Kewajiban untuk Memberikan Bantuan Hukum Timbal Batik dalam

Masalah Pidana

Para Pihak berupaya untuk saling memberikan, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah

pidana seluas-luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau

proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada

saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan

lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta.

Pasal2

Ruang lingkup Bantuan

1. Bantuan meliputi langkah-langkah berikut yang diambil untuk mempercepat

proses hukum pidana di Negara Peminta. yaitu

• pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;

• pengiriman barang, dokumen. catatan dan bukti;

• penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau

pengembalian;

• penyediaan informasi;

• penggeledahan badan dan properti;

• pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti, termasuk

memeriksa barang dan tempat;

• menelusuri. membekukan. menyita dan merampas hasil dan sarana

kejahatan;

2

---

• penyampaian dokumen;

• menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau

konfrontasi;

• mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di

Negara Peminta;

• bantuan lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini yang disepakati

bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum

Negara Diminta.

1. Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik

yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum

berlakunya Perjanjian ini.

1. Para Pihak saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah

pidana seluas-luasnya yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal sesuai

dengan hukum nasional masing-masing Pihak.

Pengecualian

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap hal-hal berikut

• pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau

dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud untuk diekstradisi:

• eksekusi putusan pidana;

• pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman; dan

• pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

Pasal4
Alasan Penolakan atau Penundaan Bantuan

1. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat ditolak apabila

• permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang oleh Negara Diminta

dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait

dengan tindak pidana politik;

• permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang diatur dalam hukum

militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

3

---

• Negara Diminta memandang bahwa pelaksanaan permintaan tersebut

kemungkinan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau

kepentingan utama lainnya dari negara tersebut sebagaimana ditentukan

oleh otoritas yang berwenang;

• permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang

yang diadili telah dibebaskan, diampuni atau dihukum di Negara Diminta

untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama. sepanjang hukuman

yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani;

• terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan

diajukan untuk menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras,

agama. kebangsaan. asal etnis, jenis kelamin atau pendapat politiknya atau

bahwa dikabulkannya permintaan tersebut dapat memperburuk situasi

orang tersebut karena alasan tersebut;

• terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa proses hukum pidana

terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat

dalam instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia,

termasuk Kovenan lnternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 16

Desember 1966;

• permmtaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diancam

hukuman mati di Negara Peminta kecuali Negara Peminta memberikan

jaminan sehingga Negara Diminta memandang cukup bahwa hukuman

mati tidak akan diupayakan, dijatuhkan atau, jika dijatuhkan. tidak akan

dilaksanakan.

1. Negara Diminta dapat menunda bantuan hukum timbal balik jika pelaksanaan

permintaan tersebut akan mengganggu proses hukum pidana yang sedang

berjalan di Negara Diminta.

1. Sebelum menolak atau menunda bantuan hukum timbal balik sesuai dengan

Pasal ini, Negara Oiminta harus

• segera menginformasikan kepada Negara Peminta alasan untuk

mempertimbangkan penolakan atau penundaan bantuan; dan

• mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat dan

kondisi tertentu yang dianggap perlu. Jika demikian, syarat dan ketentuan

tersebut harus dipenuhi oleh Negara Peminta.

4

---

## BAB II - PERMINTAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Hukum yang berfaku

1. Permintaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara

Diminta.

1. Jika Negara Peminta menginginkan penerapan prosedur khusus sehubungan

dengan pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik, hal tersebut

secara tegas harus diminta, dan Negara Diminta harus memenuhi permintaan

tersebut sepanjang hukum nasionalnya tidak melarang.

Pasal6
Kejahatan Ganda dan Upaya Paksa

1. Pelaksanaan permintaan yang melibatkan upaya paksa diberikan hanya jika

tindakan yang disangkakan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum

nasional Para Pihak.

1. Dalam menentukan apakah tindakan yang disangkakan itu merupakan tindak

pidana berdasarkan hukum nasional Para Pihak, menjadi tidak relevan apakah

hukum nasional Para Pihak menempatkan tindakan yang disangkakan dalam

kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut

dengan terminologi yang sama. Fakta yang dijelaskan dalam permintaan

tersebut harus sesuai dengan elemen objektif dari tindak pidana yang dapat

dihukum berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.

1. Upaya paksa meliputi

• penggeledahan badan dan properti;

• penyitaan barang bukti, termasuk sarana yang digunakan untuk melakukan

tindak pidana, serta barang dan aset yang merupakan hasil dari tindak

pidana tersebut:

• tindakan apa pun yang bertujuan untuk membuka rahasia yang dilindungi

oleh hukum pidana Negara Diminta: dan

• tindakan lain yang melibatkan upaya paksa sesuai dengan hukum acara

dari Negara Oiminta.

5

---

1. Kejahatan ganda tidak harus dimintakan untuk pelaksanaan permintaan yang

tidak melibatkan upaya paksa.

Pasaf 7

Tindakan Sementara

Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas dari Negara Peminta, tindakan

sementara harus diperintahkan oleh otoritas berwenang dari Negara Diminta

untuk menjaga situasi yang ada, untuk melindungi kepentingan hukum yang

terancam atau untuk melindungi bukti yang terancam bahaya, jika proses hukum

yang dipertimbangkan oleh permintaan tersebut tidal< tampak jelas untuk tidak

diterima atau tidak sesuai menurut hukum nasional Negara Diminta.

Pasaf 8

Batas Penggunaan lnformasi,Dokumen, dan Barang

1. Negara Peminta tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi

atau bukti yang diperoleh untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam

permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Otoritas Pusat Negara

Diminta.

1. Persetujuan ini tidak perlu apabila

• proses hukum pidana asing ditujukan terhadap orang lain yang

berpartisipasi dalam tindak pidana; atau

• bahan tersebut digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan atau proses

hukum terkait kompensasi atas kerugian yang berhubungan dengan proses

hukum yang kepadanya bantuan itu telah diberikan

Pasal9

Data pribadi

1. Data pribadi yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini hanya digunakan

untuk tujuan data itu dikirim dan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh

Negara Pengirim. Merujuk pada pengecualian sesuai dengan Pasal 8 ayat 2

6

---

huruf a b, penggunaan data untuk tujuan lain memerlukan persetujuan

terlebih dahulu dari Negara yang mengirimkan data.

1. Ketentuan berikut berlaku untuk pengiriman dan penggunaan data pribadi

yang dikirimkan untuk tujuan permintaan bantuan berdasarkan Perjanjian ini

• Hanya data yang berkaitan dengan permintaan yang dikirimkan kepada

otoritas yang berwenang di Negara Peminta.

• Berdasarkan permintaan, Pihak yang telah menerima data harus

memberitahukan kepada Negara Pengirim mengenai penggunaan data

tersebut dan hasil yang diperoleh darinya.

• Apabila menurut Negara Pengirim, data yang dikirimkan adalah data yang

salah atau yang seharusnya tidak dikirim, maka Negara Pengirim harus

sesegera mungkin memberitahukan hal itu kepada Negara Penerima data.

Negara Penerima data harus sesegera mungkin memperbaiki kesalahan itu

atau menghancurkan data tersebut.

• Para Pihak harus menyimpan catatan dalam bentuk yang mudah diakses

mengenai pengiriman dan penerimaan data.

• Pemindahan data pribadi selanjumya hanya diizinkan sesuai dengan

peraturan nasional dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara

Pengirim.
- Data terkirim yang tidak lagi digunakan untuk tujuan yang diizinkan sesuai

dengan Perjanjian ini harus dimusnahkan sesegera mungkin, atau

dilakukan tindakan lain yang diizinkan sesuai dengan hukum nasional yang

dengan cara yang sama dapat memberikan hak seseorang yang terl<ena

dampak.

1. Para Pihak harus mellndunqt data pribadi dari kehilangan akibat

ketidaksengajaan, penghancuran atau modifikasi yang tidak disengaja atau

tidak sah, akses, penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah, atau

penyalahgunaan lainnya.

1. Para Pihak harus menjamin hak-hak yang sah dari orang yang terkena

dampak dari pengiriman data berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan

informasi dan akses terhadap data mengenai dirinya, koreksi atau

penghapusan data tersebut atau pembatasan pemrosesan data tersebut

dalam kasus terkait; dan upaya peradilan yang efektif, atas permintaan orang

7

---

yang bersangkutan, berkaitan dengan pengiriman atau penggunaan informasi

terse but.

1. Para Pihak dapat membatasi keseluruhan atau sebagian hak orang yang

bersangkutan berkaitan dengan informasi dan akses terhadap data. termasuk

informasi mengenai penolakan pembetulan atau penghapusan data pribadi

atau pembatasan pemrosesan, apabila hal ini merupakan tindakan yang

diperlukan dan proporsional untuk mempertimbangkan kepentingan yang sah

sehingga dapat melindungi keamanan publik dan nasional, melindungi hak

dan kebebasan orang lain. menghindari terhambatnya proses penyelidikan,

penyidikan atau proses persidangan, atau menghindari terhambatnya

tindakan pencegahan, pendeteksian. penyelidikan, penyidikan atau

penuntutan tindak pidana atau eksekusi putusan pidana.

Kehadiran Orang untuk Berpartisipasi datam Proses Hukum

Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas oleh Negara Peminta, Otoritas

Pusat Negara Diminta harus menyebutkan tanggal dan tempat pelaksanaan

permintaan tersebut. Pejabat dan mereka yang terlibat dapat hadir apabila

Negara Diminta menyetujuinya.

Pengambilan Kesaksian di Negara Diminta

1. Saksi harus didengar kesaksiannya sesuai dengan hukum nasional Negara

Diminta. Meskipun demikian. mereka juga dapat menolak untuk memberi

kesaksian jika hukum nasional Negara Peminta mengizinkan mereka

melakukannya.

1. Jika penolakan mereka untuk bersaksi didasarkan pada hukum nasional

Negara Peminta, Negara Diminta harus menyerahkan hal ini kepada Negara

Peminta untuk diputuskan. Alasan keputusan menolak harus diberikan.

