Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan:
1. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
3. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.
4. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

Obyek asuransi di INDONESIA hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali dalam hal:
a. tidak ada Perusahaan Asuransi di INDONESIA, baik secara sendiri.sendiri maupun bersama.sama, yang memiliki kemampuan menahan risiko asuransi dari obyek yang bersangkutan; atau
b. tidak ada Perusahaan Asuransi yang bersedia melakukan penutupan asuransi atas obyek yang bersangkutan; atau
c. pemilik obyek asuransi yang bersangkutan bukan warga negara INDONESIA atau bukan badan hukum INDONESIA.

(1) Perusahaan Perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa:

1. maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian;

2. perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.

b. Susunan organisasi perusahaan sekurang.kurangnya meliputi

fungsi.fungsi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;

2. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;

3. Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

c. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang.undangan yang berlaku.

d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya.

e. Melaksanakan pengelolaan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, yang sekurang.kurangnya didukung dengan:

1. Sistem pengembangan sumber daya manusia;

2. Sistem administrasi,

3. Sistem pengelolaan data.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai huruf d dan huruf e ditetapkan olch Menteri.

(1) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA dan atau badan hukum INDONESIA yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara INDONESIA, seluruh anggota dewan komisaris dan Pengurus harus warga negara INDONESIA.
(2) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara INDONESIA dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara INDONESIA.

(1) Anggota dewan komisaris dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik.

(2) Sekurang.kurangnya separo dari jumlah anggota Pengurus harus mcmiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko.
(3) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Modal disetor bagi perusahaan yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA dan atau badan hukum INDONESIA yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara INDONESIA, untuk masing. masing Perusahaan Perasuransian sekurang.kurangnya sebagai berikut:

a. Rp. 3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian;

b. Rp. 2.000.000.000,. (dua milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;

c. Rp. 10.000.000.000,. (sepuluh milyar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;

d. Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi,

e. Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.
(2) Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor untuk masing.masing Perusahaan Perasuransian sekurang.kurangnya sebagai berikut:

a. Rp. 15.000.000.000,. (lima belas milyar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Kerugian;

b. Rp. 4.500.000.000,. (empat milyar lima ratus juta rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;

c. Rp. 30.000.000.000,. (tiga puluh milyar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;

d. Rp. 3.000.000.000,. (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi;

e. Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.
(3) Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling banyak 80% (delapan puluh per seratus).
(4) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak INDONESIA.

(1) Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang.kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan, dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di In. donesia yang bukan Afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.
(2) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
(3) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.
(4) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan besarnya deposito dimaksud tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.
(5) Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicairkan atas persetujuan Menteri berdasarkan:

a. batas permintaan liquidator dalam hal perusahaan dilikuidasi;
atau

b. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menyelenggarakan:

a. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bcrtanggung jawab;

b. Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan kcuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;

c. Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan

tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.
(2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi harus menyelenggarakan hal.hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria harus menyelenggarakan hal.hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemberian izin bagi Perusahaan Perasuransian dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. persetujuan prinsip;

b. izin usaha.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi agen asuransi dan konsultan aktuaria.
(3) Permohonan persetujuan prinsip bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diajukan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. Anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan notaris;

b. Rencana susunan organisasi perusahaan;

c. Rencana penggunaan tenaga ahli oleh perusahaan;

d. Rencana kerja perusahaan dalam garis besar;

e. Rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;

f. Program asuransi yang akan dipasarkan dan rencana reasuransinya, khusus bagi Perusahaan Asuransi;

g. Bukti penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5) Permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan

dari instansi yang berwenang;

b.Susunan organisasi perusahaan;

c.Bukti pemenuhan penyetoran modal disetor;

d.Surat pengangkatan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh perusahaan;

e.Program kerja perusahaan serta rincian persiapan yang telah dilakukan;

f. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;

g.Contoh polis, perhitungan premi, dan perjanjian reasuransi dari program asuransi yang akan dipasarkan, bagi Perusahaan Asuransi;

h.Perjanjian retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi;

i. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Izin usaha Perusahaan Perasuransian dapat dicabut apabila, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan, Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
(2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tingkat solvabilitas dan kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan Retensi Sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi.
(2) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi harus menjaga perimbangan yang sehat.antara jumlah premi neto dengan jumlah premi bruto, dan perimbangan antara jumlah premi neto dengan modal sendiri.
(3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan program asuransi kecelakaan diri dan program asuransi kesehatan harus menjaga perimbangan yang sehat antara jumlah premi neto dengan jumlah premi bruto yang berasal dari program termaksud, dan perimbangan antara jumlah premi neto yang berasal dari program termaksud dengan modal sendiri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
(2) Menteri MENETAPKAN jenis.jenis investasi yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

