EKSTRADISI BURONAN

UU No. 5 Tahun 2023 berlaku

Ditetapkan: 2023-01-01

Pasal 1

KEWAJIBAN MENGEKSTRADISI

Masing-masing Pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada Pihak lain,

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, setiap orang yang

ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk

tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu

tindak pidana yang dapat diekstradisikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal

2 Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

Pasal 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRAOISIKAN

(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana

berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan

ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang

lebih berat:

(a)

(i) pembunuhan dalam segala bentuk;

(ii) menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya

menyebabkan matinya orang;

(iii) tindak pidana aborsi;

(iv) dengan sengaja melukai atau menyebabkan Iuka berat;
(v) penganiayaan;

(vi) perkosaan;

(vii) hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;

---

ft s=

(viii) tindak pidana kesusilaan;

(ix) pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;

(x) menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan

orang, atau terlibat dalam perbudakan;

(xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan

yang tidak sah terhadap seorang anak;

(xii) penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;

(xiii) pembakaran;

(xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;

(xv) tindak pidana terkait pemalsuan;

(xvi) pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan

penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan,

perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan,

penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain

terkait harta kekayaan melalui penipuan. termasuk penipuan

terhadap bank;

(xvii) perampokan; .

(xviii) pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman

atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

(xix) tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum

perusahaan;

(xx) dengan sengaja merusak harta kekayaan;

(xxi) perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan

kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang

yang berada di dalamnya;

(xxii) tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika,

obat-obatan berbahaya atau narkotika;

(xxiii) perompakan;

(xxiv) pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau

kapten pilot pesawat terbang;

---

(xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan

keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang

membahayakan keselamatan bandar udara intemasional;

(xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;

(xxvii) pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal,

perbuatan lain yang membahayakan atau dapat

membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana

yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal

tersebut;

(xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan

keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap

obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya;

(xxix) sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau

bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;

(xxx) pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan

hukum atau tindak pidana sejenis;

(xxxi) tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut

undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang

yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi

internasional di mana keduanya adalah pihak; dan

(b) perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah

perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk

rnelakukan tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1)(a) Pasal ini.

(2) Dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana

yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi masalah

apakah:

(a) hukum negara Para Pihak menempatkan tindak pidana dalam kategori

tindak pidana yang sama atau, mendefinisikan tindak pidana dengan

terminologi yang sama; atau

---

(b) berdasarkan hukum kedua Pihak, unsur-unsur yang mendasari tindak

pidana berbeda, dipahami bahwa keseluruhan dari perbuatan atau

pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak

pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

(3) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan

adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak jika

perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana adalah tindak pidana

yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua Pihak pada saat

tindak pidana dilakukan dan pada saat permintaan ekstradisi diterima.

(4) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang

dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan

semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun

sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.

.PASAL 3

DASAR EKSTRADISI

(1) Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang

buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia

hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat

kasus prima facie atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika

perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau

di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.

(2) Seorang buronan yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, diekstradisikan

hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari tersebut adalah orang yang

telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari Pihak

Peminta.

---

..I, .. I[ « -

PASAL4

PENGECUALIAN WAJIB TERHAOAP EKSTRADISI

(1) Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam

keadaan-keadaan sebagai berikut:

(a) jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan

ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;

(b) jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku,

atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan

oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak

pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh

perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana

yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi;

mahkamah yang khusus atau secara ad-hoc dibentuk untuk mengadili

kasusnya, atau dalam keadaan tertentu, diberi kewenangan untuk

mengadili kasus tersebut, atau permintaan ekstradisi orang tersebut

untuk tujuan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan

atau mahkamah semacam itu;

(d) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana

berdasarkan hukum militer Pihak Diminta, yang bukan merupakan

tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;

(e) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa

permintaan ekstradisi buronan tersebut, meskipun dimaksudkan

dibuat agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, dibuat untuk

menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras,

agama, kewarganegaraan. suku, atau pandangan politiknya;

(f) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa

buronan tersebut, apabila dikembalikan, mendapatkan perlakuan

---

diskriminatif pada proses peradilannya, atau dihukum, ditahan,

dibatasi kebebasan pribadinya dengan alasan ras, agama,

kewarganegaraan atau pandangan politiknya; atau

(g) jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan

suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa

kehadirannya, kecuali:

(i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam

persidangan; dan

(ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan

kehadirannya.

(2) Jika buronan:

(a) dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau

penuntutan yang sedang dilakukan di Pihak Diminta berkaitan dengan

suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi Pihak

Diminta; atau

(b) sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum Pihak Diminta,

permintaan ekstradisi tersebut akan ditolak, namun hal ini tidak menghalangi

permintaan lain yang diajukan untuk mengekstradisi buronan tersebut atas

tindak pidana yang sama apabila keadaan-keadaan tersebut di atas tidak lagi

berlaku.

(3) Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut dianggap bukan merupakan

tindak pidana yang memiliki karakter politik:

(a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau

Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;

(b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral

internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau

---

memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk

mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya

sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan

penuntutan;

(d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan

(e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak

pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

( 4) Apabila timbul pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh buronan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik,

keputusan dari Pihak Diminta yang akan menentukan.

Pasal 5

PENGECUALIAN SUKARELA TERHADAP EKSTRADISI tI .
;

(1) Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-

keadaan sebagai berikut:

(a) jika ekstradisi dimintakan untuk tujuan menjalani suatu pidana dan

jangka waktu pidana yang masih harus dijalani kurang dari 12 bulan;

(b) jika pejabat berwenang dari Pihak Diminta telah memutuskan untuk

tidak memulai atau menghentikan penuntutan terhadap buronan

tersebut atas tindakan atau pembiaran yang menjadi tindak pidana

yang dimintakan ekstradisi;

(d) jika tindak pidana dari buronan yang dicari adalah tindak pidana yang

dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Pihak Diminta;

(e) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dilakukan di luar wilayah

kedua belah Pihak dan hukum dari Pihak Diminta tidak memiliki

---

yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya dalam

keadaan serupa;

{f) jika penyerahan buronan akan melanggar kewajiban yang timbul dari

perjanjian intemasional yang mana Pihak Diminta merupakan pihak;

(g) jika setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan dari tindak pidana

tersebut, akan menjadi tidak adil, kejam atau terlalu berat

hukumannya untuk mengekstradisi buronan tersebut; atau

(h) jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa

berdasarkan hukum Pihak Peminta.

(2) Ayat (1)(b), (c) dan (d) dari Pasal ini tidak berlaku apabila tindak pidana

yang diminta ekstradisi adalah tindak pidana:

(a) melanggar hukum yang berkaitan dengan perbuatan terorisme;

(b) penyuapan dan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya;

(d) dimana akibat terbesar (kerusakan atau kerugian) yang timbul atau

yang ditujukan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut terjadi di

wilayah Pihak Peminta.

(3) Untuk tujuan ayat (1 )(c) dari Pasal ini, kewarganegaraan dari buronan

ditentukan pada saat dilakukannya tindak pidana yang terhadapnya dimintakan

ekstradisi.

Pasal 6

PERMINTAAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

(1) Permintaan ekstradisi, bagi Republik Singapura, dibuat oleh Menteri

Hukum, dan bagi Republik Indonesia, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, atau pejabat yang lain yang akan diberitahukan, dan disampaikan

beserta dokumen-dokumen terkait melalui saluran diplomatik .
. L

9i:- 1 ~ - - ··- .
...·i

---

(2) Permintaan harus disertai dengan:

(a) keterangan seakurat mungkin atas buronan yang dicari, beserta

informasi lain yang dapat membantu menentukan identitas orang

tersebut, kewarganegaraan, dan kemungkinan lokasinya, termasuk

foto terkini atau rekam sidik jari, apabila tersedia;

(b) keterangan mengenai setiap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi

dan keterangan mengenai perbuatan dan pembiaran yang dituduhkan

kepada buronan, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi terjadinya

tindak pidana;

pidana yang dimintakan ekstradisi dan keterangan mengenai sanksi

pidananya, termasuk hukum terkait persyaratan dimulainya proses

peradilan, atau persyaratan pelaksanaan pidana alas hukuman bagi

tindak pidana tersebut; dan

(d) konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung Pihak Peminta, yang menyatakan

bahwa menurut pendapatnya, dokumen yang diserahkan

menunjukkan adanya bukti yang cukup berdasar1<an hukum Pihak

Peminta untuk membenarkan dilakukannya penuntutan.

(3) Jika permintaan berkaitan dengan buronan yang merupakan tersangka,

sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam ayat (2) dari Pasal ini,

permintaan disertai dengan surat penahanan yang dikeluarkan oleh hakim,

magistrat atau pejabat berwenang dari Pihak Peminta atau salinan autentiknya

dan keterangan di bawah sumpah dari para saksi mengenai pengetahuan

mereka atas tindak pidana tersebut, dan dengan bukti-bukti lain yang dapat

memenuhi persyaratan dari Pasal 3 Perjanjian ini.

(4) Jika permintaan terkait dengan buronan yang telah diputuskan bersalah

atau dipidana oleh Pihak Peminta, sebagai tambahan dari informasi yang

diperlukan dalam ayat (2) dan (3) dari Pasal ini, permintaan disertai dengan

---

salinan autentik dari putusan bersalah atau pidananya, sesuai dengan kasusnya,

dan:

(a) jika buronan telah dijatuhi pidana namun belum menjalani hukuman,

suatu surat keterangan mengenai hal ini dari pengadilan yang

berwenang; atau

(b) jika buronan telah dipidana, suatu surat keterangan dari pengadilan

yang berwenang yang menyatakan bahwa pidananya dapat

dieksekusi dan masa pidana yang masih harus dijalani.

(5) Jika orang yang dicari telah diputuskan bersalah melalui peradilan in

absentia, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam Pasal ini,

Pihak Peminta wajib menyampaikan dokumen yang menjelaskan bahwa orang

tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir di depan pengadilan dan

memastikan, apabila diserahkan, dia berhak untuk diadili kembali dengan

kehadirannya.

Pasal 7

PENAHANAN SEMENTARA

(1) Dalam kasus-kasus yang mendesak, dalam hal terdapat bukti yang cukup

untuk membenarkan penangkapan buronan, buronan yang dicari dapat untuk

sementara ditahan atas permintaan Pihak Peminta.

(2) Permintaan penahanan sementara dapat disampaikan melalui cara-cara

yang menghasilkan suatu bentuk tertulis melalui saluran diplomatik atau melalui

fasilitas International Criminal Police Organization.

(3) Permintaan penahanan sementara wajib memuat:

(a) indikasi maksud dari permintaan ekstradisi atas buronan yang dicari;

---

·=-=

(b) deskripsi dari buronan dan informasi mengenai identitasnya,

kewarganegaraannya, dan kemungkinan lokasinya;

putusan bersalah atas buronan tersebut;

(d) gambaran singkat dari tindak pidana tersebut dan salinan surat

dakwaan terhadap buronan tersebut; dan

(e) keterangan di bawah sumpah mengenai fakta-fakta kasus, termasuk

pidana yang dapat atau yang telah dijatuhkan atas tindak pidana

tersebut, dan apabila diperlukan, masa pidana yang masih harus
dijalani. ·

(4) Pihak Peminta wajib segera diberitahukan hasil dari permintaannya.

(5) Penahanan sementara atas buronan yang dicari harus dihentikan setelah

melewati 45 hari sejak tanggal penahanan sementara jika permintaan ekstradisi

dan dokumen pendukungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 belum

diterima atau jika informasi yang diperlukan sesuai Pasal 8 belum diberikan

dalam waktu yang telah ditetapkan. Apabila buronan dilepaskan, Pihak Diminta

wajib segera memberitahukan kepada Pihak Peminta.

(6) Pelepasan buronan sesuai ayat (5) Pasal ini tidak menghalangi

penahanan kembali dan dimuiainya proses peradilan dengan tujuan

mengekstradisi buronan tersebut apabila permintaan ekstradisi dan dokumen

pendukung diterima kemudian.

Pasal 8

INFORMASI TAMBAHAN

(1) Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk

mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk memungkinkan Pihak

Diminta membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Diminta wajib

12 ''·.

---

meminta informasi tambahan untuk disampaikan. Pihak Diminta dapat

menetapkan batas waktu yang layak untuk penyerahan informasi tersebut.

(2) Jika buronan yang dimintakan ekstradisi sedang dalam tahanan dan

informasi tambahan yang disampaikan tidak cukup untuk memungkinkan Pihak

Diminta membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini atau tidak diterima dalam

batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal inl, buronan dapat dilepaskan.

Pelepasan tersebut tidak menghalangi Pihak Peminta untuk membuat

permintaan baru atas ekstradisi buronan tersebut.

(3) Jika buronan dilepaskan dari tahanan berdasarkan ayat (2) Pasal ini,

Pihak Diminta wajib memberitahukan kepada Pihak Peminta sesegera mungkin.

PASAL9

AUTENTIKASI

(1) Dokumen pendukung permintaan ekstradisi wajib diterima jika telah

diautentikasi. Dokumen-dokumen telah diautentikasi apabila:

(a) disahkan oleh hakim atau magistrat atau Menteri terkait dari Pihak

Peminta sebagai dokumen asli yang memuat atau mencantumkan

bukti tersebut atau salinan asli dari dokumen tersebut; dan

(b) dibubuhi dengan cap resmi dari Pihak Peminta.

(2) Terjemahan autentik dari dokumen yang diserahkan oleh Pihak Peminta

sebagai pendukung atas permintaan ekstradisi harus dapat diterima dalam

proses peradilan ekstradisi.

---

PASAL10

BAHASA DOKUMEN

Semua dokumen yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini harus, atau

diterjemahkan ke, dalam bahasa Pihak Diminta. Biaya dari penerjemahan

dibebankan kepada Pihak Peminta.

PASAL11

PERMINT AAN YANG BERSAMAAN

(1) Apabila Pihak Diminta menerima permintaan dari dua atau lebih negara

untuk ekstradisi atas buronan yang sama, Pihak Diminta harus menentukan

kepada negara mana buronan tersebut akan diekstradisi dan dalam

melaksanakannya, harus memberikan prioritas kepada permintaan dari Negara

yang memiliki perjanjian. kesepakatan atau pengaturan mengenai penyerahan

buronan.

(2) Dalam membuat penentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal

ini, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan seluruh keadaan mengenai kasus

tersebut, termasuk:

(a) tingkat keseriusan atau beratnya tindak pidana tersebut;

(b) waktu dan ternpat terjadinya tindak pidana tersebut;

(d) kewarganegaraan atau status nasionalitas lainnya dan kebiasaan

kediaman dari buronan yang diminta.

---

PASAL12

PENGATURAN PENYERAHAN

( 1) Pihak Diminta harus, segera setelah keputusan mengenai permintaan

ekstradisi dibuat, mengomunikasikan keputusan tersebut melalui saluran

diplomatik kepada Pihak Peminta.

(2) Apabila permintaan ekstradisi ditolak, Pihak Diminta juga harus

menginformasikan kepada Pihak Peminta mengenai ketentuan dari Perjanjian ini

yang dijadikan dasar penolakan.

(3) Ketika buronan akan diserahkan. buronan tersebut harus diserahkan di

bawah pengawasan pihak berwajib dari Pihak Diminta hingga di titik terakhir

keberangkatan di wilayah Pihak tersebut. Kedua Pihak harus setuju mengenai

waktu dan tempat penyerahan buronan dimaksud.

