PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa
Indoensia, maka yang berlaku naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

Pasal 2.

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA NOMOR 3835

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Konferensi Ketenagakerjaan Internasional

KONVENSI 138

KONVENSI MENGENAI USIA MINIMUM

UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA,

DISETUJUI OLEH KONFERENSI

PADA SIDANGNYA YANG KELIMA PULUH DELAPAN,

JENEWA, 26 JUNI 1973

TERJEMAHAN ASLI

Konvensi 138

KONVENSI MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA

Konvensi Organisasi Ketenagakarjaan Internasional,

Setelah diundangk ke Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan
Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang kelima puluh delapan pada
tanggal 6 Juni 1973, dan
Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja, yang merupakan acara keempat dalam agenda sidang tersebut,
dan
Memperhatikan syarat-syarat Konvensi Usia Minimum (Industri), 1919, Konvensi
Usia Minimum (Laut), 1920, Konvensi Usia Minimum (Pertanian), 1921, Konvensi Usia
Minimum (Penghas dan Juru Api), 1921, Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Non
Industri), 1932, Konvensi (Revisi), Usia Minimum (Laut), 1936, Konvensi (Revisi) Usia
Minimum (Pekerjaan Non Industri), 1937 (Revisi) Usia Minimum (Pekerjaan Non
Industri), 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan), 1959, dan Konvensi Usia Minimum
(Kerja Bawah Tanah), 1965, dan
Menimbang bahwa telah tiba waktunya untuk menetapkan suatu naskah umum
mengenai hal itu, yang secara berangsur-angsur akan mengaantkan naskah-naskah yang
berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas, dengan tujuan untuk melakukan penghapusan
kerja anak secara menyeluruh, dan
Setelah menetapkan bahwa naskah ini harus berbentuk Konvensi internasional.
menyetujui pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga Konvensi ini, yang disebut Konvensi Usia Minumum, 1973;

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republlik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 56

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE

FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI

USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)

I. UMUM

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar
sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas
hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum
dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948
tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO diPhiladelphia Tahun 1944, Konstitusi
ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun
1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989
tentang Hak-hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral
ditutut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara
utuh baik fisik maupun mental. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau
International Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai, menunjang
tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional
dimaksud.

Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan
Internasional kelimapuluh delapan tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa merupakan
salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan
setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia
menimum untuk diperbolehkan bekerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan
Pernyataan (Declaration) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah
15 (lima belas) tahun.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Konvensi No. 5 Tahun 1919 mengenai Usia Menimum untuk sektor Industri,
Konvensi No. 7 Tahun 1920 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Kelautan,
Konvensi No. 10 Tahun 1921 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Agraria, dan
Konvensi No. 33 Tahun 1932 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Non
Industri, menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja 14 (empat belas) tahun.
Selanjutnya Konvensi No. 58 Tahun 1936 mengenai Usia Minimum untuk
Kelautan, Konvensi No. 59 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum untuk Sektor
Industri, Konvensi No. 60 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum untuk Sektor
Non Industri, dan Konvensi No. 112 Tahun 1959 mengenai Usia Minimum untuk
Pelaut, mengubah usia minimum untuk bekrja menjadi 15 (lima belas) tahun.

1. Dalam penerapan berbagai Konvensi tersebut di atas di banyak negara masih
ditemukan berbagai bentuk penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja.
Oleh karena itu ILO merasa perlu menyususn dan mengesahkan konvensi yang
secara khusus mempertegas batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.

II. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI

1. Pancasila sebagai falsafah dan pendangan hidup bangsa Indoensia dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nbasional,
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila-sila
Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa
Indonesia bertekad melindungi hak dasar anak sesuai dengan ketentuan Konvensi
ini.

1. Dalam rangka pengambalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar
1945, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur perlindungan terhadap anak.
1. Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapkan Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk
meeratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tanggal 30 September 1990 mengenai
Hak-hak Anak. Disamping itu Presiden Republik Indonesia telah ikut
menandatangani Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Pembanguan
Sosial di Kopenhagen Tahun 1995. Keputusan pertemuan tersebut antara lain
mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh Konvensi ILO yang memuat hak-hak
dasar pekerja, termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja.
1. ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewa bulan Juni 1998 telah
menyepakati Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat
Kerja. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap negara wajib menghormati dan
mewujudkan prinsip-prinsip ketujuh Konvensi Dasar ILO.
1. Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih
dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak anak. Oleh karena itu
pengesahan Konvensi ini dimaksud untuk menghapuskan segala bentuk praktek
mempekerjakan anak serta menignkatakan perlindungan dan penegakan hukum

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari eksploitasi
ekonomi, pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan anak,
mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.
1. Pengesahan Konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan
dan melindungi hak dasar anak sebagaimana diuraikan pada butir 5. Hal ini akan
lebih meningkatkan bitra positif Indonesia dan memantapkan keercayaan
masyarakat internasional.

IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan kebijakan
nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan
usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
1. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselambatan, atau
moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun,
kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia
minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan
menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan
pelaksanaannya.

V. PASAL DEMI PASAL

1. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena
sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18
tahun.
1. Jenis pekerjaan atau kerja yang padanya ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku, harus
ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh
pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha
dan pekerja yang berkepentingan jika ada.
1. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) Pasal ini, undang-undang atau peraturan
nasional atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi
pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan
orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan,
keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah
mendapatkan pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang
kegiatan yang bersangkutan.

1. Apabila diperlukan, pengusaha yang berwenang setelah berkonsultasi dengan
organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat
mengecualikan pekerjaan atau kerja tertentu dari p3emberlakuan Konvensi jika
pelaksanaan Konvensi ini menimbulkan masalah yang sangat berat.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib membuat daftar dalam
leporannya yang pertama mengenai pelaksanaan Konvensi yang diajukan
berdasarkan Pasal 22 dari Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional,
setiap jenis pengecualian menurut ketentuan ayat (1) Pasal ini, alasan
pengecualian, dan dalam laporan berikutnya wajib menyebutkan kedudukan
hukum dan kebiasaan di negaranya mengenai kenis pengecualian tersebut, dan
sejauh mana pengaruh dari Konvensi ini telah diberlakukan atau diusulkan untuk
diberlakukan terhadap jenis pekerjaan tersebut.
1. Pekerjaan atau kerja yang tercakup dalam Pasal 3 Konvensi ini tidak boleh
dikecualikan dari pelaksanaan Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

1. Anggota yang perekonomian dan fasilitas administratifnya belum cukup berkembang,
setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang
berkepentingan, jika ada, pada awalnya dapat membatasi ruang lingkup
berlakunya Konvensi ini.
1. Setiap Anggota yang tunduk pada ayat (1) Pasal ini, dalam suatu pernyataan yang
dilampirkan pada ratifikasinya, wajib mempertinci secara khusus cabang kegiatan
ekonomi atau jenis usaha yang kepadanya ketentuan Konvensi ini berlaku.
1. Ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan sebagai minimum terhadap:
pertambangan dan penggalian; pengolahan; bangunan; listrik; gas dan air,
perusahaan sanitari; pengangkutan, pergudangan, dan perhubungan; serta
perkebunan dan usaha pertanian lainnya yang hasil utamanya untuk tujuan
perdagangan, tetapi kecuali perusahaan keluarga dan usaha kecil yang
menghasilkan barang untuk konsumsi lokal dan tidak secara teratur
mempekerjakan tenaga bayaran.
1. Setiap Anggota yang membatasi ruang lingkup belakunya Konvensi ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal ini:
(a) wajib menyebutkan dalam laporannya sesuai dengan Pasal 22 Konstitusi
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, kedudukan umum tentang pekrjaan
orang muda dan anak-anak dalam cabang kegiatan yang dikecualikan dari ruang
lingkup berlakunya Konvensi ini dan setiap kemajuan yang mungkin dicapai ke
arah pelaksanaan yang lebih luas dari ketentuan Konvensi ini;
(b) dapat setiap waktu secara formal memperluas ruang lingkup pemberlakukan
melalui sebuah deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor
Ketenagakerjaan Internasional.

Konvensi ini tidak berlak bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang
muda di sekolah umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga latihan lain, atau
bagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya berusia
14 tahun dalam perusahaan, bila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan
syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang setelah
berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika
ada, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
(a) suatu program pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utramanya
adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan;

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(b) program latihan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilaksanakan dalam
suatu perusahaan yang programnya telah disetujui oleh oenguasa yang berwenang;
atau
(c) suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun untuk mempermudah
pemilihan jabatan atau jalur pelatihan.

1. Peraturan atau perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan
mempekerjakannya orang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang
(a) tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;
(b) tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah ,
mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh penguasa
yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran
yang diterima.
1. Peraturan atau perundang-udnangan nasional dapat juga memperbolehkan
mempekerjakan orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun akan tetapi
belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sub (a) dan (b) ayat (1) Pasal ini.
1. Pengusaha yang berwenang wajib menetapkan kegiatan pada pekerjaan yang
diperbolehkan berdasarkan ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib menetapkan jumlah
jam kerja dan kondisi yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan dimaksud.
1. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, Anggota yang telah
menyatakan tunduk kepada ketentuan ayat (4) Pasal 2, selama masih dikehendaki
dapat menggantikan usia 12 dan 14 tahun untuk usia 13 dan 15 tahun pada ayat

(1), dan usia 14 tahun untuk usia 15 tahun pada ayat (2) Pasal ini.

1. Setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang
berkepentingan, jika ada, penguasa yang berwenang, dengan izin yang diberikan
untuk kasus individual boleh mengecualikan larangan bekerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi ini untuk maksud tertentu, seperti keikutsertaan
dalam pertunjukan kesenian.
1. Izin yang diberikan itu harus membatasi jumlah jam dan kondisi kerja untuk
diperbolehkan bekerja.

1. Segala tindakan yang perlu, termasuk penentuan hukuman yang memadai, harus
diambil oleh pengusaha yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan yang
r\efektif dari ketentuan Konvensi ini.
1. Peraturan atau perundang-undangan nasional wajib menetapkan orang-orang yang
bertanggung jawab terhadap penataan ketentuan Konvensi ini.
1. Peraturan atau perundang-undangan nasional, atau penguasa yang berwenang
wajib menetapkan catatan atau dokumen lain yang harus disimpan dan disediakan
oleh pengusaha; catatan atau dokumen itu harus memuat nama dan usia atau
tanggal lahir, yang disahkan bila mungkin, mengenai orang-orang yang
dipekerjakannya atau yang bekerja untuknya dan yang berusia di bawah 18 tahun.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Konvensi ini merevisi menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini,
Konvensi Usia Minimum (Industri), 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), 1920,
Konvensi Usia Minimum (Pertanian), 1921, Konvensi Usia Minimum (Penghias
dan Juru Api), 1921, Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Non Industri), 1932,
Konvensi (Revisi), Usia Minimum (Laut), 1936, Konvensi (Revisi) Usia
Minimum (Industri), 1937, Konvensi (Revisi) Usia Minimun (Pekerjaan Non
Industri), 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan), 1959, dan Konvensi Usia
Minimum (Kerja Bawah Tanah), 1965.
1. Pemberlakuan Konvensi ini tidak menutup kemungkinan untuk meratifikasi
Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut), 1936, Konvensi (Revisi) Usia
Minimum (Industri), 1937, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Pekerjaan Non
Indoustri), 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan), 1959, Konvensi Usia
Minimum (Kerja Bawah Tanah), 1965.
1. Konvensi Usia Minimum (Industri), 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), 1920,
Konvensi Usia Minimum (Pertanian), 1921, dan Konvensi Usia Minimum
(Penghias dan Juru Api), 1921, akan tertutup untuk diratifikasi lebih lanjut, jika
semua pihak yang telah meratifikasinya setuju untuk menutupnya dengan
diratifikasinya Konvensi ini atau dengan suatu deklarasi yang disampaikan kepada
Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional.
1. Jika kewajiban-kewajiban Konvensi ini diterima
(a) oleh Anggota yang merupakan pihak pada Konvensi (Revisi) Usia Minimum
(Industri), 1937, dan telah menetapkan usia minimum tidak kurang dari 15 tahun
mwnurut ketentuan Pasal 2 Konvensi ini, demi hukum, hal tersebut dengan
sendirinya membatalkan Konvensi itu dengan segera,
(b) dalam hal pekerjaan non industri sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Usia
Minimum (Pekerjaan Non Industri), 1932, oleh Anggota yang merupakan pihak
pada Konvensi itu, demi hukum, hal tersebut dengan sendirinya membatalkan
Konvensi itu dengan segera.
(c). dalam hal pekerjaan non industri sebagimana ditetapkan dalam Konvensi
(Revisi) Usia Minimum (Pekerjaan Non Industri), 1937, oleh Anggota yang
merupakan pihak pada Konvensi itu dan telah menetapkan usia minimum tidak
kurang dari 15 tahun berdasarkan Pasal dua Konvensi ini, demi hukum, hal
tersebut dengan sendirinya membatalkan Konvensi itu dengan segera,
(d) dalam hal pekerjaan maritim, oleh Anggota yang merupakan pihak pada
Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut), 1936, dan telah menetapkan usia
minimum kurang dari 15 tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini atau Anggota itu
menetapkan bahwa Pasal 3 Konvensi ini berlaku bagi pekerjaan maritim, demi
hukum, hal tersebut dengan sendirinya membatalkan Konvensi itu dengan segera,
(e). dalam hal pekerjaan perikanan maritim, oleh Anggota yang merupakan pihak
pada Konvensi Usia Minimum (Nelayan), 1959, dan telah menetapkan usia
minimum tidak kurang dari 15 tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini, atau
Anggota itu telah menetapkan bahwa Pasal 3 Konvensi ini berlaku bagi pekerjaan
perikanan maritim, demi hukum, hal tersebut dengan sendirinya membatalkan
Konvensi itu dengan segera,
(f) oleh Anggota yang merupakan pihak pada Konvensi Usia Minimum Kerja
(Kerja Bawah Tanah), 1965, dan usia minimum tidak kurang dari usia yang

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ditetapkan berdasarkan Konvensi itu juga ditetapkan berdasarkan Pasal 2
Konvensi ini atau Anggota itu menetapkan bahwa usia itu berlaku bagi pekerjaan
di bawah tanah dalam pertambangan berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, demi
hukum hal tersebut dengan sendirinya membatalkan Konvensi itu dengan segera
jika dan bila Konvensi ini mulai berlaku.
1. Perincian kewajiban Konvensi ini berarti
(a) Harus membatalkan Konvensi Usia Minimum (Industri), 1919, sesuai dengan

pasal 12 Konvensi itu,

(b) dalam hal pertamian, harus membatalkan Konvensi Usia Minimum
(Pertanian), 1921, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi itu,
(c) dalam hal pekerjaan maritim, harus membatalkan Konvensi Usia Minimum
(Laut), 1920, sesuai dengan Pasal 10 Konvensi itu dengan Konvensi Usia
Minimum (Penghias dan Juru Api), 1921, sesuai dengan Pasal 12 Konvensi itu,
Jika dan bila Konvensi ini mulai berlaku.

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor
Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar.

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur Jenderal.
1. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap anggota dua belas bulan
setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah
melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai
berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor
Ketenagakerjaan Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan
1. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu
tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat
tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam
pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat
membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

1. Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib memberitahukan
kepada segenap anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional tentang
pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh
anggota Organisasi.
1. Pasa saat memberitahukan kepada anggota Organisasi tentang pendaftaran
ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal meminta
perhatian anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Kantor Ketenagakerjaan Internasional wajib menyampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai
dengan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai
semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan
pasal-pasal tersebut di atas.

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Ketenagakerjaan
Internasional wajib menyampaikan kepada Konfensi laporan mengenai
pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya
mengagendakan dalam Konvensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau
sebagian.

1. Jika Konferensi menyetujui Konvensi baru yang memperk\baiki Konvensi ini
secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka
(a) retifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum
berarti pembatalan atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal (5)
di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
(b) sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak
dapat disahkan lagi oleh Anggota.
1. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi anggota yang
telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi yang meperbaikinya.

Bunyi Naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Oerancis sama-sama
resmi.