PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) yang

wilayahnya . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Gorontalo
berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo.
1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822), yang wilayahnya telah dikurangi
dengan Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu
di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara, yang
merupakan kabupaten asal Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berasal dari

sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang
terdiri atas cakupan wilayah:
- Kecamatan Bolaang Uki;
- Kecamatan Posigadan;
- Kecamatan Pinolosian;
- Kecamatan Pinolosian Tengah; dan
- Kecamatan Pinolosian Timur.

(2) Cakupan . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai batas-

batas wilayah:
- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bintauna,
Kecamatan Sangkup Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, dan Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan
Sangtombolang, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang
Mongondow;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Modayag
Barat, Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Nuangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone
Bolango Provinsi Gorontalo.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten

Bolaang . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bolaang Mongondow Selatan menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkedudukan
di Kecamatan Bolaang Uki.

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencakup urusan
wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
- penyediaan sarana dan prasarana umum;
- penanganan bidang kesehatan;
- penyelenggaraan pendidikan;
- penanggulangan masalah sosial;
- pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;

• pengendalian . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- pengendalian lingkungan hidup;
- pelayanan pertanahan;
- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- pelayanan administrasi penanaman modal;
- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.

Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan
pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling
lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipilih dan
disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan

paling . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi

Utara untuk melantik Penjabat Bupati Bolaang Mongondow
Selatan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,

dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara

pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(1) Bupati Bolaang Mongondow bersama Penjabat Bupati Bolaang

Mongondow Selatan menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.

(3) Penyerahan . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen

kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan difasilitasi
dan dikoordinasikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) meliputi:
- barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan yang berada dalam wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang
Mongondow yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- utang piutang Kabupaten Bolaang Mongondow yang
kegunaannya untuk Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan; dan
- dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Bolaang Mongondow, Gubernur Sulawesi Utara
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset

dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri
Dalam Negeri.

(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhak

mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan

kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun
pertama dan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) pada tahun kedua serta untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Selatan pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan

dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) pada tahun pertama dan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tahun kedua
serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow Selatan pertama kali sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Bolaang
Mongondow Selatan.

(4) Apabila Kabupaten Bolaang Mongondow tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

mengurangi . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Bolaang Mongondow untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(6) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan

laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Bolaang Mongondow.

(7) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan

Gubernur . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bolaang

Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sebelum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Wisnu Setiawan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DI PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 13.851,64 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 2.199.701 jiwa terdiri atas
9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai luas wilayah
± 5.397,69 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 492.786 jiwa
terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Desa
Molibagu menjadi Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa
Inobonto II Menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi
Kecamatan Bolaang Uki sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Selatan dan
Kecamatan Nuangan sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Timur,
Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/556/Sekr tanggal 28 Februari
2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dan Kabupaten Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, Surat
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/291/Sekr tanggal 8 Februari 2007
perihal Usulan Perubahan Ibu Kota Calon Daerah Pemekaran Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/26/I/2007 tanggal

11 Januari 2007 . . .

---

11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah Otonom Baru,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk selama
2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow
Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Bantuan Dana
Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Bupati
Bolaang Mongondow Nomor 01a Tahun 2008 tanggal 10 Januari 2008
tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
melalui APBD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten
Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2008
tanggal 5 Februari 2008 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Daerah
Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten Bolaang
Mongondow, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18a Tahun 2008
tanggal 5 Februari 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bolaang
Mongondow Nomor 22 Tahun tentang Bantuan Kepada Daerah Pemekaran
Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14a Tahun 2008 tanggal
7 April 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 152 Tahun 2008 tanggal
30 Mei 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2008 tanggal
24 Maret 2008 tentang Dukungan Dana Selama 2 (dua) tahun Berturut-
Turut terhadap Pemekaran Daerah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan dan Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi
Sulawesi Utara.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas
5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian
Tengah, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Bolaang Uki, dan
Kecamatan Posigadan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki
luas wilayah keseluruhan ± 1.615,86 km2 dengan penduduk ± 54.751 jiwa
pada tahun 2007.

Dengan . . .

---

Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai
daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban membantu
dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL