Veterinary Public Health and Animal Welfare.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk
Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

1. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan
menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

1. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.

1 / 61

---

www.hukumonline.com

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

1. Halal adalah suatu kondisi produk Hewan atau tindakan yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan
syariat Islam.

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

1. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan
kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.

1. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam
rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.

1. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan,
menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan
secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.

1. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.

1. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor
lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.

1. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
Zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, Pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi
masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.

1. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara
penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.

1. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan
Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan,
pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan
Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.

1. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah
untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan
keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari
mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai
dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat
sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan
keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.

1. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran
produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal Pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat,
untuk tujuan komersial dan nonkomersial.

1. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk
Hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang
dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

1. Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk Hewan
sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan
produk Hewan.

1. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi produk Hewan berupa

2 / 61

---

www.hukumonline.com

pangan segar asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis.

1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

1. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

1. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan
produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.

1. Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan atau minuman yang berasal dari produk Hewan yang
diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

1. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat
liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

1. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti
pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan
Masyarakat Veteriner.

1. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang
pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang
disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya.

1. Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan membebaskan suatu daerah dari Zoonosis yang telah
ditetapkan.

1. Pengamatan Zoonosis adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan
status dan situasi Zoonosis di suatu daerah.

1. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi Hewan dan/atau
masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim
pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi,
banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• Kesehatan Masyarakat Veteriner;

• Kesejahteraan Hewan; dan

• penanganan Hewan akibat Bencana Alam.

3 / 61

---

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu

Umum

(1) Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

• penjaminan Higiene dan Sanitasi;

• penjaminan produk Hewan; dan

• Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

(2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• produk pangan asal Hewan;

- produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada
manusia; dan

• produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

(3) Produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Paragraf 1

Umum

(1) Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan

dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan.

(2) Cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cara

yang baik:

• di tempat budidaya;

• di tempat produksi pangan asal Hewan;

• di tempat produksi produk Hewan nonpangan;

• di rumah potong Hewan;

• di tempat pengumpulan dan penjualan; dan

4 / 61

---

www.hukumonline.com

• dalam pengangkutan.

(3) Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Paragraf 2

Cara yang Baik di Tempat Budidaya

(1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan

untuk:

• Hewan potong;

• Hewan perah; dan

• unggas petelur.

(2) Cara yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

• pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;

• penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan

• pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(3) Cara yang baik untuk Hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

• penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambing;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

• pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan

• pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

• penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

• pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;

• pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan

5 / 61

---

www.hukumonline.com

• pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Paragraf 3

Cara yang Baik di Tempat Produksi Pangan Asal Hewan

Cara yang baik di tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan:

• penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan

• pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 4

Cara yang Baik di Tempat Produksi Produk Hewan Nonpangan

Cara yang baik di tempat produksi produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c dilakukan dengan:

• penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan

• pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 5

Cara yang Baik di Rumah Potong Hewan

(1) Pemotongan Hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan yang:

• memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri; dan

• menerapkan cara yang baik.

(2) Pendirian rumah potong Hewan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a.

(3) Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

• pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;

• penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

6 / 61

---

www.hukumonline.com

• penjaminan kecukupan air bersih;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

• pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;

• penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;

• pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan

• pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

(4) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas

setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g harus
dilakukan oleh Dokter Hewan di rumah potong Hewan atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan
Dokter Hewan Berwenang.

(1) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa Hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk
dipotong.

(2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:

• tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;

• bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;

• tidak dalam keadaan bunting; dan

• bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:

• “SL” untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan

• “TSL” untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

(1) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g

dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.

(2) Hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan

layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk:

- pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertuliskan “telah diperiksa oleh Dokter
Hewan”; dan

• surat keterangan kesehatan daging.

(3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi wajib dimusnahkan di rumah potong Hewan.

Pemotongan Hewan potong dapat dilakukan di luar rumah potong Hewan dalam hal untuk:

• upacara keagamaan;

7 / 61

---

www.hukumonline.com

• upacara adat; atau

• pemotongan darurat.

Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
a hanya dapat dilakukan apabila di suatu kabupaten/kota:

• belum memiliki rumah potong Hewan; atau

• kapasitas pemotongan di rumah potong Hewan yang ada tidak memadai.

Pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
hanya dapat dilakukan dalam rangka upacara pemakaman atau pernikahan pada masyarakat tertentu.

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c hanya dapat dilakukan pada Hewan
potong dalam kondisi:

• mengalami kecelakaan; atau

• korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.

(1) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan
cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf g.

(2) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah

pemilik atau penanggung jawab Hewan terlebih dahulu melapor kepada Otoritas Veteriner di bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit harus

memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g.

(2) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau

penanggung jawab Hewan terlebih dahulu melapor kepada Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan kriteria Hewan potong serta persyaratan cara yang baik di rumah
potong diatur dengan Peraturan Menteri.

8 / 61

---

www.hukumonline.com

Paragraf 6

Cara yang Baik di Tempat Pengumpulan dan Penjualan

(1) Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

• penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

• pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

- pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari
petugas, alat, dan proses produksi;

• pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;

- penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat
menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan

• pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Cara yang Baik Dalam Pengangkutan

Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan untuk:

• Hewan potong, Hewan perah, unggas petelur; dan

• produk Hewan.

Cara yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan penjaminan:

• kebersihan alat angkut;

• kesehatan dan kebersihan Hewan; dan

• kesehatan dan kebersihan personel.

Cara yang baik dalam pengangkutan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan
dengan:

• penjaminan kebersihan alat angkut;

9 / 61

---

www.hukumonline.com

• penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;

• pencegahan tercemarnya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;

• pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;

- penjaminan suhu ruang alat angkut produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan
mikroorganisme; dan

• pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara yang baik dalam pengangkutan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8

Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

(1) Setiap Unit Usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol

Veteriner kepada pemerintah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

(3) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun.

(5) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha belum memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemerintah kabupaten/kota wajib mencabut
izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

(1) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat

Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di provinsi atas
nama gubernur.

(2) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada label dan

kemasan produk Hewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penjaminan Produk Hewan

10 / 61

---

www.hukumonline.com

Paragraf 1

Umum

(1) Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

• pengaturan Peredaran Produk Hewan;

• Pengawasan Unit Usaha produk Hewan;

• Pengawasan produk Hewan;

• pemeriksaan dan Pengujian produk Hewan;

• Standardisasi produk Hewan;

• Sertifikasi Produk Hewan; dan

• Registrasi produk Hewan.

(2) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan

di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pengaturan Peredaran Produk Hewan

Peredaran Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi peredaran:

• hasil produksi dalam negeri;

• yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan

• yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

Produk Hewan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a hanya dapat
diedarkan apabila berasal dari:

- Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
atau

• Unit Usaha yang sedang dalam pembinaan penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 23 ayat (3).

Produk Hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 27 huruf b harus berasal dari negara dan Unit Usaha yang telah disetujui oleh Menteri.

11 / 61

---

www.hukumonline.com

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, negara asal produk

Hewan harus mengajukan permohonan kepada Menteri.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus

mempertimbangkan:

• status penyakit Hewan menular di negara asal; dan

• hasil analisis risiko rencana Pemasukan produk Hewan dari luar negeri.

(3) Analisis risiko rencana Pemasukan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui:

- pemeriksaan dokumen sistem penyelenggaraan kesehatan Hewan dan jaminan keamanan produk
Hewan di negara asal;

• pemeriksaan dokumen sistem jaminan keamanan produk Hewan di Unit Usaha di negara asal;

- verifikasi sistem penyelenggaraan kesehatan Hewan dan jaminan keamanan produk Hewan di
negara asal;

• audit pemenuhan sistem jaminan keamanan produk Hewan di Unit Usaha di negara asal; dan

• penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima.

(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian.

(5) Dalam hal hasil analisis risiko negara asal dan/atau Unit Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri mengeluarkan surat penolakan.

(6) Dalam hal hasil analisis risiko negara asal dan Unit Usaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Menteri mengeluarkan surat persetujuan.

(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicabut jika di negara yang bersangkutan terjadi

wabah.

(8) Pencabutan persetujuan Pemasukan diberitahukan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya
pencabutan persetujuan negara asal.

Setiap produk Hewan dari negara yang telah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 30 ayat (6) wajib memiliki:

• Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner di negara asal; dan

• sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.

(1) Setiap pelaku usaha yang memasukkan produk Hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dari

negara dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mendapatkan:

• rekomendasi teknis; dan

• izin pemasukan.

12 / 61

---

www.hukumonline.com

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh:

- kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan obat dan makanan, untuk pangan olahan asal Hewan yang tidak berpotensi
membawa risiko Zoonosis; dan

- Menteri, untuk produk Hewan selain pangan olahan asal Hewan yang tidak berpotensi membawa
risiko Zoonosis, dengan mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner.

(3) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b harus dicabut oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung
sejak diterimanya pemberitahuan pencabutan persetujuan negara asal sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 30 ayat (8).

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyampaikan

pemberitahuan pencabutan persetujuan negara asal kepada pelaku usaha paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaku usaha wajib mereekspor produk Hewan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak memperoleh

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha belum

melakukan reekspor, produk Hewan yang bersangkutan wajib dimusnahkan.

(5) Pemusnahan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh pelaku usaha

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu reekspor produk Hewan.

(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaku usaha

belum melakukan pemusnahan, Menteri melakukan pemusnahan.

(7) Segala biaya yang berkaitan dengan reekspor atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ayat (5), atau ayat (6) dibebankan kepada pelaku usaha.

(1) Pengeluaran produk Hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 27 huruf c harus:

- disertai dengan Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner Kementerian; dan

• memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

(2) Dalam hal produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan olahan asal Hewan,

Sertifikat Veteriner hanya dapat dikeluarkan setelah memperoleh izin dari lembaga pemerintahan non
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(3) Dalam hal produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satwa Liar, Sertifikat

Veteriner hanya dapat dikeluarkan setelah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan

13 / 61

---

www.hukumonline.com

pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan Pengeluaran produk Hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peredaran Produk Hewan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

(1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b

dilakukan pada:

• rumah potong Hewan; dan

• Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan.

(2) Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat
produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.

(3) Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk Hewan

segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Pengawasan rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap
penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pengawasan rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan rumah potong Hewan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,

### Pasal 7, Pasal 18, dan Pasal 19.

14 / 61

---

www.hukumonline.com

Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf b dilakukan oleh:

- Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner
untuk Unit Usaha yang menghasilkan:

1. pangan segar asal Hewan;

1. produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis; dan

1. produk Hewan nonpangan baik segar maupun olahan, dan

- lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan untuk Unit Usaha yang menghasilkan pangan olahan asal Hewan.

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42 pengawas

berwenang untuk:

• memasuki setiap Unit Usaha produk Hewan;

• menunda atau menghentikan proses produksi;

- memeriksa produk Hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi,
dan/atau fisik;

• memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi; dan

- menunda atau menghentikan alat angkut produk Hewan yang dicurigai membawa atau
mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik.

(2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Kesehatan

Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42 huruf a ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Unit Usaha yang menghasilkan pangan olahan

asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b yang tidak berpotensi membawa risiko
Zoonosis diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan/kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengawasan obat dan makanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain pangan olahan

asal Hewan yang tidak berpotensi membawa risiko Zoonosis diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pengawasan Produk Hewan

15 / 61

---

www.hukumonline.com

Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap produk
Hewan yang:

• diproduksi di dalam negeri; dan

• dimasukkan dari luar negeri.

(1) Pengawasan produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a harus dilakukan terhadap produk Hewan sejak diproduksi sampai dengan diedarkan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang

memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Kementerian, provinsi,
dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengawasan terhadap Pemasukan produk Hewan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 huruf b dilakukan pada:

• negara dan Unit Usaha asal;

• tempat Pemasukan; dan

• peredaran.

(2) Pengawasan terhadap Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian.

(3) Pengawasan terhadap Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh

Otoritas Veteriner di bidang karantina Hewan di tempat Pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(4) Pengawasan terhadap peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dokter

Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner pada
Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) serta Pasal 47 ayat (3) dan ayat

(4) dilakukan melalui pemeriksaan:

• kondisi fisik produk Hewan;

• dokumen; dan/atau

• label.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan produk Hewan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan

16 / 61

---

www.hukumonline.com

(1) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap

produk Hewan yang:

• akan diedarkan; dan

• dalam peredaran.

(2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Laboratorium

Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau laboratorium milik
swasta yang terakreditasi.

(3) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Laboratorium

Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang terakreditasi.

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik

pemerintah kabupaten/kota.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Menteri melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik Pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan untuk memperoleh

akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas laboratorium.

(6) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota,
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan Pengujian produk Hewan diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 6

Standardisasi Produk Hewan

(1) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap

produk Hewan yang diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

17 / 61

---

www.hukumonline.com

(3) Menteri menetapkan Standar wajib bagi produk Hewan segar.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada

pelaku usaha agar produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Paragraf 7

Sertifikasi Produk Hewan

(1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap

produk Hewan yang diedarkan di dan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• Sertifikat Veteriner; dan

• sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.

(3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk produk Hewan yang diedarkan di

wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat
Veteriner pada pemerintah kabupaten/kota.

(4) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk produk Hewan yang dikeluarkan

dari wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan
Masyarakat Veteriner Kementerian.

(5) Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh

institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, pelaku

usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (3) atau ayat (4).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:

• Nomor Kontrol Veteriner;

• sertifikat hasil pemeriksaan dan Pengujian; dan/atau

• surat keterangan kesehatan daging.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sertifikat Veteriner diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8

Registrasi Produk Hewan

18 / 61

---

www.hukumonline.com

(1) Registrasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan terhadap

produk Hewan berupa pangan segar asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan.

(2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produk Hewan yang diproduksi di dalam

negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Registrasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam bentuk

pemberian nomor Registrasi.

(1) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) wajib dicantumkan pada label dan

kemasan produk Hewan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Registrasi produk Hewan diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Paragraf 1

Umum

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan
melalui:

• penetapan Zoonosis prioritas;

• manajemen risiko;

• kesiagaan darurat;

• Pemberantasan Zoonosis; dan

• partisipasi masyarakat.

Paragraf 2

Penetapan Zoonosis Prioritas

(1) Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

menetapkan jenis Zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.

(2) Dalam hal terdapat Zoonosis yang bersumber dari Satwa Liar, penetapan jenis Zoonosis yang

memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber
daya alam hayati.

19 / 61

---

www.hukumonline.com

(3) Dalam hal terdapat Zoonosis yang bersumber dari Hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya

berada di dalam lingkungan perairan, penetapan jenis Zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian
dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(1) Penetapan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko

Zoonosis.

(2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi:

- hasil Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner
di kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

- hasil Pengamatan Zoonosis pada manusia yang dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

• hasil penelitian Zoonosis yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan; dan/atau

• situasi Zoonosis yang diperoleh dari badan kesehatan Hewan dunia.

(3) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap

tingkat:

• kesakitan Hewan;

• kematian Hewan; dan

• keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada produk Hewan.

(4) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap

tingkat:

• kesakitan dan kematian pada manusia; dan

• keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

(1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi:

• Otoritas Veteriner di bidang penyelenggaraan kesehatan Hewan untuk:

1. produk Hewan; dan

1. Hewan selain Satwa Liar dan Hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya di
lingkungan perairan,

• Otoritas Veteriner di bidang konservasi sumber daya alam hayati untuk Satwa Liar; dan

- Otoritas Veteriner di bidang kelautan dan perikanan untuk Hewan yang seluruh atau sebagian
siklus hidupnya di lingkungan perairan.

(2) Dalam hal Otoritas Veteriner di bidang konservasi sumber daya alam hayati untuk Satwa Liar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ada, pengamatan atau kegiatan lain terkait Zoonosis
dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

(3) Dalam hal Otoritas Veteriner di bidang kelautan dan perikanan untuk Hewan yang seluruh atau sebagian

20 / 61

---

www.hukumonline.com

siklus hidupnya di lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum ada,
pengamatan atau kegiatan lain terkait dengan Zoonosis dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan.

(1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a melaporkan hasil Pengamatan

Zoonosis kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menginformasikan hasil

Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b kepada Menteri.

(3) Hasil Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) yang berkaitan dengan

tingkat kesakitan Hewan, tingkat kematian Hewan, dan tingkat keberadaan mikroorganisme patogen yang
bersifat zoonotik pada produk Hewan digunakan untuk penyusunan analisis risiko.

(4) Hasil Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan tingkat

kesakitan Hewan dan tingkat kematian Hewan digunakan untuk penetapan status Zoonosis suatu daerah.

(5) Hasil Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan tingkat

kesakitan dan kematian manusia, keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada
tubuh manusia digunakan untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan penyakit pada manusia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Setiap penelitian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c pada Hewan dan

produk Hewan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri.

(2) Menteri menetapkan syarat dan tata cara penelitian dan pengembangan tentang pengendalian dan

Pemberantasan Zoonosis.

(3) Menteri melakukan Pengawasan penggunaan agen penyebab Zoonosis dan kemungkinan

penyalahgunaan agen penyebab Zoonosis untuk tujuan di luar Pengendalian dan Penanggulangan
Zoonosis.

(4) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan, kesehatan,
dan/atau lingkungan hidup.

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan oleh Menteri bersama menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati,
dan/atau kelautan dan perikanan.

(2) Dalam hal Menteri dan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati hasil analisis risiko

Zoonosis, Menteri menetapkan Peraturan Menteri tentang Zoonosis yang diprioritaskan pengendalian dan

21 / 61

---

www.hukumonline.com

penanggulangannya.

(3) Dalam hal Zoonosis yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terjadi wabah, kejadian wabah tersebut harus diumumkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat.

(1) Penetapan status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dilakukan oleh

bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis
Zoonosis.

(2) Status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• daerah wabah;

• daerah tertular;

• daerah penyangga; dan

• daerah bebas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Manajemen Risiko

Berdasarkan penetapan Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Menteri
menetapkan manajemen risiko Zoonosis sesuai dengan status Zoonosis daerah.

(1) Manajemen risiko pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:

• penutupan daerah wabah;

• penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;

• penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;

• pemusnahan Hewan sakit;

• pengendalian vektor;

• pengendalian populasi Hewan rentan;

• pembatasan keluarnya Hewan;

• penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;

• vaksinasi Hewan rentan;

• kesiagaan dini; dan

• komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

22 / 61

---

www.hukumonline.com

(2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh gubernur atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi Otoritas Veteriner provinsi atau
kabupaten/kota.

Manajemen risiko pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

• penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;

• penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;

• pengisolasian atau pengobatan Hewan terduga sakit;

• pemusnahan Hewan sakit;

• pengendalian vektor;

• pengendalian populasi Hewan rentan;

• pembatasan perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan;

• vaksinasi Hewan rentan;

• kesiagaan dini; dan

• komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

(1) Manajemen risiko pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:

• penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;

• penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;

• pengendalian perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau wabah;

• vaksinasi Hewan rentan;

• pemusnahan Hewan terduga sakit;

• kesiagaan dini; dan

• komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

(2) Dalam hal Hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Satwa Liar,

pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi
sumber daya alam hayati.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 dilakukan oleh Otoritas
Veteriner di kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan manajemen risiko diatur dengan Peraturan Menteri.

23 / 61

---

www.hukumonline.com

Paragraf 4

Kesiagaan Darurat

(1) Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dituangkan dalam bentuk pedoman

kesiagaan darurat.

(2) Pedoman kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri bersama menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati,
kelautan dan perikanan, serta institusi terkait.

(3) Pedoman yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(4) Pedoman yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan dan disimulasikan oleh

Menteri kepada pemangku kepentingan.

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5

Pemberantasan Zoonosis

(1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis

yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.

(2) Dalam keadaan tertentu Pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain

Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wabah yang dinyatakan oleh Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pernyataan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diumumkan oleh Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat.

(1) Pemberantasan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

oleh Otoritas Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Satwa Liar,

pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

(3) Dalam hal Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Hewan yang seluruh

atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

24 / 61

---

www.hukumonline.com

(4) Dalam hal Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Hewan untuk

keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, pemberantasannya dilakukan
berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan.

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberantasan Zoonosis diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Partisipasi Masyarakat

Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan Hewan dan
kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan
kepada perangkat kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan
setempat.

(1) Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikutsertakan masyarakat

dalam Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

(2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan

dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

(3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membentuk kader pemantauan dan tindakan

cepat kejadian Zoonosis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam Pengendalian dan

Penanggulangan Zoonosis diatur dengan Peraturan Menteri.

25 / 61

---

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu

Umum

(1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung

pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang
dapat merasa sakit.

(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip

kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

• dari rasa lapar dan haus;

• dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;

• dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;

• dari rasa takut dan tertekan; dan

• untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

(3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:

• penangkapan dan penanganan;

• penempatan dan pengandangan;

• pemeliharaan dan perawatan;

• pengangkutan;

• penggunaan dan pemanfaatan;

• perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;

• pemotongan dan pembunuhan; dan

• praktik kedokteran perbandingan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di

bidang Kesejahteraan Hewan.

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib dilakukan oleh:

• pemilik Hewan;

• orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan

• pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.

(2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin

usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.

(3) Menteri menetapkan jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan Hewan yang memerlukan izin usaha.

26 / 61

---

www.hukumonline.com

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua

Penangkapan dan Penanganan

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 83 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan

- menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan
stres.

Bagian Ketiga

Penempatan dan Pengandangan

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 83 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;

- menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan
stres;

• memisahkan antara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;

- menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi
Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan

• memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Perawatan

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 83 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;

- menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai,
dan/atau tidak mengakibatkan stres;

27 / 61

---

www.hukumonline.com

- menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan
dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan

• memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka

pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental Hewan pasca tindakan medik atau Bencana Alam, penerapan
prinsip kebebasan Hewan harus di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Bagian Kelima

Pengangkutan

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat

(3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;

- menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti,
tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan

• memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kandang harus

memungkinkan Hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan Hewan pengganggu, serta
terlindung dari panas matahari dan hujan.

(3) Pengangkutan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan

dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Keenam

Penggunaan dan Pemanfaatan

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 ayat (3) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan

• menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan
yang memiliki izin layanan.

Setiap orang dilarang untuk:

28 / 61

---

www.hukumonline.com

- menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh
terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;

- memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal
yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;

- menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang
membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;

• memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan

• memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Bagian Ketujuh

Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar Terhadap Hewan

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan:

• cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan

• menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

(1) Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap

Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan
pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan.

(2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Bagian Kedelapan

Pemotongan dan Pembunuhan

(1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 83 ayat (3) huruf g paling sedikit harus dilakukan dengan:

- cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan
sebelum dipotong atau dibunuh;

- cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan
sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;

• menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan

• memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.

29 / 61

---

www.hukumonline.com

(2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan Hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan untuk
pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan
Hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan Hewan harus berdasarkan
pertimbangan medis dari Dokter Hewan.

Bagian Kesembilan

Praktik Kedokteran Perbandingan

(1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h dilakukan

terhadap Hewan laboratorium.

(2) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan:

• mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres;

- menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak
mengakibatkan stres; dan

• memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 harus dilakukan oleh atau di

bawah penyeliaan Dokter Hewan.

(2) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi kode etik profesi Dokter Hewan.

(1) Setiap orang dilarang:

• melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi Hewan;

• memutilasi tubuh Hewan;

- memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cidera, dan/atau kematian pada Hewan;
dan

- mengadu Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen,
dan/atau kematian.

(2) Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.

30 / 61

---

www.hukumonline.com

Dalam hal terjadi Bencana Alam, penanganan Hewan dilakukan melalui:

• evakuasi Hewan;

• penanganan Hewan mati;

• penampungan sementara;

• pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan/atau

• pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor.

(1) Evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan terhadap Hewan sehat dan

Hewan sakit yang masih mungkin disembuhkan yang berada pada lokasi Bencana Alam yang tidak
memungkinkan untuk kelangsungan hidup Hewan.

(2) Pelaksanaan evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

prinsip kebebasan Hewan.

(3) Hewan dievakuasi ke tempat penampungan sementara yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

(4) Evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah Pengawasan Dokter Hewan

atau orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

(1) Penanganan Hewan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan dengan penguburan

atau pembakaran.

(2) Penanganan Hewan mati akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah

Pengawasan Dokter Hewan.

(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dilakukan dengan

memperhatikan prinsip kebebasan Hewan.

(2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

• di lokasi yang aman;

• tersedia fasilitas air bersih, pakan, dan obat-obatan;

• tersedia tempat penampungan untuk Hewan sehat yang terpisah dari Hewan sakit atau cidera; dan

• mudah diakses oleh tenaga relawan dan tenaga kesehatan Hewan.

31 / 61

---

www.hukumonline.com

(1) Pemotongan dan pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dilakukan

terhadap Hewan yang:

• tidak mungkin diselamatkan jiwanya; dan

• perlu dihentikan penderitaannya.

(2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan yang dagingnya

dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.

(3) Pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan yang dagingnya

tidak dikonsumsi.

(4) Pemotongan dan pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah

Pengawasan Dokter Hewan.

(1) Pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e harus

dilakukan di lokasi Bencana Alam dan wilayah sekitar yang terkena dampak.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

• penerapan sanitasi lingkungan; dan

• pemusnahan vektor.

Penanganan Hewan akibat Bencana Alam dilakukan oleh Menteri, menteri atau kepala lembaga pemerintahan
non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Hewan akibat Bencana Alam diatur dengan Peraturan
Menteri.

Dalam hal Laboratorium Veteriner terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) belum tersedia,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menunjuk laboratorium untuk melakukan pemeriksaan dan
Pengujian dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang belum memiliki
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) wajib memiliki izin usaha paling lambat 2 (dua) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

32 / 61

---

www.hukumonline.com

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Oktober 2012

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Oktober 2012

Ttd.

33 / 61

---

www.hukumonline.com