1. Seorang saksi yang menggunakan haknya untuk menolak memberikan

kesaksian tidak dapat dikenai sanksi hukum apa pun di Negara Peminta

karena alasan tersebut.

8

---

Pengiriman Barang, Dokumen, Catalan atau Bukti

1. Atas permintaan. Negara Diminta harus mengirimkan barang, dokumen,

catatan atau bukti ke Negara Peminta.

1. Negara Diminta dapat mengirimkan salinan dokumen, catatan atau bukti yang

diminta. Jika Negara Peminta secara jelas meminta pengiriman dokumen asli,

Negara Diminta harus berusaha keras untuk memenuhi permintaan tersebut.

1. Negara Peminta diharuskan untuk mengembalikan apa yang dikirimkan

sesegera mungkin atau selambat-lambatnya setelah persidangan selesai,

kecuali Negara Diminta secara jelas melepaskan kewajiban Negara Peminta

untuk mengembalikannya.

1. Hak-hak yang diklaim oleh pihak ketiga atas barang, dokumen, catatan, atau

bukti di Negara Diminta tidak akan menghalangi pengirimannya ke Negara

Peminta.

catatan Hakim, Pengadilan, atau Penyidik yang Berwenang

1. Atas permintaan. Negara Diminta harus menyediakan kepada pihak

berwenang Negara Peminta catatan pengadilan atau catatan penyidik yang

berwenang, termasuk putusan dan keputusan, apabila catatan ini penting

untuk proses peradilan.

1. Dokurnen, catatan. dan bahan lainnya hanya akan diserahkan jika

menyangkut kasus yang telah selesai. Jika kasusnya belum selesai, otoritas

yang berwenang dari Negara Diminta akan memutuskan apakah hal tersebut

diizinkan.

Pasal14

Catatan Peradilan dan Pertukaran lnformasi

1. Negara Diminta harus menyampaikan intisari dan informasi yang berkaitan

dengan catatan peradilan, yang diminta oleh pengadilan dan lembaga

penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta dan dibutuhkan dalam

masalah pidana. sepanjang diizinkan oleh hukum nasional.

9

---

1. Dalam hal apa pun selain yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, permintaan harus

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional. peraturan

atau pelaksanaannya dari Negara Diminta.

1. Para Pihak. sesuai dengan hukum nasional masing-masing, dapat

memberikan informasi tentang semua hukuman pidana dan tindakan

selanjutnya yang terdapat di dalam catatan pengadilan terkait dengan warga

negara dari salah satu Pihak.

Penyerahan Barang dan Aset

1. Barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak

pidana yang dituntut oleh Negara Peminta dan sarana untuk melakukan

tindak pidana yang dikenai penyitaan. atau penggantinya dengan nilai yang

setara, dapat diserahkan kepada Negara Peminta untuk tujuan perampasan

atau pengembalian kepada orang yang berhak, tunduk pada hak pihak ketiga

yang beritikad baik.

1. Sebagai aturan, penyerahan harus dilakukan berdasarkan perintah final dan

dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari Negara Peminta; meskipun

demikian. barang dan aset itu juga dapat diserahkan oleh Negara Diminta,

berdasarkan hukum nasional dan setelah adanya persetujuan bersama antara

Para Pihak. apabila pada tahapan proses hukum sebelumnya asal-usulnya

terbukti tidak sah.

Pasal16

Pembagian Aset yang Dirampas

1. Para Pihak berupaya untuk saling bekerja sama seluas-luasnya dalam hal

pembagian aset yang dirampas sesuai dengan hukum nasional mereka.

1. Untuk hal pembagian aset rampasan sesuai pengertian dalam Pasal ini, Para

Pihak harus membuat kesepakatan untuk setiap kasus, yaitu perjanjian atau

pengaturan khusus berdasarkan persyaratan tertentu terkait permintaan,

penyerahan dan pengalihan aset rampasan yang dibagi termaksud.

10

---

Pasal17

Pengiriman di bawah Pengawasan

1. Para Pihak berupaya untuk memastikan bahwa, atas permintaan Pihak

lainnya, pengiriman di bawah pengawasan dapat diizinkan di dalam

wilayahnya dalam rangka penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana

yang dapat diekstradisi.

1. Keputusan untuk melakukan pengiriman di bawah pengawasan harus

dilakukan untuk masing-masing kasus oleh otoritas yang berwenang dari

Negara Diminta. dengan memperhatikan hukum nasional Negara tersebut.

1. Pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur

di Negara Diminta. Kewenangan untuk bertindak, mengarahkan, dan

mengendalikan ada pada otoritas yang berwenang di Negara tersebut.

### BAB 111- PENYAMPAIAN DAN KEHADIRAN

Pasal18

Penyampaian Surat Perintah dan Salinan Putusan Pengadilan

1. Negara Oiminta akan menyampaikan surat perintah dan salinan putusan

pengadilan yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan ini oleh Negara Peminta.

1. Penyampaian dapat dilakukan dengan pengiriman secara sederhana atas

surat perintah atau salinan kepada orang yang akan dituju oleh Negara

Diminta. Jika Negara Peminta secara tegas menyampaikan permintaannya,

penyampaian harus dilakukan oleh Negara Diminta dengan cara yang

diberikan untuk penyampaian dokumen serupa menurut undang-undangnya

sendiri atau dengan cara yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

1. Bukti penyampaian diberikan dengan tanda terima yang dibubuhi tanggal dan

ditandatangani oleh orang yang dituju atau melalui deklarasi yang dibuat oleh

Negara Diminta bahwa penyampaian telah dilakukan dan menyatakan bentuk

serta tanggal penyampaian tersebut. Salah satu dari dokumen tersebut harus

segera dikirim ke Negara Peminta. Negara Diminta harus, jika Negara Peminta

meminta, menyatakan apakah penyampaian telah dilakukan sesuai dengan

11

---

hukum nasional Negara Diminta. Apabila penyampaian tidak dapat dilakukan,

alasannya harus segera disampaikan secara tertulis kepada Negara Peminta.

1. Permintaan untuk menyampaikan dokumen untuk memanggil orang yang

dituntut yang berada di wilayah Negara Diminta harus diterima Otoritas Pusat

Negara tersebut paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal yang

ditetapkan untuk kehadiran.

Pasal19

Kehadiran Saksi atau Ahli di Negara Peminta

1. Jika Negara Peminta menganggap bahwa kehadiran dari seorang saksi atau

ahli pada pengadilan yang berwenangnya diperlukan, maka harus disebutkan

dalam permintaan untuk menyampaikan panggilan tersebut dan Negara

Diminta akan mengundang saksi atau ahli untuk hadir di wilayah Negara

Pernin ta.

1. Negara Diminta harus, sesegera mungkin, melakukan komunikasi secara

tertulis dengan Negara Peminta mengenai keputusan saksi atau ahli

sehubungan dengan undangan tersebut.

1. Seorang saksi atau ahli yang setuju untuk hadir di Negara Peminta dapat

meminta Negara tersebut untuk memberikan uang muka atas biaya perjalanan

dan uanq harian.

1. Tunjangan yang harus dibayar dan biaya perjalanan serta uang harian yang

akan dibayarkan kembali kepada saksi atau ahli oleh Negara Peminta harus

dihitung dari tempat tinggalnya dan dengan tarif yang setidaknya sama

dengan skala dan peraturan yang berlaku di Negara tempat pemeriksaan akan

berlangsung.

Pasa120

Kegagalan untuk Hadir

Seorang saksi atau ahli yang telah gagal untuk menjawab surat panggilan

kehadiran, penyampaian yang telah dimintakan. tidak dapat, walaupun surat

panggilan berisi pemberitahuan hukuman. dikenai hukuman atau tindakan

penahanan, kecuali jika dia secara sukarela memasuki wilayah Negara Peminta

dan dipanggil kembali.

12

---

Pasal21

Tindakan Jaminan Keselamatan

1. Seorang saksi atau ahli, apa pun kewarganegaraannya, yang hadir dalam

sebuah panggilan di hadapan pengadilan yang berwenang di Negara Peminta

tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan

pribadi nya di wilayah Negara Peminta sehubungan dengan tindakan atau

hukuman di balik keberangkatannya dari wilayah Negara Diminta.

1. Seseorang. apa pun kewarganegaraannya, yang dipanggil ke hadapan

pengadilan yang berwenang Negara Peminta untuk menjawab tindakan yang

membentuk subjek persidangan yang melawannya, tidak akan dituntut atau

ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya sehubungan

dengan tinclakan atau hukuman di balik kepergiannya dari wilayah Negara

Diminta dan tidak disebutkan dalam surat panggilan.

1. Tanpa persetujuan tertulisnya, seseorang yang diatur pada ayat 1 dan 2 tidak

dapat diminta untuk bersaksi dalam konteks persidangan yang berbeda

dengan yang dimintakan berdasarkan permintaan bantuan hukum timbal balik.

1. Kekebalan yang diatur dalam Pasal ini tidak akan berlaku pada saat saksi atau

ahli atau orang yang diadili, telan, untuk jangka waktu tiga puluh hari berturut-
. I turut sejak tanggal kehadirannya tidak lagi diharuskan oleh pengadilan yang

berwenang. memiliki kesempatan untuk meninggalkan Negara Peminta, tetap

berada di wilayah tersebut, atau telah meninggalkannya, namun kembali.

1. Seseorang yang setuju untuk hadir sesuai dengan Pasal 19 atau Pasal .23

tidak dapat dituntut berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk kesaksian palsu.

Pasal22

Jangkauan Kesaksian di Negara Peminta

1. Seseorang yang hadir dalam sebuah panggilan di Negara Peminta dapat

climinta untuk memberikan kesaksian atau untuk menghasilkan bukti kecuali

di bawah hukurn dari salah satu Pihak, dia berhak menolak.

