PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1 Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang
selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan
hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan
dimiliki oleh Anggota, yang telah ada pada saat Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 20l4 tentang Perasuransian
diundarrgkan.
2.Anggaran...

SK No 024110 A

---

PRESIDEN

2 Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Usaha Bersama
3 Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama.
4 Organ Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota,
Direksi, dan Dewan Komisaris.
5 Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat dengan
RUA adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.
6 Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam
RUA, yang dipilih oleh Panitia Pemilihan dengan
mekanisme tertentu.
7 Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas
melakukan pemilihan Peserta RUA.
8 Direksi adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Usaha
Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai
dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta
mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan
Anggaran Dasar.
9 Dewan Komisaris adalah Organ Usaha Bersama yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan
Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada
Direksi.
10 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa
keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai otoritas jasa keuangan.
1. Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang
selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang
memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana
perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama
menjadi perseroan terbatas atau koperasi.
t2 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal

SK No 024lll A

---

trRESIDEN

Usaha Bersama mempunyai ruang lingkup di bidang usaha
asuransi jiwa.

Dalam menjalankan usahanya, Usaha Bersama:
- tidak menerbitkan saham;
- tidak memiliki modal disetor;
- memiliki ekuitas;
- dimiliki oleh Anggota;
- menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan
pembagian keuntungan dan kerugian atas kegiatan
Usaha Bersama bagi Anggota; dan
- memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Anggota.

Bagian Kesatu
Anggaran Dasar

(1) Anggaran Dasar paling sedikit memuat:

- nama dan tempat kedudukan;
- maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha;
- jangka waktu berdirinya;
- hak dan kewajiban bagi Anggota;
- karakteristik produk asuransi dan porsi pembagian
keuntungan atau kerugian atas kegiatan Usaha
Bersama bagi Anggota;
- tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota
dan pembebanan kerugian di antara Anggota;
- wewenang ...

SK No 024112 A

---

trR.ESIDEN

- wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan,
pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta
RUA;
- tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian,
serta pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
Komisaris;
- tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan
dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- perubahan bentuk badan hukum; dan
- pembubaran Usaha Bersama.

(2) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA.

(2) Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan RUA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
oleh Direksi kepada OJK paling lama 7 (tu.;uh) hari kerja
setelah ditetapkan RUA untuk mendapatkan persetujuan.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas

perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan

persetujuan OJK wajib dinyatakan dalam akta notaris
dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tuluh) hari kerja
sejak mendapatkan persetujuan OJK.

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia.
(21 Pengumuman perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.
Pasal...

SK No 024113 A

---

PRES IDEN

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.
(21 OJK dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk
melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
dan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.

(3) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari OJK

untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Keanggotaan

(1) Anggota terdiri atas:

- pemegang polis perorangan berkewarganegaraan
Indonesia; atau
- pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok,
atau perkumpulan yang tunduk pada hukum
Indonesia.
(21 Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum,
lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk
pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili

oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang
polis.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 79, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meminta
Direksi untuk menyediakan informasi, data, dan
dokumen Usaha Bersama;
- memberikan rekomendasi pemberhentian dan/atau
pengangkatan Direksi kepada RUA;
- memberhentikan sementara waktu anggota Direksi;
- menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada
RUA;
- mengangkat Panitia Pemilihan; dan

f.melaksanakan...

SK No 024148 A

---

trRESIDEN

40-
f melaksanakan kewenangan lain dalam rangka tugas
pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.

Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila:
- Anggota meninggal dunia;
- Anggota...

SK No 024114 A

---

PREs IDEN

b Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha
Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, keanggotaan harus berakhir.

Anggota berhak:
- dipilih menjadi Peserta RUA sesuai dengan persyaratan
dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
- mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 1 I

Anggota wajib:
- mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah
disepakati dalam RUA; dan
- menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan mengenai pemanfaatan keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan pembebanan kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian.

Usaha Bersama harus menyatakan secara jelas hak dan
kewajiban Anggota di dalam polis.

BAB

SK No 024115 A

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Rapat Umum Anggota

Paragraf 1
Wewenang

RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

RUA berwenang:
- menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata
kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis;
- menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
- mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- meminta keterangan dari Direksi dan/atau Dewan
Komisaris dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- menetapkan gaji, tunjangan, danlatau honorarium
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan
kerugian di antara Anggota;
- menetapkan pengalihan aset atau portofolio
pertanggungan;
- menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan
Komisaris;
- mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan
anggaran;
- menilai ...

SK No 024116 A

---

PRESIDEN

- menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling
sedikit memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh
akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh
Direksi, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris;
- menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka
penyehatan keuangan;
- menyetujui Proposal;
- memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan
- membentuk tim likuidasi dalam rangka pembubaran
Usaha Bersama.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota

( 1) RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama
atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan
usahanya.

(2) Tempat pelaksanaan RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik
Indonesia.

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa

(2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang

terdiri atas:
- RUA tahunan pertama untuk menilai dan
menyetujui laporan tahunan; dan
- RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan
mengesahkan rencana kerja dan anggaran.

(3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi dalam

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku berakhir.

(4) RUA ...

SK No 024117 A

---

FRES IDEN

(41 RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi paling
lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

(5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha
Bersama.

(6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat dilakukan berdasarkan:
- permintaan paling sedikit 213 (dua pertiga) jumlah
Peserta RUA dalam masa kepesertaannya;
- permintaan Dewan Komisaris;
- usulan Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris; atau
- perintah OJK.

(1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta

RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6)
huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa
oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6)
huruf d disampaikan kepada Direksi dengan surat
tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada
Dewan Komisaris.
(21 Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b
disampaikan kepada Direksi dengan surat tertulis
disertai alasannya.

(1) Direksi menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk

mendapatkan persetujuan.
(21 OJK memberikan jawaban atas permohonan persetujuan
agenda RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya permohonan.
Pasal. . .

