Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang
terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus
atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang
relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau
gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu
ekosistem.

1. Konservasi . . .

---

1. Konservasi Rawa adalah upaya memelihara keberadaan
serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Rawa agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup,
baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan
datang.

1. Pengembangan Rawa adalah upaya untuk meningkatkan
kemanfaatan fungsi sumber daya air pada Rawa.

1. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa adalah upaya
untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan
kerusakan kualitas lingkungan hidup pada Rawa agar
tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

1. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

1. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

1. Pengaturan Tata Air adalah sistem pengelolaan air pada
Rawa beserta prasarananya untuk mendukung kegiatan
budi daya.

1. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada
Kawasan Budi Daya pertanian.

1. Sistem Irigasi Rawa adalah kesatuan pengelolaan Irigasi
Rawa yang terdiri atas prasarana jaringan Irigasi Rawa, air
pada jaringan Irigasi Rawa, manajemen Irigasi Rawa,
kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa, dan sumber daya
manusia.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air.

1. Orang . . .

---

1. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
masyarakat adat, dan badan usaha.

Rawa perlu diatur karena Rawa merupakan sumber cadangan air
untuk kehidupan, sebagai penyelamat tersimpannya cadangan
karbon oleh gambut yang ada di dalamnya, serta memiliki
keanekaragaman habitat flora dan fauna.

Cadangan karbon yang berada dalam gambut tidak berperan sebagai
emitter gas rumah kaca bilamana kondisinya selalu lembab, jenuh air
sampai dengan tergenang air.

Pengelolaan Rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan
berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan
kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “masih alami” adalah Rawa yang
belum tersentuh intervensi manusia, misalnya pembuatan
tata air, permukiman, atau berubahnya vegetasi alami.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “telah dikembangkan” adalah Rawa
yang telah tersentuh intervensi manusia, misalnya
pembuatan tata air atau permukiman.

(1) Rawa ditetapkan sebagai Rawa pasang surut apabila

memenuhi kriteria:
- terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai,
atau dekat muara sungai; dan
- tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.

(2) Rawa ditetapkan sebagai Rawa lebak apabila memenuhi

kriteria:
- terletak jauh dari pantai; dan
- tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air
hujan yang menggenang secara periodik atau
menerus.

Pasal 6 . . .

---

(1) Penetapan Rawa dimulai dengan melakukan inventarisasi

Rawa.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:
- citra satelit; dan/atau
- foto udara.

(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Peta Indikatif
Sebaran Rawa Nasional sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dalam hal telah terdapat peta dasar, inventarisasi dapat

dilakukan melalui pengukuran lapangan.

(1) Terhadap citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan interpretasi
dengan tahapan:
- mendelineasi citra satelit yang telah dikoreksi
geometrik untuk menentukan:
1. batas Rawa; dan
1. kondisi tata guna lahan;
- memindahkan hasil delineasi citra satelit ke peta
dasar yang diselenggarakan oleh instansi yang
membidangi penyelenggaraan informasi geospasial
dengan skala paling kecil 1:250.000; dan
- menentukan lokasi geografis Rawa berdasarkan
wilayah sungai dan wilayah administratif
pemerintahan melalui pembacaan peta dasar.

(2) Hasil interpretasi citra satelit dan foto udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dengan
cara penelusuran lapangan.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dievaluasi untuk mendapatkan peta:
- sebaran dan luas Rawa pasang surut yang masih
alami dan yang telah dikembangkan; dan
- sebaran dan luas Rawa lebak yang masih alami dan
yang telah dikembangkan.

(4) Hasil . . .

---

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil
1:250.000.

(1) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) dilakukan melalui pengukuran polygon

dan pengukuran situasi.

(2) Hasil pengukuran polygon dan pengukuran situasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta Rawa dengan skala paling kecil 1:10.000.

Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan

Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:

- batas wilayah administratif pemerintahan;
- batas wilayah sungai;
- sebaran dan luas Rawa pasang surut alami dengan
berbagai karakteristiknya;
- sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada
Rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya;
- sebaran dan luas Rawa lebak alami dengan berbagai
karakteristiknya; dan
- sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada
Rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya.

(1) Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

digunakan untuk menetapkan fungsi Rawa.

(2) Fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- fungsi lindung; atau
- fungsi budi daya.

