Lingkungan

1. Suatu Pihak dapat menginisiasi jalur arbitrase sesuai dengan

Pasal 25 Konvensi ini melalui notifikasi tertulis yang ditujukan

kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut.
Notifikasi tersebut harus disertai pernyataan klaim, beserta segala
dokumen pendukung. Notifikasi tersebut wajib menyebutkan
pokok permasalahan arbitrase, dan terutama mencantumkan
Pasal-Pasal pada Konvensi ini yang penafsiran atau penerapannya
bermasalah.

1. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberitahu kepada
Sekretariat bahwa Pihak tersebut mengajukan sengketa yang akan
diarbitrasekan sesuai dengan

Definisi

Untuk maksud Konvensi ini:

(a) “Pertambangan emas skala kecil” adalah pertambangan atau
tambang emas yang dilakukan oleh penambang perorangan

2 |

---

ataupun perusahaan skala kecil dengan investasi modal dan
produksi dalam jumlah terbatas;

(b) “Teknik-teknik terbaik yang tersedia” adalah teknik-teknik yang
paling efektif dalam mencegah, dan apabila tidak dapat dilakukan,
maka mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke udara, air, dan
tanah, serta mengurangi dampak dari emisi dan lepasan tersebut
ke lingkungan hidup secara keseluruhan, dengan
mempertimbangkan segala pertimbangan ekonomi dan teknik dari
Pihak tertentu, ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah
Pihak tersebut. Dalam konteks ini:

(i) “Terbaik” dimaksudkan yang paling efektif dalam mencapai
tingkat perlindungan tertinggi terhadap lingkungan hidup
secara keseluruhan;

(ii) Teknik “Yang Tersedia” adalah, dalam hal Pihak tertentu
ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah Pihak
tersebut, merupakan teknik-teknik yang dikembangkan
dalam skala yang memungkinkan diterapkan pada sektor
industri terkait dengan cara layak secara ekonomi maupun
teknik, dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan
dan keuntungan yang didapatkan, jika teknik tersebut
digunakan ataupun dikembangkan dalam wilayah Pihak
tersebut, dengan syarat teknik tersebut dapat diakses oleh
operator dari fasilitas yang ditetapkan oleh Pihak tersebut;
dan

(iii) “Teknik-teknik” adalah teknologi yang digunakan,
dioperasionalkan dan cara-cara instalasi perancangan,
pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan penghentian
operasionalPihak;

(c) “Praktik lingkungan hidup terbaik” adalah penerapan kombinasi
tindakan dan strategi lingkungan hidup yang paling sesuai;

(d) “Merkuri” adalah unsur merkuri (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);

(e) “Senyawa merkuri” adalah segala bahan yang terdiri dari atom-
atom merkuri dan satu atau lebih atom dari unsur kimia lainnya
yang dapat dipisahkan menjadi komponen yang berbeda hanya
dengan menggunakan reaksi kimia;

(f) “Produk mengandung merkuri” adalah suatu produk atau
komponen produk yang mengandung komponen merkuri atau
senyawa merkuri yang dengan sengaja ditambahkan kedalamnya;

3 |

---

(g) “Pihak” adalah suatu Negara atau organisasi ekonomi regional
yang telah setuju untuk diikat oleh Konvensi ini dan yang
terhadapnya berlaku Konvensi ini;

(h) “Para Pihak yang hadir dan memberikan suara” adalah Para Pihak
yang hadir dan memberikan suara setuju ataupun tidak setuju
dalam pertemuan Para Pihak;

(i) “Penambangan primer merkuri” adalah penambangan dimana
bahan utama yang dicari adalah merkuri;

(j) “Organisasi ekonomi regional” adalah suatu organisasi yang terdiri
dari Negara-negara berdaulat dari suatu daerah regional tertentu,
dimana para Negara anggota telah mengalihkan kompetensi dalam
hal-hal yang terkandung dalam Konvensi ini, dan yang telah
mendapat kewenangan, sesuai dengan prosedur internal
organisasi tersebut, untuk menandatangani, meratifikasi,
menerima, menyetujui, atau mengaksesi pada Konvensi ini; dan

(k) “Penggunaan yang diizinkan” adalah segala jenis penggunaan
merkuri atau senyawa merkuri oleh salah satu Pihak yang sesuai
dengan ketentuan Konvensi ini, termasuk, namun tidak terbatas
pada, penggunaan yang sesuai dengan Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7.

Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini:

(a) Rujukan istilah “merkuri” mencakup campuran merkuri
dengan bahan lain, termasuk logam campuran merkuri,
dengan konsentrasi merkuri paling sedikit 95% (sembilan
puluh lima persen) dari berat; dan

(b) “Senyawa merkuri” adalah merkuri (I) klorida (juga dikenal
dengan sebutan calomel), merkuri (II) oksida, merkuri (II)
sulfat, merkuri (II) nitrat, sinabar, dan merkuri sulfida.

1. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap:

(a) Jumlah merkuri atau senyawa merkuri yang digunakan
untuk penelitian skala laboratorium, atau sebagai standar
acuan;

(b) Jumlah merkuri yang secara alami terjejak atau senyawa
merkuri yang ada pada produk-produk logam bukan
merkuri, bijih, atau produk mineral, termasuk batu bara,
ataupun produk yang berasal dari bahan-bahan tersebut,

4 |

---

serta jumlah terjejak tidak sengaja terdapat pada produk-
produk kimia; atau

(c) Produk-produk mengandung merkuri.

1. Masing-masing Pihak wajib tidak memperbolehkan penambangan
merkuri primer di wilayahnya sejak tanggal mulai berlakunya
Konvensi bagi Pihak tersebut.

1. Masing-masing Pihak hanya memperbolehkan penambangan
merkuri primer yang sudah berjalan di wilayahnya sejak tanggal
mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut hingga 15 (lima
belas) tahun sejak tanggal berlaku Konvensi. Selama periode ini,
merkuri yang dihasilkan oleh penambangan tersebut hanya boleh
digunakan untuk produksi produk-produk mengandung merkuri
sesuai dengan ketentuan Pasal 4, dalam proses produksi sesuai
dengan Pasal 5, atau dibuang sesuai dengan Pasal 11, dengan
menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada
kegiatan penangkapan kembali (recovery), daur ulang, reklamasi,
penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan
secara alternatif.

1. Masing-masing Pihak wajib:

(a) Berusaha untuk mengidentifikasi stok merkuri maupun
senyawa merkuri perseorangan yang melebihi 50 metrik ton,
serta mengidentifikasi sumber-sumber pasokan merkuri
yang menghasilkan stok yang melebihi 10 metrik ton per
tahun, yang terletak dalam wilayahnya;

(b) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa,
apabila Pihak menetapkan bahwa terdapat merkuri berlebih
dari penghentian operasional fasilitas klor-alkali, merkuri
tersebut dibuang sesuai dengan pedoman pengelolaan yang
ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 (a) Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang
berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali
(recovery), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali
secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif.

1. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan ekspor merkuri,
kecuali:

(a) Kepada Pihak yang telah memberikan persetujuan
tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, dan kegiatan
ekspor tersebut hanyalah dengan tujuan untuk:
(i) Penggunaan yang diizinkan oleh Pihak yang
mengimpor tersebut sesuai dengan Konvensi ini; atau

5 |

---

(ii) Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan
hidup seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10; atau

(b) Kepada non-Pihak yang telah memberikan persetujuan
tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, termasuk
sertifikasi yang menunjukkan bahwa:
(i) Non-Pihak tersebut telah menetapkan tindakan untuk
memastikan perlindungan terhadap kesehatan
manusia dan lingkungan hidup, dan tindakan untuk
memastikan kepatuhan Non-Pihak tersebut pada
ketentuan dalam Pasal 10 dan 11; dan
(ii) Merkuri tersebut hanya akan digunakan untuk
penggunaan yang diizinkan oleh Pihak dalam Konvensi
ini, atau untuk keperluan penyimpanan sementara
yang ramah lingkungan hidup seperti yang ditetapkan
dalam Pasal 10.

1. Pihak yang mengekspor dapat mengacu notifikasi umum yang
diserahkan oleh Pihak ataupun Non-Pihak Pengimpor kepada
Sekretariat sebagai persetujuan tertulis yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan ayat 6. notifikasi umum tersebut wajib berisi
syarat dan ketentuan dari persetujuan yang diberikan oleh Pihak
ataupun Non-Pihak pengimpor tersebut. Notifikasi tersebut dapat
dibatalkan setiap saat oleh Pihak ataupun Non-Pihak yang
berkaitan. Sekretariat wajib menyimpan catatan yang bersifat
publik atas semua notifikasi tersebut.

1. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya impor
merkuri dari suatu Non-Pihak yang harus mendapatkan
persetujuan tertulis darinya, kecuali Non-Pihak tersebut telah
menyerahkan sertifikasi bahwa merkuri tersebut bukan berasal
dari sumber-sumber yang teridentifikasi sebagai sumber terlarang
sesuai dengan ketentuan ayat 3 atauayat 5 (b).

1. Pihak yang menyerahkan notifikasi persetujuan umum sesuai
dengan ketentuan ayat 7 dapat memutuskan untuk tidak
memberlakukan ayat 8, dengan syarat menetapkan pembatasan
menyeluruh terhadap ekspor merkuri, serta telah menetapkan
langkah-langkah dalam negeri untuk memastikan bahwa merkuri
yang diimpor tersebut dikelola secara ramah lingkungan hidup.
Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan notifikasi mengenai
keputusan tersebut kepada Sekretariat, termasuk informasi yang
menjelaskan pembatasan ekspor serta peraturan perundangan
dalam negeri dari Pihak tersebut, serta informasi mengenai jumlah
merkuri yang diimpor dan negara asal Non-Pihak yang
mengekspor merkuri tersebut. Sekretariat wajib membuat catatan
yang bersifat publik atas semua notifikasi tersebut. Komite
Implementasi dan Kepatuhan akan meninjau dan mengevaluasi

6 |

---

notifikasi dan informasi pendukung sesuai dengan Pasal 15, dan
jika perlu, dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada
Konferensi Para Pihak.

1. Prosedur yang ditetapkan di dalam ayat 9 berlaku hingga
berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak. Setelah itu,
prosedur tersebut tidak berlaku lagi, kecuali jika Konferensi Para
Pihak memutuskan sebaliknya dengan cara mayoritas dari Para
Pihak yang hadir dan memberikan suara, kecuali untuk Pihak
yang telah memberikan notifikasi sesuai dengan ketentuan ayat 9
sebelum berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak.

1. Masing-masing Pihak dalam laporan yang disampaikannya sesuai
dengan ketentuan Pasal 21, wajib memasukkan informasi yang
menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal
tersebut telah dipenuhi.

1. Konferensi Para Pihak pada pertemuan pertamanya wajib
memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Pasal ini, terutama
dalam hal yang terkait dengan ayat 5 (a), ayat 6, dan ayat 8, serta
wajib menyusun dan mengadopsi isi dari sertifikasi yang mengacu
pada ayat 6 (b) dan ayat 8.

1. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi apakah perdagangan
senyawa-senyawa merkuri tertentu dapat membahayakan tujuan
dari Konvensi ini, dan harus mempertimbangkan apakah senyawa
merkuri tertentu tersebut harus dicantumkan dalam Lampiran
tambahan yang disahkan sesuai dengan Pasal 27, sehingga
tunduk pada ketentuan ayat 6 dan 8.

Produk-Produk Mengandung Merkuri

1. Dengan mengambil tindakan yang sesuai, masing-masing Pihak
tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari
produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian
I dari Lampiran A setelah berakhirnya masa penghentian
penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut,
kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut,
atau Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian
sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

1. Sebagai alternatif dari ketentuan ayat 1 tersebut di atas, Pihak
dapat menyatakan, pada saat Pihak tersebut meratifikasikan
ataupun pada saat berlakunya amandemen Lampiran A tersebut,
yakni bahwa Pihak akan mengimplementasikan tindakan atau
strategi yang berbeda untuk menangani produk-produk yang
tercantum pada Bagian I dari Lampiran A.

7 |

---

Pihak hanya dapat memilih alternatif ini apabila Pihak tersebut
dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mengurangi produksi,
impor, maupun ekspor dari sebagian besar atau mayoritas dari
produk-produk yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A
hingga tingkat terendah (de minimis), dan juga bahwa Pihak
tersebut telah mengimplementasikan langkah-langkah atau
strategi untuk mengurangi penggunaan merkuri pada produk-
produk yang tidak tercantum pada Bagian I dari Lampiran A pada
saat Pihak tersebut memberitahu keputusannya untuk
menggunakan alternatif ini pada Sekretariat. Selain itu, Pihak
yang memilih alternatif ini harus:

(a) Pada kesempatan pertama, melaporkan kepada Konferensi
Para Pihak gambaran dari langkah-langkah atau strategi
yang telah diimplementasikan olehnya, termasuk jumlah
pengurangan yang berhasil dicapai;

(b) Mengimplementasikan langkah-langkah atau strategi untuk
mengurangi penggunaan merkuri pada produk manapun
yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A yang
penggunaannya masih belum mencapai nilai terendah (de
minimis);

(c) Mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk
semakin memperbesar pengurangan (penggunaan merkuri);
dan

(d) Tidak memenuhi syarat untuk mengklaim pengecualian
sesuai dengan Pasal 6 untuk kategori apapun yang
termasuk dalam alternatif ini.

Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya
Konvensi, sebagai bagian dari proses peninjauan di dalam ayat 8,
Konferensi Para Pihak wajib meninjau kemajuan dan efektifitas
langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil tindakan untuk produk-
produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian II dari
Lampiran A sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bagian
tersebut.

1. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat
wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai produk-
produk mengandung merkuri dan alternatif untuk produk-produk
tersebut, dan juga mempublikasikan informasi tersebut.
Sekretariat juga harus menjadikan segala informasi lain yang
relevan yang diberikan oleh Para Pihak tersedia untuk umum.

8 |

---

1. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah
untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam
produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak
diperbolehkan berdasarkan Pasal ini.

1. Masing-masing Pihak wajib mencegah produksi dan distribusi
produk-produk yang tidak termasuk dalam penggunaan produk-
produk mengandung merkuri dalam pasar, sebelum tanggal mulai
berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut, kecuali penilaian
terhadap risiko dan manfaat produk tersebut menunjukkan bahwa
produk tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan manusia
ataupun lingkungan hidup. Pihak terkait harus memberikan
kepada Sekretariat, apabila diperlukan, informasi mengenai setiap
produk semacam ini, termasuk segala informasi mengenai risiko
dan manfaat bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari
produk tersebut. Sekretariat wajib menjadikan informasi tersebut
tersedia bagi umum.

1. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal kepada Sekretariat
agar dapat memasukkan suatu produk mengandung merkuri ke
Lampiran A, termasuk informasi yang terkait dengan ketersediaan,
kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan keuntungan
lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif-alternatif
nonmerkuri dari produk tersebut, dengan mempertimbangkan
informasi seperti yang ditetapkan di dalam ayat 4.

1. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya
Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran A dan
dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

1. Dalam meninjau Lampiran A sesuai ayat 8 di atas, Konferensi Para
Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:

(a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat
7;

(b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4;
dan

(c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis
maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan
mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi kesehatan
manusia maupun lingkungan hidup .

9 |

---

Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri
atau Senyawa Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini dan Lampiran B, proses produksi yang
menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri tidak termasuk
proses-proses yang menggunakan produk-produk mengandung
merkuri, proses-proses untuk memproduksi produk-produk
mengandung merkuri, ataupun proses-proses yang memproses
limbah yang mengandung merkuri.

1. Dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai, masing-masing
Pihak tidak memperbolehkan penggunaan merkuri atau senyawa
merkuri dalam proses produksi yang tercantum pada Bagian I dari
Lampiran B setelah tanggal penghentian penggunaan yang
ditetapkan untuk proses-proses individiual pada Lampiran
tersebut, kecuali dalam kasus dimana Pihak yang bersangkutan
telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan Pasal 6.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk
membatasi penggunaan merkuri ataupun senyawa merkuri yang
tercantum pada Bagian II dari Lampiran B sesuai dengan
ketentuan yang tercantum pada bagian tersebut.

1. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat
wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai proses-
proses yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri dan
alternatif untuk proses-proses tersebut, dan juga
mempublikasikan informasi tersebut. Sekretariat juga wajib
menjadikan segala informasi lain yang relevan yang diberikan oleh
Para Pihak tersedia untuk umum.

1. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih fasilitas yang
menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri dalam proses
produksi yang tercantum dalam Lampiran B harus:

(a) Mengambil langkah-langkah untuk menangani emisi dan
lepasan merkuri atau senyawa merkuri yang dikeluarkan
oleh fasilitas-fasilitas tersebut;

(b) Mencantumkan informasi mengenai langkah-langkah yang
diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini dalam laporan
yang dibuatnya sesuai ketentuan Pasal 21; dan

(c) Berusaha untuk mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang
berada di wilayahnya yang menggunakan merkuri atau
senyawa merkuri untuk proses-proses yang tercantum pada
Lampiran B dan menyampaikan informasi mengenai jumlah

10 |

---

dan jenis fasilitas tersebut, serta perkiraan jumlah
penggunaan merkuri atau senyawa merkuri per tahun pada
fasilitas tersebut kepada Sekretariat dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal mulai
berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut.

1. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya penggunaan
merkuri atau senyawa merkuri dengan proses produksi yang
tercantum dalam Lampiran B, pada fasilitas yang belum ada
sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut.
Tidak ada pengecualian sama sekali untuk fasilitas semacam ini.

1. Masing-masing Pihak wajib mencegah terjadinya pengembangan
fasilitas apapun yang menggunakan merkuri atau senyawa
merkuri sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak
tersebut, kecuali apabila Pihak tersebut dapat meyakinkan
Konferensi Para Pihak bahwa proses produksi tersebut
memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia
ataupun lingkungan hidup, dan bahwa tidak ada alternatif bebas
merkuri yang layak secara teknis ataupun ekonomi yang
memberikan keuntungan semacam itu.

1. Para Pihak didorong untuk saling bertukar informasi mengenai
perkembangan teknologi, alternatif yang layak secara ekonomi dan
teknis, serta kemungkinan tindakan dan teknik terkini yang
relevan untuk mengurangi, dan jika mungkin, menghilangkan
penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan
lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari proses-proses produksi
yang tercantum dalam Lampiran B.

1. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal untuk mengubah
Lampiran B, sehingga Lampiran tersebut mencantumkan suatu
proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa
merkuri. Proposal tersebut meliputi informasi yang terkait dengan
ketersediaan, kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan
manfaat lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif-
alternatif non-merkuri dari proses tersebut.

1. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya
Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran B dan
dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

1. Dalam meninjau Lampiran B sesuai ayat 10 di atas, Konferensi
Para Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:

(a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat
9;

11 |

---

(b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4;
dan

(c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis
maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan
mempertimbangkan risiko dan keuntungan bagi kesehatan
lingkungan hidup maupun manusia.

Pengecualian bagi Pihak Berdasarkan Permintaan

1. Setiap Negara atau organisasi ekonomi regional dapat
mendaftarkan satu atau lebih pengecualian dari tanggal
penghentian penggunaan yang tercantum pada Lampiran A dan
Lampiran B (selanjutnya disebut “pengecualian”), dengan cara
memberitahu kepada Sekretariat secara tertulis:

(a) Pada saat menjadi Pihak dalam Konvensi ini; atau

(b) Dalam hal adanya produk mengandung merkuri yang
ditambahkan melalui perubahan Lampiran A, atau proses
produksi yang mempergunakan merkuri yang ditambahkan
melalui perubahan Lampiran B, paling lambat pada tanggal
perubahan tersebut mulai berlaku terhadap Pihak yang
bersangkutan.

Pendaftaran apapun semacam ini wajib disertai Surat Pernyataan
yang menjelaskan mengapa Pihak tersebut membutuhkan
pengecualian dimaksud.

1. Suatu pengecualian dapat didaftarkan untuk kategori yang
tercantum pada Lampiran A maupun Lampiran B, ataupun untuk
sub-kategori yang diidentifikasikan oleh Negara ataupun
organisasi ekonomi regional manapun.

1. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih pengecualian
wajib diidentifikasikan dalam sebuah buku catatan. Sekretariat
wajib membuat dan mengelola buku catatan tersebut dan terbuka
untuk umum.

1. Buku Catatan tersebut wajib berisi:

(a) Daftar Para Pihak yang memiliki satu atau lebih
pengecualian;

(b) Pengecualian atau pengecualian-pengecualian yang
didaftarkan untuk masing-masing Pihak; dan

12 |

---

(c) Tanggal kedaluwarsa dari masing-masing pengecualian.

1. Kecuali jika dalam buku catatan ditetapkan jangka waktu yang
lebih pendek oleh Pihak, segala pengecualian sesuai dengan
ketentuan ayat 1 akan kedaluwarsa dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah tanggal penghentian penggunaan yang tercantum
pada Lampiran A atau B.

1. Konferensi Para Pihak dapat, jika diminta oleh salah satu Pihak,
memutuskan untuk memberikan perpanjangan selama 5 (lima)
tahun untuk pengecualian tersebut, kecuali Pihak yang
bersangkutan memohon waktu yang lebih singkat. Dalam
mengambil keputusannya, Konferensi Para Pihak wajib
mempertimbangkan dengan matang berdasarkan:

(a) Laporan dari Pihak terkait yang menjustifikasikan perlunya
perpanjangan dari pengecualian tersebut, disertai gambaran
kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan untuk
menghilangkan perlunya pengecualian tersebut secepat
mungkin;

(b) Informasi yang tersedia, termasuk dalam hal tersedianya
produk dan proses alternatif bebas merkuri, atau yang
menggunakan merkuri dalam jumlah lebih sedikit daripada
yang digunakan pada pengecualian tersebut; dan

(c) Kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan
untuk menyediakan penyimpanan merkuri serta
pembuangan limbah merkuri yang ramah lingkungan hidup.

Suatu pengecualian hanya dapat diperpanjang satu kali per
produk per tanggal penghentian penggunaan.

1. Suatu Pihak dapat setiap saat menarik kembali suatu
pengecualian dengan cara memberitahu secara tertulis kepada
Sekretariat. Penarikan kembali pengecualian tersebut wajib mulai
berlaku pada tanggal sebagaimana diuraikan dalam notifkasi
dimaksud.

1. Terlepas dari ketentuan ayat 1, tidak satupun Negara atau
organisasi ekonomi regional dapat mendaftarkan pengecualian
setelah 5 (lima) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan
produk atau proses terkait yang tercantum dalam Lampiran A atau
B, kecuali jika satu atau lebih Pihak tetap terdaftar untuk
pengecualian produk atau proses yang dimaksud, karena telah
mendapatkan perpanjangan sesuai dengan ketentuan ayat 6.
Dalam hal itu, suatu Negara atau organisasi peratuan ekonomi

13 |

---

regional dapat, pada waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 (a) dan
(b), mendaftarkan diri untuk pengecualian atau proses tersebut,
yang akan kedaluwarsa 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal
penghentian penggunan dimaksud.

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat memperoleh pengecualian
kapanpun setelah 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penghentian
penggunaan suatu produk atau proses yang tercantum pada
Lampiran A atau B.

Pertambangan Emas Skala Kecil

1. Langkah-langkah dalam Pasal ini dan pada Lampiran C berlaku
untuk penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang
menggunakan merkuri dalam proses amalgamasi untuk
mengekstraksi emas dari bijihnya.

1. Masing-masing Pihak yang memiliki penambangan dan
pengolahan emas skala kecil dalam wilayahnya harus mengambil
langkah untuk mengurangi, dan jika bisa, menghilangkan
penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan
lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari penambangan dan
pengolahan semacam itu.

1. Masing-masing Pihak wajib memberitahu kepada Sekretariat
setiap saat Pihak tersebut menganggap bahwa penambangan dan
pengolahan emas skala kecil yang dilakukan di wilayahnya cukup
signifikan. Apabila demikian halnya Pihak tersebut wajib:

(a) Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional
sesuai dengan ketentuan Lampiran C;

(b) Menyampaikan rencana aksi nasional yang telah dibuatnya
kepada Sekretariat dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) tahun setelah Konvensi berlaku bagi Pihak tersebut,
atau 3 (tiga) tahun setelah memberitahu Sekretariat,
manapun yang terjadi belakangan; dan

(c) Selanjutnya, menyerahkan tinjauan dari perkembangan
dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal ini
setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan mencantumkan tinjauan
semacam ini dalam laporan-laporan yang diserahkannya
sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

14 |

---

1. Para Pihak dapat bekerja sama satu sama lain dan dengan
organisasi antarpemerintahan atau badan lain terkait, jika
diperlukan, agar berhasil mencapai tujuan dari Pasal ini.
Kerjasama semacam ini dapat meliputi:

(a) Pengembangan strategi untuk mencegah penyimpangan
penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam
penambangan dan pengolahan emas skala kecil;

(b) Inisiatif-inisiatif pendidikan, pembinaan, dan peningkatan
kapasitas;

(c) Peningkatan penelitian untuk praktik-praktik alternatif non-
merkuri yang berkelanjutan;

(d) Penyediaan bantuan teknis dan pendanaan;

(e) Kemitraan untuk membantu dalam mengimplementasikan
komitmen yang dibuat sesuai dengan Pasal ini; dan

(f) Penggunaan mekanisme-mekanisme pertukaran informasi
yang sudah ada untuk mendorong pengetahuan, praktik
lingkungan hidup terbaik, serta teknologi alternatif yang
ramah lingkungan hidup serta layak secara teknis, sosial,
maupun ekonomi.

Emisi

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan,
pengurangan emisi merkuri dan senyawa merkuri yang seringkali
disebut sebagai “merkuri total”, ke atmosfer dengan cara
mengendalikan emisi dari titik sumber yang termasuk dalam
kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D.

1. Untuk maksud Pasal ini:

(a) “Emisi” adalah emisi merkuri atau senyawa merkuri ke
atmosfer;

(b) “Sumber terkait” adalah sumber yang termasuk dalam salah
satu kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D.
Jika diinginkan, Pihak dapat menetapkan kriteria untuk
mengidentifikasi sumber-sumber yang termasuk dalam
kategori sumber pada Lampiran D, dengan ketentuan
kriteria untuk kategori manapun termasuk paling sedikit
75% (tujuh puluh lima persen) emisi untuk kategori
tersebut;

15 |

---

(c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait dalam suatu
kategori yang tercantum pada Lampiran D, yang dibangun
ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1
(satu) tahun setelah tanggal:

(i) Mulai berlakunya Konvensi ini bagi Pihak yang terkait;
atau

(ii) Mulai berlakunya perubahan terhadap Lampiran D
bagi Pihak terkait, dimana sumber dimaksud menjadi
pengaturan dalam Konvensi ini karena adanya
perubahan tersebut;

(d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu
sumber terkait yang menghasilkan peningkatan emisi secara
signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah emisi
yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali
(recovery) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang
seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu
bersifat signifikan atau tidak;

(e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan
yang bukan merupakan sumber baru;

(f) “Nilai batas emisi” adalah batas atas konsentrasi, massa,
atau laju emisi merkuri atau senyawa merkuri, yang sering
disebut sebagai “merkuri total”, yang diemisikan dari suatu
titik sumber.

1. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil
tindakan untuk mengendalikan emisi, dan dapat menyusun suatu
rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah yang
harus diambil untuk mengendalikan emisi, serta menetapkan
target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala rencana
serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai berlakunya
Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak menyusun
rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pihak
tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi tersebut
pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ini.

1. Untuk segala sumber baru yang dimilikinya, masing-masing Pihak
wajib menetapkan penggunaan segala teknik terbaik dan praktek
lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan, dan,
jika mungkin, mengurangi emisi, dalam jangka waktu yang paling
memungkinkan, tetapi paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal
mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut. Pihak dapat

16 |

---

menggunakan nilai batas emisi yang sejalan dengan penerapan
teknik terbaik yang ada.

1. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib
menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya,
dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah-
langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya,
serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan
keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10
(sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi
Pihak tersebut:

(a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika
mungkin, mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;

(b) Nilai batas emisi untuk mengendalikan, dan jika mungkin,
mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;

(c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik
lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan
emisi dari sumber-sumber terkait;

(d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan
menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian emisi
merkuri;

(e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi emisi dari
sumber-sumber terkait.

1. Para Pihak dapat menggunakan langkah-langkah yang sama pada
semua sumber daya terkait yang sudah ada, atau dapat
mengadopsi langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kategori
sumber yang berbeda pula. Sasarannya adalah agar langkah-
langkah yang diterapkan oleh Pihak dapat mencapai kemajuan
sebagaimana diharapkan untuk mengurangi emisi seiring
berlalunya waktu.

1. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang
paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah
tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan
kemudian mengelola, inventarisasi emisi dari sumber-sumber
terkait.

1. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya,
mengadopsi pedoman untuk:

(a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan
hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala

17 |

---

perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru
dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan
mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak-
dampak lintas media; dan
(b) Dukungan untuk Para Pihak dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang telah
ditetapkan dalam ayat 5, terutama dalam menetapkan
sasaran dan batas nilai emisi.

1. Konferensi Para Pihak wajib, dalam jangka waktu yang paling
memungkinkan, mengadopsi pedoman mengenai:

(a) Kriteria yang dapat dikembangkan oleh Para Pihak sesuai
dengan ketentuan ayat 2 (b);

(b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi emisi.

1. Konferensi Para Pihak wajib selalu meninjau, dan memperbaharui
jika diperlukan, pedoman yang dibuat sesuai dengan ketentuan
ayat 8 dan 9. Para Pihak wajib mempertimbangkan pedoman
tersebut pada saat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan
terkait di dalam Pasal ini.

1. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai
implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini
dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21,
terutama informasi mengenai langkah-angkah yang telah diambil
oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 4 hingga 7 serta
efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

Lepasan

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan,
pengurangan lepasan merkuri dan senyawa merkuri, yang
seringkali disebut sebagai “merkuri total”, ke lahan dan air,
dengan cara mengendalikan lepasan dari titik-titik sumber yang
tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini.

1. Untuk maksud Pasal ini:

(a) “Lepasan” berarti lepasan merkuri atau senyawa merkuri ke
lahan atau air;

(b) “Sumber terkait” berarti lepasan dari segala sumber
antropogenik signifikan yang telah diidentifikasikan oleh
Pihak, yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan
lain dari Konvensi ini;

18 |

---

(c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait yang dibangun
ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1
(satu) tahun setelah tanggal berlakunya Konvensi ini bagi
Pihak yang terkait;

(d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu
sumber terkait yang menghasilkan peningkatan lepasan
secara signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah
emisi yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali
(recovery) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang
seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu
bersifat signifikan atau tidak;

(e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan
yang bukan merupakan sumber baru;

(f) “Nilai batas lepasan” adalah batas atas konsentrasi, massa,
atau laju lepasan merkuri atau senyawa merkuri, yang
sering disebut sebagai “merkuri total”, yang dilepaskan dari
suatu titik sumber.

1. Masing-masing Pihak wajib, dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) tahun setelah berlakunya Konvensi terhadap Pihak tersebut,
dan secara teratur setelahnya, mengidentifikasi kategori dari titik-
titik sumber terkait.

1. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil
tindakan untuk mengendalikan lepasan, dan dapat menyusun
suatu rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah
yang harus diambil untuk mengendalikan lepasan, serta
menetapkan target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala
rencana serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai
berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak
menyusun rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal
20, Pihak tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi
tersebut pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat
ini.

1. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib
menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya,
dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah-
langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya,
serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan
keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10
(sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi
Pihak tersebut:

19 |

---

(a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika
mungkin, mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;

(b) Nilai batas lepasan untuk mengendalikan, dan jika mungkin,
mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;

(c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik
lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan
lepasan dari sumber-sumber terkait;

(d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan
menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian
lepasan merkuri;

(e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi lepasan dari
sumber-sumber terkait.

1. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang
paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah
tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan
kemudian mengelola, inventarisasi lepasan dari sumber-sumber
terkait.

1. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya,
mengadopsi pedoman untuk:
(a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan
hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala
perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru
dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan
mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak-
dampak lintas media; dan

(b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi lepasan

1. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai
implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini
dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21,
terutama informasi mengenai langkah-angkah yang telah diambil
oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 hingga 6 serta
efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

20 |

---

Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk
Merkuri, selain dari limbah Merkuri

1. Pasal ini berkaitan dengan penyimpanan sementara dari merkuri
dan senyawa merkuri seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3,
yang tidak termasuk dalam makna dari definisi limbah merkuri
yang ditetapkan di dalam Pasal 11.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk
memastikan agar penyimpanan sementara merkuri dan senyawa
merkuri tersebut adalah dimaksudkan untuk penggunaan yang
diperbolehkan untuk Pihak tersebut, berdasarkan Konvensi ini
yang dilaksanakan secara ramah lingkungan hidup, dengan
mempertimbangkan segala pedoman, dan dengan mematuhi segala
persyaratan, yang diadopsi sesuai dengan ketentuan Pasal 3.

1. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai
penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk
merkuri dan senyawa merkuri, dengan mempertimbangkan segala
pedoman terkait yang disusun berdasarkan Konvensi Basel
tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya
dan Pembuangannya dan segala pedoman terkait lainnya.
Konferensi Para Pihak dapat mengadopsi persyaratan untuk
penyimpanan sementara dalam lampiran tambahan pada Konvensi
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

1. Para Pihak wajib bekerja sama, sebagaimana mestinya, satu sama
lain maupun dengan para organisasi antarpemerintah terkait dan
badan-badan lainnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam
melaksanakan penyimpanan sementara secara ramah lingkungan
untuk merkuri dan senyawa merkuri.

Limbah Merkuri

1. Definisi-definisi terkait pada Konvensi Basel tentang Pengawasan
Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya
wajib berlaku terhadap limbah yang tercantum berdasarkan
Konvensi ini bagi Para Pihak pada Konvensi Basel. Para Pihak
pada Konvensi ini yang bukan merupakan Pihak pada Konvensi
Basel wajib menggunakan definisi-definisi tersebut sebagai
pedoman yang berlaku terhadap limbah yang tercantum
berdasarkan Konvensi ini.

21 |

---

1. Untuk maksud Konvensi ini, limbah merkuri berarti bahan atau
benda:

(a) Yang terdiri dari merkuri atau senyawa merkuri;

(b) Yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri; atau

(c) Yang terkontaminasi merkuri atau senyawa merkuri;

dalam jumlah melebihi ambang batas terkait yang
ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, dalam kerja sama dengan
badan-badan di bawah Konvensi Basel secara harmonis, yang
dibuang, akan dibuang atau harus dibuang sesuai dengan
ketentuan hukum nasional atau Konvensi ini. Definisi ini tidak
termasuk lapisan tanah penutup (overburden), limbah batuan,
serta tailing pada penambangan, kecuali penambangan primer
merkuri, kecuali lapisan tanah penutup (overburden), limbah
batuan, serta tailing pada penambangan mengandung merkuri
ataupun senyawa merkuri dalam jumlah melebihi ambang batas
yang ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak.

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang
tepat, sehingga limbah merkuri tersebut:

(a) Dikelola dengan cara yang ramah lingkungan hidup, dengan
mempertimbangkan pedoman-pedoman yang disusun sesuai
dengan ketentuan Konvensi Basel, serta sejalan dengan
persyaratan yang wajib diadopsi oleh Konferensi Para Pihak
dalam lampiran tambahan sesuai dengan Pasal 27. Dalam
menyusun persyaratan, Konferensi Para Pihak wajib
mempertimbangkan peraturan dan program pengelolaan
limbah yang dibuat oleh Para Pihak.

(b) Hanya kegiatan penangkapan kembali (recovery), daur ulang,
reklamasi, atau penggunaan kembali secara langsung untuk
suatu penggunaan yang diperbolehkan bagi Pihak
berdasarkan Konvensi ini, atau pembuangan yang ramah
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan ayat 3 (a);

(c) Untuk Para Pihak Konvensi Basel, tidak dipindahkan
melintasi batas internasional, kecuali untuk keperluan
pembuangan yang ramah lingkungan hidup sejalan dengan
ketentuan di dalam Pasal ini maupun pada Konvensi
tersebut. Dalam hal Konvensi Basel tidak berlaku untuk
perpindahan lintas batas internasional, Pihak wajib
memperbolehkan perpindahan semacam ini hanya setelah
mempertimbangkan peraturan, standar, dan pedoman
internasional terkait.

22 |

---

1. Konferensi Para Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dengan
badan-badan di bawah Konvensi Basel untuk keperluan
peninjauan dan pembaharuan, sebagaimana mestinya, terhadap
pedoman yang merujuk pada ayat 3 (a).

1. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dengan satu sama lain
dan badan antarpemerintah dan badan-badan terkait lainnya, jika
diperlukan, untuk mengembangkan dan menjaga kemampuan
global, regional, maupun nasional untuk mengelola limbah
merkuri secara ramah lingkungan hidup.

Lahan Terkontaminasi

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengembangkan
strategi-strategi yang sesuai untuk mengidentifikasi dan menilai
lahan yang terkontaminasi oleh merkuri ataupun senyawa
merkuri.

1. Semua langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang
diakibatkan oleh lahan semacam ini wajib dilaksanakan secara
ramah lingkungan hidup, jika diperlukan, suatu penilaian
mengenai risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
hidup dari merkuri ataupun senyawa merkuri yang terkandung.

1. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai cara
pengelolaan lahan terkontaminasi yang dapat meliputi metode dan
pendekatan untuk:
(a) Identifikasi dan karakterisasi lahan;
(b) Pelibatan masyarakat;
(c) Penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan hidup;
(d) Opsi yang ada untuk mengelola risiko yang diakibatkan oleh
lahan yang terkontaminasi;
(e) Evaluasi terhadap manfaat dan biaya; dan
(f) Validasi hasil capaian.

1. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dalam mengembangkan
strategi dan implementasi kegiatan untuk mengidentifikasi,
menilai, menentukan prioritas, mengelola, jika diperlukan,
memulihkan lahan yang terkontaminasi.

23 |

---

Sumber dan Mekanisme Pendanaan

1. Masing-masing Pihak berusaha untuk menyediakan, sesuai
dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional
yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini,
sejalan dengan kebijakan nasional, prioritas, rencana, dan
program Pihak tersebut. Sumber semacam itu dapat termasuk
pendanaan domestik melalui kebijakan terkait, penyusunan
strategi dan anggaran nasional, pembiayaan bilateral maupun
multilateral, serta keterlibatan sektor swasta.

1. Efektifitas keseluruhan implementasi Konvensi ini oleh Para Pihak
yang merupakan negara berkembang terkait dengan implementasi
efektif dari Pasal ini.

1. Sumber bantuan pendanaan dan teknis yang bersifat multilateral,
regional, maupun bilateral, serta peningkatan kapasitas dan alih
teknologi, sangat didorong secara mendesak untuk meningkatkan
dan memperbanyak kegiatannya dalam bidang merkuri, untuk
mendukung negara-negara Pihak yang masih berkembang dalam
mengimplementasikan Konvensi ini, melalui sumber pendanaan,
bantuan teknis, dan alih teknologi.

1. Para Pihak, dalam segala tindakannya yang terkait dengan
pembiayaan, wajib mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan
dan keadaan khusus Para Pihak yang merupakan negara-negara
berkembang kepulauan kecil , atau negara-negara kurang
berkembang.

1. Menetapkan mekanisme untuk menyediakan sumber pendanaan
secara memadai, dapat diperkirakan, dan tepat waktu.
Mekanisme ini adalah untuk mendukung Para Pihak yang
merupakan negara berkembang, serta Para Pihak yang merupakan
negara dalam ekonomi transisi, dalam mengimplementasikan
kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.

1. Mekanisme ini wajib meliputi:

(a) Dana Perwalian Global Environment Facility (Global
Environment Facility Trust Fund); dan

(b) Suatu program internasional yang bersifat spesifik untuk
mendukung peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

24 |

---

1. Dana Perwalian Global Environment Facility (Global Environment
Facility Trust Fund) wajib menyediakan sumber pendanaan yang
baru, dapat diperkirakan, memadai, dan tepat waktu untuk
menutup biaya pendukung implementasi Konvensi ini,
sebagaimana disepakati oleh Konferensi Para Pihak. Untuk
maksud Konvensi ini, Dana Perwalian Global Environment Facility
(Global Environment Facility Trust Fund) wajib dilaksanakan
menurut pedoman dan dipertanggungjawabkan kepada Konferensi
Para Pihak.

Konferensi Para Pihak wajib memberikan pedoman mengenai
strategi secara keseluruhan, kebijakan, prioritas program, dan
pemenuhan syarat untuk mendapatkan akses dan penggunaan
sumber pendanaan. Selain itu, Konferensi Para Pihak juga wajib
memberikan pedoman daftar indikatif kategori-kategori kegiatan
yang dapat menerima bantuan dari Dana Perwalian Global
Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund). Dana
Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility
Trust Fund) wajib menyediakan sumber–sumber untuk memenuhi
biaya tambahan yang disepakati atas manfaat lingkungan hidup
secara global, serta keseluruhan biaya untuk beberapa kegiatan
penguatan yang telah disepakati.

1. Dalam menyediakan sumber-sumber untuk suatu kegiatan, Dana
Perwalian Global Environment Facility (Global Environment Facility
Trust Fund) seharusnya mempertimbangkan pengurangan
kandungan merkuri dari suatu kegiatan yang diajukan dengan
biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

1. Untuk maksud Konvensi ini, Program yang disebut pada ayat 6 (b)
akan dioperasikan dibawah panduan dan dipertanggungjawabkan
kepada Konferensi Para Pihak. Pada pertemuan pertamanya,
Konferensi Para Pihak wajib memutuskan badan berwenang untuk
Program tersebut, yang merupakan badan yang sudah ada, dan
memberikan pedoman pada badan tersebut, termasuk jangka
waktu Program yang dimaksud. Semua Pihak dan para pemangku
kepentingan lain dihimbau untuk menyediakan sumber
pendanaan untuk Program tersebut secara sukarela.

1. Pada pertemuan pertama, Konferensi Para Pihak dan badan-badan
yang membentuk Mekanisme tersebut wajib menyepakati
pengaturan untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut di atas.

1. Konferensi Para Pihak wajib meninjau, paling lambat pada
pertemuan ketiganya, dan selanjutnya secara teratur, tingkat
pembiayaan, pedoman yang diberikan oleh Konferensi Para Pihak
pada badan-badan yang dipercaya untuk mengoperasikan
Mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini beserta

25 |

---

efektifitas badan-badan tersebut, serta kesanggupan badan-badan
tersebut untuk menangani perubahan kebutuhan Para Pihak yang
merupakan negara berkembang maupun Para Pihak yang
merupakan negara dalam ekonomi transisi. Berdasarkan tinjauan
tersebut, Konferensi Para Pihak wajib mengambil tindakan yang
diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari Mekanisme
tersebut.

1. Para Pihak dihimbau untuk berkontribusi sesuai kemampuannya
terhadap Mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut wajib
mendorong penyediaan sumber pendanaan dari sumber-sumber
lainnya, termasuk sektor swasta, dan wajib berusaha untuk
meningkatkan sumber tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang
didukungnya.

Peningkatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Alih Teknologi

1. Para Pihak akan bekerja sama untuk menyediakan, sesuai
kemampuan masing-masing, bantuan peningkatan kapasitas dan
bantuan teknis yang sesuai, secara tepat waktu, pada Para Pihak
yang merupakan negara-negara berkembang, terutama Para Pihak
yang merupakan negara kurang berkembang atau negara
berkembang kepulauan kecil , serta Para Pihak dalam ekonomi
transisi, untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan
kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.

1. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis sesuai dengan ayat 1
dan Pasal 13 tersebut di atas dapat diberikan melalui pengaturan
regional, sub-regional, maupun nasional, termasuk pusat-pusat
regional dan sub-regional yang sudah ada, dengan cara
multilateral dan bilateral, serta melalui kemitraan, termasuk
kemitraan yang melibatkan sektor swasta. Kerja sama dan
koordinasi harus diusahakan dengan perjanjian-perjanjian
lingkungan hidup multilateral lain di bidang bahan kimia dan
limbah, untuk meningkatkan efektifitas bantuan teknis dimaksud
serta kelancaran pemberian bantuan tersebut.

1. Para Pihak yang merupakan negara maju dan Para Pihak lain
sesuai kemampuannya, wajib mendorong dan memfasilitasi,
dengan didukung oleh sektor swasta dan para pemangku
kepentingan lain sebagaimana mestinya, pengembangan,
pengalihan dan penyebaran, serta akses terhadap teknologi
alternatif terbaru yang ramah lingkungan hidup kepada Para
Pihak yang merupakan negara berkembang, terutama Para Pihak
yang merupakan negara kurang berkembang dan negara
berkembang kepulauan kecil, serta Para Pihak dalam ekonomi

26 |

---

transisi, untuk meningkatkan kemampuannya dalam
mengimplementasikan Konvensi ini secara efektif.

1. Konferensi Para Pihak wajib, pada saat pertemuan keduanya dan
kemudian secara teratur, dan dengan mempertimbangkan
masukan (submission) dan laporan dari Para Pihak, termasuk
masukan (submission) dan laporan yang ditetapkan dalam Pasal
21, serta informasi yang diberikan oleh para pemangku
kepentingan lainnya:

(a) Mempertimbangkan informasi mengenai inisiatif-inisiatif
yang ada serta kemajuan yang dicapai berkaitan dengan
teknologi-teknologi alternatif;

(b) Mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak, terutama Para
Pihak yang merupakan negara-negara berkembang,
mengenai teknologi-teknologi alternatif; dan

(c) Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dialami oleh
Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara
berkembang, dalam hal alih teknologi.

1. Konferensi Para Pihak wajib memberikan rekomendasi mengenai
cara meningkatkan kapasitas, bantuan teknis, dan alih teknologi
berdasarkan Pasal ini.

Komite Implementasi dan Kepatuhan

1. Suatu mekanisme, termasuk suatu Komite sebagai badan anggota
dari Konferensi Para Pihak, dengan ini dibentuk untuk mendorong
implementasi dan meninjau kepatuhan terhadap semua ketentuan
Konvensi ini. Mekanisme tersebut, termasuk Komite yang
bersangkutan, bersifat fasilitatif, dan terutama akan
memperhatikan kemampuan dan kondisi nasional dari masing-
masing Pihak.

1. Komite tersebut wajib mendorong implementasi dan meninjau
kepatuhan terhadap semua ketentuan Konvensi ini. Komite ini
akan memeriksa baik permasalahan yang bersifat individual
maupun sistemik dalam implementasi dan kepatuhan, serta
membuat rekomendasi, jika diperlukan, kepada Konferensi Para
Pihak.

1. Komite ini akan terdiri dari 15 (lima belas) anggota yang diusulkan
oleh Para Pihak dan dipilih oleh Konferensi Para Pihak, dengan
mempertimbangkan keterwakilan geografis yang didasarkan pada
5 (lima) regional yang merupakan bagian dari Perserikatan

27 |

---

Bangsa-bangsa. Para anggota pertama Komite wajib dipilih pada
pertemuan pertama Konferensi Para Pihak, dan selanjutnya sesuai
dengan aturan prosedur yang disetujui oleh Konferensi Para Pihak
sesuai dengan ketentuan pada ayat 5. Para anggota Komite harus
memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan terhadap
Konvensi ini, dan mencerminkan keseimbangan jenis-jenis
keahlian yang sesuai.

1. Komite dapat mempertimbangkan berbagai isu dengan didasarkan
pada:

(a) Masukan (submission) tertulis dari salah satu Pihak dalam
hal kepatuhan dari Pihak itu sendiri;

(b) Laporan nasional sesuai dengan Pasal 21; dan

(c) Permohonan dari Konferensi Para Pihak.

1. Komite wajib menjelaskan aturan prosedur, yang harus disetujui
pada pertemuan kedua Konferensi Para Pihak. Konferensi Para
Pihak dapat mengadopsi kerangka acuan lainnya untuk Komite.

1. Komite wajib berusaha sebaik mungkin untuk mengadopsi
rekomendasi yang dibuatnya berdasarkan konsensus. Apabila
semua usaha untuk mencapai konsensus telah dilakukan dan
tidak dicapai kesepakatan, maka sebagai pilihan terakhir,
rekomendasi tersebut wajib diadopsi oleh ¾ (tiga per empat) suara
mayoritas dari para anggota yang hadir dan memberikan suara,
dengan kuorum sebesar ⅔ (dua per tiga) dari seluruh anggota.

Aspek Kesehatan

1. Para Pihak didorong untuk:

(a) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai
strategi dan program untuk mengidentifikasi dan melindungi
populasi yang terkena risiko, terutama populasi yang rentan,
dan termasuk mengadopsi pedoman kesehatan berbasis
ilmu pengetahuan yang terkait dengan pajanan pada
merkuri dan senyawa merkuri, menetapkan sasaran untuk
mengurangi pajanan terhadap merkuri, jika diperlukan,
serta pendidikan untuk masyarakat umum, dengan
partisipasi sektor kesehatan masyarakat dan sektor terkait
lainnya;

28 |

---

(b) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai
program pendidikan dan pencegahan berbasis ilmiah dalam
hal pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri di
pekerjaan;

(c) Mendorong adanya layanan perawatan kesehatan yang
memadai untuk mencegah, mengobati, dan merawat
populasi yang terpengaruh oleh pajanan terhadap merkuri
atau senyawa merkuri; dan

(d) Mendirikan dan memperkuat, jika diperlukan, kemampuan
institusional dan profesional bidang kesehatan untuk
mencegah, mendiagnosis, mengobati, dan mengawasi risiko
kesehatan yang terkait dengan pajanan terhadap merkuri
dan senyawa merkuri.

1. Konferensi Para Pihak, dalam mempertimbangkan berbagai isu
ataupun kegiatan yang terkait dengan kesehatan, harus:

(a) Berkonsultasi dan bekerja sama dengan Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health Organization), Organisasi
Buruh Internasional (International Labour Organization),
serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika diperlukan;
dan

(b) Mendorong kerjasama dan pertukaran informasi dengan
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization),
Organisasi Buruh Internasional (International Labour
Organization), serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika
diperlukan.

Pertukaran Informasi

1. Masing-masing Pihak wajib memfasilitasi pertukaran:

(a) Informasi ilmiah, teknis, ekonomi, dan legal mengenai
merkuri dan senyawa merkuri, termasuk informasi
toksikologi, eko-toksikologi, dan keselamatan;

(b) Informasi mengenai pengurangan atau penghapusan
terhadap produksi, penggunaan, perdagangan, emisi, dan
lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri;

(c) Informasi mengenai alternatif yang layak secara teknis
maupun ekonomi untuk:
(i) Produk-produk mengandung merkuri;

29 |

---

(ii) Proses-proses produksi yang menggunakan merkuri
ataupun senyawa merkuri; dan
(iii) Kegiatan dan proses yang mengeluarkan emisi atau
lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri,
termasuk informasi mengenai risiko kesehatan dan
lingkungan hidup, serta mengenai biaya dan manfaat
ekonomi dan sosial dari berbagai alternatif semacam itu; dan

(d) Informasi epidemiologi mengenai dampak kesehatan yang
terkait dengan pajanan terhadap merkuri dan senyawa
merkuri, melalui kerja sama erat dengan Organisasi
Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan berbagai
organisasi terkait lainnya, jika diperlukan.

1. Para Pihak dapat bertukar informasi sebagaimana diuraikan pada
ayat 1 secara langsung, melalui Sekretariat, ataupun dengan
bekerja sama dengan berbagai organisasi terkait lainnya, termasuk
sekretariat dari berbagai konvensi mengenai bahan kimia dan
limbah, jika diperlukan.

1. Sekretariat wajib memfasilitasi kerja sama dalam hal pertukaran
informasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini, serta kerjasama
pertukaran informasi dengan berbagai organisasi terkait lainnya,
termasuk sekretariat dari berbagai perjanjian lingkungan hidup
multilateral dan inisiatif internasional lainnya. Selain dari
informasi dari Para Pihak, informasi ini juga mencakup informasi
dari berbagai organisasi antarpemerintah maupun nonpemerintah
yang memiliki keahlian di bidang merkuri, dan dari berbagai
badan nasional maupun internasional yang memiliki keahlian
semacam itu.

1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan pumpunan kegiatan (focal
point) nasional untuk bertukar informasi sesuai dengan ketentuan
Konvensi ini, termasuk informasi yang terkait dengan persetujuan
dari Para Pihak yang mengimpor sesuai dengan Pasal 3.

1. Untuk maksud Konvensi ini, informasi mengenai kesehatan dan
keselamatan manusia serta lingkungan hidup tidak dianggap
sebagai informasi yang bersifat rahasia. Para Pihak yang bertukar
informasi lain sesuai Konvensi ini wajib melindungi semua
informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan kesepakatan
bersama.

30 |

---

Informasi, Kesadaran, dan Pendidikan Masyarakat

1. Masing-masing Pihak wajib, sesuai kemampuannya, mendorong
dan memfasilitasi:

(a) Penyediaan informasi yang ada mengenai hal-hal berikut
kepada masyarakat:
(i) Dampak kesehatan dan lingkungan hidup dari
merkuri dan senyawa merkuri;
(ii) Alternatif untuk merkuri dan senyawa merkuri;
(iii) Topik-topik sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal
17;
(iv) Hasil dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pihak tersebut
sesuai dengan Pasal 19; dan
(v) Kegiatan untuk memenuhi kewajiban Pihak tersebut
sesuai dengan Konvensi ini;

(b) Pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat terkait
dengan berbagai dampak pajanan terhadap merkuri dan
senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan hidup, bekerja sama dengan berbagai organisasi
antarpemerintah dan nonpemerintah terkait serta populasi
yang rentan, jika diperlukan.

1. Masing-masing Pihak wajib memanfaatkan berbagai mekanisme
yang ada, atau mempertimbangkan untuk mengembangkan
berbagai mekanisme seperti catatan mengenai lepasan dan
perpindahan polutan, sepanjang dapat dilakukan, untuk
pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai perkiraan
jumlah tahunan merkuri dan senyawa merkuri di daerahnya yang
diemisikan, dilepaskan, ataupun dibuang melalui kegiatan
manusia.

Penelitian, Pengembangan, dan Pemantauan

1. Para Pihak wajib berusaha bekerja sama untuk mengembangkan
dan meningkatkan, dengan mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan masing-masing:

(a) Inventarisasi penggunaan, konsumsi, dan emisi
antropogenik ke udara serta lepasan ke air dan tanah dari
merkuri maupun senyawa merkuri;

(b) Pemodelan dan pemantauan kandungan merkuri dan
senyawa merkuri yang representatif secara geografis pada

31 |

---

populasi rentan dan media lingkungan hidup, termasuk
media biotik seperti ikan, mamalia laut, penyu, dan burung
laut, serta berkolaborasi dalam pengumpulan dan
pertukaran sampel yang relevan dan sesuai;

(c) Penilaian terhadap dampak merkuri dan senyawa merkuri
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, selain
dari dampak sosial, ekonomi, dan budaya, terutama terkait
dengan populasi yang rentan;

(d) Metodologi yang diharmonisasikan untuk berbagai kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (a),
(b), dan (c);

(e) Informasi mengenai siklus lingkungan hidup, perpindahan
(termasuk perpindahan jarak jauh dan deposisi),
transformasi, serta bentuk merkuri dan senyawa merkuri
pada berbagai ekosistem, dengan mempertimbangkan
perbedaan antara emisi dan lepasan merkuri yang bersifat
antropogenik dengan emisi dan lepasan merkuri yang
bersifat alami, serta dengan mempertimbangkan remobilisasi
merkuri yang berasal dari deposisi historis;

(f) Informasi mengenai pertukaran dan perdagangan merkuri,
senyawa merkuri, serta produk-produk mengandung
merkuri; dan

(g) Informasi dan penelitian mengenai ketersediaan teknis dan
ekonomis dari produk-produk serta berbagai proses yang
bebas merkuri, serta mengenai berbagai teknik terbaik dan
praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk
mengurangi dan memantau emisi dan lepasan merkuri
maupun senyawa merkuri.

1. Para Pihak seharusnya, jika diperlukan, memperkuat jaringan
pemantauan dan program penelitian yang ada dalam
melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan pada ayat
1.

Rencana Implementasi

1. Masing-masing Pihak dapat, berdasarkan penilaian awal,
menyusun dan melaksanakan suatu rencana implementasi,
dengan mempertimbangkan kondisi domestiknya, untuk
memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Semua rencana
semacam itu seharusnya segera dikirim kepada Sekretariat setelah
selesai disusun.

32 |

---

1. Masing-masing Pihak dapat meninjau dan memperbaharui
rencana implementasi yang dibuatnya, dengan
mempertimbangkan keadaan domestiknya dan dengan mengacu
pada pedoman dari Konferensi Para Pihak dan berbagai pedoman
lain yang relevan.

1. Para Pihak seharusnya, dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana diuraikan pada ayat 1 dan 2, berkonsultasi dengan
para pemangku kepentingan nasional, agar dapat memfasilitasi
penyusunan, implementasi, peninjauan, serta pembaharuan
terhadap rencana implementasi yang dibuatnya.

1. Para Pihak juga dapat mengkoordinasikan rencana regional agar
dapat memfasilitasikan implementasi Konvensi ini.

Pelaporan

1. Masing-masing Pihak wajib melaporkan kepada Konferensi Para
Pihak, melalui Sekretariat, mengenai langkah-langkah yang telah
diambilnya dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan Konvensi ini, serta efektifitas dari langkah-langkah
tersebut serta kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam
rangka memenuhi berbagai tujuan Konvensi.

1. Masing-masing Pihak dalam laporannya wajib mencantumkan
informasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 3, 5, 7, 8, dan 9
Konvensi ini.

1. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib
memutuskan jangka waktu penyerahan dan format laporan yang
diikuti oleh Para Pihak, dengan mempertimbangkan perlunya
mengkoordinasikan pelaporan tersebut dengan pelaporan yang
terkait dengan konvensi bahan kimia dan limbah lainnya.

Evaluasi Keefektifan

1. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi keefektifan Konvensi ini,
mulai paling lambat 6 (enam) tahun setelah tanggal mulai
berlakunya Konvensi, dan selanjutnya secara periodik dengan
interval yang ditentukan kemudian oleh Konferensi Para Pihak.

1. Dalam rangka memfasilitasi evaluasi tersebut, Konferensi Para
Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, memprakarsai

33 |

---

penetapan pengaturan untuk menyediakan data pemantauan yang
sebanding mengenai keberadaan dan pergerakan merkuri dan
senyawa merkuri di lingkungan hidup, serta tingkat
kecenderungan perubahan kandungan merkuri dan senyawa
merkuri yang dapat dilihat pada media biotik dan populasi yang
rentan.

1. Evaluasi tersebut wajib dilakukan berdasarkan ketersediaan
informasi ilmiah, lingkungan hidup, teknis, pendanaan, dan
ekonomi, yang meliputi:

(a) Laporan dan informasi pemantauan lain yang diberikan
kepada Konferensi Para Pihak sesuai dengan ayat 2;

(b) Laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21;

(c) Informasi dan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan

Pasal 15; dan

(d) Laporan serta informasi terkait lainnya mengenai
pengoperasian dari pengaturan bantuan pendanaan, alih
teknologi, serta peningkatan kapasitas yang diatur sesuai
dengan Konvensi ini.

Konferensi Para Pihak

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini dibentuk.

1. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan
oleh Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme
paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai berlakunya
Konvensi ini. Selanjutnya, pertemuan biasa Konferensi Para Pihak
wajib diselenggarakan pada jangka waktu teratur yang ditetapkan
oleh Konferensi.

1. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan
pada waktu lain yang dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas
permintaan tertulis dari salah satu Pihak, dengan ketentuan
bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan
mengadakan pertemuan tersebut dikomunikasikan kepada Para
Pihak oleh Sekretariat, permohonan dimaksud didukung oleh
paling sedikit ⅓ (sepertiga) dari Para Pihak.

1. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib
menyepakati dengan konsensus, dan mengadopsi, aturan prosedur
dan aturan pendanaan untuk dirinya sendiri maupun badan-

34 |

---

badan anggotanya, serta ketentuan pendanaan yang mengatur
fungsi Sektretariat.

1. Konferensi Para Pihak wajib tetap meninjau dan mengevaluasi
implementasi dari Konvensi ini secara terus menerus. Konferensi
Para Pihak wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh
Konvensi ini, dan oleh karenanya, wajib:

(a) Mendirikan badan-badan pendukung yang dianggap perlu
untuk mengimplementasi Konvensi ini;

(b) Bekerja sama, jika diperlukan, dengan organisasi
internasional yang kompeten maupun badan-badan
antarpemerintah dan nonpemerintah;

(c) Secara teratur meninjau seluruh informasi yang tersedia
baginya dan bagi Sekretariat sesuai dengan Pasal 21;

(d) Mempertimbangkan seluruh rekomendasi yang diberikan
kepadanya oleh Komite Implementasi dan Kepatuhan;

(e) Mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah
tambahan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dari
Konvensi ini; dan

(f) Meninjau Lampiran A dan B sesuai dengan Pasal 4 dan 5.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus PBB, serta
Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy
Agency), serta Negara yang bukan merupakan Pihak dari Konvensi
ini, dapat mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai
pengamat. Segala badan atau institusi, baik yang bersifat nasional
maupun internasional, pemerintah ataupun nonpemerintah, yang
berkualifikasi dalam hal-hal yang dibahas dalam Konferensi ini
dan telah memberitahu kepada Sekretariat keinginan untuk
mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai pengamat
dapat diperbolehkan, kecuali apabila paling sedikit ⅓ (sepertiga)
dari Para Pihak yang hadir keberatan akan hal tersebut. Izin
masuk dan partisipasi para pengamat wajib tunduk pada aturan
prosedur yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak.

35 |

---

Sekretariat

1. Suatu Sekretariat dengan ini dibentuk.
1. Fungsi dari Sekretariat adalah:

(a) Mengatur pertemuan Konferensi Para Pihak dan badan-
badan anggotanya, serta menyediakan layanan untuk yang
tersebut di atas seperlunya;

(b) Memfasilitasikan bantuan kepada Para Pihak, terutama Para
Pihak yang merupakan negara berkembang dan Para Pihak
yang merupakan negara ekonomi dengan transisi, atas
permintaan, dalam mengimplementasikan Konvensi ini;

(c) Melakukan koordinasi, jika diperlukan, dengan sekretariat
dari badan-badan internasional yang relevan, terutama
konvensi bahan kimia dan limbah lainnya;

(d) Membantu Para Pihak dalam bertukar informasi mengenai
implementasi terhadap Konvensi ini;

(e) Menyusun dan menyediakan kepada Para Pihak, laporan
berkala berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan

Pasal 15 dan 21, serta informasi lainnya yang tersedia;

(f) Menandatangani, berdasarkan pedoman menyeluruh
Konferensi Para Pihak, semua pengaturan administratif dan
kontraktual yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-
fungsinya secara efektif; dan

(g) Melaksanakan fungsi-fungsi sekretariat lainnya yang
ditetapkan dalam Konvensi ini, serta fungsi-fungsi lain yang
ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.

1. Fungsi Sekretariat pada Konvensi ini wajib dilaksanakan oleh
Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme,
kecuali Konferensi Para Pihak memutuskan, dengan ¾ (tiga
perempat) mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan
suara, untuk mempercayakan fungsi Sekretariat pada satu atau
lebih organisasi internasional lainnya.

1. Konferensi Para Pihak, dalam berkonsultasi dengan badan-badan
internasional terkait, dapat mengatur peningkatan kerjasama dan
koordinasi antara Sekretariat dengan sekretariat dari konvensi
bahan kimia dan limbah lainnya. Konferensi Para Pihak, setelah
berkonsultasi dengan badan-badan internasional terkait, dapat
memberikan pedoman lebih lanjut mengenai masalah ini.

36 |

---

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa
mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini antara mereka
dengan cara negosiasi atau cara damai lainnya dari pilihan
mereka sendiri.

1. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui, atau
mengaksesi Konvensi, atau pada setiap waktu sesudahnya,
suatu Pihak yang bukan organisasi integrasi ekonomi regional
dapat menyatakan dalam instrumen tertulis yang disampaikan
kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) bahwa, dengan
memperhatikan setiap sengketa mengenai penafsiran atau
penerapan Konvensi, Pihak tersebut mengakui satu atau kedua
cara penyelesaian sengketa berikut sebagai kewajiban dalam
kaitannya untuk setiap Pihak yang menerima kewajiban yang
sama:

(a) Arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada
Bagian I dari Lampiran E;

(b) Pengajuan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional.

1. Suatu Pihak yang merupakan organisasi ekonomi regional dapat
membuat suatu pernyataan yang dapat mengikat dalam
hubungannya dengan arbitrase sesuai dengan prosedur sesuai
dengan ayat 2.

1. Suatu pernyataan yang dibuat menurut ayat 2 atau 3 wajib
tetap berlaku hingga batas waktu berakhirnya sesuai dengan
persyaratannya atau sampai 3 (tiga) bulan setelah
pemberitahuan tertulis mengenai pencabutannya yang telah
disimpan kepada depositari.

1. Batas akhir suatu pernyataan, suatu pemberitahuan
pencabutan atau suatu pernyataan baru tidak boleh
mempengaruhi jalannya proses arbitrase atau Mahkamah
Internasional, kecuali jika Para Pihak yang bersengketa
menyetujui sebaliknya.

1. Apabila Para Pihak dalam sengketa tersebut tidak menyepakati
cara penyelesaian sengketa yang sama sesuai dengan ketentuan
ayat 2 atau 3, dan jika Para Pihak yang bersengketa belum dapat
menyelesaikan sengketanya dengan cara sebagaimana disebutkan
pada ayat 1 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah
notifikasi dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya suatu sengketa
telah terjadi antar mereka, sengketa tersebut wajib disampaikan

37 |

---

kepada komisi konsiliasi atas permintaan salah satu pihak di
dalam sengketa tersebut. Prosedur yang tercantum pada Bagian II
dari Lampiran E wajib berlaku untuk konsiliasi sesuai dengan
Pasal ini.

Amendemen atas Konvensi

1. Amendemen atas Konvensi ini dapat diajukan oleh setiap Pihak.

1. Amendemen atas Konvensi ini wajib diadopsi pada saat pertemuan
Konferensi Para Pihak. Teks setiap amendemen yang diusulkan
wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat
sekurangkurangnya enam bulan sebelum sidang pada saat
amendemen diusulkan untuk diadopsi. Sekretariat wajib
mengkomunikasikan amendemen yang diusulkan kepada para
penanda tangan Konvensi ini dan, untuk informasi, kepada
Lembaga Penyimpan (Depositary) .

1. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk mencapai
persetujuan mengenai amendemen yang diusulkan atas
Konvensi ini melalui konsensus. Apabila semua upaya untuk
konsensus telah dilakukan, dan tidak ada persetujuan yang
dicapai, amendemen tersebut wajib, sebagai upaya terakhir,
diadopsi oleh ¾ (tiga perempat) suara mayoritas Para Pihak yang
hadir dan memberikan suara.

1. Amendemen tersebut wajib dikomunikasikan oleh Lembaga
Penyimpan (Depositary) kepada semua Pihak untuk ratifikasi,
penerimaan, atau penyetujuan.

1. Ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan dari suatu amendemen
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Depositari. Suatu
amendemen yang diadopsi sesuai ayat (3) wajib mulai berlaku
untuk Para Pihak yang telah menerimanya pada hari
kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen
ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan oleh sekurang-
kurangnya ¾ (tiga perempat) dari Para Pihak. Selanjutnya,
amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi setiap Pihak pada
hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal Pihak tersebut
menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau
penyetujuannya atas amendemen tersebut.

38 |

---

Adopsi dan Amendemen Lampiran

1. Lampiran atas Konvensi ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan, kecuali jika secara tegas ditentukan
sebaliknya, referensi atas Konvensi ini merupakan referensi atas
setiap lampirannya.

1. Semua lampiran tambahan yang diadopsi setelah berlakunya
Konvensi ini terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedur, ilmiah,
teknis, atau administratif.

1. Prosedur berikut wajib diberlakukan dalam hal mengajukan,
mengadopsi, dan memberlakukan Lampiran tambahan terhadap
Konvensi ini:

(a) Lampiran tambahan wajib diajukan dan diadopsi sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1-3 dari Pasal
26;

(b) Setiap Pihak yang tidak dapat menerima suatu Lampiran
tambahan tertentu wajib memberitahu secara tertulis hal
tersebut kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyimpan
(Depositary) memberitahu mengenai pengesahan Lampiran
semacam ini. Tanpa dapat ditunda-tunda, Lembaga
Penyimpan (Depositary) wajib segera memberitahu kepada
semua Pihak apabila menerima pemberitahuan semacam ini.
Setiap saat, Pihak dapat memberitahu secara tertulis kepada
Lembaga Penyimpan (Depositary) bahwa Pihak tersebut
menarik kembali pemberitahuan mengenai
ketidakbersediaan untuk menerima suatu Lampiran
tambahan, dan selanjutnya Lampiran tersebut wajib berlaku
untuk Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan sub-ayat (c);
dan

(c) Pada batas akhir 1 (satu) tahun dari tanggal pemberitahuan
adopsi suatu Lampiran tambahan tertentu oleh Lembaga
Penyimpan (Depositary), Lampiran tersebut berlaku untuk
semua Pihak yang belum menyerahkan pemberitahuan
penolakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (b).

1. Usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen terhadap
Lampiran pada Konvensi ini wajib tunduk pada prosedur yang
sama sebagaimana usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen
dari Lampiran tambahan pada Konvensi ini, kecuali bahwa
perubahan terhadap suatu Lampiran wajib tidak berlaku terhadap
suatu Pihak yang telah membuat pernyataan mengenai perubahan

39 |

---

terhadap Lampiran sesuai dengan ketentuan ayat 5 dari Pasal 30.
Apabila terjadi pemberitahuan tersebut, maka amendemen
dimaksud baru berlaku terhadap Pihak tersebut pada hari ke-90
(sembilan puluh) setelah tanggal Pihak yang bersangkutan
memberikan instrumen kepada Lembaga Penyimpan (Depositary)
atau dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi
atas amendemen tersebut.

1. Jika suatu lampiran tambahan atau suatu amendemen atas
suatu lampiran berhubungan dengan suatu amendemen atas
Konvensi ini, lampiran tambahan atau amendemen tersebut
tidak berlaku hingga waktu tertentu amendemen atas Konvensi
mulai berlaku.

Hak Memberikan Suara

1. Setiap Pihak pada Konvensi memiliki satu suara, kecuali
ditentukan pada ayat 2.

1. Suatu organisasi ekonomi regional, mengenai permasalahan di
dalam kewenangannya, wajib menggunakan haknya untuk
memberikan suara dengan jumlah suara yang sama dengan
jumlah Negara anggotanya yang merupakan Pihak dari
Konvensi ini. Organisasi tersebut tidak boleh menggunakan
haknya untuk memberikan suara jika salah satu Negara
anggotanya telah menggunakan haknya untuk memberikan
suara, dan sebaliknya.

Tanda Tangan

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua
Negara maupun organisasi ekonomi regional pada tanggal 10 dan 11
Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, dan selanjutnya di Markas Besar
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 9 Oktober 2014.

Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Aksesi

1. Konvensi ini wajib memerlukan ratifikasi, penerimaan, atau
persetujuan oleh Negara dan oleh organisasi ekonomi regional.
Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh Negara dan oleh organisasi
ekonomi regional sejak hari setelah tanggal Konvensi ini ditutup
untuk penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan,
persetujuan, atau aksesi disimpan kepada Lembaga Penyimpan
(Depositary).

40 |

---

1. Setiap organisasi ekonomi regional yang menjadi suatu Pihak
atas Konvensi ini tanpa satu pun Negara anggotanya yang
menjadi Pihak terikat dengan seluruh kewajiban berdasarkan
Konvensi. Dalam hal organisasi yang demikian, satu atau lebih
yang Negara anggotanya merupakan Pihak atas Konvensi ini,
organisasi dan Negara anggotanya wajib menetapkan tanggung
jawabnya masing-masing untuk pelaksanaan dari kewajibannya
berdasarkan Konvensi. Dalam hal demikian, organisasi dan
Negara anggotanya tidak boleh menggunakan hak berdasarkan
Konvensi secara bersamaan.

1. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau
aksesi, suatu organisasi ekonomi regional wajib menyatakan
lingkup kewenangannya mengenai hal yang diatur oleh Konvensi
ini. Setiap organisasi tersebut wajib menginformasikan
Lembaga Penyimpan (Depositary), siapa yang wajib mendapat
giliran menginformasikan Para Pihak dari setiap perubahan yang
relevan dalam lingkup kewenangan.

1. Masing-masing Negara atau organisasi ekonomi regional didorong
untuk mengirimkan pula kepada Sekretariat, pada saat
melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi
pada Konvensi, informasi mengenai langkah-langkah yang
dilakukannya untuk mengimplementasikan Konvensi.

1. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau
aksesinya, setiap Pihak dapat menyatakan bahwa, mengenai
dokumen tersebut, setiap amendemen atas Lampiran A, B, atau C
wajib mulai berlaku hanya berdasarkan penyimpanan instrumen
ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya mengenai
amendemen tersebut.

Pemberlakuan

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh)
setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan,
persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh).

1. Bagi negara atau organisasi ekonomi regional yang meratifikasi,
menerima, atau menyetujui, ataupun mengaksesi Konvensi ini
setelah disimpannya instrumen ratifikasi, penerimaan,
persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh), Konvensi
wajib berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal
penyimpanan oleh negara atau organisasi ekonomi regional
tersebut dari instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan,
ataupun aksesi yang dibuatnya.

41 |

---

1. Untuk maksud ayat 1 dan 2, setiap instrumen yang disimpan
oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung
sebagai tambahan atas instrumen yang disimpan oleh Negara
anggota dari organisasi tersebut.

Pensyaratan

Tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat atas Konvensi ini.

Penarikan Diri

1. Pada setiap saat setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal Konvensi ini
telah mulai berlaku untuk suatu Pihak, Pihak tersebut dapat
menarik diri dari Konvensi dengan memberikan notifikasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpan (Depositary).

1. Setiap penarikan diri mulai berlaku efektif pada batas akhir satu
tahun sejak tanggal penerimaan notifikasi penarikan diri oleh
Lembaga Penyimpan (Depositary), atau pada tanggal sesudahnya
yang dapat ditentukan dalam notifikasi penarikan diri tersebut.

Lembaga Penyimpan (Depositary)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi Lembaga
Penyimpan (Depositary) Konvensi ini.

Teks Otentik
Teks asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab,
Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya,
disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI penandatangan di bawah ini, yang telah diberi
kewenangan, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Kumamoto, Jepang, pada hari kesepuluh bulan Oktober
tahun dua ribu tiga belas.

42 |

---

LAMPIRAN A
Produk-Produk Mengandung Merkuri

Produk-produk yang dikecualikan dari Lampiran ini sebagai berikut:

(a) Produk-produk yang penting untuk penggunaan perlindungan sipil
dan keperluan militer;

(b) Produk-produk untuk penelitian, kalibrasi instrumen, digunakan
sebagai standar referensi;

(c) Apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang layak
digunakan untuk menggantikan: switch dan relay, lampu
fluoresen katoda dingin (CCFL) dan lampu fluoresen katoda
eksternal (EEFL) untuk displai elektronik, dan perangkat
pengukur;

(d) Produk-produk yang digunakan dalam praktik-praktik tradisional
atau religius; dan

(e) Vaksin-vaksin yang mengandung thiomersal sebagai bahan
pengawet.

Bagian I : Produk-Produk yang Tunduk dalam Pasal 4 Ayat 1
Tanggal Setelah
Produksi, Impor, atau
Produk-Produk Mengandung Merkuri Ekspor Produk Tidak
Diperbolehkan (Tanggal
Penghentian)
Baterai, kecuali baterai seng-perak oksida
berbentuk bundar dengan kandungan merkuri < 2%
2020
serta baterai seng udara berbentuk bundar dengan
kandungan merkuri < 2%.
Switch dan relay, kecuali untuk jembatan pengukur
kapasitansi dan kehilangan yang memiliki akurasi
sangat tinggi, serta switch radio berfrekuensi tinggi 2020
serta relay pada instrumen pengawas dan
pengendali dengan kandungan merkuri maksimum
20 mg per jembatan, switch, atau relay.
Lampu fluoresen kompaksi (compact fluorescent
lamp – CFL) untuk keperluan penerangan umum 2020
sebesar ≤ 30 W, dengan kandungan merkuri > 5 mg
per penyuluh lampu.
Lampu fluoresen linear (linear fluorescent lamps –
LFL) untuk keperluan penerangan umum:
(a) Fosfor triband < 60 W dengan kandungan
merkuri > 5 mg per lampu; 2020
(b) Fosfor halofosfat ≤ 40 W dengan kandungan
merkuri > 10 mg per lampu.