SK No 024118 A

---

}rRES IDEN

(1) Direksi melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum

penyelenggaraan RUA.

(2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan RUA.

(3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal,

waktu, tempat, dan agenda rapat yang telah disetujui
OJK disertai pemberitahuan bahwa bahan RUA dapat
diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan
Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA
diselenggarakan.

(4) Direksi menyediakan bahan cetak RUA sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RUA.

(5) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), keputusan RUA tetap sah jika semua peserta RUA

hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua
Peserta RUA.

(6) RUA dilarang membahas agenda yang berbeda dari

agenda yang dicantumkan dalam surat pemanggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(1) Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan:

a RUA tahunan pertama dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),
Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA
tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3); atau
b RUA tahunan kedua dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)l,
Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA
tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (41.

(2) Penyelenggaraan ...

SK No 024119 A

---

FRESIDEN

(21 Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dan Pasal 20.

(3) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan

RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan perintah yang
disampaikan secara tertulis kepada Direksi dan
ditembuskan kepada Dewan Komisaris untuk
menyelenggarakan RUA tahunan.
(41 Direksi wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat
perintah dari OJK.

Pasal22
Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku
berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua,
berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya
sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran
tahun buku berikutnya.

(1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah RUA luar

biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6)
huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi wajib
menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud.
(21 Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUA luar
biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUA
luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dan Pasal 20.

(4) Dalam ...

SK No 024120 A

---

TIRESIDEN

-t2-

(4) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan

RUA luar biasa yang merupakan usulan Peserta RUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6)
huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, Peserta RUA mengajukan permohonan izin
penyelenggaraan RUA dan menyampaikan agenda RUA
kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.

(5) OJK dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA

luar biasa dan persetujuan agenda RUA yang diajukan
oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (41.

(6) Dalam hal OJK memberikan izin atas penyelenggaraan

RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
surat persetujuan OJK tersebut paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
- tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA;
dan
- agenda RUA.

(1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum

(21 RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA
yang hadir telah mencapai 2l 3 (dua pertiga) dari Peserta
RUA.

(3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan

kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan
Peserta RUA melalui konferensi video atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta
RUA saling melihat dan mendengar secara langsung,
serta berpartisipasi dalam rapat.

(4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda
RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum.
(s) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan
namun tidak tercapai kuorum.

(6) Dalam . .

SK No 024121 A

---

PRES IDEN

(6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, OJK menetapkan
batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan
permohonan Usaha Bersama.

(7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal penetapan kuorum oleh OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus

disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan
tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan
dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh
OJK.

(1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

(2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak dari Peserta RUA yang hadir.

(3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara

terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', satu
Peserta RUA mempunyai satu hak suara.

(1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA

menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari
dan oleh Peserta RUA.

(2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang

disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA
yang hadir.

(3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:
- waktu penyelenggaraan RUA;
- agenda RUA;
- peserta RUA;
- pendapat yang berkembang dalam RUA; dan

- keputusan
SK No 024122 A

---

trRESIDEN

• keputusan RUA.

(4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

dinyatakan dalam akta notaris.

(5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA.

(1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya

menjaga kepentingan semua pihak, khususnya
kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang
berhak memperoleh manfaat.
(21 Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) OJK berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal:

- dinilai berpotensi membahayakan kepentingan
Usaha Bersama;
- dinilai berpotensi membahayakan industri
perasuransian; dan/ atau
- tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Peserta RUA menjalankan wewenangnya sebagai RUA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan iktikad
baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan
maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Peserta RUA bertanggung jawab penuh secara pribadi

dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar.

(3) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
b.teIah...

SK No 024123 A

---

FRES IDEN

b telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama,
Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan
Usaha Bersama; dan/atau
c tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan
wewenang yang mengakibatkan kerugian.

Paragraf 3
Kepesertaan Rapat Umum Anggota

(1) Peserta RUA berhak:

- menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak
suara dalam RUA;
- memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
Usaha Bersama dari Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda
RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan
Usaha Bersama; dan
- memperoleh hanya penggantian biaya dan
honorarium yang wajar untuk kehadiran atau
keikutsertaannya dalam RUA.

(2) Peserta RUA dilarang:

- meminta dan/atau menerima fasilitas untuk
kepentingan pribadi selain biaya dan/atau
honorarium untuk menghadiri RUA;
- mempengaruhi Direksi atau Dewan Komisaris dalam
melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui
mekanisme RUA; dan/atau
- memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA
atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan
menggunakan hak suara dalam RUA.

(1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas)

orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Peserta

SK No 024124 A

---

FRESIDEN

(21 Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah
pemilihan.

(3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah

Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran
Dasar.

Paragraf 4
Pemilihan Peserta Rapat Umum Anggota

(1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih

menjadi Peserta RUA.
(21 Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data
domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha
Bersama.

(3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus

memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- sehat jasmani dan rohani;
- memilikipengalamanorganisasi;
- tidak menjadi anggota/pengurlrs partai politik,
calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala
daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;
- tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa
dalam proses peradilan; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan.

(4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi
persyaratan khusus sebagai berikut:
- memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku
serta yang memiliki nilai tunai;
- polis . .

SK No 024125 A

---

trRESIDEN

-t7-
- polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum
tanggal pembentukan Panitia Pemilihan;
- polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun
setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan
- tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode
berturut-turut pada periode sebelumnya.

(5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki

polis lebih dari 1 (satu), perhitungan nilai tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh
dari nilai tunai gabungan.

(6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili

badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok,
perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta.

(1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan

yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

(2) Panitia Pemilihan dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa

kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir.

(3) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat

pengesahan Peserta RUA.

(4) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit

5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(5) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur:

jasa a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau
keuangan; dan
jasa b. profesional di bidang perasuransian dan/atau
keuangan.

(6) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
memiliki komposisi yang berimbang.

Pasal. . .

SK No 024126 A

---

PRES IDEN

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus

menjunjung tinggi integritas, independensi, dan
profesionalitas.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

(3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil kerja

pemilihan Peserta RUA kepada Dewan Komisaris dan
OJK.

(1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan

penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta
RUA dari setiap wilayah pemilihan.
(21 Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan dapat
membentuk sekretariat.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan urutan 5 (lima) orang

calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang
telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan persyaratan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- kemampuan dan kecakapan dalam mewakili
kepentingan Anggota;
jangka waktu menjadi Anggota; dan b.
- jumlah nilai tunai yang dimiliki.
(41 Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta
urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
Panitia Pemilihan dibentuk.

(5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon

Peserta RUA terpilih kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Panitia Pemilihan menetapkan tata cara pemilihan

Peserta RUA setelah mendapat persetujuan OJK.

Pasal

SK No 024198 A

---

FRES IDEN

(1) Direksi menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA

urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada
OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan OJK,
Direksi menyampaikan kembali kepada OJK 1 (satu)
orang calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah
pemilihan yang sama untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan oleh OJK diberikan setelah dilakukan

penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon
Peserta RUA.
(41 Dalam hal seluruh calon Peserta RUA dari setiap wilayah
pemilihan telah disetujui oleh OJK, Direksi
menyelenggarakan RUA untuk mengesahkan Peserta
RUA.

(5) Direksi mengumumkan Peserta RUA yang telah disahkan

dalam RUA melalui media elektronik dan cetak nasional
yang beredar di setiap wilayah pemilihan.

(6) Tata cara mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan

serta pemberian persetujuan OJK terhadap calon Peserta
RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan di sektor jasa keuangan.

Paragraf 5
Masa Tugas dan Pemberhentian Peserta RUA

Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembali.

(1) Status sebagai Peserta RUA berakhir apabila

• meninggal dunia;
• masa tugas berakhir; atau

• diberhentikan

SK No 024128 A

---

PRESIDEN

- diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir
berdasarkan keputusan RUA.

(2) Peserta RUA statusnya berakhir karena diberhentikan

berdasarkan keputusan RUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c apabila:
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Peserta
RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a;
- tidak lagi menjadi Anggota;
- mengundurkan diri;
- tidak menghadiri atau ikut serta RUA sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut; atau
- ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman
hukuman minimal 5 (lima) tahun.

(3) Pemberhentian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (21dilakukan oleh RUA.
(41 Dalam hal status Peserta RUA berakhir sebelum masa
tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf c, kedudukannya digantikan oleh
calon Peserta RUA dari wilayah pemilihan yang sama,
sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3).

(5) Calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(6) Penggantian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan apabila sisa masa tugas Peserta RUA
yang digantikan lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Peserta RUA pengganti melanjutkan sisa masa tugas dari

Peserta RUA yang digantikan.

OJK dapat melakukan verifikasi atas pelaksanaan proses
pemilihan Peserta RUA.
Bagian . . .

SK No 024129 A

---

PRESIDEN

-2t-
Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengurusan Usaha Bersama

Pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha
Bersama dilaksanakan oleh Direksi.

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling

sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Direksi yang
salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur
utama berdasarkan keputusan RUA.
(21 Paling sedikit % (satu perdua) dari jumlah anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang
pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha dari
Usaha Bersama.

(1) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUA.

(2) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembagian tugas dan

wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUA.

Pasal

SK No 024130 A

---

FRES IDEN

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur,
dan profesional;
- tidak terafiliasi dengan anggota Direksi lain, Dewan
Komisaris, dan/atau Peserta RUA;
- bebas dari hubungan keuangan atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen atau bertindak semata-
mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali
yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai
Anggota;
- memiliki pengetahuan yang relevan dengan
jabatannya;
ob mampu bertindak untuk kepentingan Usaha
Bersama, tertanggung dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;
h bersedia mendahulukan kepentingan Usaha
Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak
memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

1. mampu mengambil keputusan berdasarkan
penilaian independen dan objektif untuk
kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau
pihak yang berhak memperoleh manfaat;
J mampu menghindarkan penyalahgunaan
kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan
pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan
kerugian bagi Usaha Bersama;
k telah berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun
terakhir di bidang perasuransian dan/atau bidang
lain yang relevan serta memiliki latar belakang
pendidikan/ pelatihan terkait; dan
I persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK.

(2) Pemenuhan

SK No 024209 A

---

FRES IDEN

(21 Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kecuali huruf I dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota
Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Usaha
Bersama.

(1) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun.

(2) Anggota Direksi hanya dapat menjabat selama 2 (dua)

periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali
setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.

(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi ditetapkan dalam keputusan RUA.
(41 Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta
pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran
Dasar.

(1) Anggota Direksi yang telah diangkat oleh RUA hanya

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah
memperoleh persetujuan dari OJK.
(21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan.

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa
keuangan.

Anggota Direksi dilarang merangkap sebagai Peserta RUA

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi yang
pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris
yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:
a suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi
pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
b.suatu...

SK No 024210 A

---

FRESIDEN

24-
h suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin
usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
dan/atau
c suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di
bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
pengangkatannya.

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi

yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK.

(2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi

yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK
apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK
kurang dari 1 (satu) tahun.

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya; atau
- diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir
berdasarkan keputusan RUA.
(21 Anggota Direksi yang jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap
bertanggungjawab terhadap tindakannya yang belum
diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

(1) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan apabila
Direksi:
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
( 1);
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

• tidak

SK No 024133 A

---

PRES IDEN

- tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan tindakan yang merugikan Usaha
Bersama;
- melakukan tindakan yang membahayakan
kepentingan Usaha Bersama;
- dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- mengundurkan diri.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan
oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari total Peserta
RUA dalam masa kepesertaan yang ditujukan kepada
Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

(4) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

• tanggal keputusan RUA; atau
• tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat
mengangkat anggota Direksi pengganti sesuai dengan
syarat dan tata cara pemilihan anggota Direksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan
Anggaran Dasar.

