JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Badan Informasi Geospasial meliputi penerimaan dari:
- penjualan produk informasi geospasial dasar;
- penjualan produk informasi geospasial tematik;
- penjualan buku/pedoman terkait informasi geospasial;
- penjualan produk penginderaan jauh;
- jasa pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
geospasial;
- jasa pelatihan;
- jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial;
- jasa royalti; dan
- jasa penyelenggaraan informasi geospasial yang berasal
dari kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf g ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah
ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja
sama.

### Pasal 2 . . .

---

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
sampai dengan huruf g tidak termasuk biaya transportasi,
akomodasi, dan/atau konsumsi.

(3) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
wajib bayar.

(1) Terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak
bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp.0,00 (nol
rupiah).

(2) Pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu dan

tata cara pengenaan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Kepada pihak yang bekerja sama dengan Badan Informasi

Geospasial untuk menjual jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf c berupa produk cetakan dikenakan
tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan berupa produk
digital dikenai tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Besarnya . . .

---

(2) Besarnya tarif penjualan oleh pihak yang bekerja sama

dengan Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Informasi Geospasial wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

,

ttd.

---