PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal petikan atau salinan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap diterima.

(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut

diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada
tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b
KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan
dihitung dari saat tanggal pemberitahuan
penetapan praperadilan.

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b
dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP
yang mengakibatkan luka berat atau cacat
sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan,
besarnya ganti kerugian paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP
yang mengakibatkan mati, besarnya ganti
kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga)
hari setelah putusan diucapkan.

(2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan
petikan putusan atau penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti
kerugian diterima oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti

kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

1. Di antara . . .

---

1. Di antara Pasal 39A dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 39B dan Pasal 39C, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian
namun belum mendapatkan petikan putusan atau
penetapan pengadilan mengenai besaran ganti
kerugian yang diterima, putusan atau penetapan
pengadilan mengenai besaran ganti kerugian
mengacu pada Peraturan Pemerintah ini; dan

- pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan
petikan putusan atau penetapan pengadilan
namun belum menerima ganti kerugian dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, besaran ganti
kerugian dibayarkan sesuai dengan petikan
putusan atau penetapan pengadilan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
yang mengatur mengenai ganti kerugian wajib
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

,

ttd.

---