PEKERJA SOSIAL

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

1. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan

pertolongan profesional yang terencana, terpadu,

berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah

disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan
keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

1. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang

memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak

dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya,
serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

1. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk

mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok,

dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian

sosialnya.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -3-

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan

pengembangan untuk memungkinkan seseorang

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

dalam kehidupan masyarakat.
1. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan

untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat yang mengalami masalah sosial agar

berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.
1. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau

daya guna individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.

1. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial.

1. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik

Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat.

1. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan

secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial
untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia

setelah lulus Uji Kompetensi.

1. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi

secara terukur dan objektif untuk menilai capaian

kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan
mengacu pada standar kompetensi.

1. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja

Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk

menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi

Pekerja Sosial.

1. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi

Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah

diregistrasi.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -4-

1. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap

Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi

persyaratan yang berlaku.

1. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya
disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada

Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk

menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.

1. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun
Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan

berbadan hukum.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial

dengan berasaskan:
- nondiskriminatif;

• kesetiakawanan;

• keadilan;

• profesionalitas;

• kemanfaatan;

• keterpaduan;
• kemitraan;

• aksesibilitas; dan

• akuntabilitas.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -5-

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial

dengan tujuan:

- mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat;

• memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;

• meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam

menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai

kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat; dan

• meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan.

Bagian Kesatu
Umum

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

• Pencegahan Disfungsi Sosial;
• Pelindungan Sosial;

• Rehabilitasi Sosial;

• Pemberdayaan Sosial; dan

• Pengembangan Sosial.

Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana

dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

dan standar operasional prosedur.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -6-

Bagian Kedua

Pencegahan Disfungsi Sosial

(1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan

sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya

disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

(2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

• penyuluhan sosial;

• bimbingan sosial;

• pendampingan sosial;

• peningkatan kapasitas;
• pelatihan keterampilan;

• pelayanan aksesibilitas;

• advokasi sosial; dan/atau

• Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain.

(3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh
Menteri.

Bagian Ketiga

Pelindungan Sosial

(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang

ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari

guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal.

(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• bantuan sosial;

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -7-

• advokasi sosial; dan/atau

• pemberian akses bantuan hukum.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Sosial

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan
koersif.

Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

• Rehabilitasi Sosial dasar; dan

• Rehabilitasi Sosial lanjut.

(1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang dilakukan

untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

• motivasi dan diagnosis psikososial;

• perawatan dan pengasuhan;

• bimbingan mental spiritual;
• bimbingan fisik;

• bimbingan sosial dan konseling;

• pelayanan aksesibilitas;

• bantuan dan asistensi sosial; dan/atau

• rujukan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -8-

(1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 huruf b merupakan upaya yang dilakukan

untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat.

(2) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

• motivasi dan diagnosis psikososial;

• perawatan dan pengasuhan;
• pelatihan vokasional dan pembinaan

kewirausahaan;

• pelayanan aksesibilitas;

• bantuan dan asistensi sosial;

• bimbingan resosialisasi;

• bimbingan lanjut; dan/atau
• rujukan.

(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk:

• terapi fisik;

• terapi mental spiritual;

• terapi psikososial;
• terapi untuk penghidupan;

• pemenuhan hidup layak;

• dukungan aksesibilitas; dan/atau

• bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian

Sosial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan

### Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -9-

Bagian Kelima

Pemberdayaan Sosial

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial

yang ditujukan untuk:

• memberdayakan individu, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat yang mengalami masalah
sosial agar mampu meningkatkan kualitas

kehidupannya secara mandiri; dan

• meningkatkan peran serta lembaga dan/atau

perseorangan sebagai potensi dan sumber daya

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• identifikasi permasalahan dan sumber daya yang

dapat dikembangkan;

• penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi;

• pelatihan keterampilan;

• penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
• pendampingan;

• kemitraan dan penggalangan dana;

• pemberian akses terhadap stimulan modal,

peralatan usaha, dan tempat usaha;

• peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
• supervisi dan advokasi sosial;

• penguatan keserasian sosial; dan/atau

• bimbingan lanjut.

Bagian Keenam

Pengembangan Sosial

(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial

yang ditujukan untuk meningkatkan dan

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -10-

mengembangkan kualitas kehidupan serta

Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas

prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

(2) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam bentuk:

• pemetaan sosial;

• advokasi sosial;
• pendidikan psikoedukasi;

• kampanye sosial;

• pengembangan kemitraan;

• peningkatan aksesibilitas;

• supervisi sosial;

• penguatan integrasi sosial;
• pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau

• Pengembangan Sosial bentuk lain.