(3) Rawa ditetapkan sebagai Rawa dengan fungsi lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila
memenuhi kriteria:
- terdapat gambut dengan kriteria yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- berada di hutan konservasi dan/atau hutan lindung;
dan/atau
- terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yang
dilindungi.

(4) Rawa . . .

---

(4) Rawa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Rawa dengan
fungsi budi daya.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan apabila pada Rawa terdapat
gambut dan berada pada kawasan hutan.
Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup apabila pada Rawa terdapat gambut dan tidak
berada pada kawasan hutan.
Rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan apabila Rawa berada
pada kawasan hutan dan tidak terdapat gambut.

Ayat (3) . . .

---

Ayat (3)
Pencantuman dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota yang bersangkutan dimaksudkan agar
keberadaan Rawa tampak dalam rencana tata ruang.

(1) Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi Rawa

dengan fungsi budi daya atau bukan Rawa.

(2) Perubahan fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(3), tidak terpenuhi;

- terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
- terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai.

(3) Perubahan fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdapat gambut dan/atau berada dalam kawasan hutan,
perubahan fungsi Rawa ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 13 . . .

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rawa
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengelolaan Rawa dilakukan oleh:

- Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara,
dan wilayah sungai strategis nasional;
- gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota; dan
- bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan rencana

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
telah ditetapkan.

(1) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 meliputi:
- Konservasi Rawa;
- Pengembangan Rawa; dan
- Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.

(2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tahapan:
- perencanaan;
- pelaksanaan kegiatan; dan
- pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Konservasi Rawa

Paragraf 1
Umum

Konservasi Rawa ditujukan untuk menjaga kelangsungan
keberadaan Rawa, daya dukung Rawa, daya tampung Rawa, dan
fungsi Rawa.
Yang dimaksud dengan “keberadaan Rawa” adalah terjaganya Rawa
termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.
Yang dimaksud dengan “daya dukung Rawa” adalah kemampuan
Rawa untuk mendukung perikehidupan manusia dan ekosistem
Rawa.
Yang dimaksud dengan “daya tampung Rawa” adalah kemampuan
Rawa untuk menyimpan dan/atau menyerap air, zat, energi,
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelindungan Rawa” adalah upaya
pengamanan Rawa dari kerusakan yang ditimbulkan akibat
tindakan manusia atau gangguan yang disebabkan oleh daya
alam.
Yang dimaksud dengan “pelestarian Rawa” adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya
tampung lingkungan hidup pada Rawa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawetan air pada Rawa” adalah
upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air Rawa atau
kualitas air Rawa agar tersedia sesuai dengan fungsi dan
manfaatnya.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai resapan air”
adalah fungsi Rawa sebagai wadah penyimpan air.
Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai daerah tangkapan
air” adalah fungsi Rawa yang berfungsi sebagai penampung air.
Untuk Rawa pasang surut, tangkapan air dapat diperankan oleh
kubah gambut.
Huruf b
Pengendalian pemanfaatan Rawa untuk Rawa dengan fungsi
budi daya dimaksudkan untuk melindungi Rawa sebagai sumber
air.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

---

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fungsi Rawa sebagai resapan air dan
daerah tangkapan air” adalah Rawa yang berfungsi sebagai
penampung air atau retensi air.

Yang dimaksud dengan “Rawa dengan fungsi lindung” adalah
Rawa yang karena sifat biofisiknya ditetapkan sebagai Kawasan
Lindung.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber
daya air.

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi

daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
dilakukan pada Rawa bergambut dan Rawa tidak
bergambut.

(2) Pengendalian . . .

---

(2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi

daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengaturan:
- muka air; dan
- sirkulasi air.

Pengaturan muka air dilakukan untuk menjaga gambut pada lapisan
permukaan tetap lembab.

Lembab adalah kondisi gambut yang masih bersifat suka air
(hydrophilic). Sifat hydrophilic merupakan kondisi gambut yang tidak
mudah terbakar sehingga dapat menekan emisi gas rumah kaca.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Karakteristik hidrotopografi Rawa lebak terdiri atas:
- Rawa lebak pematang adalah Rawa lebak dengan lama
genangan air kurang dari 3 (tiga) bulan dalam setahun;

• Rawa . . .

---

- Rawa lebak tengahan adalah Rawa lebak dengan lama
genangan air 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dalam setahun;
dan
- Rawa lebak dalam adalah Rawa lebak dengan lama genangan
air lebih dari 6 (enam) bulan dalam setahun.

Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengganti air
secara periodik sesuai dengan tingkat kemasamannya dan
kegaramannya.

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi

daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan
melalui pemantauan dan pengawasan.

(2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi

daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Dalam hal pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 21 terdapat gambut, pengendalian pemanfaatannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian
pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25 . . .

---

(1) Pengaturan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- penetapan sempadan Rawa; dan
- pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa.

(2) Sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan zona yang berfungsi sebagai penyangga:
- antara Rawa fungsi lindung dengan Rawa fungsi budi
daya;
- antara Rawa fungsi lindung dengan sungai, wilayah
pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat; dan/atau
- antara Rawa fungsi budi daya dengan sungai, wilayah
pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat.

(1) Penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut, penetapan

sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi
teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(3) Dalam hal Rawa berada dalam kawasan hutan,

penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan.

(1) Pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan
melalui:
- pelarangan pemanfaatan sempadan Rawa kecuali
untuk kegiatan tertentu atau bangunan utilitas; dan

• pemantauan . . .

---

- pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
pemanfaatan sempadan Rawa.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:
- kegiatan penelitian;
- kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
- upaya mempertahankan fungsi sempadan Rawa.

(3) Kegiatan tertentu atau bangunan utilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
sempadan Rawa dan pengendalian pemanfaatan sempadan
Rawa diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengawetan Air pada Rawa

Pengawetan air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf b dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung

dan Rawa dengan fungsi budi daya.

Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi budi daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan pada
Rawa yang:
- masih alami; dan
- telah dikembangkan.

(2) Pengawetan . . .

---

(2) Pengawetan air pada Rawa yang masih alami

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan cara pelindungan dan pengamanan kuantitas
sumber daya air beserta ekosistemnya.

(3) Pengawetan air pada Rawa yang telah dikembangkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan cara:
- pembuatan prasarana yang berfungsi sebagai
tampungan air;
- penghematan penggunaan air;
- pengendalian muka air; dan/atau
- pencegahan kehilangan air.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawetan

air pada Rawa dengan fungsi budi daya diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran Air pada Rawa

(1) Pencegahan pencemaran air pada Rawa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:
- pemantauan kualitas air pada Rawa;
- identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang
masuk ke Rawa;
- pelarangan pembuangan sampah ke Rawa;
- Pengaturan Tata Air; dan
- pengawasan air limbah yang masuk ke Rawa.

(2) Pencegahan pencemaran air pada Rawa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Rawa

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya air” adalah
upaya meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna
memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

---

Ayat (4)
Huruf a
Fungsi budi daya berbasis sumber daya air dapat berupa
Kawasan Budi Daya pertanian dan/atau Kawasan Budi
Daya nonpertanian.

Fungsi budi daya pertanian berbasis sumber daya air
berupa daerah Irigasi Rawa antara lain areal persawahan,
perkebunan, dan perikanan.

Fungsi budi daya nonpertanian berbasis sumber daya air
berupa pengembangan kawasan yang fungsi, manfaat, dan
keberadaannya didukung oleh prasarana Pengaturan Tata
Air, misalnya berupa polder.

Huruf b
Fungsi budi daya yang tidak berbasis sumber daya air
antara lain kawasan industri, kawasan pemukiman,
kawasan kuasa pertambangan, dan lapangan terbang.

Ayat (1)
Pengaturan Tata Air dalam ketentuan ini ditujukan untuk
mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang sesuai bagi
terwujudnya Kawasan Budi Daya yang berkelanjutan.
Pengaturan Tata Air dimaksudkan untuk mencegah drainase
berlebihan agar:
- mencegah gambut menjadi kering tidak balik (irreversible
drying) yang dapat menimbulkan degradasi gambut
dan/atau terjadinya kebakaran (emisi gas rumah kaca);
dan/atau
- mencegah tereksposenya lapisan pirit yang dapat
menyebabkan meningkatnya daya rusak air akibat
kemasaman yang berlebihan.
Kegiatan pertanian dalam ketentuan ini misalnya tanaman
pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan tambak
garam.
Kegiatan nonpertanian dalam ketentuan ini misalnya
transportasi, wilayah pertahanan, pariwisata, air baku, serta
perumahan dan permukiman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan setiap orang.

(2) Dalam melaksanakan Pengembangan Rawa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pengembang Rawa wajib:
- menyediakan prasarana Pengaturan Tata Air sesuai
dengan keperluan pemanfaatannya;
- melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana
Pengaturan Tata Air; dan
- melaksanakan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata
Air.

(3) Penyediaan . . .

---

(3) Penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui
tahapan:
- perencanaan teknis; dan
- pelaksanaan konstruksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b telah dinyatakan selesai
dan berfungsi, dilakukan operasi dan pemeliharaan
prasarana sumber daya air.

(5) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada kawasan
Pengembangan Rawa dapat dilaksanakan setelah
memperoleh persetujuan audit kesiapan operasi dan
pemeliharaan dari Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana

Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- pengawasan.

(7) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilaksanakan melalui tahapan:
- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- pengawasan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit kesiapan

operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air yang

dilakukan untuk kegiatan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan
pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa.

(2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengembangan jaringan Irigasi Rawa;

• pengelolaan . . .

---

• pengelolaan jaringan Irigasi Rawa;
• pengelolaan air Irigasi Rawa;
• partisipasi masyarakat petani;
• pemberdayaan;
• pengelolaan aset jaringan Irigasi Rawa;
• kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa;
• koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi Rawa;
• wewenang dan tanggung jawab; dan
• pengawasan.

(3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengembangan Rawa tidak berbasis sumber daya air antara lain
meliputi kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan kuasa
pertambangan, dan lapangan terbang.

Yang . . .

---

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain
peraturan di bidang perhubungan, perumahan, energi dan sumber
daya mineral, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan pada
Rawa yang:
- masih alami; dan/atau
- telah dikembangkan.

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang masih alami
dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan Rawa.

(1) Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang telah

dikembangkan dilakukan dengan cara:
- pencegahan daya rusak air;
- penanggulangan daya rusak air; dan
- pemulihan akibat daya rusak air.

(2) Pencegahan . . .

---

(2) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- Pengaturan Tata Air; dan
- sosialisasi kepada masyarakat.

(3) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang
dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih
besar.

(4) Dalam hal daya rusak air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan kualitas
tanah, penanggulangan kerusakan kualitas tanah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Pemulihan akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- penghentian sumber kerusakan dan pembersihan
unsur perusak;
- restorasi; dan/atau
- cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Perencanaan

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) ditindaklanjuti dengan
melaksanakan studi kelayakan untuk menyusun
program pengelolaan Rawa.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup masing-masing fungsi Rawa yang tercantum
dalam rencana pengelolaan sumber daya air.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut dan/atau berada

pada kawasan hutan, program pengelolaan Rawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
disusun dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (3) dirinci ke dalam rencana
kegiatan.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempertimbangkan:
- manfaat dan dampak jangka panjang;
- kebutuhan hidup bagi masyarakat;
- penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien;
- ketahanan terhadap perubahan kondisi alam; dan
- keberlanjutan fungsi Rawa.

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- rencana kegiatan pengelolaan Rawa lebak; dan
- rencana kegiatan pengelolaan Rawa pasang surut.

(1) Dalam hal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (1) belum ditetapkan karena belum ada rencana
pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengelolaan Rawa
dilakukan berdasarkan:
- rencana pengelolaan Rawa pasang surut; dan/atau
- rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa
lebak.

(2) Pengelolaan Rawa yang dilakukan berdasarkan rencana

kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
termasuk untuk kegiatan penyediaan prasarana
Pengaturan Tata Air.

(3) Kegiatan . . .

---

(3) Kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber
daya air.

(1) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a disusun oleh
Menteri.

(2) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesatuan
hidrologi Rawa pasang surut.

(3) Dalam menyusun rencana pengelolaan Rawa pasang

surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
mengikutsertakan gubernur dan/atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi
penyusunan dan/atau perubahan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan.

(1) Rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rencana kegiatan interim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan
dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya

air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak atau belum terbentuk, pertimbangan
diberikan oleh dewan sumber daya air provinsi.

Bagian Keenam . . .

---

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan,
dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan yang
bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “prasarana Pengaturan Tata Air Rawa”
adalah prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan
pengelolaan Rawa termasuk fasilitas pendukungnya, antara lain
berupa:
1. bangunan Pengaturan Tata Air;
1. bangunan dan peralatan pemantau data hidrometeorologi
dan hidrogeologi;
1. bangunan dan peralatan pemantau data hidrologi dan
kualitas air; dan
1. bangunan dan peralatan pemantau data keanekaragaman
hayati dan ekosistem.

(1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat dilakukan oleh
masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin.

(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan
kegiatan fisik.

(3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan

nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.

(1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan

prasarana Pengaturan Tata Air Rawa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui
kegiatan:
- pengaturan dan pengalokasian air;
- pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau
penurunan fungsi prasarana Pengaturan Tata Air
Rawa; dan
- perbaikan terhadap kerusakan prasarana Pengaturan
Tata Air Rawa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rawa dilakukan

melalui penyelenggaraan kegiatan Konservasi Rawa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan

Pasal 32, Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37, dan
Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan

pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan,
pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam
peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana
pengelolaan Rawa.

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem
informasi Rawa.

(2) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya

air.

(3) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi informasi mengenai:

• Rawa;
• prasarana dan sarana; dan
• institusi pengelola.

(4) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sistem . . .

---

(5) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh unit
pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air
wilayah sungai.

(2) Setiap orang dapat menyelenggarakan sistem informasi

yang terkait dengan Rawa untuk kepentingan sendiri.

(3) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh
Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

(1) Informasi mengenai Rawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

• peta Rawa;
• rencana tata ruang;
• hidrometeorologi dan hidrogeologi;
• tata guna lahan;
• hidrologi dan kualitas air;
• satuan hidrologi Rawa pasang surut;
• ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana;
• keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
• kebijakan;
• kelembagaan; dan
• kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

(2) Informasi mengenai prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b paling sedikit
memuat:
- prasarana Pengaturan Tata Air;
- prasarana transportasi air; dan
- peralatan sistem informasi.

(3) Informasi mengenai institusi pengelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c paling sedikit
memuat:
- nama penyelenggara sistem informasi; dan
- alamat penyelenggara sistem informasi.

Pasal 53 . . .

---

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang
ditugaskan menangani sistem informasi Rawa.

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian,
pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Rawa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem

informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan

kegiatan pada Rawa wajib memperoleh izin.

(2) Kegiatan pada Rawa yang wajib memperoleh izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pengembangan Rawa;
- pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada
Rawa;
- pemanfaatan air Rawa, kecuali untuk kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem
irigasi;
- pemanfaatan Rawa sebagai sumber air;
- pemanfaatan air Rawa di kawasan hutan;
- pembuangan air limbah ke Rawa;
- pengambilan komoditas tambang di Rawa; dan
- pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air untuk
transportasi.

(3) Izin . . .

---

(3) Izin Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:
- izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan
pengembangan dan perencanaan teknis prasarana
Pengaturan Tata Air;
- izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan
Tata Air; dan
- izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air.

(4) Dalam hal kegiatan pada Rawa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dan huruf c berada dalam kawasan
hutan, diperlukan izin penggunaan dan pemanfaatan
kawasan hutan.

(1) Izin prinsip untuk Rawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (3) huruf a diberikan oleh:

- Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara,
dan wilayah sungai strategis nasional;
- gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota; dan
- bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai belum ditetapkan, izin prinsip
Pengembangan Rawa pasang surut dapat diberikan
berdasarkan rencana pengelolaan Rawa pasang surut.

(4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada dalam kawasan hutan, pemberian izin prinsip
dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk
kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan
kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Pasal 57 . . .

---

(1) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis

prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh
setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa lebak
harus mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis

prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh
setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa pasang
surut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf
b pada kawasan Pengembangan Rawa diberikan oleh:
- Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara,
dan wilayah sungai strategis nasional;
- gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota; dan
- bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota,
berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber
daya air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan
pengembangan dan perencanaan teknis prasarana
Pengaturan Tata Air.

(1) Izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c
diberikan oleh:
- Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara,
dan wilayah sungai strategis nasional;
- gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota; dan

• bupati/walikota . . .

---

- bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota,
berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber
daya air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan
konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

huruf b sampai dengan huruf d diberikan oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya, setelah mempertimbangkan
rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

huruf e diberikan oleh Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam
bentuk izin usaha jasa pemanfaatan sumber daya air
setelah mendapat rekomendasi teknis dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang
pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha
milik negara di bidang kehutanan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

huruf g diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi
teknis dari pengelola sumber daya air.

(5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 61 . . .

---

(1) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

tidak berbasis sumber daya air, izin prinsip diberikan
setelah Rawa ditetapkan menjadi bukan Rawa oleh
Menteri.

