MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO

Dari semua pesawat penerimaan radio dipungut pajak yang dinamai "Pajak Radio".

Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah
segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche
golven).

Pesawat penerimaan radio akan dibebaskan dari pajak jika pesawat itu tidak dipakai
dan karena itu disegel.
Yang berwajib memasang segel itu ialah Kepala Kantor telepon atau pegawai yang
ditunjuk olehnya.
Segala itu dipasang demikian rupa sehingga pesawat penerimaan radio itu tidak dapat
dipakai kembali dengan tidak merusakkan segel itu.

Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerimaan radio ialah R. 5,- untuk sebulan
almanak.

Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerimaan radio.

Buat mereka yang mulai menjadi wajib-pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10
hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk
bulan itu telah dibayar pajak.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 hari bulan yang berjalan pada Kantor Pos
dimana radio didaftarkan atau diminta pendaftaran telah dipindahkan.

(1) Tanda pembayaran pajak radio harus disimpan bersama- sama dengan tanda
pendaftaran pesawat itu.
(2) Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan
tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya.

(1) Jika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum
dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar R. 0,50,-
Jika wajib-pajak menunggak pajak dua bulan berturutturut dikenakan denda
sebesar R. 100,-.
(2) Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Kantor Penetapan
Pajak, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tunggakan itu
disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.

Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Undang-undang ini
ialah :
a. Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang
ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon;
b. Pulisi dan pegawai negeri lain, yang pada umumnya berhak menyelidiki atau
mengusut pelanggaran-pelanggaran.

(1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio"
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947.
(3) Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.