PENYANDANG DISABILITAS

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

1. Kesamaan . . .

---

1. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang
memberikan peluang dan/atau menyediakan akses
kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara
dan masyarakat.
1. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar
disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,
atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau
menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan
segala hak yang melekat tanpa berkurang.
1. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara
sadar untuk melindungi, mengayomi, dan
memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.
1. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan
keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi
individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang
tangguh dan mandiri.
1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan
untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan
Kesamaan Kesempatan.
1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk
Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

1. Alat . . .

---

1. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu
kemandirian Penyandang Disabilitas dalam
melakukan kegiatan sehari-hari.
1. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi
mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang
Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga
medis.
1. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas
berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
1. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu
institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai
penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang
Disabilitas.
1. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
1. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya
disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang
bersifat independen.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

1. Pemerintah . . .

---

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas berasaskan:
- Penghormatan terhadap martabat;
- otonomi individu;
- tanpa Diskriminasi;
- partisipasi penuh;
- keragaman manusia dan kemanusiaan;
- Kesamaan Kesempatan;
- kesetaraan;
- Aksesibilitas;
- kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- inklusif; dan
- perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### Pasal 3 . . .

---

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan:
- mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan
dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan
setara;
- menjamin upaya Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat
yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin,
mandiri, serta bermartabat;
- melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan
diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
dan
- memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan,
pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

• Penyandang Disabilitas fisik;
• Penyandang Disabilitas intelektual;

• Penyandang . . .

---

• Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
• Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal,
ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang
ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

• hidup;
• bebas dari stigma;
• privasi;
• keadilan dan perlindungan hukum;
• pendidikan;
• pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
• kesehatan;
• politik;
• keagamaan;
• keolahragaan;
• kebudayaan dan pariwisata;
• kesejahteraan sosial;
• Aksesibilitas;
• Pelayanan Publik;
• Pelindungan dari bencana;
• habilitasi dan rehabilitasi;
• Konsesi;

• pendataan . . .

---

- pendataan;
- hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat;
- berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi;
- berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan
disabilitas memiliki hak:
- atas kesehatan reproduksi;
- menerima atau menolak penggunaan alat
kontrasepsi;
- mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan
Diskriminasi berlapis; dan
- untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari
tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan
eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas
memiliki hak:
- mendapatkan Pelindungan khusus dari
Diskriminasi, penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan
seksual;
- mendapatkan perawatan dan pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh
kembang secara optimal;
- dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan;
- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;
- Pemenuhan kebutuhan khusus;

• perlakuan . . .

---

- perlakuan yang sama dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial dan pengembangan
individu; dan
- mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- atas Penghormatan integritas;
- tidak dirampas nyawanya;
- mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang
menjamin kelangsungan hidupnya;
- bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan,
dan pengucilan;
- bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;
dan
- bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan
pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian . . .

---

Bagian Keempat
Hak Privasi

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut
dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang
sama sesuai dengan martabat manusia di depan
umum;
- membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah;
- Penghormatan rumah dan keluarga;
- mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi
dan keluarga; dan
- dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-
menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya,
termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- diakui sebagai subjek hukum;
- memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak
bergerak;
- mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk
orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan
keuangan;
- memperoleh akses terhadap pelayanan jasa
perbankan dan nonperbankan;

• memperoleh . . .

---

- memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam
pelayanan peradilan;
- atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan,
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan
atau pengambilalihan hak milik;
- memilih dan menunjuk orang untuk mewakili
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan
di luar pengadilan; dan
- dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan secara inklusif dan khusus;
- mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi
pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan;
- mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai
penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan; dan
- mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta
didik.

Bagian . . .

---

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,
dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa
Diskriminasi;
- memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- mendapatkan program kembali bekerja;
- penempatan kerja yang adil, proporsional, dan
bermartabat;
- memperoleh kesempatan dalam mengembangkan
jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat
di dalamnya; dan
- memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,
wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai
usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah
diakses dalam pelayanan kesehatan;

• memperoleh . . .

---

- memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas
sumber daya di bidang kesehatan;
- memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- memperoleh kesamaan dan kesempatan secara
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan
kebutuhannya;
- memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping
yang rendah;
- memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan
medis; dan
- memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan
pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan
manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun
lisan;
- memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi
peserta dalam pemilihan umum;
- membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus
organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- membentuk dan bergabung dalam organisasi
Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili
Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional,
dan internasional;

• berperan . . .

---

- berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan
umum pada semua tahap dan/atau bagian
penyelenggaraannya;
- memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain; dan
- memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan
tempat peribadatan;
- mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan
lainnya yang mudah diakses berdasarkan
kebutuhannya;
- mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan
kepercayaannya; dan
- berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:

• melakukan . . .

---

- melakukan kegiatan keolahragaan;
- mendapatkan penghargaan yang sama dalam
kegiatan keolahragaan;
- memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang
mudah diakses;
- memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan,
pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- menjadi pelaku keolahragaan;
- mengembangkan industri keolahragaan; dan
- meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di
semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
- memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan
budaya;
- memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk
melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha
pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau
berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- mendapatkan kemudahan untuk mengakses,
perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan
kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan
fasilitas publik; dan
- mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk
Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak:
- memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan
Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa
Diskriminasi; dan
- pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan
fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan
publik tanpa tambahan biaya.

Bagian . . .

---

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
- mendapatkan informasi yang mudah diakses akan
adanya bencana;
- mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan
risiko bencana;
- mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan
dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan
evakuasi yang mudah diakses; dan
- mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang
mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak:
- mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini
dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti;
dan
- mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak
merendahkan martabat manusia.

Bagian . . .

---

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan
kemudahan untuk mendapatkan akses;
- mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di
tengah masyarakat;
- mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk
hidup secara mandiri;
- menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti;
- mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang
diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman,
maupun dalam masyarakat; dan
- mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan
serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian . . .

---

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,
dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui
media yang mudah diakses; dan
- menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan
komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak:
- berpindah, mempertahankan, atau memperoleh
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

---

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan,
dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
- bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa
rasa takut; dan
- mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
merumuskannya dalam rencana induk.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan,

dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan
melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama
dengan lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam
setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang

Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran
dari:
- dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai
kondisi kesehatan;
- psikolog atau psikiater mengenai kondisi
kejiwaan; dan/atau
- pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan
dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan
hingga waktu tertentu.

### Pasal 31 . . .

---

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap
anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada
orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau
penerjemah untuk mendampingi anak penyandang
disabilitas.

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter,
psikolog, dan/atau psikiater.

(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk

seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat
Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh
pengadilan negeri.

(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang
Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat
penetapan dari pengadilan negeri.

### Pasal 34 . . .

---

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.

(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang
Disabilitas.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau
keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan
bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa
yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk
mengambil keputusan.

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara
pidana.

(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan

Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
dalam proses peradilan.

(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk

Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Rumah tahanan negara dan lembaga

permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan
Disabilitas.

(2) Unit . . .

---

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berfungsi:
- menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi
tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam)
bulan;
- menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–
obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas
dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- menyediakan layanan rehabilitasi untuk
Penyandang Disabilitas mental.

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental
wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau
pusat rehabilitasi.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan

sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat
dan aparatur negara tentang Pelindungan
Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- pencegahan;
- pengenalan tindak pidana; dan
- laporan dan pengaduan kasus eksploitasi,
kekerasan, dan pelecehan.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Pendidikan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan

untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan
nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan
khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam
program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak

penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang
dekat tempat tinggalnya.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang

Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk
mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah
melalui program kesetaraan.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan beasiswa untuk peserta didik
Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya
tidak mampu membiayai pendidikannya.

(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai
pendidikannya.

### Pasal 41 . . .

---

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
pendidikan inklusif dan pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib
memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan
untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- keterampilan menulis dan membaca huruf braille
untuk Penyandang Disabilitas netra;
- keterampilan orientasi dan mobilitas;
- keterampilan sistem dukungan dan bimbingan
sesama Penyandang Disabilitas;
- keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana,
dan format yang bersifat augmentatif dan
alternatif; dan
- keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan
identitas linguistik dari komunitas Penyandang
Disabilitas rungu.

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan

Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung
penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar
dan menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berfungsi:

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah reguler dalam menangani
peserta didik Penyandang Disabilitas;
- menyediakan pendampingan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas untuk mendukung
kelancaran proses pembelajaran;
- mengembangkan program kompensatorik;
- menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu
yang diperlukan peserta didik Penyandang
Disabilitas;
- melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi
peserta didik dan calon peserta didik Penyandang
Disabilitas;
- menyediakan data dan informasi tentang
disabilitas;
- menyediakan layanan konsultasi; dan
- mengembangkan kerja sama dengan pihak atau
lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib

memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berfungsi:
- meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan di pendidikan tinggi dalam
menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di
perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan
khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
- mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Akomodasi yang Layak;
- menyediakan layanan konseling kepada peserta
didik Penyandang Disabilitas;

• melakukan . . .

---

- melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang
terindikasi disabilitas;
- merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas
kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
- memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas
dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik,
tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta
didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan
melalui program dan kegiatan tertentu.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi

pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan
tinggi.

(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak

membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi
administratif berupa:
- teguran tertulis;
- penghentian kegiatan pendidikan;
- pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan
dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang

Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan

Akomodasi yang Layak untuk peserta didik
Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif
berupa:
- teguran tertulis;
- penghentian kegiatan pendidikan;
- pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang
pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja,
penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi
kepada Penyandang Disabilitas.

### Pasal 46 . . .

---

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan kesempatan kepada Penyandang
Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan
kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja
Penyandang Disabilitas dapat:
- melakukan ujian penempatan untuk mengetahui
minat, bakat, dan kemampuan;
- menyediakan asistensi dalam proses pengisian
formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan
kondisi disabilitas; dan
- memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes
sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja
Penyandang Disabilitas dapat:
- memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau
adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa
yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan
pelatihan atau magang;
- menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan
menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa
mengurangi target tugas kerja;
- menyediakan waktu istirahat;

• menyediakan . . .

---

- menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap
memenuhi alokasi waktu kerja;
- memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan
dengan memperhatikan kebutuhan khusus
Penyandang Disabilitas; dan
- memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja
Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

(1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang

Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga
kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan

atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak
dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja
Penyandang Disabilitas.

(4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi

yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi
administratif berupa:
- teguran tertulis;
- penghentian kegiatan operasional;
- pembekuan izin usaha; dan
- pencabutan izin usaha.

### Pasal 51 . . .

---

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang
Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan
berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap
manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial
nasional di bidang ketenagakerjaan.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling

sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang
mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 55 . . .

---

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan

Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan.

(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang
Disabilitas;
- memberikan informasi kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta
mengenai proses rekrutmen, penerimaan,
pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karier yang adil dan
tanpa Diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas;
- menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja
Penyandang Disabilitas;
- menyediakan pendampingan kepada Pemberi
Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang
Disabilitas; dan
- mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas,
Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam
Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja
untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan

Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 56 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada
Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan
mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri,
badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan
oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas
peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit
usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha
mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang
Disabilitas.

### Pasal 60 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas
yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima
Kesehatan

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib

memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima
pasien Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada
Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai
dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib

memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang
Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap
Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi

Penyandang Disabilitas dalam program jaminan
kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63 . . .

---

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum
tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk
kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan
kesehatan lain.

(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara
vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan
spesimen, dan melalui telemedisin.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas.

### Pasal 65 . . .

---

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

(2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan

oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan
hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh
Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di
wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 69 . . .

---

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis
wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang
menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan
pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan
standar.

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang

Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang
Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib

menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan . . .

---

(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai
rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi
Penyandang Disabilitas.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap
pelayanan air bersih.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam
Politik

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi
secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan
publik secara langsung atau melalui perwakilan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
untuk memilih dan dipilih.

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki
jabatan publik.

### Pasal 77 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak
politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan
keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa
atau nama lain, termasuk:
- berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain;
- mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain;
- memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat
Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta
mudah dipahami dan digunakan;
- melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang
jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik
dalam semua tingkat pemerintahan;
- menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat
memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk
membantu pelaksanaan tugas;
- menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk
memilih pendamping sesuai dengan pilihannya
sendiri;
- mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi
dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum,
pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan
kepala desa atau nama lain; dan

• menjamin . . .

---

- menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai
penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi
Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi
oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan
kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut
agama dan kepercayaannya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang
Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong
dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah
diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 82 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan
ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan
peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

mengembangkan sistem keolahragaan untuk
Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- keolahragaan pendidikan;
- keolahragaan rekreasi; dan
- keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus
untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan
kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan
mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas
yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan
kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian . . .

---

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk
mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk
audio, visual, dan taktil; dan
- tersedianya pemandu wisata yang memiliki
kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata
bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra,
memandu wisatawan Penyandang Disabilitas
rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki
keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata
yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

mengembangkan potensi dan kemampuan seni
budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan . .

---

(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- memfasilitasi dan menyertakan Penyandang
Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- mengembangkan kegiatan seni budaya khusus
Penyandang Disabilitas; dan
- memberikan penghargaan kepada seniman
Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan
pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan
linguistik.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi

hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi

dan memajukan budaya masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang
Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk
Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• rehabilitasi . . .

---

• rehabilitasi sosial;
• jaminan sosial;
• pemberdayaan sosial; dan
• perlindungan sosial.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial.

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dalam bentuk:
- motivasi dan diagnosis psikososial;
- perawatan dan pengasuhan;
- pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan;
- bimbingan mental spiritual;
- bimbingan fisik;
- bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- pelayanan Aksesibilitas;
- bantuan dan asistensi sosial;
- bimbingan resosialisasi;
- bimbingan lanjut; dan/atau
- rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan
koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi
sosial.

### Pasal 93 . . .

---

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak
memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan
sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan
khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan
sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah melalui:
- peningkatan kemauan dan kemampuan;
- penggalian potensi dan sumber daya;
- penggalian nilai dasar;
- pemberian akses; dan/atau
- pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
- pelatihan dan pendampingan;
- pemberian stimulan;
- peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- bimbingan lanjut.

### Pasal 95 . . .

---

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah melalui:
- bantuan sosial;
- advokasi sosial; dan/atau
- bantuan hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan
sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- bangunan gedung;
- jalan;
- permukiman; dan
- pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1 . . .

---

Paragraf 1
Bangunan Gedung

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

• hunian;
• keagamaan;
• usaha;
• sosial dan budaya;
• olahraga; dan
• khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan
Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan,
fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang

tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan pembangunan;
- penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;
- penghentian sementara atau tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung;
- pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung;

• pencabutan . . .

---

- pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung; atau
- perintah pembongkaran bangunan gedung.

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah
satu syarat dalam permohonan izin mendirikan
bangunan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan

audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan
gedung.

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan

fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang
Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan
perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

(5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit

fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau
manajemen konstruksi bersertifikat.

(7) pemeriksaan . . .

---

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi
Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang
Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang
bangunan gedung.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan
rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan

kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3 . . .

---

Paragraf 3
Pertamanan dan Permakaman

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum

lingkungan pertamanan dan permakaman umum
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi

permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi

dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun
oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang

mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

---

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

(3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

(4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang

Disabilitas bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- anggaran dan pendapatan belanja daerah;
dan/atau
- anggaran korporasi atau badan hukum yang
menyelenggarakan Pelayanan Publik.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan
Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan
masyarakat.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan

panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas.

### Pasal 107 . . .

---

(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa
transportasi darat, transportasi kereta api,
transportasi laut, dan transportasi udara.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja

sama dengan korporasi atau badan hukum dalam
menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil

langkah yang diperlukan untuk menjamin
penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana.

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk
Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam

penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan . . .

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi
dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:
- mencapai, mempertahankan, dan
mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik,
mental, sosial, dan keterampilan Penyandang
Disabilitas secara maksimal; dan
- memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan
berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas
berfungsi sebagai:
- sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- sarana antara dalam mengatasi kondisi
disabilitasnya; dan
- sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas
agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

### Pasal 112 . . .

---

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang
Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
- layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga
dan masyarakat; dan
- layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan
rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan
pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan

insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan
Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

(1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang

Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik
pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.

(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk:
- mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang
dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam
mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
- membantu perumusan dan implementasi
kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap

hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

(2) Verifikasi . . .

---

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2
(dua) tahun sekali.

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam

pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah
atau kepala desa atau nama lain di tempat
tinggalnya.

(2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib

menyampaikan pendaftaran atau perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
bupati/walikota melalui camat.

(3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau

perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat

melakukan verifikasi dan validasi terhadap
pendaftaran atau perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus

berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai
data nasional Penyandang Disabilitas.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

tanggung jawab Menteri.

(3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan
oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah
Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kementerian/ . . .

---

(4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah

yang menggunakan data nasional Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

(1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam

data nasional Penyandang Disabilitas berhak
mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

(2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu

Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui,

menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang
Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat
dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang
Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2 . . .

---

Paragraf 2
Informasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
audio dan visual.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat
dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman
disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya
tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
unit layanan informasi dan tindak cepat untuk
perempuan dan anak penyandang disabilitas yang
menjadi korban kekerasan.

### Pasal 126 . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan
anak penyandang disabilitas yang menjadi korban
kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi

Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan
berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB V . . .

---

KOORDINASI

(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di

tingkat nasional dalam rangka melaksanakan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri

dengan kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian yang terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan untuk menyelenggarakan dan
menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Menteri melaksanakan tugas:

- melakukan sinkronisasi program dan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas;
- menjamin pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas berjalan dengan efektif;
- mewujudkan anggaran pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas; dan
- menyinkronkan penggunaan anggaran
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar
berjalan dengan efisien.

### Pasal 130 . . .

---

(1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme

koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dalam rangka melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap
mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk
KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat
independen.

(1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Presiden.

### Pasal 133 . . .

---

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas;
- advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- pelaksanaan kerja sama dalam penanganan
Penyandang Disabilitas dengan pemangku
kepentingan terkait.

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta
keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

PENDANAAN

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan anggaran bagi pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber . . .

---

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional
dengan negara yang mendukung usaha memajukan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas

dalam menjalin kerja sama internasional.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- bertukar informasi dan pengalaman;
- program pelatihan;
- praktik terbaik;
- penelitian;
- ilmu pengetahuan; dan/atau
- alih teknologi.

## BAB IX . . .

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa
dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara
yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang
memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138,

### Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan

Presiden.

LARANGAN

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan
Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau
hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa
mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

### Pasal 143 . . .

---

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau
melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:
- hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10;
- hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12;
- hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14;
- hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 15;

- hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16;
- hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17;
- hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18;
- hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 19;

- hak Pelindungan dari bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20;
- hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21;
- hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22;
- hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 25;

• hak . . .

---

- hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26; dan
- hak keadilan dan perlindungan hukum dalam
memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang
sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28.

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat
penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau
melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

## BAB XII . . .

---

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan
diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1. tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan
hukum berakhir.

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai
Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus
sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 150 . . .

---

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

,

ttd.

---