(2) Penetapan Rawa menjadi bukan Rawa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu masukan
untuk perubahan rencana tata ruang wilayah dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai.

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) wajib:
- melindungi dan memelihara fungsi Rawa sebagai sumber
daya air;
- meminimalkan dampak negatif;
- mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi Rawa
dari pencemaran;
- mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan
kegiatan pada Rawa; dan
- memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
melakukan kegiatan pada Rawa diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber

daya air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan,

pemantauan, dan evaluasi perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:

• sosialisasi;
• konsultasi publik; dan
• partisipasi masyarakat.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan Rawa.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui pengenalan
lingkungan Rawa, kunjungan lapangan, identifikasi masalah,
pendampingan, dan pelatihan.

(1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk

memperoleh masukan pada tahapan studi kelayakan
pengembangan, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.

(2) Kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui

survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan
lokakarya mengenai pengelolaan Rawa.

(1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui
pembentukan kelompok kerja dan kerja sama
pengelolaan Rawa.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam hal partisipasi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah Irigasi
Rawa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), dan

Pasal 62 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif;
• pemberhentian sementara; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69, apabila pelaksanaan kegiatan pada Rawa
yang menimbulkan:
- kerusakan pada Rawa dan/atau lingkungan sekitarnya,
pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau
perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
- kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti
biaya kerugian yang dialami masyarakat.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin yang
berkaitan dengan reklamasi Rawa yang telah diterbitkan
sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

Menteri menetapkan Rawa paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang
Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3441) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 180

---

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

RAWA

I. UMUM
Rawa sebagai sumber daya alam terdiri dari unsur sumber daya air,
sumber daya lahan, dan sumber daya hayati. Sebagai sumber daya alam,
Rawa mempunyai karakter yang sangat beraneka ragam yang dipengaruhi
oleh aspek geomorfologi, pola genangan, dan fluktuasi pasang surut. Rawa
tersebar dari dataran rendah pasang surut sampai cekungan yang lebih
tinggi, dengan jenis endapan mineral dan/atau organik yang melingkupi
dan sekaligus berperan dalam keragaman karakter fisik/kimia sumber
daya air dan sumber daya hayati, serta daya dukungnya sebagai lahan.

Sebagai sumber daya air, Rawa memiliki ciri-ciri khusus jenis air, yaitu
tawar, payau, asin, dan asam. Rawa dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan air untuk keperluan sehari-hari,
pertanian, permukiman, industri, serta peruntukan lainnya, namun juga
mempunyai daya rusak bila tidak dikelola secara baik.

Sebagai sumber daya hayati, Rawa memiliki aneka ragam tipe ekosistem,
dan habitat berbagai flora dan fauna. Ekosistem dimaknai sebagai sistem
hubungan timbal balik antara unsur di dalam alam, baik hayati berupa
tumbuhan, satwa liar serta jasad renik maupun non-hayati berupa tanah
dan bebatuan, air, udara, serta iklim yang saling tergantung dan saling
mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

Ekosistem Rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah alami baik yang
dipengaruhi air pasang surut maupun tidak dipengaruhi pasang surut,
sebagian kondisi airnya payau, asin, atau tawar dan memiliki vegetasi
unik yang sesuai dengan kondisi airnya. Tipe ekosistem Rawa gambut
merupakan tipe ekosistem yang mempunyai kemampuan paling tinggi
dalam menyimpan dan menampung gas rumah kaca karbondioksida
(CO2), yaitu gas yang berperan dalam perubahan iklim, dibandingkan
dengan seluruh tipe ekosistem lain yang ada.

Sebagai sumber daya lahan, Rawa secara tradisional telah dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk tempat tinggal, lahan pertanian, perikanan, dan
untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Di masa kini dan mendatang,
Rawa merupakan sumber daya lahan penting untuk pangan dan beberapa

tanaman . . .

---

tanaman industri. Bahkan, beberapa pusat permukiman dan kegiatan
ekonomi yang ada sekarang ini merupakan hasil Pengembangan Rawa.

Keberadaan Rawa terkait dengan dinamika penduduk dan komoditas dari
suatu ruang ke ruang lainnya, merupakan tuntutan kebutuhan
perkembangan budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini Rawa di
Indonesia, utamanya Rawa yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua, mempunyai potensi kodrat geografis sekaligus
geopolitis yang strategis yaitu sebagai kawasan strategis dari negara
kepulauan Indonesia yang berada tepat di silang pertemuan poros
hubungan Samudera Pasific-Hindia dan Benua Asia-Australia.