1. Pasal 8 dan Pasal 11, ayat 2 dan 3 berlaku sama.

13

---

Pasaf 23

Pemindahan Sementara Orang yang Ditahan

1. Seseorang yang ditahan yang dihadirkan sebagai saksi atau dengan tujuan

konfrontasi diajukan oleh Negara Peminta harus dipindahkan sementara ke

lokasi pemeriksaan akan berlangsung, asalkan dia akan dikembalikan ke

wilayah Negara Diminta dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh

Negara Diminta dan tunduk pada ketentuan Pasal 21 dari Perjanjian ini sejauh

hal ini dapat diterapkan.

1. Pemindahan dapat ditolak apabila

• orang yang ditahan tidak menyetujuinya;

• kehadirannya diperlukan dalam proses hukum pidana yang masih berjalan

di wilayah Negara Diminta;

• pemindahan dapat memperpanjang masa penahanannya;

• Negara Peminta tidak dalam posisi untuk mematuhi setiap persyaratan

yang ditentukan oleh Negara Diminta yang berkaitan dengan penahanan

atau keamanan orang yang akan dipmdahkan; atau

• ada alasan utama lainnya untuk tidak memindahkan dia ke wilayah Negara

Peminta.

1. Orang yang dipindahkan harus tetap berada dalam tahanan di wilayah Negara

Peminta, kecuali Negara Diminta menetapkan pembebasannya.

1. Orang yang dipindahkan harus menerima pengurangan masa tahanannya di

Negara Oiminta sesuai dengan kurun waktu keberadaannya dalam tahanan di

Negara Peminta.

Pasal24

Pemeriksaan metalui Konferensi Video

1. Jika seseorang berada di satu wilayah Pihak dan harus didengar sebagai saksi

atau ahli oleh pengaditan yang berwenang dari Pihak lainnya, orang tersebut

dapat, apabila tidak menginginkan atau memungkinkan bagi orang dimaksud

yang akan didengar kesaksiannya untuk hadir di wilayahnya, meminta agar

pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui konferensi video, sebagaimana

diatur pada ayat 2 sampai ayat 6 dalam Pasal ini.

14

---

1. Negara Diminta harus menyetujui pemeriksaan dengan konferensi video

sepanjang penggunaan konferensi video tidak bertentangan dengan prinsip

dasarnya. Jika Negara Diminta tidak memiliki akses terhadap sarana teknis

untuk konferensi video, sarana tersebut dapat disediakan oleh Negara

Peminta dengan persetujuan di antara keduanya.

1. Pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta harus memanggil orang

yang bersangkutan untuk hadir sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang.

1. Dengan mengacu pada pemeriksaan melalui konferensi video, peraturan

berikut harus berlaku.

• Pejabat pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta hadir pada saat

pemeriksaan, jika diperlukan, dibantu oleh seorang penerjemah dan juga

bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi orang yang akan

didengar dan penghormatan terhadap dasar hukum nasional Negara

Diminta. Apabila lembaga pengadilan dari Negara Diminta berpandangan

bahwa selama pemeriksaan, prinsip-pnnsip dasar hukum nasional Negara

Diminta telah dilanggar, harus segera diambil tindakan yang diperlukan

untuk memastikan agar sidang terus berlanjut sesuai dengan prinsip-prinsip

terse but
- tindakan untuk melindungi orang yang akan didengar harus disepakati, jika

diperlukan, antara otoritas yang berwenang dari Negara Peminta dan

Negara Diminta;

• pemeriksaan di persidangan harus dilakukan secara langsung oleh, atau di

bawah arahan, pengadilan yang berwenang Negara Peminta sesuai

dengan undang-undangnya sendiri;

• atas permintaan Negara Peminta atau orang yang akan didengar, Negara

Diminta harus memastikan agar orang yang akan didengar dibantu oleh

seorang penerjemah. jika diperlukan;

• orang yang akan didengar dapat mengklaim hak untuk tidak memberi

kesaksian yang akan dikenakan kepadanya menurut undang-undang

Negara Diminta atau Negara Peminta.

1. Tanpa berprasangka terhadap setiap tindakan yang disetujui untuk melindungi

orang, pengadilan yang berwenang di Negara Diminta pada akhir persidangan

akan menyiapkan berita acara yang menunjukkan tanggal dan tempat

15

---

pemeriksaan, identitas orang tersebut, identitas dan fungsi semua orang lain

di Negara Diminta yang berpartisipasi dalam pemeriksaan, sumpah yang

diambil dan kondisi teknis tempat pemeriksaan berlangsung. Dokumen

tersebut harus diteruskan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta

kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.

1. Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan

bahwa, ketika para saksi atau ahli yang diperiksa di wilayahnya masing-

masing, sesuai dengan Pasal ini, menolak untuk memberi kesaksian meskipun

berkewajiban untuk bersaksi berdasarkan kebenaran, hukum nasionalnya

berlaku sarna seperti jika pemeriksaan terjadi berdasarkan prosedur

nasionalnya.

1. Para Pihak, berdasarkan diskresi, dapat menerapkan ketentuan-ketentuan

dalam Pasal ini jika dipandang patut dan dengan persetujuan pengadilan yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau

tersangka. Dalam hal ini, keputusan untuk mengadakan konferensi video, dan

cara konferensi video dilakukan. tunduk pada kesepakatan antara Para Pihak

sesuai dengan hukum nasional mereka dan instrumen internasional yang

relevan termasuk Kovenan lnternasional 16 Desember 1966 tentang Hak-Hak

Sipil dan Politik. Pemenksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka

hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya.

## BAB IV - PROSEDUR

Pasal25

Otoritas Pusat

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Repub!ik Indonesia adalah

Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk Konfederasi Swiss

adalah Kantor Kehakiman Federal Departemen Kehakiman dan Kepolisian

Federal.

1. Otoritas Pusat mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana yang tercakup dalam Perjanjian ini atas nama otoritas

berwenanqnya dan menerima permintaan yang dibuat Pihak lainnya.

16

---

1. Otoritas Pusat Negara Diminta harus memproses permintaan bantuan hukum

timbal balik sesegera mungkin dan. apabila dimungkinkan. menyampaikannya

kepada otoritas berwenang untuk dilaksanakan. Otoritas Pusat melakukan

koordinasi terus-menerus berkaitan dengan pelaksanaan permintaan ini.

1. Otoritas Pusat dari Para Pihak harus saling berkomunikasi secara langsung

satu sama lain.

1. Otoritas Pusat dari Para Pihak dapat berkomunikasi dalam bahasa lnggris.

1. Masing-masing Pihak dapat mengubah Otoritas Pusatnya; dalam hal ini

pemberitahuan harus diberikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

Pasal26

Bentuk Permintaan dan Saluran Pengiriman

1. Permintaan bantuan hukum timbal balik harus dibuat secara tertulis.

1. Permintaan dapat dikinmkan. dalam keadaan yang mendesak, melalui

faksimile atau dengan cara lain yang diakui oleh Negara Diminta. Permintaan

asli akan dikirimkan dalam waktu delapan han.

lsi Permintaan

1. Permintaan harus mencantumkan

• nama otoritas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. penuntutan

atau proses persidangan yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

• tujuan dan alasan permintaan;

• gambaran rinci tentang bukti, informasi atau tindakan yang diminta;

• jika memungkinkan. nama lengkap. tempat dan tanggal lahir,

kewarganegaraan dan alamat saat ini dari orang yang menjadi subjek

proses hukum pidana;

• alasan utama permintaan bukti atau informasi, serta ringkasan fakta-fakta

yang relevan (tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana tersebut

dilakukan) yang menyebabkan persidangan di Negara Peminta, kecuali jika

permintaan tersebut diajukan untuk penyampaian sebagaimana diatur

dalam Pasal 18;

17

---

• hubungan antara fakta yang sedang dalam tahap penyelidikan dan

penyidikan di Negara Peminta dan tindakan yang harus diambil di Negara

Diminta;

• teks ketentuan undang-undang, atau bila tidak memungkinkan, pernyataan

terkait hukum yang berlaku;

• tingkat kerahasiaan yang diperlukan dan alasannya;

• batas waktu yang sesuai dengan permintaan yang diinginkan; dan

• informasi atau tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum

nasional Negara Peminta atau yang sebaliknya diperlukan untuk

pelaksanaan permintaan dengan benar.

1. Selain itu, permintaan harus mencakup

• dalam hal penerapan hukum asing sehubungan dengan pelaksanaan

permintaan (Pasal 5, ayat 2). teks ketentuan hukum yang berlaku di Negara

Peminta dan alasan penerapannya;

• dalam hal partisipasi orang dalam proses persidangan (Pasal 10),

penunjukan orang yang menghadiri pelaksanaan permintaan tersebut dan

alasan kehadirannya;

• tempat yang diduga serta deskripsi barang dan aset yang merupakan hasil

atau keuntungan dari suatu tindak pidana atau sarana untuk melakukan

tindak pidana atau alasan utama mengapa barang dan aset tersebut

seharusnya berada di wilayah Negara Diminta;

• dalam hal penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan dan

surat panggilan (Pasal 18 dan Pasal 19). nama dan alamat orang yang

dituju;

• dalam hal pemanggilan saksi atau ahli (Pasal 19), pernyataan Negara

Peminta untuk membayar biaya dan tunjangan. dan jika diminta, melakukan

pembayaran di muka;

• dalam hal pemindahan sementara orang yang ditahan (Pasal 23), nama

orang tersebut, indikasi pejabat yang melakukan pengawasan selama

masa pemindahan, tempat orang yang ditahan akan dipindahkan dan

perkiraan tanggal kembalinya orang dalam tahanan tersebut;

• dalam hal proses pemeriksaan dilakukan melalui konferensi video (Pasal

24), alasan mengapa saksi atau ahli tidak ingin atau tidak mungkin hadir,

18

---

nama pengadilan yang berwenang, serta nama orang-orang yang akan

melakukan persidangan;

• dalam hal pengambilan keterangan saksi (Pasal 11, Pasal 19, dan Pasal

23), pokok bahasan mengenai siapa orang yang akan didengar, termasuk,

jika perlu, daftar pertanyaan yang akan diajukan dan deskripsi dokumen,

catatan atau barang bukti yang akan dihasilkan;

• dalam hal penyerahan barang atau aset untuk disita atau dikembalikan ke

orang yang berhak (Pasal 15), perintah pengadilan yang berlaku dan jika

ada, pernyataan tentang status perintah pengadilan tersebut,

• semua informasi pendukung, bukti, atau dokumen pendukung lainnya yang

diperlukan untuk memungkinkan atau dapat membamu Negara Oiminta

untuk melaksanakan permintaan tersebut.

1. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi tersebut tidak mencukupi

untuk memungkinkan pelaksanaan permintaan, maka Negara Diminta dapat

meminta informasi tambahan agar permintaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal28

Pelaksanaan Pennintaan

1. Tunduk pad a penerapan tindakan sementara sesuai dengan Pas al 7. Otoritas

Pusat Negara Diminta harus, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Perjanjian ini, menginformasikan Otoritas Pusat Negara

Peminta tanpa penundaan dan meminta amendemen atau penyelesaian

permintaan tersebut.
1. Apabila permintaan tersebut sesuai dengan Perjanjian ini, Otoritas Pusat

Negara Diminta harus segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang

untuk pelaksanaan permintaan tersebut.

1. Setelah permintaan dilaksanakan, otoritas yang berwenang harus

meneruskan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta permintaan dan informasi

serta bukti yang didapatkan. Otoritas Pusat bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa pelaksanaannya lengkap dan akurat can harus

mengkomunikasikan hasilnya ke Otoritas Pusat Negara Peminta.

1. Ayat 3 Pasal ini tidak menghalangi sebagian pelaksanaan permintaan. Negara

Diminta segera memberitahukan kepada Negara Peminta tentang

lY

---

keputusannya untuk tidak memenuhi secara keseluruhan atau sebagian dari

permintaan bantuan.

1. Negara Diminta harus segera menginformasikan kepada Negara Peminta

tentang keadaan yang mungkin akan menyebabkan penundaan yang

signifikan dalam menanggapi permintaan tersebut.

Pasal29

Pengecualian dari Persyaratan Legalisasi, Autentisitas dan Formalitas

Lainnya

1. Seluruh dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan

sesuai dengan Perjanjian ini dikecualikan dari persyaratan legalisasi,

autentisitas dan ketentuan formal lainnya.

1. Dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan oleh

Otoritas Pusat Negara Diminta akan diakui sebagai bukti tanpa justifikasi lebih

lanjut atau bukti keasliannya.

Pasal30

Bahasa

1. Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Republik Indonesia

dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam salah satu

bahasa resmi Konfederasi Swiss (Prancis, Jerman atau Italia), sebagaimana

ditentukan dalam setiap kasus oleh Otoritas Pusat Swiss. Permintaan yang

dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Konfederasi Swiss dan dokumen yang

menyertainya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

1. Penerjemahan dokumen yang dibuat atau diperoleh dalam pelaksanaan

permintaan menjadi kewajiban Negara Peminta.

1. Penerjemahan yang dilakukan oleh Para Pihak bersifat resmi.

1. Dalam kasus mendesak dan apabila disetujui oleh Otoritas Pusat. permintaan

dan dokumen pendukung dapat dikirim dalam bahasa lnggris.

20

---

Biaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Permintaan

1. Negara Peminta harus. atas permintaan Negara Diminta, mengganti biaya dan

pengeluaran berikut yang timbul dari pelaksanaan permintaan

• tunjangan, biaya perjalanan. dan uang harian untuk saksi dan

perwakilannya, jika ada;

• biaya yang berkaitan dengan pemindahan orang yang ditahan;

• biaya jasa profesi, biaya perjalanan, dan uang harian untuk para ahli:

• tunduk pada kesepakatan lain antara Para Pihak, biaya yang berkaitan

dengan pemeriksaan melalui konferensi video berdasarkan Pasal 24: biaya

untuk membuat tautan video di Negara Diminta, upah penerjemah yang

disediakan, tunjangan untuk saksi dan ahli, serta biaya perjalanan mereka

di Negara Diminta.

1. Jika pelaksanaan permintaan menyebabkan biaya yang sangat besar, Negara

Diminta harus memberi tahu Negara Peminta untuk menentukan syarat clan

ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan.

## BAB V-PENGIRIMAN DAN PEMBERIAN INFORMASI SECARA SPONTAN

Pasal32

Pengiriman lnformasi atau Bukti Secara Spontan

1. Melalui saluran Otoritas Pusat dan dalam batasan yang diberikan oleh hukum

nasionalnya, otoritas yang berwenang dari suatu Pihak dapat. tanpa

permintaan sebelumnya, mengirimkan kepada Otoritas Pusat Negara Pihak

lainnya informasi atau bukti yang dikurnpulkan selama proses penyelidikan

dan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan olehnya apabila ditentukan

bahwa pengiriman tersebut

• memungkinkan pengajuan permintaan sesuai dengan Perjanjian ini;

• memungkinkan dimulainya proses hukum pidana; atau

• memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang tertunda.

21

---

1. Otoritas yang menyediakan informasi tersebut, sesuai dengan hukum

nasionalnya, dapat menetapkan syarat-syarat terkait penggunaan informasi

tersebut oleh Negara Penerima. Negara Penerima harus terikat oleh

ketentuan ini.

Pasal33

Pemberian informasi untuk tujuan penuntutan atau perampasan

1. lnformasi yang diberikan oleh satu Pihak dengan maksud untuk melakukan

penuntutan di pengadilan Pihak lain atau untuk merampas hasil kejahatan

harus dikomunikasikan di antara Otoritas Pusat.

1. Otoritas Pusat Negara Diminta harus memberitahukan kepada Negara

Peminta setiap tindakan yang diambil atas informasi tersebut dan harus

meneruskan salinan dari catatan setiap putusan yang dijatuhkan.

Pasal34

Terjemahan

### Pasal 30 berlaku secara analogis pada terjemahan dari informasi dan bukti yang

disampaikan dan inforrnas: yang ditetapkan sesuai Pasal 32 dan Pasal 33.

Dokumen yang menyertainya tidak harus diterjemahkan.

## BAB VI - KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

Kesesuaian dengan Perjanjian Lain atau Bentuk Kerja Sama Lainnya

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan memengaruhi bantuan hukum timbal

balik yang lebih luas yang telah atau mungkin disepakati antara Para Pihak dalam

perjanjian atau pengaturan lain atau yang dihasilkan dari hukum nasional.

22

---

Pasal36

Konsultasi

Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain, secara lisan atau tertulis, pada

waktu yang disepakati oleh keduanya, untuk mendorong pelaksanaan yang

paling efektif dari Perjanjian ini, secara umum atau dalam kasus tertentu. Para

Pihak juga dapat menyetujui langkah praktis yang mungkin diperlukan untuk

memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal37
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan

ketentuan dalam Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik jika

Otoritas Pusat tidak dapat mencapai kesepakatan.

Pasal38
Amendemen

Perjanjian ini dapat diamendemen kapan saja dengan persetujuan bersama Para

Pihak. Amenclemen tersebut mulai berlaku melalui prosedur yang sama

sebagaimana pemberlakuan Perjanjian ini.

Pasal39
Pemberlakuan dan Pengakhiran

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain secara tertulis tentang

selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan

Perjanjian ini. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari keenam puluh

setelah tanggal diterimanya pemberitahuan yang terakhir.

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan

memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalul

saluran diplomatik. Dalam hal ini, Perjanjian akan berakhir enam bulan setelah

23

---

tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Pengakhiran tidak akan

berpengaruh pada kasus yang masih berjalan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh masing-

masing Pemerintah, telah menandatangani Perjanjian ini.

OIBUAT dalam rangkap dua di Bern pada tanggal empat bulan Februari 2019,

dalam bahasa lnggris, bahasa Indonesia. dan bahasa Jerman. semua naskah

adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa

lnggris yang berlaku.

l,0~ YA~ONN:l(H.D~LAOLY KARIN KELLER-SUTTER

',_ »:

24

---

REPUBLIK n,.'T)QNFBlA

BETWEEN

AND

The Republic of Indonesia

and

The Swiss Confederation

Hereinafter referred to as the Contracting Parties

CONSIDERING the ties of friendship and cooperation uniting them;

ACKNOWLEDGING that the fight against transnational crime is a shared

responsibility of the international community;

AWARE that it is necessary to strengthen legal cooperation, in particular mutual

legal assistance, in order to avoid the increase of criminal activities;

DESIRING to extend to each other the widest measure of mutual legal assistance

to combat crime and to improve the effectiveness of cooperation in the

investigation, prosecution and punishment of crime;

IN OBSERVANCE of their respective Constitution, laws and regulations as well

as the principles of international law. in particular sovereignty, territorial integrity

and non-intervention and respecting the internal legal order of each of the

Contracting Parties;

1

---

HAVING REGARD to the principles laid down in the relevant international

conventions, including in the field of human rights. and in an endeavour to

cooperate in view of their advancement;

Have agreed the following:

### CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

Article 1

Obligation to Provide Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

The Contracting Parties undertake to provide each other, in accordance with the

provisions of this Treaty, the widest measure of mutual legal assistance in

criminal matters in any investigations, prosecutions or proceedings in respect of

offences the punishment of which. at the time of the request for assistance. falls

within the jurisdiction of the judicial authorities of the Requesting State.

Article 2

Scope of the Assistance

1. Assistance shall include the following measures taken to advance criminal

proceedings in the Requesting State:

• taking testimony or other statements;

• transmitting objects, documents, records and evidence;

• handing over of objects and assets for the purpose of confiscation or

return;

• providing information;

• searching of persons and of property;

• locating and identifying persons and property, including examining objects

and sites;

• tracing, freezing, seizing and confiscating proceeds and instrumentalities

of crime:

• serving documents;

2

---

• making available detained persons with a view to interrogation or

confrontation;

• inviting witnesses and experts to appear and provide testimony in the

Requesting State;

• any other assistance consistent with the objectives of this Treaty mutually

acceptable to the Contracting Parties provided that it is not incompatible

with the laws of the Requested State.

