AKUNTAN PUBLIK

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh
izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
1. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang
telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang
bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-
kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.
1. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi
Akuntan Publik yang bersifat nasional.
1. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi
Akuntan yang bersifat nasional.
1. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP,
adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
1. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat
OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan
jaringan kerja sama antar-KAP.
1. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat
KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan
melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang
jasa audit atas informasi keuangan historis.
1. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA,
adalah organisasi di luar negeri yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara
yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan
usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha
sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi
keuangan historis.
1. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak
menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP
yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang
terlibat langsung dalam pemberian jasa.
1. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha
persekutuan.

1. Standar …

---

1. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya
disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi
ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik
dalam pemberian jasanya.
1. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang keuangan.

Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu
Jenis Jasa

(1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

• jasa audit atas informasi keuangan historis;
• jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
• jasa asurans lainnya.

(2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diberikan oleh Akuntan Publik.

(3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang
berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Pemberian Jasa

(1) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP

atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun
buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka
waktu tertentu.

(2) Ketentuan …

---

(2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit

atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diperpanjang.

(3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir

dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang
bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan
tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan
publik yang sah;
- berpengalaman praktik memberikan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin Akuntan Publik;

• tidak …

---

- tidak pernah dipidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- tidak berada dalam pengampuan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan

izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada
perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia
dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing
tersebut.

(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan

Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara
asalnya;
- tidak pernah dipidana;
- tidak berada dalam pengampuan;
- mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
- mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan
hukum dagang Indonesia;
- berpengalaman praktik dalam bidang penugasan
asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil
penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;
- sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh
dokter di Indonesia; dan
- ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling
pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan
pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.

(3) Akuntan …

---

(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan

Publik tunduk pada Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

(1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh

Menteri.

(2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus

mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri,
dengan persyaratan sebagai berikut:
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
- menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Menteri;
- tidak berada dalam pengampuan; dan
- menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional
berkelanjutan.

(3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan

perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir.

(4) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masa
berlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratif
berupa denda.

(5) Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan

Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap; atau
- persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupa
denda telah dibayar bagi Akuntan Publik yang
terlambat mengajukan perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam …

---

(6) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin

Akuntan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin Akuntan
Publik dinyatakan telah diperpanjang.

(7) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan

perpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan
permohonan izin baru dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal
7 ayat (2).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Asurans
untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin

(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan

penghentian pemberian jasa asurans sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu.

(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan paling lama sampai berakhir
masa berlakunya izin.

(4) Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk

sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat
memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 3 ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penghentian pemberian jasa untuk sementara
waktu diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan

pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.

(2) Persetujuan …

---

(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal persetujuan atas
pengunduran diri.

(4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin

Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:

• Akuntan Publik meninggal dunia; atau
• izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.

(2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang

bersangkutan:

- mengajukan permohonan pengunduran diri;
- dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
- dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
- dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- berada dalam pengampuan; atau
- menyampaikan dokumen palsu atau yang
dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada
saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

## BAB IV …

---

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha

(1) KAP dapat berbentuk usaha:

- perseorangan;
- persekutuan perdata;
- firma; atau
- bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik
profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-
Undang.

(2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha
KAP.

Bagian Kedua
Pendirian dan Pengelolaan

(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat
didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan
Publik berkewarganegaraan Indonesia.

(2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,
hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan
Akuntan Publik.

(3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan
Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang
bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili
KAP.

(4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan

asing pada KAP, jumlah Rekan yang
berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak 1/5
(satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Bagian Ketiga …

---

Bagian Ketiga
Rekan non-Akuntan Publik

(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan

Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut:
- berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1)
atau yang setara;
- berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di
bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan
Publik;
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan
Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi
Akuntan Publik; dan
- tidak pernah dipidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Rekan non-Akuntan Publik dilarang:
- menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
- merangkap sebagai:
1. pejabat negara;
1. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan,
lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk
dengan peraturan perundang-undangan; atau
1. jabatan lain yang mengakibatkan benturan
kepentingan.
- menandatangani dan menerbitkan laporan hasil
pemberian jasa melalui KAP.

### Pasal 16 …

---

(1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-

Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik:

- tidak berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
- dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
- merangkap sebagai:
1. pejabat negara;
1. pimpinan atau pegawai pada lembaga
pemerintah, lembaga negara, atau lembaga
lainnya yang dibentuk dengan peraturan
perundang-undangan; atau
1. jabatan lain yang mengakibatkan benturan
kepentingan.
- dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan
pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
- menandatangani dan menerbitkan laporan hasil
pemberian jasa melalui KAP.

(2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya

dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk
mendaftar kembali dalam hal:

- dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan
pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
- menandatangani dan menerbitkan laporan hasil
pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f.

Bagian Keempat …

---

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Profesional Asing

(1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang

dipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu per
sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk
masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang
bersangkutan.

Bagian Kelima
Izin Usaha

(1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.

(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan
usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk
KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata
dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi
untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
- mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga
kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
- memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
- membuat surat pernyataan dengan bermeterai
cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan
mencantumkan paling sedikit:
1. alamat Akuntan Publik;
1. nama dan domisili kantor; dan
1. maksud dan tujuan pendirian kantor;
- memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan
dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c,
atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:

1. nama …

---

1. nama Rekan;
1. alamat Rekan;
1. bentuk usaha;
1. nama dan domisili usaha;
1. maksud dan tujuan pendirian kantor;
1. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
1. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi
perselisihan di antara Rekan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

(1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh

KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

(2) Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik yang
berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan
pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai
dengan domisili cabang KAP.

(3) Pemimpin cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh:

- pemimpin cabang lain pada KAP yang
bersangkutan; atau
- pemimpin KAP yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

(1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.

(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
- mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan
usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara

• memiliki …

---

Kesatuan Republik Indonesia;
- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang
KAP;
- mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga
kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
dan
- membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan
mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh
notaris.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha
Kantor Akuntan Publik

(1) Izin usaha KAP dicabut dalam hal:

- pemimpin KAP mengajukan permohonan
pencabutan izin usaha KAP;
- KAP dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin usaha KAP;
- izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk
perseorangan dicabut;
- izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP
dicabut;
- domisili KAP berubah; atau
- terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada
saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.

(2) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk
perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
- izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP
dinyatakan tidak berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara permohonan pencabutan izin usaha KAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan …

---

Bagian Kesembilan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian
Cabang Kantor Akuntan Publik

(1) Izin pendirian cabang KAP dicabut dalam hal:

- izin usaha KAP dicabut;
- tidak terdapat pemimpin cabang KAP selama 180
(seratus delapan puluh) hari;
- pemimpin KAP mengajukan permohonan
pencabutan izin pendirian cabang KAP;
- cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin pendirian cabang KAP;
- domisili cabang KAP berubah; atau
- terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada
saat pengajuan permohonan izin pendirian cabang
KAP.

(2) Izin pendirian cabang KAP dinyatakan tidak berlaku jika

izin usaha KAP tidak berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berlakunya
izin cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan
Publik dan KAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Hak Akuntan Publik

Akuntan Publik berhak untuk:
- memperoleh imbalan jasa;
- memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah
memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan

• memperoleh …

---

- memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang
berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

(1) Akuntan Publik wajib:

- berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Menteri;
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi
pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib
berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang
KAP dimaksud;
- mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan
atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP;
- melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak:
1. menjadi Rekan pada KAP;
1. mengundurkan diri dari KAP; atau
1. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam
Undang-Undang ini;
- menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional
berkelanjutan; dan
- berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan
mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:

- melalui KAP;
- mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik
profesi, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan
- membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas
kertas kerja tersebut.

(3) Ketentuan …

---

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta
pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan
Menteri.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.

(1) KAP atau cabang KAP wajib:

- mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja
profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
- mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan
usaha;
- memiliki dan menjalankan sistem pengendalian
mutu; dan
- memasang nama lengkap kantor pada bagian depan
kantor.

(2) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing

dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib
menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk
menyusun dan menjalankan program pengembangan
profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan
akuntansi secara cuma-cuma.

(3) KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar

paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada
Menteri:
- laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk
tahun takwim sebelumnya; dan
- laporan program dan realisasi tahunan program
pengembangan profesi akuntan publik dan/atau
dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri:

- perubahan susunan Rekan;
- perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin
cabang KAP;

• perubahan …

---

- perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau
pemimpin cabang KAP;
- perubahan alamat KAP;
- berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA;
- pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama
dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau
- pembubaran OAA yang melakukan kerja sama
dengan KAP.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
dalam Peraturan Menteri.

(1) Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib
menjaga independensi serta bebas dari benturan
kepentingan.

(2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi antara lain, apabila:

- Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai
kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang
signifikan pada klien atau memperoleh manfaat
ekonomis dari klien;
- Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki
hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi,
pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci
di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien;
dan/atau
- Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam
periode yang sama atau untuk tahun buku yang
sama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite
Profesi Akuntan Publik.

### Pasal 29 …

---

(1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib

menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari
klien.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan
pengawasan oleh Menteri.

(3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang

diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak
Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

(1) Akuntan Publik dilarang:

- memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu)
KAP;
- merangkap sebagai:
1. pejabat negara;
1. pimpinan atau pegawai pada lembaga
pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga
lainnya yang dibentuk dengan peraturan
perundang-undangan; atau
1. jabatan lain yang mengakibatkan benturan
kepentingan;
- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang

sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik
lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan

izin;
- memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang

sedang dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin;

• memberikan …

---

- memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas
kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan
pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya;
- menerima imbalan jasa bersyarat;
- menerima atau memberikan komisi; atau
- melakukan manipulasi, membantu melakukan
manipulasi, dan/atau memalsukan data yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan.

(2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik
yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada
lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang
dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di
bidang akuntansi.

(1) KAP dilarang:

- melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang
telah melakukan kerja sama dengan KAP lain;
- mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status
terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri
dibekukan atau dibatalkan;
- memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak
terdaftar pada Menteri;
- membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk
kantor cabang; dan
- membuat iklan yang menyesatkan.

(2) Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan

atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang
tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (3).

## BAB VI …

---

(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus

menggunakan nama dari Akuntan Publik yang
mendirikan dan mengelola KAP tersebut.

(2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d,
harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa
Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP
tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama

diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya

untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI.

(2) Pembentukan OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling
sedikit memuat:
- tujuan OAI yang mencakup pengembangan
metodologi jasa asurans dan sistem pengendalian
mutu;
- hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI;
- program pendidikan dan pelatihan bagi anggota
OAI; dan
- pendirian OAI bersifat berkelanjutan.

(3) OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didaftarkan pada Menteri dengan mengajukan
permohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendirian
dengan mencantumkan nama KAP yang menjadi
anggota.

(4) Menteri …

---

(4) Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) apabila OAI bubar.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan

pembatalan status terdaftar OAI diatur dalam Peraturan
Menteri.

(1) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mencantumkan
nama OAI bersama-sama dengan nama KAP.

(2) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa secara
bersama-sama.

(3) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama

OAI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman

nama OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau

OAA.

(2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau

OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama
dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan
Menteri.

(3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan
notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit
memuat:
- bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
- penggunaan metodologi yang disepakati bersama
antara KAPA atau OAA dengan KAP;
- bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA;
dan
- kerja sama bersifat berkelanjutan.

(4) Persetujuan …

---

(4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan

tertulis kepada Menteri dengan syarat:
- KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
- KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja
sama dengan KAP lain.

(5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu)
nama KAPA atau OAA.

(6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh

KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat
digunakan lagi oleh KAP lain.

(1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama

KAPA atau OAA apabila:

- kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA
berakhir;
- status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
- status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.

(2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau

OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA
pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, KAP dapat mengajukan
kembali permohonan persetujuan pencantuman nama
KAPA atau OAA kepada Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman
nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan
pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan
persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga …

---

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan
Status Terdaftar Kantor Akuntan Publik Asing
atau Organisasi Audit Asing

(1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama

KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran
kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
- mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari
negara asal KAPA;
- tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan
- telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh
regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal
KAPA.

(2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama

KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran
kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
- memiliki kompetensi dalam bidang asurans;
- terdaftar di suatu negara;
- mempunyai anggota KAPA;
- mempunyai program pelatihan; dan
- mempunyai standar reviu mutu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

(1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:
- izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di
negara asal KAPA; atau
- KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan izin.

(2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila KAP

yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan izin.

### Pasal 40 …

---

(1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:
- kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup
bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
- KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara
berkelanjutan;
- izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di
negara asal KAPA;
- KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan izin; atau
- KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.

(2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal:
- kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup
bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
- OAA tidak melaksanakan kerja sama secara
berkelanjutan;
- OAA bubar;
- KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan izin; atau
- OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.

(3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri

dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali
permohonan pendaftaran.