(4) Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (5) dari Pasal ini, Pihak

Peminta harus memindahkan buronan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh

Pihak Diminta dan apabila buronan tidak dipindahkan dalam jangka waktu

tersebut, buronan dapat dilepaskan dari penahanan dan Pihak Diminta

selanjutnya dapat menolak menyerahkan buronan tersebut untuk tindak pidana

yang sama.

(5) Apabila situasi berada di luar kendali dari kedua Pihak menghalangi satu

Pihak untuk menyerahkan atau mengambil alih buronan yang akan diserahkan,

maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak lainnya. Dalam hal yang demikian

para Pihak harus menyetujui suatu waktu dan tempat baru untuk penyerahan dan

ketentuan ayat (3) dan (4) dari Pasal ini diberlakukan.

---

PASAL13

PENUNDAAN PENYERAHAN

Pihak Diminta dapat menunda penyerahan buronan dengan tujuan untuk

melanjutkan proses hukum terhadapnya atau sehingga buronan dapat menjalani

pidana di Pihak Diminta, untuk tindak pidana selain yang dimintakan ekstradisi,

sampai dengan selesainya proses peradilan dan pelaksanaan pidana yang

dijatuhkan, sesuai dengan kasusnya.

PASAL14

BUKTI

(1) Pihak Diminta dapat menyerahkan kepada Pihak Peminta setiap barang

bukti yang ditemukan pada buronan dan disita pada saat penangkapannya yang

terkait sebagai bukti tindak pidana yang mana ekstradisinya dikabulkan.

(2) Penyerahan barang bukti harus tunduk kepada suatu ketentuan dan

persyaratan yang mungkin ditetapkan oleh Pihak Diminta.

(3) Tanpa mengesampingkan ayat (2) Pasal ini, Pihak Diminta dapat untuk

sementara waktu menahan setiap barang bukti yang berhubungan dengan

proses peradilan yang sedang berjalan dalam yurisdiksinya.

(4) Penyerahan barang bukti tidak boleh merugikan hak-hak Pihak Diminta

atau pihak ketiga atas barang dimaksud.

---

PASAL15

KEKHUSUSAN DAN PENYERAHAN KEMBALI

(1) Seorang buronan yang telah diekstradisi tidak boleh diadili, dipidana,

ditahan atau menjadi subjek dari pembatasan terhadap kebebasan pribadi oleh

Pihak Peminta untuk setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum

penyerahannya selain:

(a) tindak pidana yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi atas

dirinya; atau

(b) tindak pidana yang terungkap dari fakta-fakta yang berkaitan dengan

dikabulkannya ekstradisi, dengan syarat bahwa tindak pidana

tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang dapat

menyebabkan dia diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini, dan bahwa

tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang tidak lebih berat

dari ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dimintakan

ekstrad isi.

(2) Ayat ( 1) dari Pasal ini tidak dapat diberlakukan apabila buronan:

(a) telah memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya

meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan dia tidak melakukannya

dalam kurun waktu 40 hari; atau

(b) dengan sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta, setelah

meninggalkannya.

(3) Seorang buronan yang telah diserahkan tidak boleh diserahkan kembali

kepada yurisdiksi lain atas tindak pidana yang dilakukan sebelum ekstradisinya.

---

PASAL16

PERWAKJLAN DAN BIA YA

( 1) Pihak Diminta harus menyediakan semua pengaturan yang diperlukan
I bagi perwakilan hukum dan bantuan dalam setiap proses peradilan yang timbul I.
II dari permintaan untuk mengekstradisi buronan. Dalam hal permintaan diajukan
!
oleh Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Singapura, atau kuasa yang I j
diperintahkan atau ditunjuk olehnya, harus melaksanakan proses peradilan

tersebut. Dalam hal permintaan diajukan oleh Republik Singapura, proses

peradilan harus dilaksanakan oleh otoritas hukum yang berkompeten sesuai

dengan hukum dan praktek di Republik Indonesia.

(2) Pihak Diminta akan menanggung biaya dalam wilayahnya yang timbul

sebagai akibat dari permintaan atau dengan alasan ekstradisi. Apabila mulai

tampak bahwa biaya yang sifatnya tidak biasa akan timbul, para Pihak saling

berkonsultasi satu sama lain untuk menentukan bagaimana biaya tersebut akan

ditanggung.

(3) Pihak Peminta harus menanggung biaya penyerahan buronan di tempat

keberangkatan sesuai dengan Pasal 12 dari Perjanjian ini.

PASAL17

KONSULTASI
j i
i Badan-badan terkait dari kedua Pihak dapat saling berkonsultasi satu '. (1)
sama lain mengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Perjanjian ini

secara umum, atau dalam suatu kasus tertentu.

. : ..-;-··· -·- ,._.,,.. -·· ·~--·····- .. ···- ·--··- ··--··-··------·-- ----··-· -·---- -

---

(2) Untuk rnaksud ayat (1) Pasal ini, badan yang berwenang adalah, untuk

Republik Singapura, Kantor Jaksa Agung, dan untuk Republik Indonesia,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL18

AMENDEMEN

Segala amandemen terhadap Perjanjian ini harus disetujui bersama oleh para

Pihak dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam suatu pertukaran

surat tertulis antara para Pihak, yang menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang

diperlukan telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

PASAL19

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

(1) Para Pihak harus memberitahukan secara tertulis satu sama lain setelah

persyaratan domestik berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi oleh masing-

masing Pihak. Perjanjian ini mulai berfaku pada tanggal yang disepakati bersama

Para Pihak melalui pertukaran Nata Orang Ketiga.

(2) Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini setiap saat dengan

memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

Penghentian Perjanjian ini berlaku dalam waktu 6 bulan setelah penerimaan

pemberitahuan penghentian Perjanjian.

(3) Pada saat berlaku, Perjanjian ini menggantikan Perjanjian Ekstradisi

2007.

---

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat di Bintan, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 dalam bahasa

Indonesia dan bahasa lnggris, kedua naskah sama-sama autentik. Apabila ada

perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK SINGAPURA

K. SHANMUGAM, S.C

MENTER! HUKUM DAN MENTER! DALAM NEGERI DAN

HAK ASASI MANUSIA MENTERIHUKUM

---

...

~?i!lf] -

REPUBLIK INDO:--lESIA

TREATY

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republic of Singapore,

Desiring to promote effective co-operation and to provide for the reciprocal

extradition of fugitives for offences punishable under criminal laws in accordance !
' I
with criminal procedures applicable to criminal courts; and !

Noting the Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives signed

on 27 April 2007 ("2007 Extradition Treaty") in Tampak Siring, Bali, Indonesia,

has not entered into force,

HAVE AGREED as follows:

---

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party agrees to extradite to the other, subject to the provisions of this Treaty,

any person who is found in the territory of the Requested Party and is wanted in I
I'
the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of
a sentence in respect of an extraditable offence, as described in Article 2 of this

Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party.

ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCES

(1) Extradition shall be granted for an extraditable offence, being an offence

coming within any of the following descriptions of offences and which is

punishable according to the laws of both Parties by a term of imprisonment of not

less than 24 months, or by a more severe penalty:

(a)

(i) murder of any degree;

(ii) manslaughter or culpable homicide;

(iii) an offence against the law relating to abortion;

(iv) maliciously or wilfully wounding or inflicting grievous bodily

harm;
I
(v) assault occasioning actual bodily harm; !
! .
(vi) rape; '

(vii) unlawful sexual intercourse with a female;

---

(viii) indecent assault;

(ix) procuring, or trafficking in, women or young persons for.

immoral purposes;

(x) kidnapping, abduction or false imprisonment, or dealing in

slaves;
(xi) stealing, abandoning, exposing or unlawfully detaining a

child;

(xii) bribery and other related acts of corruption;

(xiii) arson;

(xiv) an offence concerning counterfeit currency;

(xv) an offence against the law relating to forgery;

(xvi) stealing, embezzlement, fraudulent conversion, fraudulent

false accounting, obtaining property or credit by false

pretences, receiving stolen property or any other offence in

respect of property involving fraud, including fraud against

banks;

(xvii) robbery;

(xviii) blackmail or extortion by means of threats or by abuse of

authority;

(xix) an offence against bankruptcy law or company law;

(xx) malicious or wilful damage to property;

(xxi) acts done with the intention of endangering vehicles, vessels

or aircraft, including the persons therein;

(xxii) an offence against the law relating to psychotropic

substances, dangerous drugs or narcotics;

(xxiii) piracy;

(xxiv) revolt against the authority of the master of a ship or the

commander of an aircraft;

(xxv) hijacking and other acts endangering safety of aircraft and

acts endangering safety of an international airport;
(xxvi) any terrorism financing offence;

3
:z.... •

---

(xxvii) hijacking of ships, destroying or damaging a ship, other acts

endangering or likely to endanger safe navigation and

offences involving threats thereof;
(xxviii) an offence against the law relating to benefits derived from i

corruption, drug trafficking, and other serious crimes;

(xxix) perjury or subornation of perjury or conspiring to defeat the

course of justice;

(xxx) burglary, house-breaking or any similar offence;

(xxxi) any other offence which is made extraditable by the

extradition laws of both Parties and laws enacted to give

effect to obligations under an international convention to

which both are parties; and

(b) aiding and abetting, or counselling or procuring the commission of,

or being an accessory before or after the fact to, or attempting or

conspiring to commit, any of the offences listed in paragraph (1)(a) of

this Article.

(2) In determining whether an offence is an offence punishable according to

the laws of both Parties, it shall not matter whether:

(a) the laws of both Parties place the offence within the same category

of offences or describe the offence by the same terminology; or

(b) under the laws of both Parties. the constituent elements of the

offence differ, it being understood that the totality of the acts or

omissions as presented by the Requesting Party constitute an

extraditable offence under the laws of the Requested Party.

(3) For the purpose of paragraph (1) of this Article, an extraditable offence

shall be an offence punishable according to the laws of both Parties if the act or

omission constituting the offence was an offence for which extradition could be

I;'

---

granted under the laws of both Parties at the time it was committed and also at

the time the request for extradition is received.

(4) The provisions of this Treaty shall apply to all extraditable offences

committed after the entry into force of this Treaty and also to all extraditable
offences committed not more than 18 years prior to the entry into force of this '
t; .
Treaty.
u
fI
!

ARTICLE 3

BASIS FOR EXTRADITION

(1) Where an extradition request is made in respect of a fugitive accused of

an extraditable offence. he shall be extradited only if, in accordance with the laws

of the Requested Party, there is either a prima facie case or sufficient evidence

of that offence if the acts or omissions constituting the offence had taken place in
or within the jurisdiction of the Requested Party.

