RUANG LlNGKUP BANTUAN

1. Para Pihak harus, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, saling

memberikan bantuan dalam masalah pidana.

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan,

atau proses hukum yang terkait dengan tindak pidana apa pun yang pada

saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi otoritas

berwenang Pihak Peminta.

1. Bantuan dapat diberikan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan

perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah

penghasilan lainnya

1. Bantuan berupa:

• Pengambilan barang bukti atau keterangan dari orang;

• Penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;

• Pencarian atau pengidentifikasian orang atau barang;

• Penyampaian dokumen;

• Pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan;

• Pengaturan bagi orang yang ditahan atau yang lainnya untuk

memberikan bukti atau membantu dalam penyidikan, penuntutan, atau

proses di pengadilan pada Pihak Peminta;

• Penelusuran, penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian

hasil danlatau sarana tindak pidana; dan

• Pembantuan lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta sesuai

dengan Perjanjian ini dan hukum Pihak Diminta.

1. Perjanjian ini hanya berlaku bagi ketentuan bantuan timbal balik di antara

Para Pihak. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa

pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau

mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan

bantuan dimaksud.

2

---

PERTUKARAN INFORMASI

Para Pihak dapat bertukar informasi mengenai hukum yang berlaku dan

praktik peradilan di negara masing-masing terkait dengan penerapan

Perjanjian ini.

KETIDAKBERLAKUAN

1. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:

• Penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang

tersebut;

• Pelaksanaan putusan pidana Pihak Diminta yang dijatuhkan Pihak

Peminta, kecuali sepanjangan diperbolehkan menurut hukum Pihak

Diminta;

• Pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan

• Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

1. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk

melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki

secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pihak lain

menurut hukum nasionalnya.

BANTUAN LAIN

Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban apa pun antara para Pihak,

berdasarkan perjanjian lain, pengaturan lain, ataupun sebaliknya, dan juga

tidak mencegah Para Pihak untuk saling memberikan bantuan berdasarkan

perjanjian lain, pengaturan lain, ataupun sebaliknya.

3

---

OTORITAS PUSAT

1. Otoritas Pusat Para Pihak harus memproses permintaan bantuan timbal

balik berdasarkan Perjanjian ini.

1. Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dan Otoritas Pusat Persatuan Emirat Arab adalah

Kementerian Kehakiman.

1. Para Pihak dapat mengganti Otoritas Pusatnya, yang dalam hal ini Pihak

tersebut harus memberitahu Pihak lain mengenai penggantian tersebut.

1. Sesuai dengan tujuan Perjanjian ini, permintaan bantuan dan komunikasi

harus disampaikan melalui saluran diplomatik.

PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus dibuat secara resmi dalam bentuk tertulis. Oalam

keadaan mendesak, Otoritas Pusat Pihak Oiminta dapat menerima

permintaan melalui faksimile atau surat elek1ronik,yang dalam hal ini harus

dikonfirmasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari dengan permintaan resmi

melalui saluran diplomatik.

1. Permintaan bantuan harus meliputi:

• Nama otoritas berwenang yang melakukan penyidikan atau proses

persidangan pidana yang terkait dengan permintaan tersebut;

• Tujuan permintaan dan sifat bantuan yang dimintakan;

• Uraian sifat dan status terkini tindak pidana serta pernyataan mengenai

ringkasan fakta dan hukum yang relevan, termasuk hukuman maksimal

untuk tindak pidana terkait dengan permintaan tersebut;

• Uraian bukti, informasi, atau bantuan lain yang dimintakan;

4

---

• Alasan dan perincian prosedur tertentu atau persyaratan yang

dikehendaki Pihak Peminta untuk ditindaklanjuti;

• Perincian batas waktu yang dikehendaki untuk memenuhi permintaan

tersebut;

• Persyaratan khusus mengenai kerahasiaan beserta alasannya; dan

• Informasi atau tindakan lain yang dipersyaratkan berdasarkan hukum

nasional Pihak Diminta atau hal lain yang diperlukan untuk

melaksanakan sebagaimana mestinya.

1. Sejauh diperlukan, permintaan bantuan dapat juga berisi informasi berikut:

• Identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang atau orang-orang yang

menjadi subjek penyidikan atau proses persidangan pidana;

• Identitas dan lokasi orang yang kepadanya dimintakan bukti;

• Identitas dan lokasi seseorang yang akan menerima dokumen, hubungan

orang tersebut terhadap prosedur pemidanaan, dan cara

penyampaiannya;

• Informasi mengenai identitas dan keberadaan seseorang yang dicari;

• Uraian mengenai tata cara pemberian kesaksian atau pernyataan yang

akan diambil dan direkam;

• Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi;

• Uraian mengenai dokumen, rekaman, atau barang bukti yang dihasilkan

beserta uraian mengenai orang yang layak diminta untuk memberikan

dokumen, rekaman, atau barang bukti tersebut dan, sepanjang tidak

diatur, bagaimana format dokumen, rekaman, atau barang bukti tersebut

harus dihasilkan dan disahkan;

• Pernyataan mengenai apakah bukti atau pernyataan tersumpah atau

yang diakui kebenarannya dipersyaratkan;

I. Uraian mengenai harta kekayaan, aset, atau barang yang terkait dengan

permintaan, termasuk lokasinya; dan

• Penetapan hakim atau putusan pengadilan terkait dengan bantuan yang

dimintakan dan pemyataan terkait dengan status penetapan atau

putusan tersebut.