(3) Pengembangan Sosial bentuk lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan

standar Praktik Pekerjaan Sosial.

(2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• standar operasional prosedur;
• standar kompetensi Pekerja Sosial; dan

• standar layanan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -11-

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

• pendekatan awal;

• asesmen;

• perencanaan intervensi;
• intervensi; dan

• evaluasi, rujukan, dan terminasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional

prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

(1) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi
standar:

• pengetahuan;

• keterampilan; dan

• nilai,

dalam Praktik Pekerjaan Sosial.

(2) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan

memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -12-

Bagian Keempat

Standar Layanan

(1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik

Pekerjaan Sosial.

(2) Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
- mencegah disfungsi sosial;

• melaksanakan Pelindungan Sosial;

• melaksanakan Rehabilitasi Sosial;

• melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan

• melaksanakan Pengembangan Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan

setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga

pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta didik

harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional.

Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial:

• sarjana kesejahteraan sosial;

• sarjana terapan pekerjaan sosial; atau

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -13-

• sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.

Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang
harus lulus Uji Kompetensi.

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dilakukan melalui:
- pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau

• rekognisi pembelajaran lampau.

(2) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi

Pekerja Sosial.

(3) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja,

mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial,

dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

bidang pelayanan sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja

sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan

profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -14-

perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi

Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan

Sosial.

Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi

pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat

Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta
berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Pekerja

Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian,

lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Organisasi

Pekerja Sosial.

Bagian Kesatu

Registrasi

(1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik

Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi

persyaratan:

• memiliki Sertifikat Kompetensi;

• memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -15-

• memiliki surat pernyataan telah mengucapkan

sumpah/janji Pekerja Sosial; dan

• membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan

ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• memiliki STR lama;

• memiliki Sertifikat Kompetensi;

• memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan

rohani;

- membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan

• telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

STR tidak berlaku karena:

- habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak
mendaftar ulang;

• atas permintaan sendiri;

• Pekerja Sosial meninggal dunia; atau

• dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan

Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri

(1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan

melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -16-

harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh

Organisasi Pekerja Sosial.

(2) Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan tinggi;

• surat keterangan telah mengikuti program adaptasi

dan Sertifikat Kompetensi;
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji

Pekerja Sosial;

• surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan

• surat pernyataan akan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

(3) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan STR.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Pekerja

Sosial lulusan luar negeri diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Ketiga

Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing

(1) Pekerja Sosial warga negara asing dapat melakukan

Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

(2) Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan

Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

(3) Pekerja Sosial warga negara asing yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja

Sosial.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -17-

(1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial

warga negara asing yang melakukan kegiatan

pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di
bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di

Indonesia.

(2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat

diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR

sementara diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Izin Praktik

(1) Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan

Sosial mandiri wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam bentuk SIPPS.

(3) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat

Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.

(4) Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus

melampirkan:

• salinan STR yang masih berlaku; dan

• surat pernyataan memiliki tempat praktik atau

surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja

Sosial berpraktik.

(5) SIPPS masih berlaku apabila:

• STR masih berlaku; dan

• Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana

tercantum dalam SIPPS.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -18-

(1) SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik

mandiri.

(2) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua)

tempat praktik mandiri.

SIPPS tidak berlaku karena:
- dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

• habis masa berlakunya;

• atas permintaan Pekerja Sosial; atau

• Pekerja Sosial meninggal dunia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik

Pekerjaan Sosial berhak:

• memperoleh pelindungan hukum dalam pelaksanaan

tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;

• memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari

Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
- meningkatkan kompetensi melalui pendidikan,

pelatihan, dan pengembangan profesi;

• mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai

dengan prestasi kerja;

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -19-

• memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi

Pekerja Sosial; dan/atau

• menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah

dilakukan.

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik

Pekerjaan Sosial wajib:

- memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik
Pekerjaan Sosial;

• memberikan informasi yang lengkap dan benar

mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau

pihak lain sesuai dengan kewenangannya;

• menjaga kerahasiaan Klien;

- merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan

masalah;

• meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;

• meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta

pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan;
dan

• bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar

belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial

ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas
keprofesionalan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Klien

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial

berhak:

• memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik

Pekerjaan Sosial;

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -20-

• memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai

rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;

• memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana

intervensi yang akan dilakukan;
- memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi

Klien; dan

• mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak

sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

(1) Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan

atas dasar:

• kepentingan Klien;

• permintaan aparatur penegak hukum;
• persetujuan Klien; dan/atau

• perintah undang-undang.

