Ditetapkan: 1957-12-13
Perkataan "Menteri Kehakiman" dalam pasal tunggal ayat 1 dan ayat 3
Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang
Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang
bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undang-
undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah
Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956) diganti dengan
perkataan "Menteri Agraria".
Surat-surat permohonan yang pada mulai berlakunya undang-undang ini
telah diterima oleh Menteri Kehakiman tetapi belum mendapat
keputusan, diserahkan kepada Menteri Agraria untuk diselesaikan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar...
---
PRESIDEN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 1957.
INDONESIA,
ttd
SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 17 Desember 1957.
ttd
ttd
SUNARJO
