DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,
yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya
saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
1. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi
dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu
Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk
persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
1. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu.
1. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
1. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil
kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
tersebut.
1. Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
1. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.

---

PRESIDEN

1. Kuasa …

1. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang ini.
1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan administratif.
1. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian
di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di
bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual
lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di
Direktorat Jenderal.
1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu
tertentu dan syarat tertentu.
1. Hari adalah hari kerja.

Bagian Pertama
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang Mendapat Perlindungan

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu yang orisinal.

(2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain

tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang
umum bagi para Pendesain.

Bagian Kedua
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang Tidak Mendapat Perlindungan

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau
kesusilaan.

---

PRESIDEN

Bagian Ketiga …

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan

kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi
secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara

komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10

(sepuluh) tahun.

(4) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

Bagian Keempat
Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah

Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara
bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

(1) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan

dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak
adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua
pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan
dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan
pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan

kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Tata Letak

---

PRESIDEN

Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak,
kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

### Pasal 7 …

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Kelima
Lingkup Hak

(1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang
lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat
seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan
penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Pertama
Umum

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan.

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke

Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh

---

PRESIDEN

Pemohon atau Kuasanya.

(3) Permohonan …

(3) Permohonan harus memuat:

- tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan
melalui Kuasa; dan
- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah
pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:

- salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
- surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
- surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf e.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari

satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu
Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.

(6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan

harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup
bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
bersangkutan.

(7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik

Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan

memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan

---

PRESIDEN

tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua …

Bagian Kedua
Waktu Penerimaan Permohonan

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan, dengan syarat
Pemohon telah:
- mengisi formulir Permohonan;
- melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu yang dimohonkan; dan
- membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1).

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan

kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13,
Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya
agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan
tersebut.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang

untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.

(1) Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap
ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat
Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Penarikan Kembali Permohonan

---

PRESIDEN

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis
kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan
tersebut belum mendapat keputusan.

Bagian Keempat …

Bagian Keempat
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas) bulan sesudah
pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai
Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau
atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan Permohonan,
memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena
pewarisan.

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau
orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat
Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan
diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pemberian Hak dan Pengumuman

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal
11 terhadap Permohonan.

(2) Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11, Direktorat Jenderal
memberikan hak atas Permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya
dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain.

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Direktorat

---

PRESIDEN

Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

### Pasal 22 …

(1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar
biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Sertifikat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan

dengan:
- pewarisan;
- hibah;
- wasiat;
- perjanjian tertulis; atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan
hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan

dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat
hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu.

---

PRESIDEN

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak
Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam
sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
Bagian Kedua …

Bagian Kedua
Lisensi

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada
pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan

dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat
ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan

Keputusan Presiden.

## BAB V …

Bagian Pertama
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak

(1) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh

Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang
Hak.

(2) Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara
tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran
tersebut.

(3) Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
- Pemegang Hak;
- penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan
tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

(4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Kedua
Pembatalan Pendaftaran
Berdasarkan Gugatan

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

---

PRESIDEN

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan
Niaga.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang

pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari
setelah tanggal putusan diucapkan.

Bagian Ketiga …

Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat
tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang

bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan
tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan

Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal

gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan
dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan
didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh)

hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah
Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)

wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14
(empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

---

PRESIDEN

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

### Pasal 33 …

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan

paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak
dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan
tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada

panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi

dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan

menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60

(enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)

---

PRESIDEN

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi

kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas
permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

### Pasal 34 …

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan
segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan

berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penerima
Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib

meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib
dilakukannya kepada Pemegang Hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib
mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang
dimilikinya kepada Pemegang Hak yang sebenarnya.

BIAYA

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum

---

PRESIDEN

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, permintaan salinan Sertifikat Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, pencatatan pengalihan Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, pencatatan perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang
ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara

pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat

mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII …

(1) Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:
- gugatan ganti rugi; dan/atau
- penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan

Niaga.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para
pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 38.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang

---

PRESIDEN

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;
- melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak
pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu;

• melakukan …

- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu;
- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan
hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana

---

PRESIDEN

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

merupakan delik aduan.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

ttd