43 |

---

Tanggal Setelah
Produksi, Impor, atau
Produk-Produk Mengandung Merkuri Ekspor Produk Tidak
Diperbolehkan (Tanggal
Penghentian)
Lampu uap merkuri bertekanan tinggi (high-
pressure mercury vapour lamp – HPMV) untuk 2020
keperluan penerangan umum.
Merkuri pada lampu fluoresen katoda dingin (CCFL)
dan lampu fluoresen katoda eksternal (EEFL) untuk
displai elektronik:
(a) Berukuran pendek (≤ 500 mm) dengan
kandungan merkuri > 3,5 mg per lampu; 2020
(b) Berukuran sedang (> 500 m dan ≤ 1.500 mm)
dengan kandungan merkuri > 5 mg per lampu;
(c) Berukuran pendek (> 1.500 mm) dengan
kandungan merkuri > 13 mg per lampu.
Kosmetika (dengan kandungan merkuri di atas 1
ppm), termasuk sabun dan krim pencerah warna
kulit. Tidak termasuk kosmetika untuk bagian
2020
mata yang menggunakan merkuri sebagai
pengawet, dan tidak tersedia pengawet pengganti
yang efektif dan aman1.
Pestisida, biosida, dan antiseptik topikal. 2020
Perangkat pengukur non-elektronik berikut ini,
kecuali perangkat pengukur non-elektronik yang
terpasang pada peralatan berskala besar, atau yang
digunakan untuk pengukuran dengan presisi tinggi,
apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang
sesuai: 2020
(a) Barometer;
(b) Higrometer;
(c) Manometer;
(d) Termometer;
(e) Sfigmomanometer.

Bagian II : Produk-Produk yang Tunduk Dalam Pasal 4 Ayat 3
Produk-Produk
Ketentuan
Mengandung Merkuri
Amalgam gigi Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pihak
untuk mengurangi secara bertahap penggunaan
amalgam gigi wajib mempertimbangkan kondisi
dalam negeri Pihak tersebut serta pedoman
internasional terkait, dan wajib memasukkan 2
(dua) atau lebih daftar langkah-langkah berikut:
(i) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan
untuk mencegah karies gigi dan meningkatkan
kesehatan gigi, sehingga meminimalkan

1 Tujuan disini bukanlah untuk mengikutsertakan kosmetika, sabun, ataupun krim yang mengandung jejak

pencemar merkuri.

44 |

---

Produk-Produk
Ketentuan
Mengandung Merkuri
perlunya perbaikan gigi;
(ii) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan
untuk meminimalkan penggunaan amalgam
gigi;
(iii) Meningkatkan penggunaan alternatif perbaikan
gigi bebas merkuri dengan biaya terjangkau
dan efektif secara klinis;
(iv) Meningkatkan penelitian dan pengembangan
bahan-bahan bebas merkuri untuk perbaikan
gigi;
(v) Mendorong perwakilan organisasi profesional
dan fakultas kedokteran gigi untuk mendidik
dan melatih para profesional dan mahasiswa
kedokteran gigi untuk menggunakan alternatif
perbaikan gigi yang bebas merkuri, dan
meningkatkan penggunaan praktik-praktik
pengelolaan terbaik;
(vi) Menolak program dan polis asuransi yang lebih
memilih penggunaan amalgam gigi dibanding-
kan penambal gigi bebas merkuri;
(vii) Mendorong program dan polis asuransi yang
lebih memilih penggunaan alternatif yang
bermutu dibandingkan amalgam gigi untuk
perbaikan gigi;
(viii) Membatasi penggunaan amalgam gigi hingga ke
dalam bentuk yang terenkapsulasi;
(ix) Meningkatkan penggunaan praktik-praktik
lingkungan hidup terbaik pada fasilitas
kedokteran gigi untuk mengurangi lepasan
merkuri dan senyawa merkuri ke air dan
tanah.

45 |

---

LAMPIRAN B
Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri

Bagian I : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 2
Proses-proses Produksi yang Menggunakan Tanggal Penghentian
Merkuri atau Senyawa Merkuri
Produksi klor-alkali 2025
Produksi asetaldelhida yang menggunakan merkuri
2018atau senyawa merkuri sebagai katalis

Bagian II : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 3
Proses yang
Ketentuan
Menggunakan Merkuri
Produksi monomer vinil Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak
klorida wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada:
(i) Mengurangi penggunaan merkuri dalam
ukuran per unit produksi sebesar 50% (lima
puluh persen) pada tahun 2020 jika
dibandingkan dengan tahun 2010;
(ii) Meningkatkan langkah-langkah untuk
mengurangi ketergantungan pada merkuri dari
pertambangan primer;
(iii) Mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke
lingkungan hidup;
(iv) Mendukung penelitian dan pengembangan
terhadap katalis dan proses yang bebas
merkuri;
(v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5
(lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak
menetapkan bahwa proses katalis bebas
merkuri telah menjadi layak secara teknis
maupun ekonomis;
(vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak
semua upaya yang dilakukannya untuk
mengembangkan dan/atau mengidentifikasi
alternatif, serta menghentikan penggunaan
merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.
Sodium atau potasium Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak
metilat atau etilat wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada:
(i) Langkah-langkah untuk mengurangi
penggunaan merkuri dengan tujuan untuk
menghentikan penggunaan tersebut secepat
mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun setelah berlakunya Konvensi;
(ii) Mengurangi emisi dan lepasan dalam ukuran
per unit produksi sebesar 50% (lima puluh
persen) pada tahun 2020 jika dibandingkan
dengan tahun 2010;
(iii) Melarang penggunaan langsung merkuri dari
pertambangan primer;

46 |

---

Proses yang
Ketentuan
Menggunakan Merkuri
(iv) Mendukung penelitian dan pengembangan
terhadap katalis dan proses yang bebas
merkuri;
(v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5
(lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak
menetapkan bahwa proses katalis bebas
merkuri telah layak secara teknis maupun
ekonomis;
(vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak
semua upaya yang dilakukannya untuk
mengembangkan dan/atau mengidentifikasi
alternatif, serta menghentikan penggunaan
merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.
Produksi poliuretan Langkah-langkah yang wajib diambil oleh Para
dengan menggunakan Pihak adalah termasuk, namun tidak terbatas pada:
katalis yang mengandung (i) Langkah-langkah untuk mengurangi
merkuri penggunaan merkuri dengan tujuan untuk
menghentikan penggunaan tersebut secepat
mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun setelah berlakunya Konvensi;
(ii) Mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi ketergantungan pada merkuri dari
pertambangan primer;
(iii) Mengambil langkah-langkah untuk
mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke
lingkungan hidup;
(iv) Mendukung penelitian dan pengembangan
terhadap katalis dan proses yang bebas
merkuri;
(v) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak
semua upaya yang dilakukannya untuk
mengembangkan dan/atau mengidentifikasi
alternatif, serta menghentikan penggunaan
merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

Ayat 6 dari Pasal 5 tidak berlaku terhadap proses
produksi ini.

47 |

---

LAMPIRAN C
Pertambangan Emas Skala Kecil

Rencana Aksi Nasional

1. Masing-masing Pihak yang tunduk pada ketentuan ayat 3 dari

Pasal 7 wajib memasukkan dalam Rencana Aksi Nasionalnya:

(a) Tujuan nasional dan target pengurangan jumlah;

(b) Berbagai tindakan untuk menghapuskan:
(i) Amalgamasi bijih utuh;
(ii) Pembakaran amalgam atau amalgam hasil proses
secara terbuka;
(iii) Pembakaran amalgam di daerah pemukiman; dan
(iv) Pelindian (Leaching) sianida pada sedimen, bijih,
ataupun tailing yang telah ditambah dengan merkuri
tanpa mengeluarkan merkurinya terlebih dahulu;

(c) Langkah-langkah untuk memfasilitasi formalisasi atau
pengaturan terhadap sektor pertambangan emas skala kecil;

(d) Perkiraan rona awal jumlah merkuri yang digunakan, serta
praktik-praktik yang digunakan dalam pertambangan emas
skala kecil dalam wilayahnya;

(e) Strategi untuk mendorong pengurangan emisi dan lepasan
dari, serta pajanan terhadap, merkuri maupun senyawa
merkuri, akibat dari penggunaan dalam pertambangan emas
skala kecil, termasuk mendorong penggunaan berbagai
metode yang bebas merkuri;

(f) Strategi untuk mengelola perdagangan dan mencegah
pengalihan merkuri maupun senyawa merkuri, baik sumber
dari luar maupun dalam negeri, untuk digunakan dalam
pertambangan emas skala kecil;

(g) Strategi untuk melibatkan para pemangku kepentingan
dalam mengimplementasikan dan melanjutkan
pengembangan rencana aksi nasional;

(h) Strategi kesehatan masyarakat dalam hal pajanan terhadap
merkuri pada penambang emas skala kecil dan masyarakat
sekitar. Strategi tersebut termasuk antara lain pengumpulan
data kesehatan, pelatihan untuk para pekerja di bidang
kesehatan, serta peningkatan kesadaran melalui fasilitas
kesehatan;

48 |

---

(i) Strategi untuk mencegah terpajannya populasi rentan,
terutama anak-anak dan wanita usia subur, khususnya
wanita hamil, terhadap merkuri yang digunakan pada
pertambangan emas skala kecil;

(j) Strategi untuk menyediakan informasi kepada para
penambang emas skala kecil serta masyarakat yang terkena
dampak; dan

(k) Jadwal untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional
tersebut.

1. Masing-masing Pihak dapat menyertakan berbagai strategi
tambahan dalam rencana aksi nasionalnya agar dapat mencapai
tujuannya, termasuk penggunaan atau pengenalan standar untuk
pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri, serta
berbagai mekanisme berbasis pasar atau perangkat pemasaran.

49 |

---

LAMPIRAN D
Daftar Titik Sumber Emisi Merkuri dan Senyawa Merkuri ke
Atmosfer

Kategori Titik Sumber
 Pembangkit listrik berbahan bakar batubara;
 Ketel uap (boiler) berbahan bakar batubara;
 Proses peleburan dan pemanggangan yang digunakan dalam produksi
logam non-besi;2
 Fasilitas pembakaran sampah;
 Fasilitas produksi clinker semen.

2 Untuk keperluan Lampiran ini, “logam non-besi” merujuk pada timah hitam, seng, tembaga, dan emas

industri.

50 |

---

LAMPIRAN E
Prosedur Arbitrase dan Konsiliasi

Bagian I : Prosedur Arbitrase

Prosedur arbitrase untuk maksud ayat 2 (a) Pasal 25 pada
Konvensi ini sebagai berikut: