PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

1. Daerah . . .

---

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687) yang wilayahnya telah dikurangi
dengan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat.

1. Kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Toraja Utara.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Toraja Utara di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

(1) Kabupaten Toraja Utara berasal dari sebagian wilayah

Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas cakupan wilayah:
- Kecamatan Rantepao;
- Kecamatan Sesean;
- Kecamatan Nanggala;
- Kecamatan Rindingallo;
- Kecamatan Buntao;
- Kecamatan Sa’dan;
- Kecamatan Sanggalangi;
- Kecamatan Sopai;
- Kecamatan Tikala;
- Kecamatan Balusu;
- Kecamatan Tallunglipu;
- Kecamatan Dende’ Piongan Napo;
- Kecamatan Buntu Pepasan;
- Kecamatan Baruppu;
- Kecamatan Kesu;
- Kecamatan Tondon;
- Kecamatan Bangkelekila;
- Kecamatan Rantebua;
- Kecamatan Sesean Suloara;
- Kecamatan Kapala Pitu; dan
- Kecamatan Awan Rante Karua.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .

---

Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tana Toraja
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1) Kabupaten Toraja Utara mempunyai batas-batas wilayah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi,
Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan
Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla
Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale
Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja;
dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra,
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Toraja Utara secara

pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama
5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 6 . . .

---

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja

Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta dilakukan
dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara berkedudukan di Kecamatan
Rantepao.

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Kabupaten Toraja Utara mencakup urusan wajib dan urusan
pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

• penyelenggaraan . . .

---

- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
- penyediaan sarana dan prasarana umum;
- penanganan bidang kesehatan;
- penyelenggaraan pendidikan;
- penanggulangan masalah sosial;
- pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
- pengendalian lingkungan hidup;
- pelayanan pertanahan;
- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- pelayanan administrasi penanaman modal;
- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

Peresmian Kabupaten Toraja Utara dan pelantikan Penjabat
Bupati Toraja Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Toraja Utara, dipilih dan disahkan seorang bupati
dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Toraja Utara.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi

Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Toraja Utara.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.

Pasal 11 . . .

---

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Toraja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Toraja

Utara, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah
yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Toraja Utara dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara

pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan . . .

---

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati Tana Toraja bersama Penjabat Bupati Toraja Utara

menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Toraja Utara.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen

kepada Kabupaten Toraja Utara difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja
Utara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset . . .

---

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) meliputi:

- barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Toraja
Utara;

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tana
Toraja yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Toraja Utara;

- utang piutang Kabupaten Tana Toraja yang kegunaannya
untuk Kabupaten Toraja Utara; dan

- dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Toraja Utara.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Tana Toraja, Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam
Negeri.

(1) Kabupaten Toraja Utara berhak mendapatkan alokasi dana

perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

---

(1) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan

kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara pertama kali sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan

dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Toraja Utara sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara pertama kali
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Toraja
Utara.

(4) Apabila Kabupaten Tana Toraja tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Tana Toraja untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara.

(5) Apabila Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara.

(6) Penjabat Bupati Toraja Utara menyampaikan laporan

realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Tana Toraja.

(7) Penjabat . . .

---

(7) Penjabat Bupati Toraja Utara menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Penjabat Bupati Toraja Utara berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Toraja Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama

Gubernur Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan

acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur
Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Penjabat Bupati Toraja Utara menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rancangan . . .

---

(2) Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Sulawesi Selatan.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Toraja

Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Bupati Tana Toraja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Toraja Utara harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Wisnu Setiawan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM
Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah ± 46.717,48 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 7.606.500 jiwa terdiri atas
20 (dua puluh) kabupaten dan 3 (tiga) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai luas wilayah ± 3.205,77 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 468.035 jiwa terdiri
atas 40 (empat puluh) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
11/KEP/DPRD/IX/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 6/KEP/DPRD/IV/2003 tanggal 28 April 2003
tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Tana Toraja, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
5/KEP/DPRD/IV/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara, Surat Bupati Tana Toraja Nomor
136/1063/Pem.Um tanggal 26 September 2002 perihal Usul Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja, Surat Bupati Tana Toraja Nomor
125/0502/Pem.Umum tanggal 22 Juni 2004 perihal Tindak Lanjut Usulan
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Pemekaran Kabupaten Tana Toraja),
Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 721/IV/2006 tanggal 5 April 2006
tentang Pembinaan dan Pengalokasian dana untuk Kabupaten Toraja Utara,
Surat Bupati Tana Toraja Nomor 137/0698/Pem.Um tanggal 4 Oktober 2006
perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Dewan

Perwakilan . . .

---

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2006
tanggal 12 April 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Toraja
Utara, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135/3382/SET tanggal 11
Agustus 2004 perihal Permintaan Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Toraja Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 546/IV/Tahun
2006 tanggal 27 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tana
Toraja dan Pengalokasian Dana Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi Sulawesi Selatan,
Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136/3712/SET tanggal 3 Juni
2006 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Bupati
Tana Toraja Nomor 3258/II/2007 tanggal 4 September 2007 tentang
Penetapan Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah yang menjadi Wilayah
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 /I Tahun 2008
tanggal 25 Januari 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan
kepada Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi
Sulawesi Selatan, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
546/IV/Tahun 2006 tanggal 27 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja dan Pengalokasian Dana Bantuan kepada
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi
Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Toraja
Utara.
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu
Kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo,
Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa’dan, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan
Rantepao, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Dende’ Piongan Napo, Kecamatan Buntu
Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon,
Kecamatan Bangkelekila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara,
Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan Awan Rante Karua. Kabupaten
Toraja Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.215,55 km2 dengan
penduduk ± 219.428 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Toraja Utara.

Dalam . . .

---

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Toraja Utara perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL