TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya
disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk
membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum
dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan
Sosial Nasional.

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

1. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan
BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan
Sosial.

1. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk
kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan
prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam
maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan
karena pertalian darah atau perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bisnis yang terkait dengan
penyelenggaraan jaminan sosial” antara lain: pabrik obat,
apotek, rumah sakit/klinik, industri/perdagangan alat
kesehatan, laboratorium yang diperlukan dalam pelayanan
kesehatan atau kecelakaan kerja, asuransi bidang kesehatan,
asuransi jiwa, dan/atau asuransi dana pensiun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah
melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan
Pengawas dan Direksi. Misalnya, melanggar hukum, norma dan
etika sosial yang berlaku di masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pemerintahan” adalah
lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perintah
Undang-Undang.

Huruf e

Keputusan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi
BPJS dianggap mengandung unsur benturan kepentingan jika
keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan BPJS
sebagai badan hukum publik.

Huruf f . . .

---

Huruf f

Cukup jelas.

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang

melanggar ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi
administratif.

(2) Sanksi . . .

---

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• pemberhentian sementara; dan/atau
• pemberhentian tetap.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dikenai oleh:

- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan untuk
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan;
atau

- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi BPJS
Ketenagakerjaan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai oleh Presiden
dengan memperhatikan pertimbangan dari menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Laporan Dugaan Pelanggaran

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi
berdasarkan laporan yang berasal dari:

• pengaduan . . .

---

• pengaduan; dan

• tindak lanjut hasil pengawasan.

(1) Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan
oleh warga masyarakat, baik perorangan maupun
kelompok, atau lembaga kepada DJSN.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

• nama dan alamat pihak yang mengadukan;

- nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang
diadukan;

- perbuatan yang diduga melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- keterangan yang memuat fakta, data, atau
petunjuk terjadinya pelanggaran.

(3) DJSN wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

(1) Laporan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat
dilakukan oleh pengawas independen.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b disampaikan kepada DJSN.

Pasal 7 . . .

---

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

---

Huruf b
Yang dimksud dengan “kementerian” adalah kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf c
Unsur ahli dalam ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan
keperluan dalam penanganan kasus yang sedang
diproses. Ahli dapat berasal dari semua bidang keilmuan
seperti hukum, ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan,
dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertimbangan hasil pemeriksaan termasuk pengenaan sanksi
administratif yang disampaikan oleh tim panel kepada menteri
disertai dengan keterangan, data, bukti pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota
Direksi yang terungkap selama proses pemeriksaan serta
pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan alasan
penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 9 . . .

---

(1) Tim panel dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh
sekretariat DJSN.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

- menerima dan meneliti laporan yang diajukan
oleh pelapor;

- mengembalikan laporan yang tidak lengkap
kepada pelapor untuk dilengkapi;

- mencatat dalam buku registrasi dan
menyampaikan laporan yang telah lengkap
kepada tim panel;

- menyiapkan bahan dan jadwal pemeriksaan bagi
tim panel; dan

• membuat risalah rapat tim panel.

Paragraf 2

Pemeriksaan

(1) Tim panel dalam waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja terhitung sejak tanggal hasil laporan tercatat
dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 mengadakan rapat tim panel.

(2) Rapat tim panel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) orang
dari tiap-tiap unsur.

(3) Rapat . . .

---

(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi, validasi,
dan verifikasi terhadap fakta, data, dan/atau
keterangan lain serta menentukan agenda
pemeriksaan selanjutnya.

(4) Dalam melakukan klarifikasi, validasi, dan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim panel
dapat memanggil dan memeriksa anggota Dewan
Pengawas dan/atau anggota Direksi yang diduga
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

(5) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi
kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau
melakukan pembelaan atas laporan disertai
penjelasan mengenai fakta, data, dan/atau
keterangan lain yang diperlukan.

(6) Dalam hal diperlukan, tim panel dapat memanggil

pelapor untuk dimintai keterangan sesuai dengan
laporan.

Paragraf 3
Pengenaan Sanksi

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan awal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan bahwa anggota
Dewan Pengawas atau anggota Direksi melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f, ketua DJSN
menyampaikan pertimbangan kepada menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk
menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada
anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang
bersangkutan.

(2) Peringatan . . .

---

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perintah:

- pengajuan permohonan berhenti dari salah satu
anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota
Direksi dalam hal melakukan pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a;

- melepaskan kegiatan bisnisnya yang terkait
dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam
hal melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;

- melepaskan keanggotaaanya atau jabatannya
sebagai anggota partai politik, pengurus
organisasi masyarakat, atau organisasi sosial,
atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait
dengan program jaminan sosial, pejabat
struktural dan fungsional pada lembaga
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan
badan hukum lainnya, dalam hal melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d; atau

- melepaskan keterkaitan badan usaha yang
didirikan atau dimilikinya baik sebagian atau
seluruhnya dengan program jaminan sosial,
dalam hal melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Setiap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja.

Pasal 12 . . .