(1) Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi

untuk sementara waktu apabila:
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- terdapat indikasi melakukan perbuatan yang
merugikan Usaha Bersama;
- melakukan tindakan yang membahayakan
kepentingan Usaha Bersama; atau
e.ditetapkan...

SK No 024134 A

---

FRESIDEN

e ditetapkan menjadi tersangka.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu

tidak berwenang melaksanakan tugas pengurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari

setelah tanggal pemberhentian sementara waktu harus
diselenggarakan RUA berdasarkan permintaan anggota
Dewan Komisaris.
(41 Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri.

(5) RUA mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara waktu.

(6) Dalam hal RUA menguatkan keputusan pemberhentian

sementara waktu, anggota Direksi yang bersangkutan
diberhentikan untuk seterusnya.
(71 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) RUA tidak diselenggarakan atau RUA tidak
dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara
waktu menjadi batal.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

(1) Direksi bertugas untuk menjalankan pengurusan Usaha

Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama.
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan
dalam batas yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada RUA dalam

menjalankan pengurusan Usaha Bersama.

(1) Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan iktikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan Usaha Bersama serta sesuai dengan maksud
dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Anggota...

SK No 024135 A

---

FRES IDEN

(21 Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan/atau Anggaran
Dasar.

(3) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
- telah melakukan tugas dengan iktikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama,
Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan
Usaha Bersama;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan
tugas yang mengakibatkan kerugian; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah
terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(1) Direksi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama berwenang mewakili Usaha Bersama baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

(2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Usaha Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dan
tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau keputusan
RUA.

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Usaha

Bersama apabila:
- terjadi perkara di pengadilan antara Usaha Bersama
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
benturan kepentingan dengan Usaha Bersama.

(2) Dalam.,.

SK No 024136 A

---

PRESIDEN

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang berhak mewakili Usaha Bersama:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Usaha Bersama;
- Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha
Bersama; atau
- pihak lain yang ditunjuk oleh RUA dalam hal
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha
Bersama.

Paragraf 4
Kewajiban, Hak, dan Larangan Direksi

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direksi wajib:
- membuat daftar Anggota;
- membuat risalah rapat Direksi;
- membuat dan menyampaikan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j
kepada RUA setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir;
- membuat dan menyampaikan laporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- memelihara seluruh daftar Anggota, risalah rapat,
laporan tahunan, laporan yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, dan dokumen
Usaha Bersama lainnya;
- menjamin pengambilan keputusan yang efektif,
tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara
independen, tidak mempunyai kepentingan yang
dapat mengganggu kemampuannya untuk
melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- mematuhi Anggaran Dasar, peraturan internal dari
Usaha Bersama, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- memastikan . .

SK No 024137 A

---

PRESIDEN

- memastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik bagi perusahaan
perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian;
- memastikan agar Usaha Bersama memperhatikan
kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan
Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;
- memastikan agar informasi mengenai Usaha
Bersama diberikan kepada Dewan Komisaris secara
tepat waktu dan lengkap;
- men)rusun rencana kerja dan anggaran sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang; dan
- menetapkan besaran biaya dan honorarium yang
wajar bagi Peserta RUA.
(21 Seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan,
laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan dan dokumen Usaha Bersama lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disimpan di
tempat kedudukan Usaha Bersama.

(1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara

berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan
didokumentasikan dengan baik.

(3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat

Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat
tersebut.

(4) Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir

dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah
rapat Direksi.

(5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan

jumlah kehadiran dnggota Direksi harus dimuat dalam
laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi
perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal

SK No 024138 A

---

PRES IDEN

(1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai:

- kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri;
dan
- hubungan keuangan danf atau hubungan keluarga
dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau Peserta RUA,
kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan OJK.
(21 Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Direksi kepada
OJK disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian.

(1) Dalam menjalankan tugas pengurusan Usaha Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Direksi
wajib membentuk:
- komite investasi; dan
- komite atau satuan kerja pengembangan produk
asuransi.
(21 Pembentukan komite dan/atau satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian.

(3) Komite dan/atau satuan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direksi.

(1) Direksi wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris

atau RUA untuk:
- mengalihkan kekayaan Usaha Bersama; atau
- menjadikan kekayaan Usaha Bersama sebagai
jaminan utang.
(21 Permintaan persetujuan Dewan Komisaris atau RUA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
transaksi yang melebihi nilai tertentu.

(3) Nilai...

SK No 024139 A

---

PRESIDEN

(3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 6 1

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta
fasilitas Usaha Bersama memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan,
kesehatan, dan keselamatan kerja.

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
untuk dan atas nama Usaha Bersama dengan memberikan
kuasa khusus yang ditetapkan dalam surat kuasa.

(1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Direksi berhak
menerima gaji, tunjangan, danf atau honorarium.
(21 Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau
honorarium anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA.

(3) Kewenangan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal kewenangan RUA dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
besarnya gaji, tunjangan, danf atau honorarium
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dilarang:
- melakukan transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;
- memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama;

• mengambil .

SK No 024140 A

---

PRESIDEN

- mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau
honorarium yang ditetapkan; dan/atau
- memenuhi permintaan Peserta RUA selain yang
ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUA.

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada

perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan
komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian lain
yang memiliki bidang usaha yang berbeda.

(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila anggota Direksi yang bertanggung
jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak
perusahaan menjadi anggota dewan komisaris pada anak
perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama,
sepanjang anggota Direksi yang bersangkutan tidak
mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai
Direksi pada Usaha Bersama.

(3) Direktur utama Usaha Bersama dilarang merangkap

jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak
perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama.