(2) A fugitive who has been convicted of an extraditable offence shall, subject

to the provisions of this Treaty. be extradited only if there is proof that the person

sought is the person convicted of the offence by the courts of the Requesting

Party.

ARTICLE 4

MANDATORY EXCEPTIONS TO EXTRADITION

(1) Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following

circumstances:

---

(a) where the Requested Party determines that the offence for which . ;
'
extradition is requested is an offence of a political character;

(b) where the fugitive has undergone the punishment provided by the

law of, or of a part of, any country or has been acquitted or pardoned

by a competent tribunal or authority, in respect of that offence or

another offence constituted by the satne acts or omissions

constituting the offence for which his extradition is requested;

by a court or tribunal that is especially established for the purpose

of trying his case or is only occasionally, or under exceptional

circumstances, authorised to try such cases, or his extradition is

requested for the purpose of his serving a sentence imposed by

such a court or tribunal;

(d) where the offence for which extradition is requested is an offence

under the military law of the Requested Party, which is not also an

offence under ordinary criminal law;
(e) where the Requested Party has substantial grounds for believing I. f
;
that the request for extradition of the fugitive, although purporting to

be made on account of an offence for which extradition would

otherwise be granted, is made for the purpose of prosecuting or

punishing the person sought on account of that person's race, .

religion, nationality, ethnic origin, or political opinions;

(f) where the Requested Party has substantial grounds for believing

that the fugitive might, if returned, be prejudiced at his trial or

punished, detained or restricted in his personal liberty by reason of

his race, religion, nationality or political opinions; or

(g) where the extradition of a fugitive is requested for the purpose of

carrying out a sentence, and it appears that the conviction was

obtained in his absence, unless:

i: •
(i) he had the opportunity of being present at his trial; and

---

(ii) he would, if surrendered, be entitled to be retried in his

presence.

(2) Where the fugitive is:

(a) concerned in an investigation that is in progress or a prosecution

that is pending in the Requested Party in respect of any offence that

is alleged to have been committed within the jurisdiction of the

Requested Party; or

(b) lawfully detained under the 1aws of the Requested Party,

a request for his extradition shall be refused, but this is without prejudice to

I another request being made for the extradition of the fugitive for the same offence
i
i when the above-mentioned circumstances no longer apply.
I
- i
I (3) For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an

offence of a political character:

(a) an offence against the life or person of any Head of State or any

Head of Government or a member of his immediate family;

(b) an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a

multilateral international convention, the purpose of which is to

prevent or repress a specific category of offences, to either extradite

the person sought or submit the case without undue delay to their

competent authorities for the purpose of prosecution;

(d) offences against laws relating to terrorist acts; and

(e) any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences

referred to in sub-paragraphs (a) to (d).

···-··--··-··----·-····· -·-···········-····-·-·····-···-·...! .

---

(4) If any question arises as to whether the offence for which the fugitive is

sought is an offence of a political character, the decision of the Requested Party

shall be determinative.

I ARTICLE 5

l
, I

DISCRETIONARY EXCEPTIONS TO EXTRADITION

(1) Extradition may be refused under this Treaty in any of the following

circumstances:

(a) where extradition is requested for the purpose of carrying out a

sentence and the period of imprisonment which remains to be
served is less than 12 months;

(b) where the competent authorities of the Requested Party have

decided either not to institute or terminate proceedings against the

fugitive for the acts or omissions constituting an offence for which

extradition is sought;

(d) where the offence for which a fugitive is sought is an offence which

has been committed in whole or in part within the territory of the

Requested Party;

(e) where the offence for which the extradition is requested has been

committed outside the territory of either Party and the law of the

Requested Party does not provide for jurisdiction over such an

offence committed outside its territory in comparable

circumstances;
(f) where the surrender of a fugitive is likely to violate obligations

arising from international agreements to which the Requested Party
is a party;

---

(g) where having regard to the circumstances of the offence, it would

be unjust, oppressive or too severe a punishment to extradite the

fugitive; or

(h) where the prosecution or the execution of the sentence has become

barred by lapse of time according to the law of the Requesting Party.

(2) Paragraphs (1)(b), (c) and (d) of this Article shall not apply where the

offence for which the surrender is sought is one:

(a) against laws relating to terrorist acts;

(b) of bribery and other related acts of corruption;

(d) in respect of which substantial harm (damage or injury) arising from

or intended by the commission of the offence is in the territory of the

Requesting Party.

(3) For the purpose of paragraph (1)(c) of this Article, the nationality of the

fugitive shall be determined as of the time of the commission of the offence for

which the extradition is requested.

ARTICLE 6

THE REQUEST AND SUPPORTING DOCUMENTS

(1) Requests for extradition shall be made, in the case of the Republic of

Singapore, by the Minister for Law, and in the case of the Republic of Indonesia,

by the Minister of Law and Human Rights, or any other appropriate authority as

may be notified, and be conveyed with the related documents through the

diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied by:

---

(a) as accurate a description as possible of the fugitive sought, together

with any other information which would help to establish that

person's identity, nationality, and probable location, including a

recent photograph or fingerprint records, where available;

(b) a statement of each offence for which extradition is sought and a.

statement of the acts and omissions which are alleged against the

fugitive in respect of each offence, including the date, time, and

location of the commission of the offence;

of the offence for which extradition is requested and a statement of

the punishment which the offence carries, including any law relating

to the limitation on the institution of proceedings, or on the execution

of any punishment for that offence; and

(d) a written confirmation by the Attorney-General of the Requesting

Party, certifying that in his opinion, the documents submitted

disclose the existence of sufficient evidence under the laws of the

Requesting Party to justify a prosecution.

