KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu:
a. Kecamatan Liukang Tangaya;
b. Kecamatan Liukang Kalmas;
c. Kecamatan Liukang Tupabbiring;
d. Kecamatan Pangkajene;
e. Kecamatan Balocci;
f. Kecamatan Bungoro;
g. Kecamatan Labakkang;
h. Kecamatan Marang;
i. Kecamatan Segeri;
j. Kecamatan Minasate'ne;
k. Kecamatan Mandalle;
l. Kecamatan Tondong Tallasa; dan
m. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.

(1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai batas daerah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkedudukan di Kecamatan Pangkajene.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik, yaitu:
a. kewilayahan dengan ciri geografis utama yang terdiri atas wilayah daratan berupa dataran rendah, pesisir, dan perbukitan, wilayah kepulauan berupa pulau-pulau kecil, kawasan taman nasional, kawasan karst, serta kawasan lindung;
b. potensi sumber daya alam berupa perikanan, pertambangan, pertanian, serta potensi pariwisata; dan
c. suku bangsa dan budaya terdiri atas beragam etnis yang memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.