Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
(2) Kementerian Pertahanan terdiri atas:
a. Badan-badan urusan kebijaksanaan Menteri Pertahanan :
Kabinet Menteri Pertahanan.
Gabungan Kepala-kepala Staf.
b. Badan-badan urusan Administrasi:
Sekretariat Jenderal.
Departemen Angkatan Darat.
Departemen Angkatan Laut.
Departemen Angkatan Udara.
c. Badan-badan pelaksana yang tugasnya bersifat antar-Angkatan

Menteri Pertahanan MENETAPKAN kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.
BAB III…

Kabinet Menteri Pertahanan adalah badan yang membantu Menteri Pertahanan dalam MENETAPKAN prinsip-prinsip yang terletak pada tingkat kebijaksanaan umum Menteri Pertahanan.

(1) Sidang-sidang Kabinet Menteri Pertahanan diketuai oleh Menteri Pertahanan dan dihadiri sebagai anggota-anggota tetap oleh:
a. Sekretaris Jenderal;
b. Kepala Staf Angkatan Darat;
c. Kepala Staf Angkatan Laut;
d. Kepala Staf Angkatan Udara.
(2) Terkecuali anggota yang tersebut di atas, maka sebagai penasehat ahli dapat pula didengar penjabat lain dari Kementerian Pertahanan/Angkatan yang dipandang perlu oleh Menteri Pertahanan atau oleh Kepala Staf Angkatan dengan izin Menteri Pertahanan.
(3) Tata cara persidangan dan kerja (prosedure) Kabinet Menteri Pertahanan beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh suatu peraturan Menteri Pertahanan.
BAB IV…

(1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, merupakan badan pembantu bagi Menteri Pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai badan perencana dan pelaksana mengenai tugas-tugas koordinasi dan pengawasan dalam lapangan pengurusan dan pemeliharaan serta pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya, pada tingkat Kementerian Pertahanan.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan terdiri dari bagian-bagian, yang lapangan tugasnya meliputi urusan-urusan personalia, keuangan materiil, hukum dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bersifat administratief.

(1) Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang pegawai sipil.
(2) Sekretariat Jenderal berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(3) Dalam hal-hal Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan khusus untuk perwakilan termaksud.

Tata cara kerja Sekretariat Jenderal serta susunan dan tugas dari bagian- bagian yang terdapat di Sekretariat Jenderal akan ditetapkan dari peraturan Menteri Pertahanan.
Pasal 8…

Untuk soal-soal tertentu yang akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal mewakili Menteri Pertahanan apabila yang akhir ini berhalangan.

Gabungan-Kepala-kepala Staf adalah badan penasehat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis militer serta operasi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

(1) Gabungan Kepala-kepala Staf terdiri atas:
a. Kepala Staf Angkatan Darat.
b. Kepala Staf Angkatan Laut.
c. Kepala Staf Angkatan Udara.
(2) Gabungan Kepala-kepala Staf diketahui secara bergiliran untuk masa selama-lamanya satu tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan dan.giliran ini berlangsung menurut urutan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
(3) Dalam keadaan luar biasa, maka seorang Kepala Staf yang menjabat Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, setelah berakhir gilirannya, dapat diangkat lagi sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.
(4) Waktu...

(4) Waktu mulai berjalan dan berakhirnya giliran masing-masing Kepala Staf menjabat Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.
(5) Menteri Pertahanan atas usul Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf dapat membentuk penitia-panitia ad hoc yang bersifat tetap yang untuk pekerjaannya bertanggung jawab kepada Gabungan Kepala- kepala Staf. Selain Panitia-panitia ad hoc tersebut dapat pula Gabungan Kepala-kepala Staf membentuk panitia-panitia menurut kebutuhan guna pelaksanaan tugasnya.
(6) Hasil-hasil pekerjaan Gabungan Kepala-kepala Staf disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan.
(7) Apabila di dalam Gabungan Kepala-kepala Staf antara anggotanya tidak terdapat suatu kebulatan suara maka persoalannya dengan disertai pertimbangan yang lengkap dari masing-masing Kepala Staf, dikemukakan kepada Menteri Pertahanan untuk mendapatkan penyelesaian.
(8) Guna persiapan dan pelayanan sidang-sidang Gabungan Kepala- kepala Staf diadakan Sekretariat Gabungan Kepala-kepala Staf yang dikepalai oleh seorang anggota Angkatan Perang sebagai Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan.
(9) Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf bertanggung jawab mengenai pekerjaannya kepada Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.
(10) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai lapangan tugas Gabungan Kepala-kepala Staf serta tata cara bekerjanya ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan.
BAB VI…

Departemen Angkatan Darat adalah badan yang mempunyai fungsi departemental yang lapangan tugasnya meliputi pemeliharaan, pengurusan serta menciptakan Angkatannya.

(1) Departemen Angkatan Darat dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
(2) Dalam fungsinya tersebut, kepada Kepala Staf Angkatan Darat oleh Menteri Pertahanan diberikan delegasi kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Kepala Staf Angkatan Darat, susunan dan cara bekerja Departemen Angkatan Darat, serta delegasi kekuasaan oleh Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan Darat ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan.
BAB VII…

Departemen Angkatan Laut adalah badan yang mempunyai fungsi departemental yang lapangan tugasnya meliputi pemeliharaan, pengurusan serta menciptakan Angkatannya.

(1) Departemen Angkatan Laut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut.
(2) Dalam fungsinya tersebut, kepada Kepala Staf Angkatan Laut oleh Menteri Pertahanan diberikan delegasi kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Kepala Staf Angkatan Laut, susunan dan cara bekerja Departemen Angkatan Laut, serta delegasi kekuasaan oleh Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan Laut ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan.
BAB VIII…

Departemen Angkatan Udara adalah badan yang mempunyai fungsi departemental yang lapangan tugasnya meliputi pemeliharaan, pengurusan serta menciptakan Angkatannya.

(1) Departemen Angkatan Udara dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara.
(2) Dalam fungsinya tersebut, kepada Kepala Staf Angkatan Udara oleh Menteri Pertahanan diberikan delegasi kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Kepala Staf Angkatan Udara, susunan dan cara bekerja Departemen Angkatan Udara, serta delegasi kekuasaan oleh Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan Udara ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan.
BAB IX…

Di lingkungan Kementerian Pertahanan terdapat lembaga-lembaga dan badan-badan pelaksana yang tugasnya adalah untuk kepentingan ketiga Angkatan, dan selanjutnya di dalam peraturan ini disebut badan-badan antar angkatan.

(1) Badan-badan antar-angkatan berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(2) Untuk soal-soal routine pengawasan terhadap serta pertanggungan jawab dari badan-badan antar-Angkatan disalurkan lewat Sekretaris Jenderal.

Jenis-jenis, susunan serta uraian tugas dan tanggung jawab dari badan- badan antar-Angkatan akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan.
BAB X…

Penetapan-penetapan guna pelaksanaan Peraturan-PERATURAN PEMERINTAH Nomor 35 tahun 1953 dan Nomor 11 tahun 1955 yang sudah ada pada saat PERATURAN PEMERINTAH baru ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar…

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI PERTAHANAN a.i., ttd ALI SASTROAMIDJOJO Diundangkan pada tanggal 13 Pebruari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 1957