DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut
kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana
kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.

1. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau
peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik . . .

---

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di
bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau
kota.

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan

tahunan . . .

---

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan
undang-undang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

1. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

1. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

1. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang
berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh
kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

1. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana
yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau
Kota kepada Desa.

1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut
RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

1. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

1. Daftar . . .

---

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi
sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi
pemerintah.
1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

(1) Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang

menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas
dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kementerian/lembaga.

(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui

penugasan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota,
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa.

(4) Kementerian/lembaga menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### Pasal 3 . . .

---

(1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi
vertikal di daerah didanai melalui anggaran
kementerian/lembaga.

(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan
penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran
kementerian/lembaga.

(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan
penugasan dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan
penetapan dari gubernur.

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan

kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD
provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan penetapan
dari gubernur atau bupati/walikota.

(3) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan

kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala
desa.

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah tidak boleh
dilimpahkan kepada bupati/walikota.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada

pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada
pemerintah kabupaten/kota.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada

pemerintah kabupaten/kota tidak boleh ditugaskan
kepada pemerintah desa.

### Pasal 6 . . .

---

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada

pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan tertentu.

(2) Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penugasan tersebut harus mendapat persetujuan dari
Presiden.

(3) Presiden memberikan persetujuan penugasan setelah

mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi
perencanaan pembangunan nasional.

(1) Menteri/pimpinan lembaga menetapkan Peraturan

Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memberikan
penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat
persetujuan Presiden.

(2) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada kepala desa melalui bupati/walikota sebagai
dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, menteri yang membidangi perencanaan
pembangunan nasional, dan gubernur.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan
mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana,
pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan
pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

(1) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• pelimpahan urusan pemerintahan;

• tata cara pelimpahan;

• tata . . .

---

• tata cara penyelenggaraan; dan

• tata cara penarikan pelimpahan.

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• prinsip pendanaan;

• perencanaan dan penganggaran;

• penyaluran dan pelaksanaan; dan

- pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan
dekonsentrasi.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• penyelenggaraan dekonsentrasi; dan

• pengelolaan dana dekonsentrasi.

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• penugasan urusan pemerintahan;

• tata cara penugasan;

• tata cara penyelenggaraan; dan

• penghentian tugas pembantuan.

(2) Pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

• prinsip pendanaan;

• perencanaan dan penganggaran;

• penyaluran dan pelaksanaan; dan

- pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan
tugas pembantuan.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas

pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi:

• penyelenggaraan tugas pembantuan; dan

• pengelolaan dana tugas pembantuan.

## BAB IV . . .

---

Bagian Kesatu
Pelimpahan Urusan Pemerintahan

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat

dilakukan kepada gubernur.

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian

urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:

• instansi vertikal;

• pejabat Pemerintah di daerah.

(3) Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui satu
wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada
gubernur masing-masing wilayah.

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib:

- berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota
dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan
norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan
pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan
tata ruang dan program pembangunan daerah serta
kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan

- memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga
dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan.

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta

agama . . .

---

agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan
oleh instansi vertikal di daerah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat

di daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansi
vertikal tertentu di daerah.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari

Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah merupakan sebagian urusan
pemerintahan yang menurut peraturan perundang-
undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

(4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga
yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu
pada RKP.

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelimpahan

(1) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi

harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi,
efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan
sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi
dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan . . .

---

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,

kementerian/lembaga memprakarsai dan
merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang
akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah di daerah paling lambat pertengahan
bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan

yang akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkan
dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan
nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional bersama menteri/pimpinan lembaga
melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang
memuat rumusan tentang sebagian urusan
pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL
dan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada

gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan
yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan
bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah
ditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional
paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil
Pemerintah melakukan:

- sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

- penyiapan perangkat daerah yang akan
melaksanakan program dan kegiatan
dekonsentrasi; dan

- koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan
dan pelaporan.

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud ayat (1).

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1), gubernur berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta
keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penarikan Pelimpahan

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

dapat dilakukan apabila:

- urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan
karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau

- pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penarikan . . .