(1) Biaya dikenakan untuk:

- memperoleh izin Akuntan Publik;
- memperpanjang izin Akuntan Publik;
- memperoleh izin usaha KAP;
- memperoleh izin pendirian cabang KAP;
- memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA
atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan
- memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau

(2) Ketentuan …

---

OAA.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(1) Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi

Profesi Akuntan Publik.

(2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi

Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari seluruh Akuntan Publik;
- memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga;
- mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan
oleh rapat anggota;
- memiliki program mengenai pelatihan profesional
berkelanjutan;
- memiliki kode etik organisasi; dan
- memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik
yang menjadi anggotanya.

(4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang:

• menyusun …

---

• menyusun dan menetapkan SPAP;

• menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;

- menyelenggarakan pendidikan profesional
berkelanjutan; dan

• melakukan reviu mutu bagi anggotanya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan
publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik.

(2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 (tiga
belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai
berikut:
- Kementerian Keuangan;
- Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
- Asosiasi Profesi Akuntan;
- Badan Pemeriksa Keuangan;
- otoritas pasar modal;
- otoritas perbankan;
- akademisi akuntansi;
- pengguna jasa akuntan publik;
- Kementerian Pendidikan Nasional;
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
- Dewan Standar Akuntansi Syariah;
- Dewan SPAP; dan
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

(3) Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

(4) Keanggotaan …

---

(4) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolegial.

(1) Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari

unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari
unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

(2) Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan

pertimbangan terhadap:
- kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan
pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan
profesi Akuntan Publik.

(3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Komite Profesi Akuntan Publik
juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil
pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan
oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.

(4) Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan
mengikat.

(5) Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite

Profesi Akuntan Publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Komite Profesi
Akuntan Publik dibantu oleh sekretariat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi
Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan
Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XI …

---

Bagian Kesatu
Umum

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.

Bagian Kedua
Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 49, Menteri berwenang:

- menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan
dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang
KAP;
- menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi
akuntan publik, dan pendidikan profesional
berkelanjutan;
- melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:
1. SPAP;
1. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan
publik; dan
1. pendidikan profesional berkelanjutan,
untuk melindungi kepentingan publik.

Bagian Ketiga
Pengawasan

(1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan

pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau
cabang KAP.

(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas

nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam …

---

(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri berwenang untuk:
- meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen
kepada Pihak Terasosiasi; dan
- meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen
kepada asosiasi profesi.

(4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang

menolak atau menghindari pemeriksaan dan
menghambat kelancaran pemeriksaan.

(5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang

diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan
kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta
memberikan keterangan yang diperlukan termasuk
kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan
dan simpanannya pada bank.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan

untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan
Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang
ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.

(7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga

kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan
Publik yang diperiksa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan

terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP
diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar

orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:
- menolak memberikan keterangan dan/atau
memberikan keterangan atau dokumen palsu atau
yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
- melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1);
- dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas
Undang-Undang ini; atau
- dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5

(2) Ketentuan …

---

(lima) tahun atau lebih.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman

Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur
dalam Peraturan Menteri.

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif

kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP
atas pelanggaran ketentuan administratif.

(2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap

### Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal

17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal
29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal
34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6),
atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

- rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban
tertentu;
- peringatan tertulis;
- pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis
entitas tertentu;
- pembatasan pemberian jasa tertentu;
- pembekuan izin;
- pencabutan izin; dan/atau
- denda.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g

dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan
pengenaan sanksi administratif lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (3) huruf g dan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

## BAB XIII …

---

Akuntan Publik yang:
- melakukan manipulasi, membantu melakukan
manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan
dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
- dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan,
dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas
kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan
dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh
pihak yang berwenang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar

atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan
untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

### Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk

mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang
KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap …

---

(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi

menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak
seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana
yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana
denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang
bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)
tahun.

(1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari
tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah
lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan
hasil pemberian jasa.

(2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan

pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat
dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemberian jasa.

## BAB XV …

---

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah
memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP
yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik
yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi
ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama
1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini
dengan menyampaikan dokumen berupa surat
keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP
dan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukan
dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali
sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
- Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut
Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku
untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan
Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yang

baru.
- Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan
pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar
sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan
menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d.

- KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan
bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang ini.
- KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja
profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh
Menteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri
sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk
menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

• SPAP …

---

- SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Publik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap
berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan
(“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34
Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan
(“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasa
Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini dan belum ada peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang
ini, dinyatakan masih berlaku.

(1) Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan

pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

(2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan

pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar …

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

---