---

(1) Apabila sampai dengan berakhirnya peringatan

tertulis ketiga, anggota Dewan Pengawas atau
anggota Direksi yang terkena sanksi administratif
tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2), menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyampaikan
pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan
sanksi pemberhentian sementara dari jabatan
sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.

(3) Presiden setelah memperhatikan pertimbangan dari

menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Presiden
menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

(1) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) anggota Dewan Pengawas
atau anggota Direksi telah mematuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
Presiden mencabut sanksi pemberhentian
sementaranya.

(2) Anggota . . .

---

(2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang

telah dicabut sanksi pemberhentian sementaranya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
pada jabatannya semula.

(3) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak sanksi pemberhentian sementara
dicabut.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf c dan huruf e dikenai sanksi

pemberhentian tetap oleh Presiden berdasarkan
pertimbangan dari menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3).

(1) Pemeriksaan dihentikan apabila anggota Dewan

Pengawas atau anggota Direksi yang melakukan
pelanggaran telah membuktikan bahwa yang
bersangkutan telah mematuhi ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
dibuktikan dengan:

- surat pengunduran dirinya atau anggota
keluarganya dari jabatan Dewan Pengawas atau
Direksi;

- surat bukti telah menjual, menyerahkan, atau
mengalihkan kepemilikan bisnis atau badan
usaha yang mempunyai keterkaitan dengan
penyelenggara Jaminan Sosial kepada pihak lain;

• surat . . .

---

- surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi apabila telah
melakukan perbuatan tercela;

- surat pengunduran diri sebagai anggota partai
politik, pengurus organisasi masyarakat,
organisasi lembaga swadaya masyarakat yang
terkait dengan program Jaminan Sosial, sebagai
pejabat struktural, dan fungsional pada lembaga
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan
badan hukum lainnya;

- surat pembatalan terhadap keputusan yang
mengandung benturan kepentingan; dan/atau

- surat pernyataan pengunduran diri sebagai
pendiri atau pemilik seluruh atau sebagian
usaha atau yang terkait dengan program
Jaminan Sosial.

(2) Tim panel melaporkan penghentian proses

pemeriksaan pelaporan kepada ketua DJSN
berdasarkan salah satu atau beberapa alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua DJSN berdasarkan laporan penghentian

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan rapat tim panel untuk
memutuskan penghentian proses pemeriksaan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penghentian proses pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan Ketua DJSN.

(5) Dalam . . .

---

(5) Dalam hal proses penghentian pemeriksaan yang

dibuktikan surat pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua DJSN segera
mengajukan rekomendasi pengunduran diri anggota
Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang
bersangkutan kepada menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera

mengajukan pengunduran diri anggota Dewan
Pengawas dan/atau anggota Direksi yang
bersangkutan kepada Presiden untuk ditetapkan
pemberhentiannya.

(1) Bagi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

yang dalam pemeriksaan tim panel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengakui
pelanggaran yang dilakukannya, kepada anggota
Dewan Pengawas atau anggota Direksi tersebut tetap
dikenai peringatan tertulis 1 (satu) kali dan wajib
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota

Direksi terbukti mengulangi kembali pelanggaran
terhadap ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d,
dan huruf f, anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi tersebut dijatuhkan sanksi pemberhentian
tetap.

Pasal 17 . . .

---

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan/atau

anggota Direksi tidak terbukti melakukan
pelanggaran, ketua DJSN memberikan
pertimbangan kepada menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk
memulihkan nama baik anggota Dewan Pengawas
dan/atau anggota Direksi yang diduga melakukan
pelanggaran.

(2) Pemulihan nama baik anggota Dewan Pengawas

dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan
disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas
dan/atau anggota Direksi yang diadukan dengan
tembusan kepada DJSN.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 240

---

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I. UMUM

Dewan Pengawas dan Direksi BPJS merupakan organ BPJS yang
bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan BPJS yaitu
terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup yang
layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan
prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dewan
Pengawas BPJS berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan BPJS
dan anggota Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan
operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan manfaat
sesuai dengan haknya.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bertanggung jawab
untuk terselenggaranya program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan, pemenuhan hak setiap orang atas Jaminan
Sosial guna mewujudkan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat.

Sehubungan dengan itu, anggota Dewan Pengawas dan anggota
Direksi harus memiliki integritas, moralitas, profesionalitas serta
kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara transparan, akuntabel, dan responsif.

Untuk menjamin moralitas dan integritas anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan 13 (tiga belas)
larangan, dan 6 (enam) diantaranya berkaitan dengan moralitas dan
integritas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 6 (enam)
larangan tersebut meliputi:

• memiliki . . .

---

- memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga
antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan
antaranggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;

- memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan
penyelenggaraan Jaminan Sosial;

• melakukan perbuatan tercela;

- merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus
organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga
swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan
Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum
lainnya;

- membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur
benturan kepentingan; dan/atau

- mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha
yang terkait dengan program Jaminan Sosial.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi administratif
berupa:
- peringatan tertulis;

• pemberhentian sementara; dan/atau

• pemberhentian tetap.

Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Presiden
atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menentukan “ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

II. PASAL . . .

---

II. PASAL DEMI PASAL