E N E R G I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang
dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika.

1. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan
energi, baik secara langsung maupun melalui proses
konversi atau transformasi.

1. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun
sebagai energi.

1. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat
dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari
sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak
terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu
bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified
coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).

1. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi
baru.

1. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan
jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi,
angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan
air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

1. Energi . . .

---

1. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber
energi terbarukan.

1. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika
dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak
bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.

1. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari
sumber energi tak terbarukan.

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.

1. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum
yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-
menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan
dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia.

1. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan
sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi
nasional pada kurun waktu tertentu.

1. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses
menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri.

1. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi,
baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber
energi.

1. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan
penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta
penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber
daya energi.

1. Pengusahaan . . .

---

1. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan
usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.

1. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan
menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau
tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau
pemanfaatan energi.

1. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah
diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.

1. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman
pemanfaatan sumber energi.

1. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa
depan.

1. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan
terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam
negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

1. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan
sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan
persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

1. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna
terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

1. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat
nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab
atas kebijakan energi nasional.

1. Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi
untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah,
antarwilayah, atau nasional.

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung
jawab di bidang energi.

## BAB II . . .

---

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas,
efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan,
kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup,
ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan
kemampuan nasional.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara
berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional,
tujuan pengelolaan energi adalah:

• tercapainya kemandirian pengelolaan energi;

- terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari
sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;

- tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar
negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk:

1. pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri;

1. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam
negeri; dan

1. peningkatan devisa negara;

- terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara
optimal, terpadu, dan berkelanjutan;

• termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;

- tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak
mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap
energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata dengan cara:

1. menyediakan bantuan untuk meningkatkan
ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;

1. membangun infrastruktur energi untuk daerah belum
berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas
antardaerah;

• tercapainya . . .

---

- tercapainya pengembangan kemampuan industri energi
dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan
meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

• terciptanya lapangan kerja; dan

• terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kesatu
Sumber Daya Energi

(1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan

sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan

diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

(3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cadangan Penyangga Energi

(1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib

menyediakan cadangan penyangga energi.

(2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan

penyangga energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Keadaan Krisis dan Darurat Energi

(1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi.

(2) Darurat energi merupakan kondisi terganggunya pasokan

energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.

(3) Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan
terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial
masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah
wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang
diperlukan.

Bagian Keempat
Harga Energi

(1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian

berkeadilan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi

untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dana

subsidi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lingkungan dan Keselamatan

(1) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan

penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

(2) Setiap . . .

---

(2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan

yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan
dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan
kerja.

Bagian Keenam
Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(1) Tingkat kandungan dalam negeri, baik barang maupun jasa,

wajib dimaksimalkan dalam pengusahaan energi.

(2) Pemerintah wajib mendorong kemampuan penyediaan barang

dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang
mandiri, efisien, dan kompetitif.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Internasional

(1) Kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat

dilakukan untuk :
- menjamin ketahanan energi nasional;
- menjamin ketersediaan energi dalam negeri; dan
- meningkatkan perekonomian nasional.

(2) Kerja sama internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional dalam

bidang energi yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang, harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IV . . .

---

Bagian Kesatu
Kebijakan Energi Nasional

(1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain:

• ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
• prioritas pengembangan energi;
• pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
• cadangan penyangga energi nasional.

(2) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

Bagian Kedua
Dewan Energi Nasional

(1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional.

(2) Dewan Energi Nasional bertugas:

- merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional
untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan
DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- menetapkan rencana umum energi nasional;
- menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi
krisis dan darurat energi; serta
- mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang
bersifat lintas sektoral.

(3) Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.

(4) Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:

• Ketua: Presiden.
• Wakil Ketua: Wakil Presiden.
• Ketua Harian: Menteri yang membidangi energi.

(5) Anggota . . .

---

(5) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:

- tujuh orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah
lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas
penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan
energi; dan

• delapan orang dari pemangku kepentingan.

