HUBUNGAN LUAR NEGERI

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang
menyangkut aspek regional dan internasional
yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat
pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya,
lembaga negara, badan usaha, organisasi
politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, atau warga negara
Indonesia.
1. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah
Pemerintah Republik Indonesia yang diambil
dalam melakukan hubungan dengan negara lain,
organisasi international, dan subyek hukum
internasional lainnya dalam rangka menghadapi
masalah internasional guna mencapai tujuan
nasional.
1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk
dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum
internasional dan dibuat secara tertulis oleh
Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau

---

PRESIDEN

lebih negara, organisasi internasional atau
subyek hukum internasional lainnya, serta
menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah
Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
1. Organisasi Internasional adalah organisasi antar
pemerintah.

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan
Negara.

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk
kepentingan nasional.

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif,
dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan
pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

(1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan

Politik Luar Negeri, peraturan
perundang-undangan nasional dan hukum serta
kebiasaan internasional.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku

bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri,
baik pemerintah maupun non Pemerintah.

(1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan

---

PRESIDEN

pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah
Republik Indonesia berada di tangan Presiden.
Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.

(2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan

Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kepada Menteri.

(3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang

perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Presiden dapat menunjuk pejabat selain Manteri Luar

Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain
untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di
bidang tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain

Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau
orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
Menteri.

(1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga

pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat
pejabat dari departemen atau lembaga yang
bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan
Republik Indonesia guna melaksanakan
tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang
departemen atau lembaga tersebut.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara

operasional dan administratif merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Perwakilan Republik
Indonesia serta tunduk pada
peraturan-peraturan tentang tata kerja
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau

konsuler dengan negara lain serta masuk ke
dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi
internasional ditetapkan oleh Presiden dengan
memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat.

---

PRESIDEN

(2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik

atau konsuler di negara lain atau kantor
perwakilan pada organisasi internasional
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh
Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat

didirikan lembaga kebudayaan, lembaga
persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau
badan Indonesia lainnya di luar negeri.

(2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah
mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga

didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga
atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau

badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun
nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian
internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana
tersebut dengan Menteri.

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan
menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum
internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.

---

PRESIDEN

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian
internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban
tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus,
perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan
khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional
lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undnagan
nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik

Indonesia dapat memberikan pembebasan dari
kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang
tidak ditentukan dalam Pasal 16.

(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilaksanakan berdasar pada peraturan

perundang-undangan nasional.

(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan

warga negara atau badan hukum Indonesia yang
menghadapi permasalahan hukum dengan
perwakilan negara asing di Indonesia.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

dan kebiasaan internasional.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :
- memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara
Indonesia di luar negeri;
- memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi
warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan
kebiasaan internasional.

---

PRESIDEN

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan
hukum Indonesia di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia
berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas
musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan
Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan,
membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta
mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya
negara.

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik
dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan
melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal
22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau
negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk

mencatat keberadaan dan membuat surat
keterangan mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, dan kematian warga negara Republik
Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler
lainnya di wilayah akreditasinya.

(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan

pembuatan surat keterangan hanya dapat
dilakukan apabila kedua hal itu telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan
Republik Indonesia yang bersangkutan,
sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

---

PRESIDEN

perundang-undangan Indonesia.

(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di

tangan Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan Menteri.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan
hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

(1) Presdien menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari

luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan
Menteri.

(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah

dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar
Negeri dan Politik Luar Negri.

(2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negri

dan pelaksanaan Politik Luar Negeri
diselenggarakan oleh Menteri.

(1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat

negara yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili

negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil
pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu
negara atau pada suatu organisasi

---

PRESIDEN

internasional.

(3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah

menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak
keuangan dan administratif yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus,

Presiden dapat mengangkat Pejabat lain
setingkat Duta Besar.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat

dengan Keputusan Presiden.

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil

yang telah mengikuti pendidikan dan latihan
khusus bertugas di Departemen Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas

Luar Negri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional

Diplomat.

(2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan

struktural.

(3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas

Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan

penempatannya pada Perwakilan Indonesia diatur
dengan Keputusan Menteri.

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan
penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan
Keputusan Menteri.

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan
Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

---

PRESIDEN

(1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia untuk suatu negara tertentu atau
pada suatu organisasi internasional.

(2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara

asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa
da Berkuasa Penuh negara tersebut untuk
Indonesia.

(1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara

Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu
di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang
yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang
ditandatangani oleh Presiden.

(2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah

Republik Indonesia dalam suatu konferensi
internasional, jika disyaratkan, kepada orang
yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang
ditandatangani oleh Menteri.

(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang

Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia
yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler
untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara
asing.

(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal

atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia
serta mengeluarkan eksekuatur untuk memulai
tugasnya.

(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang

Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul
Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat
guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu
wilayah tertentu pada suatu negara asing.

(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal

---

PRESIDEN

Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang
bertugas di Indonesia serta mengeluarkan
eksekuatur.

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan
Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya
Undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1999

ttd.

Diundangkan di Jakrta
pada tanggal 14 September 1999

,

ttd.

MULADI

---

PRESIDEN