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau

kelalaian anggota Direksi dalam melaksanakan tugas
pengurusan dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama
akibat kepailitan tersebut, anggota Direksi secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban
yang belum dilunasi.
(21 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai
yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota...

SK No 024141 A

---

PRESIDEN

(3) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan

Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila dapat membuktikan:
- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
- telah melaksanakan pengurusan dengan iktikad
baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha
Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan
tujuan Usaha Bersama;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang dilakukan; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah
terjadinya kepailitan.

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya
persyaratan dimaksud dan anggota Direksi lainnya atau
Dewan Komisaris menyampaikan kepada anggota Direksi
yang bersangkutan.
(21 Tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tu:uh) hari kerja

terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau
Dewan Komisaris wajib mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam
surat kabar harian nasional dan memberitahukannya
kepada OJK.

(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas

nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal,
tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha
Bersama.

(5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama

Usaha Bersama oleh anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal,
tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota
Direksi yang bersangkutan.

(6) Ketentuan...

SK No 024142 A

---

PRESIDEN

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang
bersangkutan terhadap kerugian Usaha Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal
66 ayat (1).

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Pengawasan Usaha Bersama

Pengawasan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris.

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Dewan
Komisaris yang salah seorang diantaranya diangkat
sebagai ketua Dewan Komisaris berdasarkan keputusan
RUA.

(2) Paling sedikit % (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan

Komisaris merupakan komisaris independen.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-

sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUA.
Pasal. . .

SK No 024211 A

---

FRES IDEN

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- cakap melakukan perbuatan hukum;
- mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur,
dan profesional;
- tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan
Komisaris lain, dan/atau Peserta RUA;
- bebas dari hubungan keuangan atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen atau bertindak semata-
mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali
yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai
Anggota;
- memiliki pengetahuan yang relevan dengan
jabatannya;
- mampu bertindak untuk kepentingan Usaha
Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;
- bersedia mendahulukan kepentingan Usaha
Bersama, tertanggung, dan latau pihak yang berhak
memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
- mampu mengambil keputusan berdasarkan
penilaian independen dan objektif untuk
kepentingan Usaha Bersama, tertanggung dan/atau
pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- mampu menghindarkan penyalahgunaan
kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan
pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan
kerugian bagi Usaha Bersama; dan
- persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK.
(21 Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris independen
harus memenuhi persyaratan:
- bukan merupakan Anggota;
- bebas. . .

SK No 024212 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INEONESIA

_36_
- bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis
atau hubungan lain yang dapat diinterprestasikan
akan menghalangi atau mengurangi kemampuan
komisaris independen untuk bertindak dan berfikir
independen demi kepentingan Usaha Bersama;
- tidak menduduki jabatan Direksi dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
- persyaratan lain yang disyaratkan oleh OJK.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (21 kecuali huruf d,
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani
oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut
disimpan oleh Usaha Bersama.

Pasal T2

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu

paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat selama

2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat
kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode
berikutnya.

(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris ditetapkan dalam keputusan RUA.
(41 Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan
mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris
berdasarkan masa jabatannya.

(5) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan

pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam
Anggaran Dasar.

(1) Anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUA

hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya
setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
(21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh OJK setelah dilakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan.

(3) Penilaian

SK No 024213 A

---

PRESIDEN

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon

anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan
dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

Pasal74
Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap sebagai Peserta
RUA.

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan
Komisaris yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota
dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai
menyebabkan:
a suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi
pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
h suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin
usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
dan/atau
c suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di
bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
pengangkatannya.

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan

Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif
OJK.
(21 Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan
Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat
OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari
OJK kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal. . .

SK No 024214 A

---

FRESIDEN

(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- meninggal dunia;
jabatannya; atau b. berakhir masa
- diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir
berdasarkan keputusan RUA.

(2) Anggota Dewan Komisaris yang jabatannya berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c, tetap bertanggungjawab terhadap tindakannya yang
belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

(1) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilakukan
apabila anggota Dewan Komisaris:
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7l ayat (1) dan ayat (2);

- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan tindakan yang merugikan Usaha
Bersama;
- melakukan tindakan yang membahayakan
kepentingan Usaha Bersama;
- dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- mengundurkan diri.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e
diusulkan oleh paling sedikit 2l 3 (dua pertiga) dari total
Peserta RUA dalam masa kepesertaan yang ditujukan
kepada Direksi ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri dalam RUA.

(4) Pemberhentian

SK No 024215 A

---

PRESIDEN

(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak:

• tanggal keputusan RUA; atau
• tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA
dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris pengganti
sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota
Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

Paragraf 3
T\rgas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas:
- melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha
Bersama yang dilakukan oleh Direksi;
- memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan kegiatan pengurusan Usaha Bersama; dan
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan
Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUA atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 80.

(1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan iktikad
baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan
maksud dan tujuan Usaha Bersama.
(21 Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh
secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian
Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran
Dasar.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21apabila dapat membuktikan:
- telah melakukan pengawasan terhadap pengurLlsan
Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi dengan
iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan
maksud dan tujuan Usaha Bersama;
- telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan
dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai
dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
d.telah...

SK No 024149 A

---

PRESIDEN

d telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian
tersebut.

(1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu.
(21 Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu, perbuatan
hukum Direksi tanpa persetujuan Dewan Komisaris tetap
mengikat Usaha Bersama sepanjang pihak lainnya dalam
perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.

(1) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUA,

Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas pengurusan
Usaha Bersama dalam keadaan tertentu dan untuk
jangka waktu tertentu.
(2\ Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas pengurusan
Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan
OJK; dan
- berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang,
dan kewajiban Direksi terhadap Usaha Bersama dan
pihak ketiga.

Paragraf 4
Kewajiban, Hak, dan Larangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 79, Dewan Komisaris wajib:

- menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat,
dan cepat, serta dapat bertindak secara independen,
tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara
mandiri dan kritis; b. mengawasi . . .

SK No 024150 A

---

PRESIDEN

- mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan
kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan
Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;
- menyampaikan laporan dalam rangka menjalankan tugas
dan kewenangannya kepada RUA;
- men5rusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang
merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian;
- memantau efektifitas penerapan tata kelola perusahaan
yang baik bagi perusahaan perasuransian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian; dan
- memelihara dokumen atau catatan hasil kerja Panitia
Pemilihan.

(1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan

Komisaris secara berkala paling sedikit I (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan.
(21 Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan
ketentuan:
a paling sedikit 4 (empat) kali rapat, diantaranya
dilakukan dengan mengundang Direksi; dan
h paling sedikit 1 (satu) kali rapat, diantaranya
dilakukan dengan mengundang akuntan publik.

(3) Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 8O% (delapan puluh persen) dari
jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu)
tahun.

(4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam
1 (satu) tahun.

(5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat
Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

(6) Perbedaan

SK No 024151 A

---

PRESIDEN

(6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat

Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam
risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan
pendapat tersebut.
(71 Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak
hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima
salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

(8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah

diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Dewan
Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan tata
kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan
perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan

mengenai:
- kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
- hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota
Direksi, dan/atau Peserta RUA,
kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan OJK.

(2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Dewan

Komisaris kepada OJK disampaikan dalam laporan
penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi
perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 79, Dewan Komisaris wajib membentuk komite

audit dan komite pemantau risiko.
(21 Selain membentuk komite sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain
guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

(3) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
Pasal. . .

SK No 024152 A

---

FRES IDEN

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79, Dewan Komisaris berhak menerima gaji,
tunjangan, danf atau honorarium.

(2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau

honorarium anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA.

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang:

- merangkap jabatan sebagai anggota dewan
komisaris atau anggota direksi pada perusahaan
perasuransian yang memiliki bidang usaha yang
sejenis;
- melakukan transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;
- memanfaatkan jabatannya pada Usaha Bersama
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan Usaha Bersama;
- mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan,
dan/atau honorarium yang ditetapkan berdasarkan
keputusan RUA; dan/atau
- mencampuri kegiatan operasional Usaha Bersama
yang menjadi tanggung jawab Direksi.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

komisaris independen dilarang merangkap jabatan
sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi
dengan Usaha Bersama.

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau

kelalaian Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama
akibat kepailitan tersebut, anggota Dewan Komisaris
secara tanggung renteng bertanggung jawab dengan
anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung

SK No 024216 A

---

PRESIDEN

_45_

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah
tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan
pernya taan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kepaiiitan Usaha Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat
membuktikan:
- kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
- telah melaksarrdKan tugasnya dengan iktlkad baik
Can kehati-hatian untuk kepentingan Usaha
Rersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan
tujuan Usaha Bersama;
- tioak mempunyai kepentingan pribadi, baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan
kepailitan; dan
- telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah terjadinya kepailitan.

(1) Pengangkaten anggota Dewan Komisaris yang tidak

memcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 75 batal demi hukum sejak anggota Dewan

Komisaris lainnya atau Direksi *e.rgetahui tidak
terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Dewan
Komisaris lainnya atau Direksi menyampaikan kepada
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

(2) Tidak terpenuhinya, pe.rsyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat
dipertan ggungj awabkan.

(3) Dalarn jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diketahui, Direksi atau anggota Dewan
Komisaris lainnya wajib mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang
bersa-ngkutan dalam surat kabar harian nasional dan
memberitahukannya kepada OJK.

(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota

Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris
sebelum pengangkatannya batal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetap mengikat dan menjadi tanggung
jawab Usaha Bersama.

(5) Ketentuan

SK No 011431 A

---

PRESIDEN

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan terhadap kerugian Usaha Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan Pasal
91 ayat (1).

Paragraf 5
Fungsi Kepatuhan

(1) Usaha Bersama wajib memiliki anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan.
(21 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan
fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi
pemasaran.

(1) Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai

yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
(21 Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

(1) RUA menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan

Dewan Komisaris.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus terdaftar pada OJK.

(3) Penyampaian...

SK No 024155 A

---

PRESIDEN

(3) Penyampaian usulan akuntan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
a- alasan pengusulan dan besaran honorarium atau
imbal jasa untuk akuntan publik tersebut;
- pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh
akuntan publik, untuk bebas dari pengaruh Direksi,
Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di
Usaha Bersama; dan
- pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh
akuntan publik untuk memberikan informasi terkait
dengan hasil auditnya kepada OJK.

Usaha Bersama wajib menyediakan semua catatan akuntansi
dan data penunjang yang diperlukan bagi akuntan publik.

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan kebijakan remunerasi

bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
pegawai, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip
kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka
panjang Usaha Bersama, serta perlakuan adil terhadap
Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat.
(21 Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memperhatikan paling sedikit:

a kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Usaha
Bersama sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
- prestasi kerja individual;
- kewajaran dengan perusahaan asuransi jiwa yang
setara; dan
d sasaran dan strategi jangka panjang Usaha
Bersama.
BAB...

SK No 024156 A

---

FRESIDEN

_48_

(1) Usaha Bersama wajib memenuhi ketentuan mengenai

kesehatan keuangan.
(21 Ketentuan mengenai kesehatan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.

(1) Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk

badan hukum menjadi perseroan terbatas atau koperasi.
(21 Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- wajar dan adil bagi seluruh Anggota;
- memperhatikan hak dan kewajiban Anggota; dan
- transparan.

(3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh:
- lebih dari Yz (satu perdua) dari seluruh Peserta RUA;
- Dewan Komisaris; atau
- Direksi.

(4) Dalam hal usulan perubahan bentuk badan hukum

diajukan oleh Peserta RUA atau Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf
b, usulan perubahan bentuk badan hukum disampaikan
kepada Direksi.

(5) Dalam...

SK No 024157 A

---

FRESIDEN

_49_

(5) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum diusulkan

oleh Peserta RUA atau Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b, Direksi
wajib menyusun Proposal dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan setelah diterimanya usulan perubahan bentuk
badan hukum.

(6) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum diusulkan

oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, Direksi wajib menyusun Proposal dalam jangka
waktu 4 (empat) bulan sejak pengambilan keputusan
Direksi mengenai usulan perubahan bentuk badan
hukum.

Proposal paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
- bentuk badan hukum yang dipilih dan dasar
pertimbangannya;
- keuntungan dan kerugian bagi Anggota;
- nilai dan/atau manfaat asuransi yang akan diterima
pemegang polis setelah perubahan bentuk badan hukum;
- tata cara dan perhitungan konversi hak dan kewajiban
Anggota;
- hasil konversi hak dan kewajiban Anggota pada badan
hukum baru;
- profil dan/atau informasi mengenai pihak yang
menanamkan modal jika terdapat pemodal pada badan
hukum baru;
- ikhtisar data keuangan penting;
- laporan pihak independen yang terlibat dalam
pen5rusunan Proposal;
- surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris
mengenai kebenaran dan kecukupan informasi yang
diungkapkan dalam Proposal;
- calon pengurus pada badan hukum baru;
- perkiraan modal pada badan hukum baru;
- calon pendiri pada badan hukum baru;
- rancangan perubahan Anggaran Dasar bentuk badan
hukurrr baru; dan
- kebijakan . .

SK No 024199 A

---

PRES IDEN

50-
n kebijakan terkait status karyawan.

(1) Proposal harus dapat diakses oleh seluruh Anggota

secara elektronik dan ringkasan Proposal harus
dipublikasikan melalui paling sedikit 2 (dua) surat kabar
harian nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Proposal selesai disusun.

(2) Atas Proposal yang telah dipublikasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai hak
menyampaikan pendapat atau tanggapan atas Proposal
dimaksud kepada Direksi dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak Proposal dipublikasikan.

(3) Direksi melakukan penyesuaian Proposal dengan

mempertimbangkan pendapat atau tanggapan dari
Anggota paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir
penyampaian pendapat atau tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21.

(1) Direksi mengajukan Proposal yang telah disesuaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) kepada
RUA untuk mendapatkan keputusan.
(21 Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak selesainya penyesuaian Proposal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3).

(3) Dalam hal RUA menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)', Direksi menyampaikan Proposal
kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui
RUA untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Dalam melakukan penelaahan Proposal, OJK dapat

meminta:
- Dewan Komisaris dan Direksi untuk melengkapi
dan/atau melakukan perubahan pada Proposal;
dan/atau
- pendapat. .

SK No 024159 A

---

FRESIDEN

- pendapat dari profesi penunjang atau pihak
independen lainnya.

(2) OJK dapat menyetdui atau tidak menyetujui Proposal

yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (3).

(3) Dalam hal OJK menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melaksanakan
perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Proposal
yang telah disetujui OJK.

(4) Dalam hal OJK tidak menyetujui Proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), OJK menyampaikan secara
tertulis tidak diberikannya persetujuan disertai
alasannya.

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan proses

perubahan bentuk badan hukum yang dilakukan oleh
Direksi.

(2) Direksi wajib melaporkan:

- proses perubahan bentuk badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3);
dan
- proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada OJK.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian
persetujuan Proposal, serta tata cara pelaporan pelaksanaan
perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.

(1) Perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama

mengakibatkan:
- seluruh aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban
hukum Usaha Bersama menjadi aset dan liabilitas,
serta hak dan kewajiban hukum badan hukum
baru; dan
b.semua...

SK No 024218 A

---

PRESIDEN

- semua pegawai IJsaha Bersama beralih menjadi
pegawai badan hukum baru.

(2) Pada saat Usaha Bersama berubah menjadi badan

hukum baru, Usaha Bersama dinyatakan bubar tanpa
likuidasi.

(3) Proses pendirian badan hukum baru dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

### Pasal 1O7

(1) Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin

usaha dari Usaha Bersama dicabut.

(2) Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal Usaha

Bersama:
- menghentikan kegiatan usaha;
- melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
- dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan
harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan
berakhir berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua
Pencabutan lzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Menghentikan Kegiatan
Usaha

(1) Dalam hal Usaha Bersama berencana menghentikan

kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
lO7 ayat (2) huruf a, Usaha Bersama wajib mendapatkan
persetujuan RUA terlebih dahulu.

(2) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
- lebih dari Vz (satu perdua) dari seluruh Peserta RUA
dalam masa kepesertaannya;
- Dewan .

SK No 024161 A

---

FREsIDEN

• Dewan Komisaris; atau
• Direksi.

(3) Dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama
wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan
usaha kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana

penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Usaha Bersama wajib menyelesaikan
seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

(5) Setelah Usaha Bersama menyelesaikan seluruh

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi
wajib menyampaikan laporan penyelesaian kewajiban
kepada OJK.

(6) Dalam hal OJK menyetujui isi laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha dari
Usaha Bersama.
(71 Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya
izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Usaha
Bersama menyelenggarakan RUA untuk memutuskan
pembubaran badan hukum Usaha Bersama.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA
dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan
pembubaran badan hukum Usaha Bersama, OJK:
- memutuskan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama; dan
- mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang
mempunyai peredaran yang luas.

(9) Ketentuan mengenai rencana penghentian kegiatan

usaha dan penyelesaian kewajiban dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian.
Bagian . . .

SK No 024219 A

---

PRES IDEN

Bagian Ketiga
Pencabutanlzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Melanggar Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

(1) Dalam hal Usaha Bersama dicabut izin usahanya karena

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf b,
Usaha Bersama wajib menghentikan kegiatan usaha.

(2) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

Usaha Bersama dilarang mengalihkan, menjaminkan,
mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau
melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset
atau menurunkan nilai aset Usaha Bersama sejak izin
usaha Usaha Bersama dicabut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal lO7 ayat (2) huruf b.

### Pasal 1 10

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya

izin usaha karena melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal lO7 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib
menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran
badan hukum Usaha Bersama dan membentuk tim
likuidasi.
(21 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA
dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan
pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak
berhasil membentuk tim likuidasi, OJK:
- memutuskan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama dan membentuk tim likuidasi;
- mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang
mempunyai peredaran yang luas;
- memerintahkan tim likuidasi melaksanakan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- memerintahkan

SK No 024163 A

---

FRES IDEN

- memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil
pelaksanaan likuidasi.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan tim likuidasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan hasil
pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.

### Pasal 1 1 i

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (21 huruf a, tanggung
jawab dan kepengurusan Usaha Bersama dalam likuidasi
dilaksanakan oleh tim likuidasi.
(21 Direksi dan Dewan Komisaris dalam likuidasi tidak lagi
berwenang sebagai Direksi dan Dewan Komisaris.

(3) Tim likuidasi berwenang mewakili Usaha Bersama dalam

likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan
penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama.
(41 Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, pegawai Usaha
Bersama dalam likuidasi wajib memberikan data,
informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim
likuidasi.

(5) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

Usaha Bersama dalam likuidasi dilarang menghambat
proses likuidasi.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan likuidasi Usaha

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian.

### Pasal 1 12

(1) Dalam hal Usaha Bersama dilikuidasi, hak pemegang

polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat
asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

(2) Dalam

SK No 024164 A

---

PR.ESIPEN

(21 Dalam hal Usaha Bersama dilikuidasi, dana asuransi
harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi
kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau
pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah

pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan

untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain
pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak
atas manfaat asuransi.

(4) Dalam hal dana asuransi tidak mencukupi untuk

membayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis,
tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat
asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan
secara proporsional.

(5) Dana investasi pemegang polis asuransi produk asuransi

yang dikaitkan dengan investasi hanya dapat digunakan
untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis,
tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat dari
polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan
investasi.

(6) Ketentuan mengenai pembayaran hak kepada pemegang

polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat
asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

### Pasal 1 13

(1) Pemenuhan kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi

terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak
yang berhak atas manfaat asuransi dapat dilakukan
dengan cara:
- pengalihan portofolio pertanggungan kepada
perusahaan asuransi jiwa lain;
- pembayaran klaim manfaat asuransi; dan/atau
- pengembalian premi atas risiko yang belum dijalani.
(21 Ketentuan mengenai pemenuhan hak pemegang polis,
tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat
asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.
Pasal. . .

SK No 024165 A

---

FRES IDEN

### Pasal 1 14

(1) Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum

dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Usaha
Bersama dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu
dari setiap hasil pencairannya.
(21 Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan
pembayaran atas seluruh kewajiban Usaha Bersama, sisa
hasil likuidasi tersebut merupakan hak Anggota.

Bagian Keempat
Pencabutanlzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Dinyatakan Pailit

### Pasal 1 15

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya

izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat

(2) huruf c, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA

untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA
dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan
pembubaran badan hukum Usaha Bersama, OJK:
- memutuskan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama; dan
- mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha
Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang
mempunyai peredaran yang luas.

### Pasal 1 16

Ketentuan mengenai likuidasi Usaha Bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pemberesan harta Usaha
Bersama yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal IO7 ayat (2) huruf c.
BAB...

SK No 024166 A

---

PRES IDEN
REPUBLTK tNDoNESIA

KEPAILITAN

### Pasal 1 17

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Usaha Bersama

kepada pengadilan niaga hanya dapat diajukan oleh OJK.

(2) Kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk

mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada
pengadilan niaga.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan

permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

### Pasal 1 18

(1) OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap
Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 11, Pasal 17 ayat (3) dan ayat(41, Pasal 20
ayat (6), Pasal 2l ayat (1) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27 ayat

(2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal

53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60
ayat (1), Pasal 61, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3),

### Pasal 67 ayat (3), Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82

ayat (1), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), ayat (3), ayat (41, ayat

(5), dan ayat (6), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal

90, Pasal92 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (L),

### Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99

ayat (5) dan ayat (6), Pasal 103 ayat (3), Pasal 104, Pasal
1O8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 1O9,

### Pasal 110 ayat (1), Pasal lil ayat (4) dan ayat (5), Pasal

115 ayat (1), dan Pasal l2l ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi...

SK No 024220 A

---

PRES IDEN

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (21berupa:
- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;
- larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk
lini usaha tertentu;
- pencabutan rzin usaha;
- denda administratif; dan/atau
- larangan menjadi pemegang saham, pengendali,
direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan
pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan
komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi
atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau
menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau
yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah
direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau
Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian.
(41 Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

### Pasal 1 19

(1) Polis asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis sebelum

Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap
berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
polis asuransi.
(21 Perpanjangan atas polis asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah ini harus mengikuti ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.

(1) Anggaran Dasar yang telah ada sebelum diundangkannya

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Dasar yang baru
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Izin .

SK No 024221 A

---

PRES IDEN

(2) Izin usaha dari Usaha Bersama yang telah ada sebelum

diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku.

(3) Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah

ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan,
dinyatakan sebagai RUA dan memiliki tugas serta
kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

(4) Anggota Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang

telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini
diundangkan, dinyatakan sebagai Peserta RUA.
(41 (5) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat
memiliki masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(6) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.

(1) RUA wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.
(21 Direksi wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar
kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Kewajiban RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dilaksanakan, ketentuan Anggaran Dasar
yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tidak berlaku dan berlaku ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar. . .

SK No 024169 A

---

PRESIDEN

-6t-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangankan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan
g-undangan,
{

1a S Djaman

SK No 024222 A

---

FREs IDEN