
baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diselesaikan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

,

ttd.

---