{3) If the request relates to a fugitive who is an accused person, it shall, in

addition to the information required in paragraph (2) of this Article, be

accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or competent

authority of the Requesting Party or an authenticated copy thereof, and sworn

statements of witnesses concerning their knowledge of the offence, and by such

other evidence as would satisfy the requirements of Article 3 of this Treaty.

(4) If the request relates to a fugitive who has already been convicted or

sentenced by the Requesting Party, it shall, in addition to the information required

in paragraphs (2) and (3) of this Article, be accompanied by an authenticated

copy of the certificate of the conviction or sentence, as the case may be, and:

---

(a) if the fugitive has been convicted but not sentenced, a statement to

that effect by the appropriate court; or

(b) if the fugitive has been sentenced, a statement by the competent

authority indicating that the sentence is enforceable and the extent

to which the sentence remains to be served.

(5) If the person sought has been convicted in absentia, the Requesting Party

shall, in addition to the other information required in this Article, submit such

documents describing in which manner that person had been given the

opportunity to be present at his trial and confirming that, if surrendered, he will be

entitled to be retried in his presence.

ARTICLE 7

PROVISIONAL ARREST

(1) In urgent cases, where there is sufficient evidence to justify the fugitive's

apprehension, the fugitive sought may be provisionally arrested at the request of

the Requesting Party.

(2) A request for provisional arrest may be transmitted by any means affording

a record in writing through the diplomatic channel or by means of the facilities of

the International Criminal Police Organization.

(3) The request for provisional arrest shall contain:

(a) an indication of the intention to request the extradition of the fugitive

sought;

(b) a description of the fugi1iveand information concerning his identity,

nationality, and probable location;

of conviction against the fugitive;

---

(d) a brief description of the offence and copies of the charges against

the fugitive; and

(e) a sworn statement setting out the facts of the case, including the

sentence that can be or has been imposed for the offence and,

where applicable, how much of that sentence remains to be served.

(4) The Requesting Party shall be promptly notified of the result of its request.

(5) The provisional arrest of the fugitive sought shall be terminated upon the

expiration of 45 days from the date of the provisional arrest if the request for

extradition and supporting documents specified in Article 6 have not been

received or where any information requested under Article 8 is not furnished

within the time specified. If the fugitive is released, the Requested Party shall

promptly notify the Requesting Party.

(6) The release of a fugitive pursuant to paragraph (5) of this Article shall not

prevent a re-arrest and institution of proceedings with a view to the extradition of

the fugitive if the request for extradition and supporting documents are

subsequently received.

!
I
I.
ARTICLE 8

ADDITIONAL INFORMATION

(1) If the Requested Party considers that the information furnished in support

of a request for extradition is insufficient to allow the Requested Party to make a

decision pursuant to this Treaty, the Requested Party shall request that additional

information be provided. The Requested Party may fix a reasonable time limit for

the submission of such information.

---

(2) If the fugitive whose extradition is sought is under arrest and the additional

information provided is insufficient to allow the Requested Party to make a

decision pursuant to this Treaty or is not received within the time limit specified in

paragraph (1) of this Article, the fugitive may be released. Such release shall not

preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of

the fugitive ..

(3) Where the fugitive is released from custody in accordance with paragraph

(2) of this Article, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon

as possible.

ARTICLE 9

AUTHENTICATION

(1) Documents supporting a request for extradition shall be admissible in

evidence if duly authenticated. Documents are duly authenticated if they purport

to be:

(a) certified by a judge or magistrate or relevant Minister of the

Requesting Party to be the original document containing or

recording that evidence or a true copy of such a document; and

(b) sealed with the official seal of the Requesting Party.

(2) An authenticated translation of documents submitted by the Requesting

Party in support of a request for extradition shall be admissible in proceedings for

extradition.

---

ARTICLE 10

LANGUAGE OF DOCUMENTATION

All documents submitted in accordance with this Treaty shall be in, or translated

into, the language of the Requested Party. The costs of supplying the translation

shall be borne by the Requesting Party.

ARTICLE 11

CONCURRENT REQUESTS

( 1) Where the Requested Party receives requests from two or more States for

the extradition of the same fugitive, the Requested Party shall determine to which

State the fugitive is to be extradited and, in so doing, shall give priority to requests

from States with whom it has a treaty, agreement or arrangement .for the

surrender of fugitives.

(2) In making a determination under paragraph (1) of this Article, the

Requested Party shall consider all the circumstances of the case, including:

(a) the relative seriou~ness or gravity of the offences;

(b) the time and place of the commission of the offences;

(d) the citizenship or other national status and ordinary residence of the

fugitive sought.

---

ARTICLE 12

ARRANGEMENTS FOR SURRENDER

(1) The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for

extradition has been made, communicate that decision through the diplomatic

channel to the Requesting Party.

(2) Where the request for extradition is rejected, the Requested Party shall

also inform the Requesting Party of the provisions of this Treaty on which the

rejection is based.