Dari hal di atas jelas terlihat bahwa Rawa bermanfaat nyata bagi
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, seperti manfaat ekologi
termasuk pelindungan iklim, ekonomi, dan sosial budaya. Di sisi lain,
Pengembangan Rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan
pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat pula berdampak terhadap
kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati, dan emisi gas
rumah kaca karbondioksida (CO2) yang berperan dalam pemanasan global,
penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta meningkatkan
laju subsiden Rawa dan meningkatkan kerentanan Rawa, khususnya
Rawa pasang surut terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan
iklim dunia. Oleh sebab itu, Rawa harus dikelola dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Penguasaan Rawa oleh negara mengandung makna bahwa negara
menjamin hak setiap orang dalam pemanfaatan Rawa sebagai sumber
daya air dan lahan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
Penguasaan negara atas Rawa tersebut diselenggarakan pemerintah
dengan tetap mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan manfaat lingkungan,
ekonomi, dan sosial budaya Rawa, pemerintah perlu mengatur penetapan
Rawa, baik Rawa pasang surut maupun Rawa lebak, pengelolaan Rawa,
sistem informasi Rawa, perizinan dan pengawasan, pemberdayaan
masyarakat, serta sanksi administratif.

Pengaturan Rawa dimulai dengan penetapan Rawa pasang surut dan
Rawa lebak, berdasarkan hasil inventarisasi melalui citra satelit dan/atau
foto udara dan apabila telah terdapat peta dasar dilakukan dengan

pengukuran . . .

---

pengukuran lapangan. Pengaturan Rawa dilakukan terhadap Rawa baik
yang masih alami maupun yang telah dikembangkan, kemudian
ditetapkan pula fungsinya, yaitu Rawa dengan fungsi lindung dan Rawa
dengan fungsi budi daya.

Pengaturan pengelolaan Rawa terdiri atas upaya Konservasi Rawa,
Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa.
Upaya konservasi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekologi,
menjaga keseimbangan hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati,
sebagai habitat flora fauna, penyerap sekaligus gudang penyimpan gas
rumah kaca karbondioksida (CO2) yang berperan dalam pemanasan global
dan dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan serta menjaga daya
dukung kawasan yang berfungsi budi daya di daerah sekitarnya.

Upaya Pengembangan Rawa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan
akan pangan, air, bahan baku industri, atau kebutuhan perkembangan
ekonomi masyarakat, sehingga penetapan Rawa sebagai fungsi lindung
maupun fungsi budi daya harus didasarkan pada kondisi sumber daya
Rawa, seperti geomorfologi, jenis endapan, pengaruh pasang surut, tipe
genangan, hidrologi dan sifat biofisik kimia lain sesuai dengan daya
dukung dan terjamin keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat Rawa
yang sebesar-besarnya. Pengembangan Rawa untuk tujuan budi daya
pertanian yang dahulu disebut reklamasi Rawa, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu diubah
menjadi pengembangan Sistem Irigasi Rawa dan pengelolaan Sistem
Irigasi Rawa. Upaya Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa ditujukan
untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan baik bagi
Rawa itu sendiri maupun wilayah sekitarnya agar tidak menimbulkan
kerugian bagi kehidupan.

Penetapan Rawa harus menjamin bahwa kegiatan pengembangan pada
Rawa dengan fungsi budi daya tidak mempengaruhi Rawa dengan fungsi
lindung. Dengan demikian, keseimbangan dan keberlanjutan fungsi Rawa
secara keseluruhan dalam wilayah sungai, serta dalam kesatuan hidrologi
Rawa pasang surut tetap terjaga.

Pengelolaan Rawa dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
Untuk Rawa pasang surut, rencana pengelolaan Rawa pasang surut
disusun berdasarkan satuan hidrologi Rawa pasang surut, yang
merupakan masukan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan serta
penyusunan dan/atau perubahan rencana tata ruang. Apabila pola dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan telah ditetapkan, rencana pengelolaan Rawa pasang surut
harus terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai.
Untuk . . .

---

Untuk mendukung pengelolaan Rawa diselenggarakan sistem informasi
Rawa yang merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air
berupa jaringan informasi Rawa yang harus diperbaharui sesuai
kebutuhan dan bersifat terbuka, serta dapat diakses setiap orang.

II. PASAL DEMI PASAL