(2) Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

• memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat

dan/atau keselamatan hidup; atau
- harus dengan persetujuan Klien atau keluarga

dalam keadaan tidak darurat.

(1) Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan

Sosial wajib:

• memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur

mengenai kondisinya;

• mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan

• memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik

Pekerjaan Sosial yang diterima.

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang atau

sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang

dalam musibah.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -21-

(1) Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial

yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan

hukum.

(2) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi,
karier, pelindungan, dan kesejahteraan Pekerja Sosial.

(3) Pekerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi Pekerja

Sosial.

(4) Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat

memfasilitasi Organisasi Pekerja Sosial dalam

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja

Sosial.

Organisasi Pekerja Sosial bertugas:

• menyusun kode etik Pekerja Sosial;

• melaksanakan Registrasi Pekerja Sosial;

• meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat

Pekerja Sosial; dan
- melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap

Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan

Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 47, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:

• menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja Sosial;

• memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial;

• melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja

Sosial;

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -22-

• menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan

Registrasi Pekerja Sosial;

• menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan

mencabut STR;
- menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran

kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;

• menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang tidak

memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial;

- menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang
melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial; dan

• melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar

negeri untuk penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.

(1) Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh Organisasi

Pekerja Sosial untuk menegakkan kode etik Pekerja

Sosial.

(2) Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan

kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi

pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja

Sosial.

(3) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif,

tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan

anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

• peringatan tertulis;

• pembekuan sementara STR; dan/atau

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -23-

• pencabutan STR.

Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja
dewan kehormatan kode etik diatur dengan anggaran dasar

Organisasi Pekerja Sosial.

Bagian Kesatu

Umum

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu

dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik

Pekerjaan Sosial.

Bagian Kedua

Pemerintah Pusat

(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 bertugas:

- menyusun standar operasional prosedur, standar
kompetensi, dan standar layanan;

• menyusun standar pendidikan Pekerja Sosial;

• menyusun tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi;

• melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran

Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan

Organisasi Pekerja Sosial;
- melakukan pengawasan penyelenggaraan Praktik

Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial;

• mendorong tersedianya sarana pendidikan dan

sumber daya dalam rangka percepatan

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -24-

penyelenggaraan pendidikan profesi Pekerja Sosial;

dan

• melakukan pengelolaan basis data penyelenggaraan

Praktik Pekerjaan Sosial skala nasional.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dapat bekerja

sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 52, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan:

• program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja

Sosial skala nasional;

• kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial;

- standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan
standar layanan; dan

• tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan oleh
menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

bertugas:

• melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja

Sosial;

- melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan
Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;

• memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan

• melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan

Sosial bersama-sama dengan Organisasi Pekerja Sosial

di daerah.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -25-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 55, Pemerintah Daerah berwenang:

- menetapkan program pemberdayaan dan
pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah

Daerah;

• mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial

dari pemangku kepentingan;

- menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik
Pekerjaan Sosial; dan

• memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial

setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan

kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan

Praktik Pekerjaan Sosial.

Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 57 meliputi paling sedikit:

• berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial;

- menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang
perlu penanganan Pekerja Sosial;

• menyampaikan laporan terjadinya malpraktik yang

dilakukan Pekerja Sosial;

• melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Praktik Pekerjaan Sosial; dan/atau

- menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait
dengan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -26-

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

• Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan

fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam

peraturan perundang-undangan yang sudah ada

sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai

sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):

- Pekerja sosial profesional yang telah melakukan
pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji

Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan

pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;

- Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi,
tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan

relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial

diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

dan

- Pekerja sosial profesional yang telah memiliki Sertifikat
Kompetensi sebelum Undang-Undang ini diundangkan,

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial menurut Undang-

Undang ini.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -27-

Rekognisi pembelajaran lampau dilakukan dengan

ketentuan:

- setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman
dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang

pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana

terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan

profesi Pekerja Sosial; dan

- setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai
pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan

sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi

sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial

dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang

ini diundangkan.

Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial

sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih dapat

melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji

Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja
sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Organisasi Pekerja Sosial yang sudah ada harus

menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan

Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung

sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pendidikan Profesi Pekerja Sosial harus terselenggara di

perguruan tinggi paling lambat 5 (lima) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No. 182 -28-

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerja Sosial harus

diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama

dengan Organisasi Pekerja Sosial paling lama 3 (tiga) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan

yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam

### Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai

dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan

belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.182 -29-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id