(3) When a fugitive is to be surrendered, that fugitive shall be delivered under

the custody of the authorities of the Requested Party to the last point of departure

within that Party's territory. The Parties shall agree on the time and place of the

surrender of the fugitive.

(4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, the Requesting

Party shall remove the fugitive within the period specified by the Requested Party

and if the fugitive is not removed within that period, the fugitive may be discharged

from custody and the Requested Party may subsequently refuse to surrender that

fugitive for the same offence.

(5) If circumstances beyond the control of both Parties prevent a Party from

surrendering or taking over the fugitive to be surrendered, it shall notify the other

Party. In that case, the Parties shall agree on a new time and place for surrender

and the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article shall apply.

---

ARTICLE 13

POSTPONEMENT OF SURRENDER

The Requested Party may postpone the surrender of the fugitive in order to

proceed against him or so that he may serve a sentence in the Requested Party,

for any offence other than that for which extradition is requested, until the

conclusion of the proceedings and the execution of any sentence imposed, as

the case may be.

ARTICLE 14

EVIDENCE

( 1) The Requested Party may hand over to the Requesting Party any items of

evidence found on the fugitive and seized at the time of his arrest which are.

relevant as proof of the offence in respect of which extradition is granted.

(2) The handing over of the items of evidence shall be subject to such terms

and conditions as may be imposed by the Requested Party.

(3) Notwithstanding paragraph (2) of this Article, the Requested Party may

temporarily retain any item of evidence in connection with pending proceedings

in its jurisdiction.

(4) The handing over of the items of evidence shall not prejudice the rights of

the Requested Party or of any third party in those items.

i
I.

---

ARTICLE 15

SPECIAL TY AND RESURRENDER

(1) A fugitive who has been extradited shall not be tried, sentenced, detained

or subjected to any other restriction of personal liberty by the Requesting Party

for any offence committed prior to his surrender other than:

(a) the offence or offences in respect of which his extradition was

granted; or

(b) an offence disclosed by the facts in respect of which his extradition

was granted, provided such offence is one for which he could be

extradited under this Treaty, and provided further that such offence

is punishable by a penalty no more severe than the penalty for the

offence for which he was extradited.

(2) Paragraph {1) of this Article shall not apply if the fugitive has:

(a) first had an opportunity to exercise his right to leave the territory of

the Requesting Party and he has not done so within 40 days; or

(b) voluntarily returned to the territory of the Requesting Party, having

left it.

(3) A fugitive who has been surrendered shall not be re-surrendered to

another jurisdiction for an offence committed prior to his extradition.

I '. !

---

ARTICLE 16

REPRESENTATION AND COSTS

(1) The Requested Party shall make all necessary arrangements for legal

representation and assistance in any proceedings arising out of a request for the
extradition of a fugitive. In the case of a request made by the Republic of

Indonesia, the Attorney-General of the Republic of Singapore, or counsel
instructed or appointed by him, shall conduct the proceedings. In the case of a

request made by the Republic of Singapore, the proceedings shall be conducted

by the competent legal authorities in accordance with the laws and practices of

the Republic of Indonesia.

(2) The Requested Party shall bear the expenses incurred within its territory

arising from the request or by reason of extradition. If it becomes apparent that

expenses of an extraordinary nature are likely to be incurred, the Parties shall

consult each other to determine how these expenses will be met.

(3) The Requesting Party shall bear the expenses following the surrender of

the fugitive at the place of departure according to Article 12 of this Treaty.

ARTICLE 17

CONSULTATIONS

(1) The relevant agencies of both Parties may consult with each other

concerning the interpretation, application or operation of this Treaty in general, or
in a specific case.

---

(2) For the purpose of paragraph (1) of this Article, the relevant agencies shall

be, in the case of the Republic of Singapore, the Attorney-General's Chambers,

and in the case of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human

Rights.

ARTICLE 18

AMENDMENTS

Any amendment to this Treaty shall be mutually agreed by the Parties and shall

enter into force on a date to be determined in a written exchange between the

Parties, indicating that all necessary procedures have been completed by the

• 1 respective Parties.
!

. IiI

ARTICLE 19

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

(1) The Parties shall notify each other in writing that their respective domestic

requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with. This

Treaty shall enter into force on a date to be mutually agreed between the Parties

through an exchange of Third Person Notes.

(2) Each of the Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice

to the other through the diplomatic channel. Termination of this Treaty shall have

effect 6 months after the receipt of the notice to terminate.

(3) Upon its entry into force, this Treaty shall supersede the 2007 Extradition

Treaty.

---

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective

'Governments. have signed this Treaty.
:1

Done at Bintan, Indonesia on 25 January 2022 in the English and Indonesian
I
languages. both texts being equally authentic. In case of any divergence of ii
interpretation. the English text shall prevail. In

; I

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF SINGAPORE

I .
i :
I
~ 1

K. SHANMUGAM, S.C. I

MINISTER FOR HOME AFFAIRS

AND MINISTER FOR LAW

Salinan naskah resmi
Certified true copy
~==::;::: r : 0 12/CTC/02/2022/52

;$ tun Donatirin+·

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian lnternasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia . .
Secretary of Directorate General f~r Legal Affai'.s and tntemstione! Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Repub/Jc of Indonesia

.LTa!:!!n~gs.:::g~a::--1_ _....:.: 15 Februari 2022
Date