5

---

1. Semua permintaan dan dokumen pendukung harus dilengkapi dengan

terjemahan ke dalam bahasa resmi Pihak Diminta atau bahasa Inggris dan

harus ditandatangani secara resmi dan disahkan oleh otoritas terkait.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam

permintaan tidak cukup untuk ditindaklanjuti, Pihak Diminta dapat meminta

informasi tambahan. Pihak Peminta harus menyediakan informasi tambahan

tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh Pihak Diminta agar permintaan

tersebut terpenuhi.

PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan harus ditolak apabila:

• Permintaan terkait dengan tindak pidana yang dianggap oleh Pihak

Diminta sebagai tindak pidana yang bersifat politis;

• Permintaan terkait dengan tindak pidana hanya berdasarkan hukum

militer;

• Permintaan terkait dengan penuntutan seseorang atas tindak pidana

yang dalam hal ini orang tersebut telah dijatuhi hukuman yang

berkekuatan hukum tetap, dibebaskan, diampuni, atau telah menjalani

pidananya yang dijatuhkan Pihak Diminta;

• Terdapat alasan yang mendasar untuk meyakini bahwa permintaan

bantuan tersebut telah dibuat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

atau pemidanaan seseorang karena alasan ras, jenis kelamin, agama,

kewarganegaraan, atau pandangan politik orang tersebut, atau, bahwa

permintaan bantuan tersebut akan mengakibatkan orang tersebut

diperlakukan secara tidak adil dengan alasan-alasan tersebut;

6

---

• Pemberian bantuan tersebut akan mengganggu kedaulatan, keamanan,

ketertiban umum, atau kepentingan yang hakiki Pihak Diminta.

1. Pihak Diminta dapat menolak bantuan apabila:

• Perbuatan atau pembiaran yang diduga merupakan tindak pidana yang

terkait dengan permintaan bantuan bukan merupakan tindak pidana

apabila hal tersebut terjadi di yurisdiksi Pihak Diminta;

• Pemberian bantuan akan, atau kemungkinan akan, membahayakan

keselamatan seseorang, baik orang itu berada di dalam maupun di luar

wilayah Pihak Diminta;

• Permintaan terkait dengan tindak pidana, yang sedang dalam penyidikan

atau proses persidangan, atau tindak pidana tersebut telah dijatuhi

putusan yang berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi Pihak Diminta ;

• Pelaksanaan permintaan akan bertentangan dengan hukum nasional

Pihak Diminta.

1. Bantuan tidak dapat ditolak hanya dengan alasan kerahasiaan bank atau

lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap

berkaitan dengan masalah fiskal.

1. Sebelum menolak permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan

apakah bantuan dapat dikabulkan dalam kondisi tertentu.

1. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan ketentuan

yang ditetapkan berdasarkan ayat (4) Pasal ini, Pihak Peminta harus tunduk

pada syarat dan ketentuan tersebut.

1. Apabila Pihak Diminta menolak bantuan, Pihak Diminta harus segera

memberitahu Pihak Peminta mengenai dasar penolakan tersebut.

7

---

PELAKSANAAN PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan oleh otoritas berwenang

Pihak Diminta sesuai dengan hukum Pihak Diminta dan, sepanjang

diperbolehkan, dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai

keadaan, apabila keadaan tersebut diketahui Pihak Diminta, yang

kemungkinan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan

permmtaan tersebut.

1. Pihak Diminta dapat menunda pelaksanaan permintaan apabila

pelaksanaan permintaan yang dilakukan dengan segera tersebut akan

mempengaruhi masalah pidana yang sedang berjalan di Pihak Diminta.

Pihak Diminta juga dapat menunda penyampaian dokumen apabila

dokumen tersebut diperlukan untuk proses persidangan perdata di Pihak

Diminta, yang dalam hal ini Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan,

menyediakan salinan resmi dokumen tersebut.

1. Sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus

mempertimbangkan apakah bantuan dapat dikabulkan atas dasar

persyaratan tertentu.

1. Apabila Pihak Diminta menunda bantuan, Pihak Diminta harus segera

memberitahu Pihak Peminta dasar penundaan tersebut.

PASAL10

PENGEMBALIAN BAHAN KEPADA PIHAK DIMINTA

Apabila dipersyaratkan oleh Pihak Diminta, Pihak Peminta harus

mengembalikan bahan yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini apabila

8

---

tidak lagi diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan permintaan

tersebut.

