KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara.
1. Kota Medan adalah daerah kota yang berada di wilayah
Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Medan.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor IO92l.

BABII ...

SK No 199579 A

---

PRESIDEN

KOTA MEDAN

Kota Medan terdiri atas 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Medan Kota;
- Kecamatan Medan Sunggal;
- Kecamatan Medan Helvetia;
- Kecamatan Medan Denai;
- Kecamatan Medan Barat;
- Kecamatan Medan Deli;
- Kecamatan Medan Tuntungan;
- Kecamatan Medan Belawan;
- Kecamatan Medan Amplas;
- Kecamatan Medan Area;
- Kecamatan Medan Johor;
1. Kecamatan Medan Marelan;
- Kecamatan Medan Labuhan;
- Kecamatan Medan Tembung;
- Kecamatan Medan Maimun;
- Kecamatan Medan Polonia;
- Kecamatan Medan Baru;
- Kecamatan Medan Perjuangan;
- Kecamatan Medan Petisah;
- Kecamatan Medan Timur; dan
- Kecamatan Medan Selayang.

Pasal4...

SK No 199580 A

---

PRESIDEN

(1) Kota Medan mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang dan Selat Malaka;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang.

(2) Penegasan batas daerah Kota Medan secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Medan memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis sebagian besar wilayah
merupakan dataran rendah dengan topografi yang
cenderung miring ke utara dan menjadi tempat pertemuan
2 (dua) sungai yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli;
- sebagai pusat jasa, perdagangan, keuangan, industri, dan
pariwisata; dan
- terdiri atas suku, adat, dan budaya yang secara umum
memiliki karakter yang heterogen.

BABIII ...

SK No 199581 A

---

FRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 8
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092)1, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kota Medan dalam Undang-Undang
Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 199582 A

---

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
dan
Hukum,

Djaman

SK No 199583 A

---

PRESIDEN