PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang
bersangkutan.

1. Penggabungan . . .

---

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya
karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan
yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima
penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri
bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.

1. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri
yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan Yayasan.

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan.

1. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia.

1. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan
hukum asing.

1. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

(1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.

(2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan

tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.

(3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status

badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri
untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator,
kurator, atau Pengurus Yayasan.

(1) Kata “Yayasan” hanya dapat dipakai oleh:

- Yayasan yang diakui sebagai badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
Undang-Undang; dan

• Yayasan . . .

---

- Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang.

(2) Kata “Yayasan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata

“wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.

(4) Kata “wakaf” tidak dapat ditambahkan setelah kata

“Yayasan” jika Yayasan bukan sebagai Nazhir.

(1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika:

- sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar
lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau

- bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan.

(2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama

Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada
Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan
dapat mengajukan pemakaian nama lain.

(1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:

• akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;

- Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan
Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah
diberitahukan kepada Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang;
atau

- akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat
perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh
Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar

Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB III . . .

---

(1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang

Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan
pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang

Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang
berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri,
paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai

keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan
bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan
Yayasan.

Pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan
dengan surat wasiat terbuka.

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan sebagai berikut:

- pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat
yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan
Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan; atau

- pendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat
sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh
pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB V . . .

---

(1) Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia

dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang

Asing bersama Orang Indonesia selain berlaku Peraturan
Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan
perundang-undangan lain.

(1) Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing

harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang
sah;

- pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri
yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit
senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang
dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri
mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

- surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan
yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa,
dan negara Indonesia.

(2) Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus

memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang
dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri
Yayasan tersebut;

- pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang
dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit
senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang
dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan
hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan
tersebut; dan

• surat . . .

---

- surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang
bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan
tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia.

(1) Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang

Asing bersama Orang Indonesia, salah satu anggota
Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau
bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia.

(2) Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh Orang

Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia wajib
bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan

asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau
usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan
pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

(4) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan

asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), karena hukum berhenti dari
jabatannya.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus yang

menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah
diangkat penggantinya.

(1) Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang

berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di
Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau
usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan
pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

(2) Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang

berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena
hukum harus meninggalkan wilayah negara Republik
Indonesia.

### Pasal 14 …

---

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan

### Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik

beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

(1) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk

memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan
kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui
notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri:

• salinan akta pendirian Yayasan;

- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang
telah dilegalisir oleh notaris;

- surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat
lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus
Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa
setempat;

- bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama
Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang
memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan
sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;

- surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan
kekayaan awal tersebut;

- bukti penyetoran biaya pengesahan dan
pengumuman Yayasan.

(3) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian

Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan
kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung
sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

### Pasal 16 ...

---

(1) Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar

Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan
kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya
melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri:

• salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang
telah dilegalisir oleh notaris; dan

- bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan
Anggaran Dasar dan pengumumannya.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, mulai berlaku sejak tanggal persetujuan
Menteri.

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan
disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan
untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri :

• salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang
telah dilegalisir oleh notaris;

- bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.

(3) Selain . . .

---

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Yayasan yang:

- mengubah tempat kedudukan harus melampirkan
surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang
ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui
oleh lurah atau kepala desa setempat;

- memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri,
dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun
buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman
surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan
dan tembusan hasil audit laporan tahunan.

(1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan

kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya
dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan
tersebut.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam
Daftar Yayasan.

(1) Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada

Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

(2) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

### Pasal 21 ...

---

(1) Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada Yayasan

jika Yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan
kegiatan yang menunjang program Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Bantuan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dalam
bentuk:

• uang; dan/atau

- jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan
uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan
cara lain.

(3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan negara kepada Yayasan dapat diberikan tanpa

adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari
Yayasan.

(2) Bantuan negara kepada Yayasan yang diberikan tanpa

adanya permohonan dari Yayasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan negara yang diberikan kepada Yayasan atas

dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh Pengurus
Yayasan kepada:

- menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan
Yayasan; atau

- gubernur, bupati, atau walikota di tempat kedudukan
Yayasan dan/atau di tempat Yayasan melakukan
kegiatannya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampiri dokumen:

- fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan
hukum Yayasan;

• fotokopi . . .

---

- fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan
perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;

- fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;

- keterangan mengenai nama lengkap dan alamat
Pengurus Yayasan;

- fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua)
tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan
Undang-Undang;

- keterangan mengenai program kerja Yayasan yang
sedang dan akan dilaksanakan; dan

- pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
berwenang di bidang kegiatan Yayasan.

(5) Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah

nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota meneliti
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan
Yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat
dipertanggungjawabkan akurasinya.

(6) Selain fakta atau keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), masyarakat dapat pula menyampaikan data atau
keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau
pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur,
bupati, atau walikota mengenai Yayasan yang akan
menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan
fakta yang diketahuinya.

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah
nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang
memberikan bantuan negara kepada Yayasan jika bantuan
tersebut akan memberikan keuntungan kepada:

- perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung
dimiliki atau dikendalikan oleh Pembina, Pengurus,
Pengawas, atau pelaksana harian Yayasan; atau

b orang atau badan usaha mitra kerja Yayasan atau pihak
lain yang menerima penyertaan dari Yayasan.

### Pasal 24 ...

---

(1) Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat

dan menyampaikan laporan tahunan Yayasan setiap 1
(satu) tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan
lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati,
atau walikota yang memberikan bantuan tersebut.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.

(1) Bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja
Yayasan.

(2) Penggunaan bantuan negara yang telah diterima oleh

Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab anggota
Pengurus Yayasan secara tanggung renteng.

(3) Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang

dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak
langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau
pihak lain.

(4) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus tanggung jawab
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia

hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

(2) Yayasan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk melakukan kegiatannya di Indonesia harus
bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh Orang
Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan yayasan asing tersebut.

(3) Kemitraan . . .

---

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti.

(4) Kemitraan antara yayasan asing dan Yayasan yang

didirikan oleh Orang Indonesia dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara

penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus
masing-masing Yayasan.

(2) Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat
kedudukan Yayasan yang akan melakukan
Penggabungan;

- penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai
alasan dilakukannya Penggabungan;

- ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan
melakukan Penggabungan;

- keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan
perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;

- rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang sedang berjalan;

- cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana
kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan
menggabungkan diri;

• perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

- keterangan mengenai nama anggota Pembina,
Pengurus, dan Pengawas; dan

- rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang
menerima Penggabungan, jika ada.

### Pasal 28 …

---

(1) Rencana Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 merupakan bahan penyusunan rancangan
akta Penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan
melakukan Penggabungan.

(2) Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pembina
masing-masing Yayasan.

(3) Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dituangkan dalam akta Penggabungan yang
dibuat di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia.

(1) Dalam hal Penggabungan Yayasan tidak diikuti dengan

perubahan Anggaran Dasar maka Pengurus Yayasan yang
menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta
Penggabungan kepada Menteri.

(2) Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal

penandatanganan akta Penggabungan atau tanggal yang
ditentukan dalam akta Penggabungan.

(3) Tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih akhir
dari tanggal akta Penggabungan.

Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar, akta perubahan Anggaran Dasar disusun
oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dan
harus mendapat persetujuan dari Pembina yang menerima
Penggabungan.

(1) Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan

perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan
persetujuan Menteri, Pengurus Yayasan wajib
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada
Menteri dengan dilampiri salinan akta perubahan
Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.

(2) Perubahan …

---

(2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar diterima
Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam
akta Penggabungan.

(1) Dalam hal Penggabungan Yayasan disertai perubahan

Anggaran Dasar yang mencakup ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang,
Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib
menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar kepada
Menteri untuk mendapat persetujuan, dengan dilampiri
salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta
Penggabungan.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan Anggaran

Dasar disetujui oleh Menteri atau tanggal kemudian yang
ditetapkan dalam persetujuan Menteri.

Hasil Penggabungan Yayasan wajib diumumkan oleh Pengurus
Yayasan yang menerima Penggabungan dalam 1(satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan berlaku.

B I A Y A

Biaya pembuatan akta pendirian dan/atau akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan ditetapkan berdasarkan nilai
ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Jabatan Notaris.

### Pasal 35 ...

---

Biaya pengesahan akta pendirian, biaya persetujuan
perubahan Anggaran Dasar, biaya penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar, dan pengumumannya dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya

Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum
dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2)
Undang-Undang, harus mengajukan permohonan
pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian
Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

(3) Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status
badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota
organ Yayasan secara tanggung renteng.

(1) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai

badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1)
Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai
dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.

(2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah
seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:

- seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat
penyesuaian yang dibuktikan dengan :
1. laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pengurus Yayasan; atau
1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan
publik bagi Yayasan yang laporan tahunannya
wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang;
- data . . .

---

- data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus,
dan Pengawas yang diangkat pada saat penyesuaian.

(3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada
Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui
notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar
Yayasan.

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

• salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang
memuat akta pendirian Yayasan atau bukti
pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan
izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang
telah dilegalisir oleh notaris;

- surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat
lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus
Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa
setempat;

- neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua
anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik
mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;

- pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan
tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya
berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri,
dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan

- bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan
pengumumannya.

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal dicatatnya
perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Yayasan.

### Pasal 39 ...

---

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat

(3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”

di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya
serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-
Undang.

(1) Yayasan asing yang telah melakukan kegiatan di

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 26 setelah lewat jangka waktu 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku dapat dihentikan kegiatannya oleh
instansi yang berwenang atau kejaksaan untuk
kepentingan umum.

Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang
diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau
sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

,

ttd

---