1. This Treaty shall also apply to any request for mutual legal assistance relating

to acts or omissions committed before its entry into force.

1. The Contracting Parties provide each other the widest measure of mutual

legal assistance in criminal matters with regard to fiscal offences in

accordance with their respective national law.

Article 3

Exclusion

This Treaty shall not apply to the following cases:

• location, arrest or detention of a person prosecuted or convicted of an offence

with a view to extradition:

• execution of penal judgements;

• transfer of sentenced persons for the purpose of serving their sentence;

• transfer of proceedings in criminal matters.

Article 4

Grounds for Refusing or Postponing Assistance

1. Mutual legal assistance in criminal matters may be refused if:

• the request concerns an offence which the Requested State considers a

political offence or an offence connected with a political offence;

• the request concerns an offence under military law which is not an offence

under ordinary criminal law:

• the Requested State considers that the execution of the request is likely to

prejudice the sovereignty, security, public order or other essential interests

of its country as determined by the competent authority;

3

---

• the request concerns facts on the basis of which the prosecuted person

has been finally acquitted. pardoned or convicted in the Requested State

for an essentially similar offence, provided the penalty imposed is currently

being carried out or has already been carried out

• there are substantial grounds for believing that the request for assistance

has been presented in order to prosecute or to punish a person on account

of his or her race. religion, nationality, ethnic origin, sex or political opinions

or that the granting of the request could result in aggravating the situation

of this person for any of these reasons;

• there are substantial grounds for believing that the criminal proceeding

against the prosecuted person is not in conformity with the guarantees

contained in international instruments for the protection of human rights,

including the International Covenant on Civil and Political Rights of 16

December, 1966;

• the request relates to an offence which carries the death penalty in the

Requesting State unless the Requesting State gives such assurances as

the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be

sought, imposed or, if imposed, will not be carried out.

1. The Requested State may postpone mutual legal assistance if the execution

of the request would interfere with a criminal proceeding under way in the

Requested State.

1. Before refusing or postponing mutual legal assistance in accordance with this

Article, the Requested State shall:

• promptly inform the Requesting State of the reasons for considering the

refusal or postponement of assistance; and

• consider whether assistance can be given on such terms and conditions

as it deems necessary. If so, those terms and conditions shall be complied

with by the Requesting State.

4

---

### CHAPTER 11 - REQUESTS FOR MUTUAL LEGAL ASSIST ANGE

Article 5

Applicable Law

1. A request shall be executed in accordance with the law of the Requested

State.

1. If the Requesting State desires the application of a specific procedure with

regard to the execution of a request for mutual legal assistance, it shall

expressly so request, and the Requested State shall comply with the request

if its law does not prohibit it.

Article 6

Dual Criminality and Compulsory Measures

1. The execution of requests involving compulsory measures shall be granted

only if the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both

Contracting Parties.

1. In determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the

laws of both Contracting Parties, it shall be irrelevant whether the law of both

Contracting Parties places the alleged conduct within the same category of

offence or denominates the offence by the same terminology. The facts

described in the request have to correspond to the objective elements of an

offence punishable under the law of the Requested State.

1. Compulsory measures include:

• searching of persons and of property;

• seizing of evidence, including the instruments used in the commission of

the offence, as well as the objects and assets constituting the products of

the offence;

• any measure aiming at the lifting of secrets protected by the criminal law

of the Requested State: and

• any other measure which involves coercion pursuant to the procedural law

of the Requested State.

5

---

1. Dual criminality shall not be requested for the execution of requests not

involving compulsory measures.

Article 7

Provisional Measures

Upon explicit request by the Requesting State, provisional measures shall be

ordered by the competent authority of the Requested State to preserve the

existing situation, to safeguard threatened legal interests orto protect jeopardised

evidence, if the proceeding envisaged by the request does not appear obviously

inadmissible or inappropriate under the law of the Requested State.

Article 8

Limits on Use of Information, Documents and Objects

1. The Requesting State shall not disclose or use information or evidence

furnished for purposes other than those stated in tile request without the prior

consent of the Central Authority of the Requested State.

1. This consent is not necessary if:

• the foreign criminal proceeding is directed against other persons having

participated in committing the offence; or

• the materials are used for an investigation or a proceeding concerning the

compensation for damages connected with a proceeding for which

assistance has been granted.

Article 9

Personal data

1. Personal data transmitted on the basis of this Treaty shall only be used for

the purposes for which the data were transmitted and subject to such

conditions as the transmitting State determines. Subject to the exceptions

according to Article 8 para. 2 lit. a - b, use of the data for other purposes

requires the prior consent of the State transmitting the data.

6

---

1. The following provisions shall apply to the transmission and use of personal

data transmitted for the purpose of a request for assistance under this Treaty·

• Only data that relates to the request shall be transmitted to the competent

authority of the Requesting State

• Upon request, the Contracting Party which has received the data shall

inform the transmitting State of the use made of the data and the results

achieved therefrom.

• If it appears to the transmitting State that incorrect data have been

transmitted or that data have been transmitted that should not have been,

the transmitting State shall notify without delay the State that has received

the data; the State that has received the data shall without delay rectify

any errors or destroy the data.

• The Contracting Parties shall keep records in a readily retrievable form

concerning the transmission and receipt of data.

• Onward transfers of personal data shall only be permitted in compliance

with the national legislation and with the prior consent of the transmitting

State.

• Transmitted data that are no longer used for the purposes permitted

pursuant to the Treaty shall be destroyed without delay, or other measures

permitted pursuant to domestic law shall be taken which serve the nght of

the affected person in the same way.

1. The Contracting Parties shall protect personal data against accidental loss,

accidental or unauthorized destruction or modification, unauthorized access,

use or disclosure or other misuse.

1. The Contracting Parties shall guarantee the legitimate rights of the person

affected by the transmission of the data under this Treaty with regard to

information and access to data concerning him or her, correction or deletion

of such data or restriction of tneir processing in appropriate cases, and

effective judicial remedy, upon request of the person concerned. in relation

to the transmission or use of the information.

1. Each Contracting Party may wholly or partly restrict the rights of the person

concerned with regard to information and access to data, including

information with regard to any refusal of rectification or erasure of personal

data or restriction of processing, if this constitutes a necessary and

7

---

proportionate measure in order to take into account legitimate interests so as

to safeguard public and national security, protect rights and freedoms of

others, avoid obstructing legal inquiries, investigations or proceedings, or

avoid prejudicing the prevention, detection, investigation or prosecution of

criminal offences or the execution of such offences.

Article 10

Presence of Persons Participating in the Proceeding

On the express request of the Requesting State, the Central Authority of the

Requested State shall state the date and place of execution of the request.

Officials and persons involved may be present if the Requested State consents.

Article 11

Depositions of Witnesses in the Requested State

1. Witnesses shall be heard in accordance with the law of the Requested State.

However. they may also refuse to testify if the law of the Requesting State

allows them to do so.

1. If their refusal to testify is based on the law of the Requesting State, the

Requested State shall send the matter to the Requesting State for decision.

Reasons shall be given for that decision

1. A witness invoking the right to refuse to testify cannot be the subject of any

legal penalty in the Requesting State for that reason.

Article 12

Transmission of Objects, Documents, Records or Evidence

1. Upon request, the Requested State shall transmit objects, documents.

records or evidence to the Requesting State.

1. The Requested State may transmit copies of documents. records or evidence

requested. If the Requesting State expressly requests the transmission of

originals. the Requested State shall make every effort to comply with the

request.

8

---

1. The Requesting State is required to return what was transmitted as quickly

as possible or at the latest after the end of the proceeding unless the

Requested State expressly waives the return thereof.

1. Rights claimed by third parties to objects, documents, records or evidence in

the Requested State shall not prevent their transmission to the Requesting

State.

Article 13

Records of Judges, Courts or Investigating Authorities

1 Upon request. the Requested State shall make available to the authorities of

the Requesting State its records of courts or investigating authorities,

including judgements and decisions, if these records are important for a

judicial proceeding.

1. Documents. records and other materials shall only be handed over if they

concern a case which has been closed If the case has not been closed. the

competent authority of the Requested State shall judge whether it is

permissible.

Article 14

Judicial Records and Exchange of Information

1. The Requested State shall communicate extracts from and information

relating to judicial records, requested by the judicial authorities of the

Requesting State and needed in a criminal matter, to the extent permitted by

national law.

1. In any case other than that provided for in paragraph 1 of this Article, the

request shall be complied with in accordance with the conditions provided for

by the law regulations or practice of the Requested State

1. The Contracting Parties may, in accordance with their respective national

law, provide information on all criminal convictions and subsequent measures

entered m the judicial records in respect of the nationals of the other

Contracting Party.

9

---

Article 15

Handing over of Objects and Assets

1. Objects and assets constituting the product or profits of an offence

prosecuted by the Requesting State and the instruments having served to

commit the offence which are subject to a precautionary seizure. or their

replacement value, may be handed over to the Requesting State for the

purpose of confiscation or return to the person entitled, subject to the rights

of bona fide third parties.
1. As a rule, the handing over shall intervene based on a final and executable

order or sentence of the Requesting State. however, objects and assets may

also be handed over by the Requested State, based on domestic law and

after mutual consent between the Contracting Parties, in a previous phase of

the proceeding if their illicit ongin is obvious.

Article 16

Sharing of Confiscated Assets

1. The Contracting Parties undertake to afford each other the widest

cooperation in sharing matters according to their national laws.

1. In order to share confiscated assets in the sense of this Article, the

Contracting Parties shall conclude, for each individual case, a specific

agreement or arranqeme-it laying down the particular conditions for the

request, the handing over and transfer of the shared assets

Article 17

Controlled Delivery

1. Each Contracting Party undertakes to ensure that at the request of the other

Contracting Party, controlled deliveries may be permitted on its territory in the

framework of criminal investigations mto extraditable offences.

1. The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual

case by the competent authorities of the Requested State. with due regard to

the national law of that State.

10

---

1. Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of

the Requested State. Competence to act, direct and control operations shall

lie with the competent authorities of that State.

### CHAPTER 111 - SERVING AND APPEARANCES

Article 18

Service of Writs and Records of Judicial Verdicts

1. The Requested State shall effect service of writs and records of judicial

verdicts which are transmitted to it for this purpose by the Requesting State.

1. Service may be effected by simple transmission of the writ or record to the

person to be served by the Requested State. If the Requesting State

expressly requests, service shall be effected by the Requested State in the

manner provided for the service of analogous documents under its own law

or in a special manner consistent with such law.

1. Proof of service shall be given by means of a receipt dated and signed by the

person served or by means of a declaration made by the Requested State

that service has been effected and stating the form and date of such service.

Either of these documents shall be sent immediately to the Requesting State.

The Requested State shall if the Requesting State so requests state

whether service has been effected in accordance with the law of the

Requested State If service cannot be effected, the reasons shall be

communicated in writing immediately to the Requesting State.

1. The request for service of a document to summon a prosecuted person who
rs in the territory of the Requested State shall reach the Central Authority of

that State at the latest thirty calendar days before the date set for

appearance.

Article 19

Appearance of Witnesses or Experts in the Requesting State

1. If the Requesting State considers the personal appearance of a witness or

expert before its judicial authorities necessary, it shall so mention in its

11

---

request for service of the summons and the Requested State shall invite the

witness or expert to appear in the territory of the Requesting State.

1. The Requested State shall, without delay, communicate in writing to the

Requesting State the decision of the witness or expert with regard to the

invitation.

1. A witness or expert who agrees to appear in the Requesting State may

require that State to grant an advance for his or her travel costs and

subsistence.

1. The allowances to be paid and the travel costs and subsistence to be

refunded to a witness or expert by the Requesting State shall be calculated

as from his or her place of residence and at rates at least equal to those

provided for in the scales and rules in force in the State where the hearing is

intencJed to take place.

Article 20

Failure to Appear

A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of

which has been requested, shall not, even if the summons contains a notice of

penalty, be subjected to any punishment or measure of restraint. unless

subsequently he or she voluntarily enters the territory of the Requesting State

and is there again duly summoned.

Article 21

Safe Conduct

1. A witness or expert, whatever his or her nationality, appearing on a summons

before the judicial authorities of the Requesting State shall not be prosecuted

or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty

in the territory of that State in respect of acts or convictions anterior to his or

her departure from the territory of the Requested State.

1. A person. whatever his or her nationality, summoned before the judicial

authorities of the Requesting State to answer for acts forming the subject of

proceedings against him or her, shall not be prosecuted or detained or

12

---

subjected to any other restriction of his or her personal liberty for acts or

convictions anterior to his or her departure from the territory of the Requested

State and not specified in the summons.

1. Without his or her written consent a person to whom paragraphs 1 and 2 are

applicable shall not be prompted to testify in the context of a proceeding

different from the one forming the basis of the request for mutual legal

assistance.

1. The immunity provided for in this Article shall cease when the witness or

expert or prosecuted person, having had. for a period of thirty consecutive

days from the date when his or her presence rs no longer required by the

judicial authorities, an opportunity of leaving the Requesting State, has

nevertheless remained in that territory, or having left it, has returned.

1. A person who consents to appear pursuant to Article 19 or Article 23 shall not

be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury

Article 22

Extent of Testimony in the Requesting State

1. A person appearing on a summons in the Requesting State may be

compelled to give testimony or to produce a piece of evidence unless under

the law of either Contracting Party he or she has a right co refuse.

1. Article 8 and Article 11, paragraphs 2 and 3 shall apply by analogy.

Article 23

Temporary Transfer of Detained Persons

1. A person in custody whose personal appearance as a witness or for purposes

of confrontation is applied for by the Requesting State shall be temporarily

transferred to the location where the hearing is intended to take place,

provided that he or she shall be sent back to the territory of the Requested

State within the period as stipulated by the latter and subject to the provisions

of Article 21 of this Treaty insofar as these are applicable.

1. Transfer may be refused if:

• the person in custody does not consent

13

---

• his or her presence is necessary at a criminal proceeding pending in the

territory of the Requested State;

• transfer could prolong his or her detention:

• the Requesting State is not in a position to comply with any conditions

specified by the Requested State relating to the custody or security of the

person to be transferred; or

• there are other overriding grounds for not transferring him or her to the

territory of the Requesting State.

1. The transferred person shall remain in custody in the territory of the

Requesting State, unless the Requested State applies for his or her release.

1. The person transferred shall receive credit for service of the sentence

imposed in the Requested State for the period of time served in the custody

of the Requesting State.

Article 24

Hearing by Video Conference

1. If a person is in one Contracting Party's territory and has to be heard as a

witness or expert by the judicial authorities of the other Contracting Party, the

latter may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to

appear in its territory in person, request that the hearing take place by video

conference, as provided for in paragraphs 2 to 6 of this Article.

1. The Requested State shall agree to the hearing by video conference provided

that the use of the video conference is not contrary to its fundamental

principles. If the Requested State has no access to the technical means for

videoconferencing, such means may be made available to it by the

Requesting State by agreement between them.

1. The judicial authority of the Requested State shall summon the person

concerned to appear in accordance with the forms prescribed by its

legislation.
1. With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply:

• a judicial authority of the Requested State shall be present during the

hearing, where necessary assisted by an interpreter. and shall also be

responsible for ensuring both the identification of the person to be heard

14

---

and respect for the fundamental principles of the law of the Requested

State. If the judicial authority of the Requested State is of the view that

during the hearing the fundamental principles of the law of the Requested

State are being infringed, it shall immediately take the necessary

measures to ensure that the hearing continues in accordance with the said

principles;

• measures for the protection of the person to be heard shall be agreed,

where necessary, between the competent authorities of the Requesting

and the Requested State;
- the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the

judicial authority of the Reauesting State in accordance with its own laws;

• at the request of the Requesting State or the person to be heard, the

Requested State shall ensure that the person to be heard is assisted by

an interpreter, if necessary;

• the person to be heard may claim the right not to testify which would

accrue to him or her under the law of either the Requested or the

Requesting State.

1. Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the

judicial authority of the Requested State shall on the conclusion of the hearing

draw up minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of

the person heard, the identities and functions of all other persons in the

Requested State participating in the hearing, any oaths taken and the

technical conditions under which the hearing took place. The document shall

be forwarded by the competent authority of the Requested State to the

competent authority of the Requesting State .

', : 6. Each Contracting Party shall take the necessary measures to ensure that,

where witnesses or experts are being heard within its territory, in accordance

with this Article, and refuse to testify when under an obligation to testify or do

not testify according to the truth. its national law applies in the same way as

if the hearing took place in a national procedure.

1. Each Contracting Party may at its discretion also apply the provisions of this

Article, where appropriate and with the agreement of their competent judicial

authorities, to hearings by video conference involving the accused person or

the suspect. In this case, the decision to hold the video conference. and the

15

---

manner in which the video conference shall be carried out, shall be subject

to agreement between the Contracting Parties. in accordance with their

national law and relevant international instruments, including the International

Covenant of 16 December 1966 on Civil and Political Rights. Hearings

involving the accused person or the suspect shall only be carried out with his

or her consent.

### CHAPTER IV-PROCEDURE

Article 25

Central Authority

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authority for the Republic of

Indonesia is the Ministry of law and Human Rights and for the Swiss

Confederation is the Federal Office of Justice of the Federal Department of

Justice and Police.

1. The Central Authorities submit requests for mutual legal assistance in

criminal matters covered by this Treaty on behalf of their competent

authorities and receive requests made by the other Contracting Party.

1. The Central Authority of the Requested State shall treat the requests for

mutual legal assistance as quickly as possible and, where applicable,

transmit them for execution to their competent authorities. The Central

Authority keeps the coordination of the execution of these requests.

1. The Central Authorities of the Contracting Parties shall communicate directly

with each other.

1. The Central Authorities of the Contracting Parties may communicate in

English.

1. Either Contracting Party may change its Central Authority. in which case

notice shall be given in writing through diplomatic channels.

lG

---

Article 26

Form of the Request and Channels of Transmission

1. The request for mutual legal assistance shall be made in writing.

1. The request may be transmitted, in case of urgency, by fax or by any other

means admitted by the Requested State. The original of the request shall be

dispatched within eight days.

Article 27

Contents of the Request

1. A request shall indicate:

• the name of the authority conducting the investigation, prosecution or

judicial proceedings to which the request relates;

• the object of and the reason for the request

• a detailed description of the pieces of evidence, the information or the

measures requested,

• where possible, the complete name, place and date of birth, nationality

and the current address of the person who is the subject of the criminal

proceeding;

• the principal reason why evidence or information is requested, as well as

a summary of the relevant facts (date, place and circumstances in which

the offence was committed) giving rise to the proceeding in the Requesting

State, unless the request is one for service within the meaning of Article

18;

• the link existing between the facts under investigation in the Requesting

State and the measures to be taken in the Requested State;

• the text of statutory provisions. or where this is not possible, a statement

of the relevant law applicable;

• the degree of confidentiality required and the reasons thereof;

• any time limit within which compliance with the request is desired; and

• such other information or undertakings as may be required under the

domestic laws of the Requesting State or which is otherwise necessary for

the proper execution of the request.

