PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 7 tahun 1953 diubah sebagai berikut:
a. Pasal 95 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
(4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tidak bersedia
ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar
itu.
Suara yang diperoleh calon tersebut di atas dianggap diberikan langsung kepada daftar yang
bersangkutan.
b. Pasal 100 ayat 1 diubah sehingga berbunyi:
(1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada
masing-masing terpilih dengan surat terdaftar yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis
dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda
penerimaan.
Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka
untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Indonesia
dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia.
c. Pasal 100 ayat 2 diubah sehingga berbunyi:
(2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang
ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan
disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima surat dari terpilih yang
menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.
d. Pasal 100 ayat 3 diubah sehingga berbunyi:
(3) Dalam surat pernyataan termaksud dalam ayat 2 seorang yang ditetapkan terpilih dalam
lebih dari satu daerah-pemilihan, harus menyatakan pula, apabila ia menerimanya, untuk
daerah-pemilihan mana ia menerima penetapan itu.
e. Pasal 100 ayat 4 dihapuskan.
f. Pasal 101 diubah dan ditambah sehingga berbunyi:
(1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 Panitia Pemilihan
Indonesia belum menerima pernyataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan
ayat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya,
(2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 masing-masing diperpanjang
dengan jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia
Pemilihan Indonesia, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan
karena kelalaian terpilih itu, dalam hal mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan
(3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Indonesia meminta terpilih untuk mendatangi
Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ayat 1 kalimat
ke-2, maka, jika dalam waktu lima-belas hari sesudah hari pengiriman panggilan terpilih
belum mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia, terpilih itu dianggap tidak menerima
penetapannya, kecuali apabila ia dalam waktu itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat
datang karena hal-hal di luar kekuasaannya.
(4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3 terpilih datang pada
Panitia Pemilihan Indonesia, atau Panitia Pemilihan Indonesia menerima surat dari
padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa
kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan oleh kelalaian terpilih itu, maka
anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.
g. Pasal 104 kalimat ke-2 diubah sehingga berbunyi:
Panitia tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, di antaranya seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan dinamakan Panitia Pemeriksaan.
h. Pasal 104 ditambah kalimat ketiga yang berbunyi:
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merangkap Sekreriat Panitia Pemeriksaan.
i. Pasal 105 diubah sehingga berbunyi:
Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan salinan
surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ayat 1 dan memberitahukan
kepada panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih yang menerima penetapannya
dengan mengutip pernyataan itu.
j. Pasal 106 diubah sehingga berbunyi:
Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia
Pemeriksaan:
a. surat pemberitahuan penetapan yang termaksud dalam pasal 100 ayat 1;
b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan kepada Panitia Pemilihan Indonesia
yang termaksud dalam pasal 100 ayat 2;
c. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal, yang menyatakan
umur terpilih;
d. surat keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih, yang menjalankan jabatan yang
menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara dalam pasal 110
Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain tidak boleh dirangkap, tentang
kesediaannya untuk melepaskan jabatan itu.
Surat pemberitahuan tersebut dalam a dan surat pemberitahuan penerimaan pernyataan
termaksud dalam pasal 105 bersama-sama merupakan surat-kepercayaan.
k. Pasal 107 ayat 1 diubah sehingga berbunyi:
(1). Jika tujuh hari setelah menerima pemberitahuan penerimaan pernyataan dari Ketua
Panitia Pemilihan Indonesia termaksud dalam pasal 105 Panitia Pemeriksaan dari
terpilih yang bersangkutan belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal 106, maka
keesokan harinya tempat terpilih itu dianggap menjadi lowong.
Ketentuan dalam pasal 101 ayat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.
l.Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
(4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan menerima surat-surat tersebut dalam
ayat 1 Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya
kepada Pemerintah.
Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota surat berjumlah dua
ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilantik oleh Presiden.

Undang-undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 6
Pebruari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.