PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan
pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan
peradilan tata usaha negara.
1. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha
negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha
negara.
1. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk
dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam
undang-undang.
1. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang
tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam
undang-undang.

1. Tata Usaha Negara . . .

---

1. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan
atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.

1. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan
terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan
diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan
1. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara
yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang
yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya
yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

1. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi
sebagai berikut:

(1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat

dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan
undang-undang.

(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam
bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan

dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal
yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal
13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim

dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan
eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi
Yudisial.

(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak

tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak
mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim.

(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial
melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan

internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2),
Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:

- menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim;

- memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

• dapat menghadiri persidangan di pengadilan;

- menerima dan menindaklanjuti pengaduan
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- melakukan verifikasi terhadap pengaduan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;

- meminta keterangan atau data kepada Mahkamah
Agung dan/atau pengadilan;

- melakukan pemanggilan dan meminta keterangan
dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan
pemeriksaan; dan/atau

- menetapkan keputusan berdasarkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13A, Komisi Yudisial dan/atau
Mahkamah Agung wajib:
- menaati norma dan peraturan perundang-
undangan;
- menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
dan
- menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi
yang diperoleh.

(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial
dan Mahkamah Agung.

(3) Pelaksanaan . . .

---

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan

pengawasan internal hakim diatur dalam undang-
undang.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial
dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata

usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• sarjana hukum;

• lulus pendidikan hakim;

- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela;

- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

- mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban; dan

- tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena
melakukan kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(2) Untuk . . .

---

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua

pengadilan tata usaha negara hakim harus
berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai
hakim pengadilan tata usaha negara.

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara

dilakukan melalui proses seleksi yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata

usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur

bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi

tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

• syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f,

huruf g, dan huruf h.

• berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

- berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun
sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha
negara, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim
pengadilan tata usaha negara;

- lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung; dan

- tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian
sementara akibat melakukan pelanggaran Kode
Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Untuk . . .

---

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan

tinggi tata usaha negara harus berpengalaman paling
singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan
tinggi tata usaha negara atau 3 (tiga) tahun bagi
hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang
pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha
negara.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua

pengadilan tinggi tata usaha negara harus
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun
sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara
atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata
usaha negara yang pernah menjabat ketua
pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat
(1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul

Ketua Mahkamah Agung.
(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi
Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh
Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang
bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
karena:
- atas permintaan sendiri secara tertulis;

• sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;

• telah . . .

---

- telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata
usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun
bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
tinggi tata usaha negara; dan/atau

- ternyata tidak cakap dalam menjalankan
tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang

meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan

diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya
dengan alasan:

- dipidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

• melakukan perbuatan tercela;

- melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;

• melanggar sumpah atau janji jabatan;

- melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 18; dan/atau

• melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung

kepada Presiden.

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh
Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e
diajukan oleh Mahkamah Agung.

(5) Usul . . .

---

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi
Yudisial.

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

mengajukan usul pemberhentian karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk
membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan
sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan
sebagai hakim.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim

pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan,
biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• tunjangan jabatan; dan

- tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

• rumah jabatan milik negara;

• jaminan kesehatan; dan

• sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam

melaksanakan tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan

dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata
usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• berijazah . . .

---

• berijazah sarjana hukum;

- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai
wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara; dan

- mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan
tugas dan kewajiban.

1. Ketentuan Pasal 29 huruf b dihapus sehingga Pasal 29
berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi
tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- dihapus;
- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan tinggi tata usaha negara, atau 3 (tiga) tahun
sebagai panitera pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 31 huruf b dihapus sehingga Pasal 31
berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 31 . . .

---

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;

• dihapus;

- berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan tinggi pengadilan tata usaha
negara, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan
tata usaha negara, atau menjabat sebagai panitera
pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan
tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

- berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan
tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

• berpengalaman . . .

---

- berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tinggi tata usaha negara,
3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun
sebagai panitera pengganti pengadilan tata usaha
negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan
tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti
pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
pegawai negeri pada pengadilan tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti
pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tata usaha negara atau 8
(delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan
tinggi tata usaha negara.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi
sebagai berikut:

### Pasal 36 . . .

---

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

• wali;

• pengampu;

• advokat; dan/atau

• pejabat peradilan lainnya.

1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, yang berbunyi sebagai
berikut:

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan tata usaha negara diberhentikan
dengan hormat dengan alasan:

- meninggal dunia;
- atas permintaan sendiri secara tertulis;
- sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera,
wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
pengadilan tata usaha negara;
- telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera,
wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
pengadilan tinggi tata usaha negara; dan/atau
- ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat
dengan alasan:

- dipidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
- melakukan perbuatan tercela;
- melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- melanggar sumpah atau janji jabatan;

• melanggar . . .

---

• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 36; dan/atau

• melanggar kode etik panitera.

1. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga Pasal 39B berbunyi
sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon

harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- berijazah pendidikan menengah;
- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai juru sita pengganti; dan
- mampu secara rohani dan jasmani untuk
menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti,

seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan tata usaha
negara.

1. Ketentuan Pasal 41 dihapus

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan
tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• setia . . .

---

- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang
administrasi peradilan; dan
- mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan
tugas dan kewajiban.

1. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi
sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan
tinggi tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

- syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di
bidang administrasi peradilan.

1. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada

masyarakat untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam
proses persidangan.

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan

kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a)
sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 52 . . .

---

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan tugas hakim.

(1a)Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku
panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

(2) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua pengadilan
tinggi tata usaha negara di daerah hukumnya
melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
tingkat pengadilan tata usaha negara dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (1a) ketua pengadilan dapat
memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(1a), dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

1. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 107 A

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang
dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim
yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang
tepat dan benar.

1. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi
sebagai berikut:

### Pasal 116 . . .

---

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak
dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan
setempat atas perintah ketua pengadilan yang
mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf
a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

(9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90

(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut
tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan
pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan
dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah
uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada
media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua
pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi
untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan
putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan
rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan . . .

---

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi

administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran
uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang

harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf c tidak berlaku bagi hakim ad hoc.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2)

diatur dalam peraturan perundang-undangan

1. Di antara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 4
(empat) pasal yakni Pasal 144A, Pasal 144B, Pasal 144C,
dan Pasal 144D yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata

usaha negara dapat menarik biaya perkara.

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran
yang sah.

(3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya

kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau
para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan . . .

---

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain

biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 144A ayat (3).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian
tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 dan Pasal 38B.

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari

keadilan yang tidak mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak
mampu dari kelurahan tempat domisili yang
bersangkutan.

(1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos

bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak
mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat
peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
sesuai dengan aslinya

---