17

---

1. In addition, a request shall include:

• in the case of application of foreign law with regard to the execution (Article

5, paragraph 2), the text of the provisions which are applicable in the

Requesting State, and the reason for its application:

• in the case of participation of persons to the proceeding (Article 10). the

designation of the person attending the execution of the request, and the

reason for his or her presence;

• the probable place and the description of the objects and assets

constituting the products or profits of an offence or the instruments which

served to commit the offence or the main reason why these objects and

assets are supposed to be located in the territory of the Requested State;

• in the case of service of writs and records of judicial verdicts and of

summons (Article 18 and Article 19) the name and address of the person

to be served;

• in the case of summons of witnesses or experts (Article 19), a statement

that the Requesting State will pay for expenses and allowances and that it

will, if requested to do so, pay in advance;

• in the case of temporary transfer of detained persons (Article 23), the

names of the latter, an indication of the officials who have the custody

during the transfer, the place to which the detained person rs to be

transferred and the probable date of that person's return;

• in the case of hearings by video conference (Article 24). the reason why it

is not desirable or possible for the witness or expert to attend, the name of

the judicral authority and of the persons who will be conducting the hearing;

• in the case of depositions of witnesses (Article 11, Article 19 and Article

23). the subject matter regarding which the person is to be heard,

including, if necessary, a list of questions to be asked and a description of

any documents, records or articles of evidence to be produced;

• in the case of handing over of objects or assets for confiscation or return

to the entitled person (Article 15) the court order in force, if any, and a

statement about the status of that order:

• any other supporting information, evidence or documents that is necessary

to enable or may assist the Requested State to give effect to the request.

18

---

1. If the Requested State considers that the information is not sufficient to

enable the request to be executed, it may request additional information to

enable the request to be dealt with.

Article 28

Execution of the Request

1. Subject to the adoption of provisional measures pursuant to Article 7, the

Central Authority of the Requested State shall. if the request does not

conform to the provisions of this Treaty, inform the Central Authority of the

Requesting State without delay and request the amendment or completion of

the request.

1. If tne request appears to be in conformity with this Treaty, the Central

Authority of the Requested State shall forward it immediately to the authority

competent for its execution.

1. After the request has been executed. the competent authority shall forward

to the Central Authority of the Requested State the request and the

information and evidence gathered. The Central Authority shall be

responsible for ensuring that the execution 1s complete and accurate and

shall communicate the results thereof to the Central Authority of the

Requesting State.

1. Paragraph 3 of this Article shall not hinder a partial execution of the request.

The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its

decision not to comply in whole or in part with a request for assistance.

1. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of any

circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to

the request.

19

---

Article 29

Exemption from Legalisation, Authent.ication and other Formality

Requirements

1. All documents. records, statements and other materials transmitted pursuant

to this Treaty are exempted from any legalisation. authentication and other

formality requirements.

1. Documents, records, statements and other materials transmitted by the

Central Authority of the Requested State shall be admitted as evidence

without further justification or proof of authenticity.

Article 30

Language

1. A request made pursuant to this Treaty by the Republic of Indonesia and the

accompanying documents shall be translated into one of the official

languages of the Swiss Confederation (French, German or Italian), as

specified in each case by the Swiss Central Authority. A request made

pursuant to this Treaty by the Swiss Confederation and the accompanying

documents shall be translated into Indonesian.

1. The translation of the documents made or obtained in executing the request

shall be incumbent upon the Requesting State.

1. Any translation carried out by the Contracting Parties is of an official nature.

1. In urgent cases and when agreed by the Central Authorities. requests and

supporting documents may be transmitted in English.

Article 31

Costs Relating to the Execution of the Request

1. The Requesting State shall, at the request of the Requested State, reimburse

only the following costs and disbursements incurred in executing a request:

• allowances, travel costs and subsistence for the witnesses and their

representatives. if any;

• costs relating to the transfer of detained persons:

20

---

• fees, travel costs and subsistence for experts;

• subject to any different agreement between the Contracting Parties, costs

relating to hearings by video conference under Article 24: costs for

establishing a video link in the Requested State. the remuneration of

interpreters provided by it and allowances to witnesses and experts and

their travelling expenses in the Requested State.

1. If the execution of the request causes expenses of an extraordinary nature,

the Requested State shall inform the Requesting State thereof to determine

the terms and conditions under which the requested assistance can be

provided.

### CHAPTER V -SPONTANEOUS TRANSMISSION AND LAYING OF

Article 32

Spontaneous Transmission of Information or Evidence

1. Through the channel of its Central Authority and within the limits of its national

law, a competent authority of a Contracting Party may, without prior request,

transmit to the Central Authority of the other Contracting Party information or

evidence gathered in the course of its own criminal investigation or

prosecution, when rt determines that this transmission is of a nature:

• to permit presenting a request pursuant to this Treaty:

• to permit the opening of a criminal proceeding; or

• to facilitate a pending criminal investigation.

1. The authority providing the information may, pursuant to its national law,

impose conditions on the use of such information by the receiving State. The

receiving State shall be bound by these conditions.

21

---

Article 33

Laying of information for purposes of prosecution or confiscation

1. Information laid by one Contracting Party with a view to prosecution in the

courts of the other Contracting Party or to confiscation of proceeds of crime

shall be communicated between the Central Authorities.

1. The Central Authority of the Requested State shall notify the Requesting

State of any action taken on such information and shall forward a copy of the

record of any verdict pronounced.

Article 34

Translation

Article 30 applies by analogy to the translation of information and evidence

transmitted and information laid according to Article 32 and Article 33.

Accompanying documents do not have to be translated.

### CHAPTER VI - FINAL PROVISIONS

Article 35

Compatibility with other Agreements or other Forms of Cooperation

The provisions of this Treaty shall not affect more extensive mutual legal

assistance which has been or may be agreed upon between the Contracting

Parties in other agreements or arrangements or resulting from national law.

Article 36

Consultations

The Contracting Parties shall consult each other, orally or in writing. at times

mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this

Treaty, in general terms or in a particular case. Both Contracting Parties may also

agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the

implementation of this Treaty.

n

---

Article 37

Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of the

provisions of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the

Central Authorities are themselves unable to reach an agreement.

Article 38

Amendment

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting

Parties. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as

applicable for the entry into force of this Treaty.

Article 39

Entry into Force and Termination

1. The Contracting Parties shall notify in writing each other about the completion

of their respective domestic requirements for the entry into force of trus

Treaty. The Treaty shall enter into force on the sixtieth day after the date of

the receipt of the latter notification.

1. Either Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving

notice in writing to the other through diplomatic channels. In that case the

Treaty shall cease to have effect six months after the date of the receipt of

that notification. The termination shall not have any effect on pending cases.

23

---

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their

respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Bern on the fourth day of February 2019 in English.

Indonesian and German, all the texts being equally authentic. In case of any

divergence of interpretation, the English text shall prevail.

./} .s>:
I/ .> rz>:' : /' ,/'A

: , , ~YA~A H. LAOLY ~IN~E~~Ut

i ( /NDHUMAN RIGHTS DEPARTMENT OF JUSTICE

24

---

REPURT .nc INDONESIA

VERTRAG

ZWISCHEN

UNO

Die Republik lndonesien

und

die Schweizerische Eidgenossenschaft,

nachfolgend: die Vertragsparteien,

IN ANBETRACHT der Bande der Freundschaft und der Zusammenarbeit, die

sie verbmden.

~N DER IERKENNTNIS, dass der Kampf gegen das grenzuberschreitende

Verbrechen eine gemeinsame Verantwortung der intemationalen Gemeinschaft

bildet;

ijM BEWUSSTSEIN, dass die justizielle Zusammenarbeit und insbesondere die

Rechtshilfe qestarkt werden mussen, um die Zunahme verbrecherischer

Tatiqkeiten zu verhindem;

IN DEM WUNSCHE, einander gegenseitig ein Hochstrnass an Rechtshilfe bei

der Verbrechensbekampfung zu leisten und die \Nirksamkeit der

Zusammenarbeit bei der Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung von

Verbrechen zu verbessem;

1

---

IN EINHALTUNG ihrer jeweiligen Verfassung sowie ihrer Gesetze und

Vorschriften sowie der Grundsatze des Volkerrechts, insbesondere der

Souveranitat, der territorialen Inteqntat und der Nichteinmischung, und in

Achtung der innerstaatlichen Rechtsordnung der beiden Vertragsparteien;

UNTER BERUCKSICHTIGUNG der Grundsatze. die in den elnschlaqiqen

internationalen Obereinkommen. einschliesslich denjenigen im Bereich der

Menschenrechte festgelegt sind und im Bestreben, im Hinblick auf deren

F6rderung zusammenzuarbeiten;

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Verpflichtung zur Rechtshilfe in Strafsachen

Die Vertragsparteien verpflichten sich, einander nach den Bestimmungen dieses

Vertrags weitestgehende Rechtshilfe in Strafsachen zu leisten in alien

Ermittlungen, Strafverfolgungen oder Verfahren hinsichtlich strafbarer

Handlungen, deren Ahndung im Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe ersucht wird,
in die Zustandigkeit der Justizbehorden des ersuchenden Staates taltt.

Artikel 2

Umfang der Rechtshilfe

1. Die Rechtshilfe umfasst folgende Massnahmen, die zur UnterstCJtzung eines

Strafverfahrens im ersuchenden Staat getroffen werden:

• die Entgegennahme von Zeugenaussagen oder anderen Aussagen;

• die Obermittlung von Gegenstanden, Schriftstucken. Akten und

Beweismitteln;

• die Herausgabe von Gegenstanden und Vermogenswerten zur Ein-

ziehung oder Ruckerstattunq;

2

---

• das Zurvertogungstellen von tnformationen;

• die Durchsuchung von Personen und die Hausdurchsuchung;

• das Auffinden und ldentifizieren van Personen und Eigentum,

einschhesslich der Untersuchung von Gegenstanden und Ortlichkeiten;

• das Aufspuren, das Einfrieren, die Beschlagnahme und das Einziehen

von Ertraqen aus strafbaren Handlungen und von Tatwerkzeugen·

• die Zustellung von Schriftstucken;

• das ZurverfOgungstellen inhaftierter Personen zum Zweck der

Einvernahme oder der GegenOberstellung;

• die Einladung an Zeugen. Zeuginnen und Sachverstandige, im

ersuchenden Staat zu erscheinen und auszusagen.

• alle anderen Massnahmen im Rahmen der Rechtshilfe, die mit den Ziel en

dieses Vertrags vereinbar sind und von den Vertragsparteien akzeptiert

werden konnen, vorausgesetzt, sre sind nicht unvereinbar mit den

Gesetzen des ersuchten Staates.

1. Dieser Vertrag isl auch anwendbar auf Ersuchen um Rechtshilfe im

Zusammenhang rnrt strafbaren Handlungen oder Unterlassungen, die var

seinem lnkrafttreten begangen worden sind.

1. Die Vertragsparteien leisten einander nach ihrern jeweiligen innerstaatlichen

Recht weitestgehende Rechtshilfe in Strafsachen mit Bezug auf fiskalische

strafbare Handlungen

Artikel 3

Unanwendbarkeit

Dieser Vertrag ist nicht anwendbar auf:

• die Vernaftung oder lnhaftierung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter

Personen oder die Fahndung nach ihnen zum Zweck ihrer Auslieferung.

• die Vollstreckung van Strafurteilen;

• die Oberstellung verurteilter Personen zur VerbOssung ihrer Strafe;

• die Obertragung der Strafverfolgung.

3

---

Artikel 4

Grunde fur die Ablehnung oder den Aufschub der Rechtshilfe

1. Die Rechtshilfe in Strafsachen kann abgelehnt werden. wenn:

• sich das Ersuchen auf eine strafbare Handlung bezieht, die vom

ersuchten Staat als politische Straftat oder als mit einer politischen

Straftat zusarnrnenhanqende strafbare Handlung angesehen wird;

• sich das Ersuchen auf eine nach der Militargeserzgebung strafbare

Handlung bezieht die nach qememern Recht keine strafbare Handlung

darstellt;

• der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Ausfuhrung des Ersuchens

geeignet ist, die Souverarutat, die Sicherheit, die offentliche Ordnung

oder andere wesentliche Landesinteressen, wie sie von seiner

zustandiqen Behorde festgelegt wurden. zu beeintrachtigen;

• das Ersuchen Handlungen betrifft, aufgrund deren eine strafrechtlich

verfolgte Person im ersuchten S aat wegen einer im Wesentlichen

entsprechenden strafbaren Handlung rechtskraftiq freigesprochen,

begnadigt oder verurteilt wurde, und sofem eine verhanqte sankncn

noch vollzogen wird oder bererts vollzogen ist;

• ernsthafte GrOnde zur Annahrne bestehen, dass das

Rechtshilfeersuchen mit dem Ziel erngereicht wurde, eine Person wegen

ihrer Rasse, rhrer Religion, ihrer Staatsangehorigkeit, ihrer ethnischen

Zugehorigkeit, ihres Geschlechts oder ihrer politischen Anschauungen

zu verfolgen oder zu bestrafen oder dass eine Gutheissung des

Ersuchens dazu fOhren wOrde, dass sich die Situation dieser Person aus

einem der genannten Grunde verschlechtern wurde;

• ernsthafte GrOnde zur Annahme bestehen. dass im Rahmen des

Strafverfahrens gegen die strafrechtlich verfolgte Person die Garantien

nicht berOcksichtigt werden, die in den intemationalen lnstrumenten for

den Schutz der Menschenrechte. insbesondere im lnternationalen Pakt

vom 16. Dezember 1966 Ober bOrgerliche und politische Rechte,

festgehal1en sind;

• sich das Ersuchen auf eine strafbare Hand lung bezieht, tor die nach dem

Recrt des ersuchenden Staates die T odesstrafe vorgesehen ist. es sei

4

---

denn, der ersuchende Staat gibt dem ersuchten Staat eine von diesem

als ausreichend erachtete Zusicherung ab, dass die Todesstrafe nicht

beantragt oder verhanqt wird oder dass sie, wenn sie verhanqt wurde,

nicht vollstreckt wird.

1. Der ersuchte Staat kann die Rechtshilfe aufschieben, wenn sich die

Ausfuhrung des Ersuchens nachteilig auf ein hanqiqes Strafverfahren in

diesem Staat auswirken wOrde.

1. Bevor der ersuchte Staat die Rechtshilfe nach diesem Artikel ablehnt oder

aufschlebt:

• teilt er dem ersuchenden Staat umgehend die Grunde mit, die ihn

veranlassen, die Ablehnung oder den Aufschub der Rechtshilfe in

Betracht zu ziehen; und

• pruft er. ob die Rechtsh1lfe unter den ihm erforderlich scheinenden

Bedingungen gewahrt werden kann; trifft dies zu, so mussen diese

Bedingungen im ersuchenden Staat eingehalten werden.

Artikel 5

Anwendbares Recht

1. Oas Ersuchen wird nach dem Recht des ersuchten Staates ausgefOhrt.

1. Wunscht der ersuchende Staat, dass bei der AusfClhrung eines

Rechtshilfeersuchens ein besonderes Verfahren angewendet wird, so hat er

ausdrucklich darum zu ersuchen; der ersuchte Staat gibt dem Ersuchen statt,

sofern sein Recht dem nicht entgegensteht.

5

---

Artikel 6

Doppelte Strafbarkeit und Zwangsmassnahmen

1. Einem Ersuchen, dessen Ausfuhrung Zwangsmassnahmen erfardert, wird

nur dann entsprochen, wenn die zur Last gelegte Verhaltensweise qernass

dem Recht beider Vertragsparteien eine Straftat darstellt.

1. Bei der Beurteilung, ob die zur Last gelegte Verhaltensweise qemass dem

Recht beider Vertragsparteien eine Straftat darstellt, ist es unerheblich, ob

das Recht beider Vertragsparteien diese Verhaltensweise derselben

Kategorie van Straftaten zuordnet oder die Straftat gleich bezeichnet. Die im

Ersuchen beschriebenen Handlungen mOssen die objektiven

Tatbestandsmerkmale einer nach dem Recht des ersuchten Staates

strafbaren Handlung aufweisen.

1. Zwangsmassnahmen umfassen:

• die Durchsuchung von Personen und die Hausdurchsuchung;

• die Beschlagnahme van Beweismitteln, einschliesslich der

Tatwerkzeuge, mit denen eine strafbare Handlung begangen wurde,

sowie der Gegenstande und Vermogenswerte, die das Erzeugnis einer

strafbaren Handlung darstellen;

• jede Massnahme, welche die Preisgabe van Geheimnissen bewirkt, die

durch das Strafrecht des ersuchten Staates qeschutzt werden; und

• jede andere Massnahme, die mit der Anwendung van Zwang verbunden

und als solche im Verfahrensrecht des ersuchten Staates vorgesehen ist.

1. Die doppelte Strafbarkeit ist nicht erforderlich tor die AusfOhrung van

Ersuchen, die keine Zwangsmassnahmen erfordern.

Artikel 7

Vorlaufige Massnahmen

Auf ausdruckliches Verlangen des ersuchenden Staates ordnet die zustandiqe

Behorde des ersuchten Staates zur Erhaltung des bestehenden Zustands, zur

6

---

1/1/ahrung bedrohter rechtlicher lnteressen oder zur Sicherung qefahrdeter

Beweismjttel vorlauflqe Massnahmen an. wenn das Verfahren, auf das sich das

Ersuchen bezieht. nach dem Recht des ersuchten Staates nicht offensichtlich

unzulassiq oder unzweckmassiq erscheint.

Artikel 8

Beschrankte Verwendung von AuskUnften, SchriftstUcken

und Gegenstanden

1. Der ersuchende Staat dart erhaltene Auskunfte oder Beweismittel nicht ohne

vorgangige Zustimmung der Zentralbehorde des ersuchten Staates fur

andere als die im Ersuchen aufgefOhrten Zwecke offenlegen oder

verwenden.

1. Diese Zustimmung ist nicht eriorderlich, wenn:

• das auslandische Strafveriahren sich gegen andere Personen richtet, die

an der strafbaren Handlung teilgenommen haben: oder

• das Material fur eine Untersuchung oder ein Verfahren bezuqlich der

Leistung von Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Verfahren

verwendet wird, fur das Rechtshilfe qewahrt wurde.

Artikel 9

Personenbezogene Oaten

1. Personenbezogene Oaten, die auf der Grundlage dieses Vertrags ubermittelt

werden, dOrfen ausschliesslich fOr die Zwecke verwendet werden, fur die sie

Obermittelt wurden; ihre Verwendung untersteht den Bedingungen, die vom

Obermittelnden Staat formuliert werden. Linter Vorbehalt der Ausnahmen von

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b ist fur die Verwendung zu anderen

Zwecken die vorgangige Zustimmung des Obermittelnden Staates

erforderlich.

7

---

1. Fur die Obermittlung und die Verwendung personenbezogener Oaten, die im

Rahmen eines Ersuchens um Rechtshilfe nach diesem Vertrag Obermittelt

werden, gelten die folgenden Bestimmungen:

• Der zustandiqen Behorde des ersuchenden Staates werden nur Oaten

Obermittelt, die einen Bezug zum Ersuchen haben.

• Auf Anfrage informiert die Vertragspartei. welche die Oaten erhalten hat

den Staat, der die Oaten Obermittelt hat, Ober die Verwendung der Oaten

und die erzielten Ergebnisse.

• Stellt der Obermittelnde Staat fest. dass unrichtige Oaten uberrnittelt

wurden oder Oaten, die nicht batten uberrnittelt werden sollen, so

benachrichtigt dieser Staat den Staat, der die Oaten erhalten hat,

unverzuqlich. Der Staat, der die Oaten erhalten hat. korrigiert allfallige

Fehler umgehend oder vernichtet die erhaltenen Oaten.

• Die Vertragsparteien fOhren Aufzeichnungen in leicht abrufbarer Form

betreffend die Obermittlung und den Erhalt der Oaten.

• Die WeiterObermittlung personenbezogener Oaten ist ausschliesslich in

Obereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht und mit vorgangiger

Zustimmung des Obermittelnden Staates gestattet.

• Obermittelte Oaten. die nicht lanqer tor die nach diesem Vertrag

zulassiqen Zwecke ben6tigt werden. sind unverzOglich zu vernichten:

gegeb