(1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus membentuk cadangan teknis asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang diselenggarakan, yaitu:

a. Cadangan teknis asuransi kerugian, terdiri dari cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan klaim.

b. Cadangan teknis asuransi jiwa, terdiri dari cadangan premi, cadangan premi anuitas, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Setiap penutupan asuransi yang jumlah uang pertanggungannya melebihi Retensi Sendiri harus memperoleh dukungan reasuransi.
(2) Penempatan reasuransi ke luar negeri, baik yang dilakukan langsung oleh Perusahaan Asuransi maupun yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang Reasuransi, hanya dapat dilakukan pada penanggung ulang yang oleh Perusahaan Asurarsi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula dalam hal penempatan retroseri ke luar negeri oleh Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Asuransi.
(4) Jumlah premi penutupan langsung Perusahaan Asuransi harus lebih besar dari jumlah premi penutupan tidak langsung.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulangnya.
(2) Dalam perjanjian reasuransi harus dinyatakan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi dilikuidasi, hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang timbul dalam transaksi reasuransi sampai dengan saat Perusahaan Asuransi dilikuidasi diselesaikan oleh likuidator.

Dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan informal yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam polis, dan tidak menyesatkan.

(1) Perusahaan Asuransi harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan.
(2) Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata.kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
(2) Dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya, harus dimuat rincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada Perusahaan Asuransi dan bagian premi yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
(2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:

a. sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;

b. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;

c. penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.
(3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
(4) Penerapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

(1) Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan tertanggung.
(2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhimya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
(3) Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi.

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
(2) Tertanggung dalam molakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas.jelasnya kepada penanggung tentang obyek asuransi yang dipertanggungkan, dan wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung tentang ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung.
(2) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara dan atau polis asuransi.
(3) Perusahaan Pialang Asuransi harus menjaga perimbangan yang schat antara jumlah premi yang belum disetor kepada Perusahaan Asuransi dan jumlah modal sendiri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas.jelasnya kepada penanggung ulang tentang obyek asuransi yang diasuransikan, serta kepada penanggung tentang hak dan kewajibannya.
(2) Perusahaan Pialang Reasuransi yang menerima pembayaran premi dari penanggung wajib menyetorkannya kepada penanggung ulang sesuai dengan tenggang waktu pembayaran premi sebagaimana yang tertera dalam perjanjian reasuransi.

(1) Setiap penilai kerugian asuransi dalam menjalankan usahanya harus mempergunakan keahlian berdasarkan norma profesi yang berlaku.
(2) Setiap konsultan aktuaria dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mempergunakan keahlian berdasarkan norma profesi yang berlaku.
(3) Menteri dapat memberikan arahan bagi penilai kerugian asuransi dan konsultan aktuaria dalam menyusun norma profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(1) Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi.
(2) Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni.
(3) Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni.
(4) Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung.

(1) Perusahaan Perasuransian dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penaschat atau konsultan yang penggunaannya :

a. hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang

perasuransian; dan

b. jangka waktu untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga eksekutif di luar Pengurus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara INDONESIA;

b. mempunyai program Indonesianisasi yang jelas melalui pendidikan dan latihan.
(3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tenaga kerja asing serta tatacara penggunaannya mengikuti peraturan perundang.undangan di bidang ketenagakerjaaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Setiap pembukaan kantor cabang Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang dalam kegiatannya memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak penutupan asuransi dan atau menandatangani polis dan atau MENETAPKAN untuk membayar atau menolak klaim, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh izin pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
(3) Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki tenaga ahli, sistem administrasi dan sistem pengolahan data yang memadai.
(4) Setiap pembukaan kantor Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi selain kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri.
(5) Setiap pembukaan kantor cabang Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dalam bentuk atau dengan nama apapun harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Mcnteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan kantor cabang ditetapkan, kantor cabang yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya.
(2) Setiap penutupan kantor cabang Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dilaporkan kepada Menteri.

(1) Setiap perubahan terhadap ketentuan persyaratan yang telah dipenuhi dalam rangka pemberian izin usaha, harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri.
(2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini beserta peraturan pelaksanaanya, Menteri memerintahkan dilakukannya perbaikan terhadap perubahan dimaksud agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Program Asuransi Sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang.undang.
(2) Program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk khusus untuk itu.

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain Program Asuransi Sosial.

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial dalam menyelenggarakan usahanya wajib memenuhi ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini beserta peraturan pelaksanaannya.

(1) Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan Program Asuransi Sosial pada saat ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatannya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang akan melakukan merger atau konsolidasi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri.
(2) Merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan antara:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan Asuransi Kerugian atau dengan Perusahaan Reasuransi, untuk membentuk Perusahaan Asuransi Kerugian;

b. Perusahaan Reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi atau dengan Perusahaan Asuransi Kerugian, untuk membentuk Perusahaan Reasuransi; atau

c. Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa, untuk membentuk Perusahaan Asuransi Jiwa.
(3) Untuk memperoleh persetujuan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipenuhi ketentuan:

a. Merger atau konsolidasi tersebut tidak mengurangi hak tertanggung;

b. Kondisi keuangan perusahaan hasil merger atau konsolidasi harus tetap memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas.
(4) Tatacara permohonan persetujuan untuk melakukan merger atau konsolidasi ditetapkan oleh Menteri.

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, maka terhadap:

a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operational tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratip Rp. 1.000.000,.
(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

b. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operational tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratip Rp.
500.000,. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengenaan denda administratip berakhir pada saat pembayaran denda ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang diikuti dengan penyampaian laporan keuangan tahunan dan atau laporan operasional tahunan dan atau pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selambat.lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal laporan keuangan tahunan dan atau laporan operasional tahunan telah disampaikan dan atau neraca dan perhitungan laba rugi telah diumumkan tetapi perusahaan yang bersangkutan belum membayar denda administratip, denda tersebut dinyatakah sebagai hutang kepada negara yang harus dicantumkan dalam neraca pcrusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan Perasuransian yang telah dikenakan denda selama 90 (sembilan puluh) hari keterlambatan tetapi belum juga menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan tidak membebaskan kewajiban membayar denda yang telah dikenakan untuk jangka 90 (sembilan puluh) hari termaksud, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(1) Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh Menteri segera setelah diketahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2) Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut.turut dengan jangka waktu paling lama masing.masing 1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan dimaksud perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Dalam hal Menteri menilai diperlukan adanya suatu rencana kerja dalam rangka mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha pada saat penetapan pembatasan kegiatan usaha Menteri dapat memerintahkan penyusunan rencana kerja yang harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha.
(4) Dalam hal Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau dari pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi

termaksud, Menteri mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

(1) Menteri dapat mencabut izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi yang diwajibkan membayar klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
(2) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42, pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh Menteri segera setelah diketahui adanya kewajiban pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

b. Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dilakukan oleh Menteri apabila Perusahaan Pialang Asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Pengenaan sanksi pencabutan izin usaha dilakukan oleh Menteri apabila Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3) Dalam hal terdapat Perusahaan Pialang Asuransi yang diwajibkan membayar klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) untuk kedua kalinya, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan dianggap sebagai kelanjutan dari pelanggaran sebelumnya dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kelanjutan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi yang pernah dilakukan tanpa harus mengulangi dari tahap pemberian peringatan.

(1) Bagi Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan, izin usahanya dinyatakan telap berlaku, dan diwajibkan menyesuaikan diri

dengan kctentuan.ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Perusahaan Pialang Asuransi yang telah mendapat izin usaha pada saat Peraturan Pcmerintah ini ditetapkan, wajib memperbarui izin usahanya sebagai Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan pelaksanaan Kcputusan PRESIDEN Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian serta ketentuan lainnya masih berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan perundang.
undangan yang menggantikannya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOERDIONO