KABUPATEN BEKASI DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Barat.
1. Kabupaten Bekasi adalah daerah kabupaten yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

1. Kecamatan

SK No 200088 A

---

PRESIDEN

1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Bekasi.

Tanggal 8 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Bekasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31;TLN NO. 2851).

Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan,
yaitu:
- Kecamatan Tarumajaya;
- Kecamatan Babelan;
- Kecamatan Sukawangi;
- Kecamatan Tambelang;
- Kecamatan Tambun Utara;
- Kecamatan Tambun Selatan;
- Kecamatan Cibitung;
- Kecamatan Cikarang Barat;

. i Kecamatan .

SK No 200089 A

---

PRESIDEN

-4
- Kecamatan Cikarang Utara;
- Kecamatan Karang Bahagia;
- Kecamatan Cikarang Timur;
- Kecamatan Kedung Waringin;
- Kecamatan Pebayuran;
- Kecamatan Sukakarya;
- Kecamatan Sukatani;
- Kecamatan Cabangbungin;
- Kecamatan Muaragembong;
- Kecamatan Setu;
- Kecamatan Cikarang Selatan;
- Kecamatan Cikarang Pusat;
- Kecamatan Serang Baru;
- Kecamatan Cibarusah; dan
- Kecamatan Bojongmangu.

(1) Kabupaten Bekasi mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan
Kabupaten Karawang;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Karawang;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kota Administrasi
Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta
Kota Bekasi.

(2) Penegasan . .

SK No 200090 A

---

PRESIDEN

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Bekasi berkedudukan di Kecamatan
Cikarang Pusat.

Kabupaten Bekasi memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran
rendah, kepulauan, sungai, dan situ yang merupakan
bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Jawa Barat.
- potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan,
pertambangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan,
jasa, ekonomi kreatif, dan potensi lainnya; dan
- suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki
karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung
tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan, dengan
semboyan Suatantra Wibauta Mukti.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal8...

SK No 200091 A

---

PRESIDEN
REPUBtJK INDONESIA

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Bekasi dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-
daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 196813l;
TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 200092 A

---

PR.ESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
lndonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
i Hukum,

*
vanna Djaman
!K

SK No 208518 A

---

PRESIDEN