(1) Anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (5) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

(3) Anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

• 2 (dua) orang dari kalangan akademisi;
• 2 (dua) orang dari kalangan industri;
• 1 (satu) orang dari kalangan teknologi;
• 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup; dan
• 2 (dua) orang dari kalangan konsumen.

(4) Pemerintah mengusulkan calon anggota Dewan Energi

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebanyak dua kali dari jumlah setiap
kalangan pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Penentuan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan
akuntabel.

(6) Anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (5) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon

anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### Pasal 14 . . .

---

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal

dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah
tidak menjabat lagi dalam jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a.

(2) Masa jabatan Anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b adalah selama 5
(lima) tahun.

Anggaran biaya Dewan Energi Nasional dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional

dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang
sekretaris jenderal.

(2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua
Dewan Energi Nasional.

Bagian Ketiga
Rencana Umum Energi Nasional

(1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi

nasional berdasarkan kebijakan energi nasional.

(2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan
pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan
masukan dari masyarakat.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum

energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Rencana Umum Energi Daerah

(1) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah

dengan mengacu pada rencana umum energi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kelima
Hak dan Peran Masyarakat

(1) Setiap orang berhak memperoleh energi.

(2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok,

dapat berperan dalam:

- penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana
umum energi daerah; dan
- pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pemanfaatan

(1) Penyediaan energi dilakukan melalui:

• inventarisasi sumber daya energi;
• peningkatan cadangan energi;

• penyusunan . . .

---

- penyusunan neraca energi;
- diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi
dan energi; dan
- penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan
penyimpanan sumber energi dan energi.

(2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah
terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber
energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.

(3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk

memperoleh energi dari sumber energi setempat.

(4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib

ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.

(5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi

terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha
tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan
dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu
tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

(1) Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dengan:

- mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
- mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi,
konservasi, dan lingkungan; dan
- memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan
peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber
energi.

(2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib

ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber

energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk
usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan
dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu
tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

### Pasal 22 . . .

---

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan

dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan

energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau
Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pengusahaan

(1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi,

sumber energi, dan energi.

(2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha,

bentuk usaha tetap, dan perseorangan.

(3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan

usaha dan perseorangan.

(4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.

(5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi

dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa
energi dalam negeri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(7) Pengusahaan energi dan jasa energi, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24 . . .

---

(1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkewajiban, antara
lain:
- memberdayakan masyarakat setempat;
- menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan
energi; dan
- memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan

energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Konservasi Energi

(1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab

Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

(2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.

(3) Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang

melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau
insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak

melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi

energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau
Peraturan Daerah.

## BAB VI . . .

---

(1) Kewenangan Pemerintah di bidang energi, antara lain:

• pembuatan peraturan perundang-undangan;
• penetapan kebijakan nasional;
• penetapan dan pemberlakuan standar; dan
• penetapan prosedur.

(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi, antara lain:

- pembuatan peraturan daerah provinsi;
- pembinaan dan pengawasan pengusahaan di lintas
kabupaten/kota; dan
- penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota.

(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi,

antara lain:
- pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
- pembinaan dan pengawasan pengusahaan di
kabupaten/kota; dan
- penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota.

(4) Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber
energi, dan energi dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Pengawasan

Pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber
energi dan energi dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.

(1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru
dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan
industri energi nasional yang mandiri.

(1) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi energi, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan dana dari swasta.

(3) Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang

energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan
negara yang berasal dari energi tak terbarukan.

(4) Ketentuan . . .

---

(4) Ketentuan mengenai pendanaan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan

perundang-undangan di bidang energi tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.

(2) Badan Koordinasi Energi Nasional tetap menjalankan tugas

dan fungsinya sampai dengan terbentuk Dewan Energi
Nasional.

(3) Sebelum terbentuk Dewan Energi Nasional, kebijakan yang

akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Dewan Energi Nasional harus dibentuk dalam waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007

,

---