KOTA TEBING TINGGI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi sumatera utara adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang provinsi
Sumatera Utara.
1. Kota Tebing Tinggi adalah daerah kota yang berada di
wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk
g berdasarkan Undang-Undang Damrat Nomor
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-
Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera
Utara.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Tebing Tinggi.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan
Kota Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Darurat
Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom
Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor l}g2l.

BABII ...

SK No 199587 A

---

PRESIDEN

Kota Tebing Tinggi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Padang Hulu;
- Kecamatan Rambutan;
- Kecamatan Padang Hilir;
- Kecamatan Bajenis; dan
Kota. e. Kecamatan Tebing Tinggi

(1) Kota Tebing Tinggi mempunyai batas daerah:

Serdang a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Bedagai;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang
Bedagai;
dengan Kabupaten Serdang c. sebelah selatan berbatasan
Bedagai; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serdang
Bedagai.

(2) Penegasan batas daerah Kota Tebing Tinggi secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Tebing Tinggi memiliki karakteristik, yaitu:
geografis sebagian besar wilayah a. kewilayahan dengan ciri
merupakan dataran rendah;
berupa perdagangan, jasa, industri, b. memiliki sumber daya
dan pertanian; dan
agarrra, dan budaya secara umum c. terdiri atas suku bangsa,
religius, heterogen yang menunjukkan karakter
menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal'

BABIII ...

SK No 205919 A

---

TRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
g pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota
Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956, Tambahan
Lembaran Negara Nomor lO92), dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Darrrrat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 6O Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 205920 A

---

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
dan
Hukum.

Djaman

SK No 205921 A

---

PRESIDEN