---

(2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan

melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri
yang membidangi perencanaan pembangunan
nasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh

Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana
dekonsentrasi.

Bagian Kesatu
Prinsip Pendanaan

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada

gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) didanai dari APBN bagian anggaran
kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan

setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah
melalui kementerian/lembaga kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah di daerah.

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan

untuk kegiatan yang bersifat non-fisik.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-
KL dan RKP.

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan

kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun
dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan
kebutuhan pembangunan daerah.

### Pasal 22 . . .

---

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam

penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam

pembahasan bersama antara kementerian/lembaga
dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di

DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan
nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan

Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang

telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara
Pengeluaran serta menyampaikannya kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi
pada saat pembahasan RAPBD.

(10) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),
menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan DIPA serta

penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24 . . .

---

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan
oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan
evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan
dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pelaksanaan

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh

Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui
Rekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi

merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas
Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo

kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus
disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Negara
Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari

pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang
milik negara.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi.

(3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28 . . .

---

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 27 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,

penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan
barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi sebagai barang milik daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan

pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan barang milik
negara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta

pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi

mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi

penyerapan dana, pencapaian target keluaran,
kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan
laporan barang.

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas

pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

(2) Penyusunan . . .

---

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

- Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan
dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan
kepada kementerian/lembaga pemberi dana
dekonsentrasi.

- Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi
perencanaan untuk menggabungkan laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab
atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam

pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah
dari penatausahaan keuangan dan barang dalam
pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD
provinsi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 33 . . .

---

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
dilakukan dengan tahapan:

- Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan
dekonsentrasi atas nama gubernur menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada
menteri/pimpinan lembaga pemberi dana
dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- Gubernur menggabungkan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas
pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri
Keuangan;

- Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan
dana dekonsentrasi menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden
melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara

tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh
gubernur dilampirkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau
terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

## BAB VII . . .

---

Bagian Kesatu
Penugasan Urusan Pemerintahan

(1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan

kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota
dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan.

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas

pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota
dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas

pembantuan kepada pemerintah desa untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
kabupaten/kota.

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa
merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar
6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut
peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai
urusan Pemerintah.

(2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan
sebagai urusan pemerintah provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan
sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

### Pasal 37 . . .

---

(1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam
Renja-KL yang mengacu pada RKP.

(2) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program
dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) provinsi.

(3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah
kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam Renja
SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPD
kabupaten/kota.

(4) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi,
serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penugasan

Paragraf 1
Perencanaan Penugasan

(1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi,
efektifitas, kemampuan keuangan negara, dan
sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan
daerah.

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

---

Paragraf 2
Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
dan/atau Desa

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,

kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan
sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan
kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau
kepala desa paling lambat pertengahan bulan Maret
untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang

akan ditugaskan kepada gubernur atau
bupati/walikota, dan/atau kepala desa dituangkan
dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan
nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan

nasional bersama menteri/pimpinan lembaga
melakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang
memuat rumusan tentang sebagian urusan
pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL
dan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada

gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa
mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan
ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni
untuk tahun anggaran berikutnya setelah
ditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan

kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau
kepala desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional
paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat.

Paragraf 3 . . .

---

Paragraf 3
Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan/atau Desa

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepada

bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai
lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan
ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera
setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta
sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan
daerah kabupaten/kota dan/atau desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota
dan/atau desa dalam menyusun perencanaan dan
anggaran daerah.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinilai layak, pemerintah kabupaten/kota
dan/atau pemerintah desa membuat pernyataan
menerima untuk melaksanakan penugasan dari
pemerintah provinsi.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

kepada bupati/walikota dan/atau kepala desa
dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

(6) Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat

masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Provinsi.

(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan

dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan
provinsi.

Paragraf 4
Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/kota
kepada Desa

(1) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepada

kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan
yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya

segera . . .

---

segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
atau kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan
tugas pembantuan dengan rencana kegiatan
pembangunan desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun
perencanaan dan anggaran desa.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuat
pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan
dari pemerintah kabupaten atau kota.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan

kepada kepala desa dituangkan dalam bentuk
Peraturan Bupati/Walikota.

(6) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelah

mendapat masukan dari Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

(7) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam

pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas
pembantuan kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan

Paragraf 1
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada
Pemerintah Daerah

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan:

- sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

- penyiapan perangkat daerah yang akan
melaksanakan program dan kegiatan tugas
pembantuan; dan

- koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,
dan pelaporan.

(2) Kepala . . .

---

(2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1), kepala daerah berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta
keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi
Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikota
melakukan:

- sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;

- penyiapan perangkat daerah yang akan
melaksanakan program dan kegiatan tugas
pembantuan; dan

- koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,
dan pelaporan.

(2) Bupati/walikota membentuk tim koordinasi yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 45 . . .

---

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(1), bupati/walikota berpedoman pada norma, standar,

pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta
keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa

(1) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi

dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan
pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
ditugaskan dari Pemerintah dan/atau pemerintah
provinsi.

(2) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi

dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah
kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), kepala desa memperhatikan norma, standar,
pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah atau
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Camat atau dengan sebutan lainnya

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas
pembantuan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang
ditugaskan kepada desa.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghentian Penugasan

(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah

ditugaskan dapat dilakukan apabila:

• urusan . . .

---

- urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan
karena pemberi penugasan mengubah kebijakan;
dan/atau

- pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

- penerima penugasan mengusulkan untuk
dihentikan sebagian atau seluruhnya.

(2) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah

dilakukan melalui penetapan Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan
pembangunan nasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh

Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana
tugas pembantuan.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, kepala daerah
dan kepala desa dapat menghentikan sementara
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
ditugaskan.

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah

provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur
setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi, dengan
tembusan kepada DPRD provinsi.

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah

kabupaten, atau kota dilakukan melalui Keputusan
Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada DPRD
kabupaten/kota.

(7) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau

Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota belum
ditetapkan, penerima penugasan dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
ditugaskan.

## BAB VIII . . .

---

Bagian Kesatu
Prinsip Pendanaan

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari

Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai
dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga
melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari

pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai
dari APBD provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
didanai dari APBD kabupaten/kota.

(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah
melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau
bupati/walikota dan/atau kepala desa.

(2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan

dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan
RKP.

(2) Rencana . . .

---

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan

kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara,
keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan
pembangunan daerah.

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan

dalam penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam

pembahasan bersama antara kementerian/lembaga
dengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di

DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
menteri yang membidangi perencanaan pembangunan
nasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan

Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK

disampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur
atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada
DPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saat
pembahasan RAPBD.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau

bupati/walikota menyampaikan usulan pejabat
pengelola keuangan tugas pembantuan untuk
ditetapkan oleh kementerian/lembaga.

(9) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam
penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53 . . .

---

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan
oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan
evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan
kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian Ketiga
Penyaluran dan Pelaksanaan

(1) Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh

Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening
Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas

pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib
disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke
rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan terdapat

saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut
harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Negara
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari

pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan
barang milik negara.

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57 . . .

---

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 56 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,

penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan

pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 57 ayat (2), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan barang milik
negara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta

pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas

pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek
akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi

penyerapan dana, pencapaian target keluaran,
kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan,
dan laporan barang.

Bagian Kesatu . . .

---

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota

bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas
pembantuan.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

- Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas
pembantuan menyusun dan menyampaikan
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan
kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas
pembantuan;

- Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan
tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi
perencanaan dan kepada kementerian/lembaga
pemberi dana tugas pembantuan dan
menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi
yang tugas dan kewenangannya sama;

- Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi
perencanaan untuk menggabungkan laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional;

- Bupati/walikota menugaskan SKPD yang
membidangi perencanaan untuk menggabungkan
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur
melalui SKPD provinsi yang membidangi
perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, dan menteri yang membidangi
perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian . . .

---

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala

desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang
membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

- Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten/kota;

- Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi
perencanaan;

- Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun
anggaran kepada kementerian/lembaga pemberi
dana tugas pembantuan dan menyampaikan
tembusan kepada gubernur;

- Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi
perencanaan untuk menggabungkan laporan dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada
huruf c dan menyampaikannya setiap triwulan dan
setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Bentuk . . .

---

(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan Provinsi Kepada
Pemerintah Kabupaten/kota

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan

oleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh
bupati/walikota.

(2) Kepala SKPD kabupaten/kota bertanggung jawab atas

pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan:

- Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi
perencanaan;

- Bupati/walikota menugaskan SKPD yang
membidangi perencanaan untuk menggabungkan
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur
melalui SKPD provinsi yang membidangi
perencanaan.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4
Tugas Pembantuan Provinsi Kepada
Pemerintah desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada

pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala . . .

---

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi

dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yang
membidangi pemerintahan desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

- Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau
kota;

- Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi
perencanaan;

- Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatan
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun
anggaran kepada gubernur.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 5
Tugas Pembantuan Kabupaten/kota Kepada
Pemerintah desa

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota kepada

pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan

kegiatan tugas pembantuan kabupaten atau kota.

(3) Pelaporan . . .

---

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan

kabupaten/kota dikoordinasikan oleh SKPD
kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan
desa.

(4) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas

pembantuan dilakukan dengan tahapan:

- Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan
kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau
kota;

- Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi
perencanaan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b digunakan sebagai bahan
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan
bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas
pembantuan.

(2) Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
dan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam

pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan
secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan
barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan
desentralisasi.

(4) Penatausahaan . . .

---

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD
provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)
dilakukan dengan tahapan:

- Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas
pembantuan atas nama gubernur menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada
menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas
pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan
tugas pembantuan atas nama bupati/walikota
menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap
triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran
kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana
tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- Gubernur menggabungkan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas
pelaksanaan dana tugas pembantuan dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri
Keuangan;

- Bupati/walikota menggabungkan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas
pelaksanaan dana tugas pembantuan dan
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri
Keuangan, dengan tembusan kepada gubernur;

• Menteri . . .

---

- Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikan
dana tugas pembantuan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap
berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden
melalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan

dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang

atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap
berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan
dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau
terpisah dengan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Bagian Kesatu
Dekonsentrasi

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan

dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.

(2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan

pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan
dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang
dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
atas penyelenggaraan dekonsentrasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
dekonsentrasi.

### Pasal 69 . . .

---

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan dana
dekonsentrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi
dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
atas pengelolaan dana dekonsentrasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana
dekonsentrasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi
pengelolaan dana dekonsentrasi.

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan

dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau
bupati/walikota.

(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima

penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah
melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan
tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
atas penyelenggaraan tugas pembantuan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
tugas pembantuan.

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan dana tugas
pembantuan.

(2) Pembinaan . . .

---

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas
pengelolaan dana tugas pembantuan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana
tugas pembantuan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi
pengelolaan dana tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi
dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan
lembaga melakukan koordinasi bersama dengan
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadap
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan
perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana
tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan . . .

---

(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas

laporan keuangan.

(3) Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari
pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta
aspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi

pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern Pemerintah.

(5) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
unit pemeriksa internal kementerian/lembaga
dan/atau unit pemeriksa eksternal Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

SANKSI

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam

menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:

- penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau

- penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII . . .

---

(1) Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yang

digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan
yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan
menjadi Dana Alokasi Khusus.

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri
Keuangan, dan menteri yang membidangi
perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu
melakukan identifikasi dan pemilahan atas program
dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran
kementerian/lembaga.

(3) Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan

dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)
kementerian/lembaga mengajukan usulan besaran
bagian anggaran kementerian/ lembaga yang akan
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus kepada
Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran

bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalihan besaran bagian anggaran

kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.

(4) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang

menurut peraturan perundang-undangan telah
ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan
dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugas
pembantuan, pendanaannya wajib mengikuti
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

## BAB XIV . . .

---

Pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini,
maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4023);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4095); dan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4106);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan
dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi,
penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib mendasarkan
dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

---