PASAL11

KERAHASIAAN DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN

1. Pihak Diminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga kerahasiaan

permintaan bantuan, isi permintaan tersebut dan dokumen pendukungnya,

dan tindakan dilaksanakan berdasarkan permintaan tersebut. Apabila

permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, Pihak

Diminta harus memberitahu Pihak Peminta sebelum melaksanakan

permintaan tersebut, dan Pihak Peminta harus menyampaikan apakah

Pihak Peminta berkehendak agar permintaan tersebut tetap dilaksanakan.

1. Pihak Peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga kerahasiaan

informasi dan bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta, sepanjang bukti dan

informasi tersebut diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan

permintaan, dan apabila diizinkan oleh Pihak Diminta.

1. Pihak Peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin keamanan

informasi atau bukti dari kehilangan, akses tanpa izin, perubahan,

pengungkapan atau penyalahgunaan

1. Pihak Peminta harus memberikan jaminan bahwa Pihak Peminta tidak akan

menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh, atau apa pun yang

merupakan turunannya, untuk tujuan selain yang telah dinyatakan di dalam

permintaan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Pihak Diminta .

9

---

PASAL12

PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta,

melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang terkait

dengan masalah pidana.

1. Permintaan penyampaian panggilan untuk menghadirkan orang sebagai

saksi di Pihak Peminta harus disampaikan kepada Pihak Diminta dalam

waktu yang sewajarnya sebelum kehadiran yang dijadwalkan.

1. Pihak Duninta harus meneruskan bukti penyampaian dokumen kepada

Pihak Peminta. Apabila penyampaian tidak dapat diaksanakan, Pihak

Peminta harus diberitahu dan dijelaskan alasannya.

1. Seseorang yang tidak dapat memenuhi permintaan apa pun yang

disampaikan kepadanya tidak dapat dikenakan hukuman atau upaya paksa

apa pun berdasarkan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

PASAL13

PENGAMBILAN BUKTI ATAU PERNYATAAN DARI ORANG

1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan

berdasarkan permintaan, mengambil kesaksian, atau mengambil

pernyataan orang atau meminta mereka memberikan bukti untuk

disampaikan kepada Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan, mengizinkan

kehadiran orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam permintaan

tersebut selama pelaksanaan permintaan, dan juga dapat mengizinkan

orang tersebut dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada

orang yang dimintai kesaksian atau bukti. Dalam hal pengajuan pertanyaan

10

---

secara langsung tersebut tidak diizinkan, orang tersebut harus

diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis.

1. Seseorang yang akan dilakukan pengambilan bukti dari dirinya oleh Pihak

Diminta sesuai dengan permintaan menurut Pasal ini dapat menolak

memberikan bukti apabila hukum Pihak Diminta atau Pihak Peminta

mengatur demikian.

1. Apabila seseorang pada Pihak Diminta menyatakan bahwa terdapat hak

atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti menurut hukum Pihak

Peminta, Pihak Peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan

pemberitahuan resmi kepada Pihak Diminta mengenai keberadaan hak

tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak adanya bukti, pemberitahuan resmi

tersebut dianggap sebagai bukti yang cukup untuk hal yang dinyatakan di

dalamnya.

1. Untuk tujuan Pasal ini, pengambilan bukti termasuk juga penerbitan

dokumen atau bahan lainnya.

PASAL14

PENGATURAN BAGI TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN BUKTI ATAU

BANTUAN

1. Seorang tahanan pada Pihak Diminta dapat, atas permintaan Pihak

Peminta, dipindahkan sementara kepada Pihak Peminta untuk memberikan

bukti atau untuk membantu dalam proses persidangan pidana pada Pihak

Peminta.

1. Pihak Diminta harus memindahkan tahanan ke Pihak Peminta hanya

apabila:

• Orang tersebut secara sukarela menyetujui pemindahan tersebut; dan

11

---

• Pihak Peminta menyetujui untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan

oleh Pihak Oiminta terkait dengan penahanan atau keamanan orang

yang dipindahkan tersebut.

1. Apabila Pihak Diminta menyampaikan kepada Pihak Peminta bahwa orang

yang dipindah tersebut tidak perlu lagi ditahan, orang tersebut harus

dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang berada pada Pihak

Peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.

1. Pihak Peminta harus mengembalikan tahanan yang dipindahkan tersebut

kepada Pihak Diminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal

keberadaan orang tersebut pada Pihak Peminta, atau selama jangka waktu

lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

1. Seorang tahanan yang dipindahkan mendapatkan pengurangan masa

pidana yang dijatuhkan di Pihak Diminta sesuai dengan waktu yang

dihabiskan di tahanan di Pihak Peminta.

1. Seorang tahanan yang tidak menyetujui untuk memberikan bukti atau

membantu dalam proses persidangan pidana pada Pihak Peminta dengan

alasan tidak dapat dikenai hukuman atau upaya paksa berdasarkan hukum

Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

PASAL15

KESEDIAAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN BUKTI ATAU

BANTUAN

1. Pihak Peminta dapat meminta bantuan Pihak Diminta untuk mengundang

seseorang, yang bukan merupakan orang yang dimaksudkan dalam Pasal

14 Perjanjian ini, untuk memberikan bukti atau menyediakan bantuan pada

Pihak Peminta. Pihak Peminta harus membuat pengaturan yang layak

untuk keselamatan orang tersebut.

12

---

1. Pihak Diminta harus mengundang orang tersebut dan segera memberitahu

Pihak Peminta atas tanggapan orang tersebut. Apabila orang tersebut

setuju, Pihak Diminta harus mengambil langkah yang diperlukan untuk

memfasilitasi permintaan tersebut.

1. Seseorang yang tidak menyetujui untuk memberikan bukti atau bantuan

berdasarkan Pasal iru, karena alasan tersebut, tidak dapat dikenai hukuman

atau upaya paksa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

PASAL16

TRANSIT ORANG DALAM PENAHANAN

1. Salah satu pihak dapat, sesuai dengan hukum nasionalnya, mengizinkan

seorang tahanan transit melalui wilayahnya, yang kehadirannya telah

diminta oleh pihak lain atas transit tersebut.

1. Pihak tempat transit harus, sesuai dengan hukum nasionalnya, memiliki

kewenangan dan kewajiban untuk membuat pengaturan yang diperlukan

untuk memastikan orang tersebut dalam penahanan selama transit.

PASAL17

TINDAKAN KESELAMATAN

1. Sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, apabila seseorang pada Pihak Peminta,

berdasarkan permintaan yang dibuat sesuai dengan Pasal 14 dan 15

Perjanjian ini:

• Orang tersebut tidak dapat ditahan, dituntut, atau dibatasi kemerdekaan

pribadinya di Pihak Peminta atas setiap tindak pidana yang dilakukannya

sebelum keberangkatannya dari Pihak Diminta;

13

---

• Orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata sebagaimana orang

tersebut tidak dapat digugat apabila ia tidak berada di Pihak Peminta;

dan

• Orang tersebut tidak dapat, tanpa persetujuannya, dipersyaratkan untuk

memberikan bukti dalam proses persidangan pidana atau membantu

dalam penyidikan tindak pidana selain masalah pidana yang terkait

dengan permintaan

1. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut, dalam keadaan

bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Pihak Peminta dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari setelah ia diberitahu secara resmi bahwa

keberadaannya tidak lagi diperlukan atau, telah pergi, dan kembali lagi.

1. Seseorang yang mneyetujui untuk memberikan bukti berdasarkan Pasal 14

atau 15 Perjanjian ini tidak dapat dituntut atas kesaksiannya, kecuali atas

sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.

PASAL18

PENYEDIAAN DOKUMEN DAN REKAMAN LAIN

YANG TERBUKA BAGI UMUM

1. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Pihak

Peminta salinan dokumen atau rekaman yang terbuka bagi umum.

1. Pihak Diminta dapat, berdasarkan permintaan, sesuai dengan hukum

nasionalnya, menyediakan salinan dokumen atau rekaman yang dimiliki

oleh lembaga dan institusi pemerintahan yang tidak terbuka bagi umum

kepada Pihak Peminta.

I.

14

---

PASAL19

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukum nasionalnya memperbolehkan,

melaksanakan permintaan terkait dengan masalah pidana di Pihak Peminta

untuk tujuan penggeledahan dan penyitaan.

1. Otoritas terkait dengan Pihak Diminta yang telah melaksanakan permintaan

penggeledahan dan penyitaan harus menyediakan informasi tersebut dalam

format sebagaimana dipersyaratkan Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus memberikan mtormasi sebagaimana dipersyaratkan

oleh Pihak Peminta mengenai hasil penggeledahan, tempat, dan keadaan

penyitaan, serta penahanan selanjutnya atas bahan yang disita.

1. Pihak Peminta harus mematuhi peryaratan yang ditentukan Pihak Diminta

terkait dengan bahan yang disita yang disampaikan kepada Pihak Peminta.

HASIL DAN SARANA KEJAHATAN

1. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, berupaya untuk memastikan

apakah terdapat hasil danJatau sarana kejahatan yang berada di dalam

yurisdiksinya dan harus memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil

pemeriksaan tersebut. Dalam membuat permintaannya, Pihak Peminta

harus memberitahu Pihak Diminta dasar keyakinannya bahwa hasil

danJatau sarana kejahatan kemungkinan berada dalam yurisdiksi Pihak

Diminta.

1. Apabila, berdasarkan ayat (1) Pasal ini, telah ditemukan hasil danlatau

sarana yang diduga berasal dari tindak kejahatan, Pihak Diminta harus

mengambil langkah yang diizinkan sesuai dengan hukumnya untuk

mencegah transaksi, pemindahan, atau penghilangan hasil dan/atau sarana

15

---

kejahatan tersebut, sementara menunggu putusan akhir terkait dengan hasil

kejahatan tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan,

memberlakukan putusan/penetapan hakim/pengadilan Pihak Peminta untuk

merampas/menyita hasil dan/atau sarana kejahatan.

1. Dalam menerapkan Pasal ini, hak bonafide pihak ketiga harus dihormati

berdasarkan hukum Pihak Diminta. Apabila terdapat klaim dari pihak ketiga,

Pihak Diminta harus mewakili kepentingan Pihak Peminta untuk berupaya

menahan hasil dan/atau sarana kejahatan hingga adanya putusan akhir dari

Pengadilan Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus mengembalikan hasil dan/atau sarana kejahatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, atau sesuai dengan nilai

hasil dan/atau sarana kejahatan tersebut, kepada Pihak Peminta,

sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya dan berdasarkan

ketentuan yang dianggap wajar.

SERTIFIKASI DAN PENGESAHAN DOKUMEN

1. Berdasarkan ayat (2), permintaan bantuan, dokumen pendukung, dan

dokumen yang disiapkan untuk memenuhi suatu permintaan, tidak

memerlukan sertifikasi atau pengesahan.

1. Apabila, dalam kasus tertentu, Pihak Diminta atau Pihak Peminta meminta

dokumen untuk disahkan, dokumen tersebut harus disahkan secara patut

oleh otoritas terkait.

16

---

PERWAKILAN DAN BIAYA

1. Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, Pihak Diminta harus membuat

pengaturan yang diperlukan untuk keterwakilan Pihak Peminta pada setiap

proses persidangan yang terjadi dari permintaan bantuan dan harus

mewakili kepentingan Pihak Peminta.

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya pemenuhan permintaan bantuan,

kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta yaitu:

• Biaya perjalanan dan akomodasi serta uang saku untuk orang yang

memberikan bantuan berdasarkan permintaan dalam Pasal 14 atau 15

Perjanjian ini;

• Bayaran dan biaya para ahli dan penerjemahan dokumen.

1. Apabila ternyata pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan biaya yang

bersifat luar biasa, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan

syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang dimintakan tersebut

dapat diberikan

PASAL23

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan

Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat

kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan berlaku pada hari ketiga puluh setelah

tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

17

---

1. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan tanpa melihat bahwa tindakan

atau ke-alpaan yang terkait dengan permintaan tersebut terjadi sebelum

Perjanjian ini berlaku.

1. Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat melalui kesepakatan

bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang

sama dengan pemberlakuan Perjanjian ini

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui

pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku

6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Meskipun demikian, segala

permintaan bantuan yang diterima sebelum tanggal penerimaan

pemberitahuan untuk pengakhiran tetap diproses sesuai dengan Perjanjian

ini hingga permintaan tersebut dipenuhi.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, (telah diberi kuasa oleh

masing-masing Pemerintah), telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari

2014, dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah adalah

otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang

berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA PERSATUAN EMIRAT ARAB

DR. AMIR SYAMSUDIN R. HADEF BIN JOA' AN

MENTERI HUKUM DAN AL DHAHIRI

HAK ASASI MANUSIA MENTERI KEHAKIMAN

18

---

REPUBLDlINDONESLA

TREATY

ON

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

United Arab Emirates (hereinafter referred to as "the Parties");

GUIDED by the friendly relations between the Parties;

DESIRING to strengthen the close cooperation between the Parties and

recognizing the need to facilitate the widest measure of Mutual Legal

Assistance in Criminal Matters by improving the effectiveness of the competent

authorities of the Parties in the investigation and prosecution of crimes, and

the confiscation of criminal proceeds and resulting proceedings;

PURSUANT to the prevailing laws of the respective Parties.

HAVE AGREED as follows:

---

ARTICLE 1

SCOPE OF ASSISTANCE

1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this Treaty, grant

each other assistance in criminal matters.

1. For the purpose of this Treaty, criminal matters mean investigations,

prosecutions or proceedings in relation to any offence which at the time of

the request for assistance, falls within the jurisdiction of the competent

authorities of the Requesting Party.

1. Assistance may be granted in connection with offences against a law

related to taxation, customs duties, foreign exchange control or other

revenue matters.

1. Assistance shall include:

• taking evidence or statements from persons;

• providing information, documents, records and items of evidence;

C. locating or identifying persons or items;

• serving documents;

• executing requests of search and seizure;

• making arrangements for persons in custody or others, to give evidence

or assist in criminal investigations, prosecutions, or proceedings in the

Requesting Party;

• tracing, restraining, forfeiting, confiscating and returning the proceeds

and/or instrumentalities of crimes; and

• other assistance deemed necessary by the Requesting Party and

consistent with this Treaty as well as the law of the Requested Party.

1. This Treaty applies solely to the provision of mutual assistance between the

Parties. The provisions of this Treaty shall not create any right on the part of

any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to

impede the execution of any request of assistance.

2

---

ARTICLE 2

EXCHANGE OF INFORMATION

The Parties may exchange information concerning the laws in force and the

judicial practice in their respective countries related to the implementation of

this Treaty.

ARTICLE 3

NON-APPLICATION

1. This Treaty shall not apply to:

• the arrest or detention of any person with a view to the extradition of

that person;

• the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed

in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the

Requested Party;

• the transfer of persons in custody to serve sentences; and

• the transfer of proceedings in criminal matters.

1. Nothing in this Treaty entitles any Party to undertake in the territory of the

other Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are

reserved exclusively for the authorities of that other Party by its national law.

ARTICLE 4

OTHER ASSISTANCE

This Treaty shall not affect any existing obligations between the Parties,

whether pursuant to other agreements, arrangements, or otherwise, nor

prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other

agreements, arrangement, or otherwise.

3

---

ARTICLE 5

CENTRAL AUTHORITY

1. The Central Authorities of the Parties shall process requests for mutual legal

assistance pursuant to this Treaty.

1. The Central Authority for the Republic of Indonesia is the Ministry of Law

and Human Rights and the Central Authority for the United Arab Emirates is

the Ministry of Justice.

1. Either Party may change its Central Authority in which case, it shall notify

the other Party of the change.

1. Requests for assistance and communications shall be addressed through

diplomatic channels, for the purpose of this Treaty.

ARTICLE 6

REQUESTS

1. Requests for assistance shall be formally made in writing. In urgent

circumstances, the Central Authority of the Requested Party may accept the

request by facsimile or e-mail, in this case it shall be confirmed within 20

(twenty) days by a formal request through diplomatic channels.

1. Requests for assistance shall include:

• the name of the competent authority conducting the investigation or

criminal proceedings to which the request relates;

• the purpose of the request and the nature of the assistance sought;

• a description of the nature of the criminal matter and its current status,

and a statement setting out a summary of the relevant facts and law,

including the maximum penalty for the offence to which the request

relates;

4

---

• a description of the evidence, information or other assistance sought;

• the reasons for and details of any particular procedure or requirement

that the Requesting Party wishes to be followed;

• specification of any time limit within which compliance with the request is

desired;

• any special requirements for confidentiality and the reasons for it; and

• such other information or undertaking as may be required under the

national law of the Requested Party or which is otherwise necessary for

the proper execution of the request.

1. Requests for assistance may also, to the extent necessary, contain the

following information:

• the identity, nationality and location of the person or persons who are the

subject of the investigation or criminal proceedings;

• the identity and location of any person from whom evidence is sought;

• the identity and location of a person to be served, that person's

relationship to the criminal proceedings, and the manner in which service

is to be made;

• information on the identity and whereabouts of a person to be located;

• a description of the manner in which any testimony or statement is to be

taken and recorded;

• a list of questions to be asked of a witness;

• a description of the documents, records or items of evidence to be

produced as well as a description of the appropriate person to be asked

to produce them and, to the extent not otherwise provided for, the form in

which they should be produced and authenticated;

• a statement as to whether sworn or affirmed evidence or statements are

required;

I. a description of the property, asset or article to which the request relates;

including its location; and

• any court order relating to the assistance requested and a statement

relating to the finality of that order.

5

---

1. All requests and supporting documents shall be accompanied by a

translation into the official language of the Requested Party or English

language and shall be officially signed and sealed by the relevant

authorities.

ARTICLE 7

ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information contained in the request

is not sufficient to enable the request to be dealt with, the Requested Party

may request additional information. The Requesting Party shall supply such

additional information as the Requested Party considers necessary to enable

the request to be fulfilled.

ARTICLE 8

REFUSAL OF ASSISTANCE

1. Assistance shall be refused if:

• the request relates to an offence that is regarded by the Requested Party

as an offence of a political nature;

• the request relates to an offence only under military law;

• the request relates to the prosecution of a person for an offence in-

respect of which the person has been finally convicted, acquitted,

pardoned or has served the sentence imposed in the Requested Party;

• there are substantial grounds for believing that the request for assistance

has been made for the purpose of investigating, prosecuting or punishing

a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or

political opinions, or, that the request for assistance will result in that

person being prejudiced for any of those reasons;

• the provision of the assistance would impair the sovereignty, security,

public order or essential interests of the Requested Party.

6

---

1. The Requested Party may refuse assistance if:

• the act or omission alleged to constitute the offence to which the request

relates, would not, if they had taken place within the jurisdiction of the

Requested party, have constituted an offence;

• the provision of the assistance would, or would be likely to prejudice the

safety of any person, whether that person is within or outside the territory

of the Requested Party;

• the request relates to an offence, which is subject to investigation or

proceeding, or a final judgment has been rendered in respect of that

offence, in the requested Party under its own jurisdiction;

• The execution of the request would be contrary to the national law of the

Requested Party.

1. Assistance may not be refused solely on the ground of secrecy of banks

and similar financial institutions or that the offence is also considered to

involve fiscal matters.

1. Before refusing a request, the Requested Party shall consider whether

assistance may be granted subject to certain conditions.

1. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and

conditions required under paragraph 4 of this Article, it shall comply with

such terms and conditions.

1. If the Requested Party refuses assistance, it shall promptly inform the

Requesting Party of the grounds of refusal.

ARTICLE 9

EXECUTION OF REQUESTS

1. Requests for assistance shall be executed promptly by the competent

authorities of the Requested Party in accordance with the law of that Party

7

---

and, to the extent that law permits, in the manner requested by the

Requesting Party.

1. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of

circumstances, when they become known to the Requested Party, which

are likely to cause a significant delay in the execution of the request.

1. The Requested Party may postpone the execution of the request if its

immediate execution would interfere with any ongoing criminal matters in

the Requested Party. The Requested Party may also postpone the delivery

of documents if such documents are required for civil proceedings in that

Party, in which case the Requested Party shall, upon request, provide

certified copies of documents.

1. Before postponing the execution of a request, the Requested Party shall

consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.

1. If the Requested Party postpones assistance, it shall promptly inform the

Requesting Party of the grounds of postponement.

ARTICLE 10

RETURN OF MATERIAL TO REQUESTED PARTY

When required by the Requested Party, the Requesting Party shall return

material provided under this Treaty when it is no longer needed for the criminal

matter to which the request relates.

ARTICLE 11

CONFIDENTIALITY AND LIMITATION ON USE

1. The Requested Party shall use its best efforts to keep confidential a request

for assistance, the contents of the request and its supporting

8

---

documentation, and any action taken pursuant to the request. If the request

cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party

shall so inform the Requesting Party before executing the request, and the

Requesting Party shall advise whether it nevertheless wishes the request to

be executed.

1. The Requesting Party shall use its best efforts to keep confidential the

information and evidence provided by the Requested Party, except to the

extent that the evidence and information is needed for the criminal matters

to which the request relates and where otherwise authorized by the

Requested Party.

1. The Requesting Party shall use its best efforts to ensure that the information

or evidence is protected against loss, unauthorized access, modification,

disclosure or misuse.

1. The Requesting Party shall provide assurances that it will not use the

information or evidence obtained, or anything derived therefrom, for

purposes other than those stated in a request without the prior consent of

the Requested Party.

ARTICLE 12

SERVICE OF DOCUMENTS

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, carry out requests

for the service of documents in respect of a criminal matter.

1. A request for service of summons requiring the appearance of a person as a

witness in the Requesting Party shall be made to the Requested Party

within a reasonable time before the scheduled appearance.

9

---

1. The Requested Party shall forward to the Requesting Party proof of service

of the documents. If service cannot be effected, the Requesting Party shall

be so informed and advised of the reasons.

1. A person who fails to comply with any process served on him or her shall

not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law

of the Requesting Party or the Requested Party.

ARTICLE 13

TAKING OF EVIDENCE OR STATEMENTS FROM PERSONS

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits and upon request,

take testimony, or otherwise obtain statements of persons or require them to

produce items of evidence for transmission to the Requesting Party.

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, allow the presence

of such persons as are specified in the request during the execution of

request, and may also allow such persons and their legal representatives to

question the person whose testimony or evidence is being taken. In the

event that such direct questioning is not peimitted, such persons shall be

allowed to submit written questions.

1. A person from whom evidence is to be taken in the Requested Party-

pursuant to a request under this Article may decline to give evidence where

the law of the Requested Party or that of the Requesting Party so provides.

1. If any person in the Requested Party- claims that there is a right or

obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party.

the Requesting Party shall, upon request, provide a certificate to the

Requested Party as to the existence of that right. In the absence of

evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidence of the

matters stated in it.

10

---

1. For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the

production of documents or other material.

ARTICLE 14

MAKING ARRANGEMENTS FOR PERSONS IN CUSTODY

TO GIVE EVIDENCE OR ASSISTANCE

1. A person in custody in the Requested Party may, at the request of the

Requesting Party, be temporarily transferred to that Party to give evidence

or to assist in criminal proceedings in that Party.

1. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting

Party only if:

• the person freely consent to the transfer; and

• the Requesting Party agrees to comply with any conditions specified by

the Requested Party relating to the custody or security of the person to

be transferred.

1. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the

transferred person is no longer required to be held in custody, that person

shall be released and be treated as a person present in the Requesting

Party pursuant to a request seeking that person's attendance.

1. The Requesting Party shall return the person transferred in custody to the

Requested Party within 30 (thirty) days, from the date of the said person's

presence in the Requesting Party, or any other period of time as may be

agreed on by the Parties.

1. A person in custody who is transferred shall receive credit for service of the

sentence imposed in the Requested Party for the time spent in custody in

the Requesting Party.

11

---

1. A person in custody who does not consent to give evidence or to assist in

criminal proceedings in the Requesting Party shall not by reason thereof, be

liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the

Requesting Party or the Requested Party.

ARTICLE 15

AVAILABILITY OF OTHER PERSONS

TO GIVE EVIDENCE OR ASSISTANCE

1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in

inviting a person, not being a person to whom Article 14 of this Treaty

applies, to give evidence or provide assistance in the Requesting Party. The

Requesting Party shall undertake to make satisfactory arrangements for the

safety of such person.

1. The Requested Party shall invite the person and promptly inform the

Requesting Party of the person's response. If the person consents, the

Requested Party shall take all necessary steps to facilitate the request.

1. A person who does not consent to give evidence or to provide assistance

under this Article shall not by reason thereof be liable to any penalty or

coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the

Requested Party.

ARTICLE 16

TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY

1. A Party may, subject to its national laws, authorize the transit through its

territory of a person in custody whose appearance has been requested by

the other Party requesting for such transit.

12

---

1. The Party where the transit takes place shall, subject to its national laws,

have the authority and obligation to make the necessary arrangements for

keeping the person in custody during transit.

ARTICLE 17

SAFE CONDUCT

1. Subject to paragraph 2 of this article, where a person is in the Requesting

Party pursuant to a request made under Article 14 and 15 of this Treaty:

• the person shall not be detained, prosecuted or restricted in his personal

liberty in the Requesting Party for any criminal offence which preceded

his or her departure from the Requested Party;

• the person shall not be subject to civil proceedings to which the person

could not be subjected if he or she were not in the Requesting Party; and

• the person shall not, without his or. her consent-, be required to give

evidence in any criminal proceedings or to assist in any criminal

investigation other than the criminal matter to which the request relates.

1. Paragraph 1 of this Article ceases to apply if that person, being free to

leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) days

after he or she has been officially notified that his or her presence is no

longer required or, having left, has returned.

1. A person who consents to give evidence pursuant to Articles 14 or 15 of this

Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony,

except for perjury or contempt of court.

13

---

ARTICLE 18

PROVISION OF PUBLICLY AVAILABLE DOCUMENTS

AND OTHER RECORDS

1. The Requested Party shall, upon request, provide the Requesting Party with

copies of publicly available documents or records.

1. The Requested Party may, upon request, subject to its national law, provide

the Requesting Party with copies of any documents or records in the

possession of government departments and agencies that are not publicly

available.

ARTICLE 19

SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested Party shall, to the extent its national law permits, carry out

requests made in respect of a criminal matter in the Requesting Party for

the search and seizure.

1. The relevant authority of the Requested Party that had executed a request

for search and seizure shall provide such information in the form as may be

required by the Requesting Party.

1. The Requested Party shall provide such information as may be required by

the Requesting Party concerning the result of any search, the place and

circumtances of seizure and the subsequent custody of the material seized.

1. The Requesting Party shall observe any conditions required by the

Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the

Requesting Party.

14

---

ARTICLE 20

PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES OF CRIMES

1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether

any proceeds and/or instrumentalities of crimes are located within its

jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its

inquiries. In making the request, the Requesting Party shall notify the

Requested Party of the basis of its belief that such proceeds and/or

instrumentalities of crimes may be located in the latter's jurisdiction.

1. Where, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds and/or

instrumentalities of crimes are found, the Requested Party shall take such

measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or

disposal of, those suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes,

pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the

Requesting Party.

1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, give effect to a final

order forfeiting or confiscating the proceeds and/or instrumentalities of

crimes made by a court of the Requesting Party.

1. In the application of trus Article, the rights of bona fide third party shall be

respected under the law of the Requested Party. Where there is a claim

from a third party, the Requested Party shall represent the interests of the

Requesting Party in seeking to retain the proceeds and/or instrumentalities

of crimes until a final determination by a competent court in the Requesting

Party.

1. The Requested Party shall return the proceeds and/or instrumentalities of

crimes referred to in paragraph 3 of this Article, or the value of the proceeds

and/or instrumentalities, to the Requesting Party, to the extent permitted by

its national laws and upon such terms as it deems appropriate.

15

---

ARTICLE 21

CERTIFICATION AND AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

1. Subject to paragraph 2, a request for assistance, the documents in support

thereof, and documents furnished in response to a request, shall not require

any form of certification or authentication.

1. Where, in a particular case, the Requested or Requesting Party requests

that documents be authenticated, the documents shall be duly authenticated

by the relevant authorities.

ARTICLE 22

REPRESENTATION AND EXPENSES

1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall make all

necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in

all proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise

represent the interests of the Requesting Party.

1. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for

assistance except that the Requesting Party shall bear:

• the travel and accommodation expenses and any other allowances of a

person who provides assistance pursuant to a request under Article 14 or

15 of this Treaty;

• fees and expenses of experts and the translation of documents.

1. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses

of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms

and conditions under which the assistance can be provided.

16

---

ARTICLE 23

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of

this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central

Authorities are unable to reach agreement.

ARTICLE 24

ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth

day after the date of the exchange of the instruments of ratification.

1. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant act or

omission occurred prior to the Treaty entering into force.

1. This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties,

such amendments shall enter into force by the same procedure as

applicable for the entry into force of this Treaty.

1. Either Party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to

the other Party. Termination shall take effect 6 (six) months following the

notification. However, any request received up to the date of receipt of the

notice to terminate shall continue to be governed by this Treaty until the

request is concluded.

17

---

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, (being duly authorized thereto by

their respective Governments), have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Abu Dhabi on the second day of February, 2014, in the

Indonesian, Arabic and English languages. All texts are equally authentic. If

there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA THE UNITED ARAB EMIRATES

DR. AMIR SYAMSUDIN DR. HADEF BIN JOA'AN

MINISTER OF LAW AlDHAHIRI

AND HUMAN RIGHTS MINISTER OF JUSTICE

18

---

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

: 005/BKlTR/01/2016/CTC

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal Januari 2016
Date