PENERBANGAN *)

Sudah jelas.

Sudah jelas.

Pasal 8.

Konsesi tersebut dalam pasal 8 ayat 1 dianggap perlu untuk
perumusan-perumusan pengangkutan dengan pembayaran, karena telah
semestinya sesuatu Negara berhak mengatur dan mengawasi segala
sesuatu berkenaan dengan kehidupan ekonomis. Berdasarkan konsesi
itu, maka perusahaan-perusahaan tersebut berhak mengangkut
barang-barang dan/atau orang-orang dengan pembayaran.

Sudah jelas.

Pasal 10.

Sudah jelas.

Pasal 11.

Sudah jelas.

www.djpp.depkumham.go.id

---

Dengan pasal ini tidak dimungkinkan lagi pendaftaran pesawat
udara milik asing di Indonesia. Dengan bangsa asing dimaksudkan baik
"natuurlijke personen" maupun badan-badan hukum.

Mengingat akan bahaya-bahaya dan kecelakaan-kecelakaan yang
mudah ditimbulkan oleh penggunaan sesuatu pesawat udara, maka
ketentuan dalam pasal ini bermaksud untuk mencegah setidak-tidaknya
mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya dan
kecelakaan-kecelakaan itu.

Sudah jelas.

Ayat 2 bermaksud memberi kewenangan kepada Menteri untuk
menyimpang, jika kepentingan Negara memerlukan.

Sudah jelas.

Sebagai diketahui, maka polisi Negara dan/atau pegawai pengusut,
yang disebut dalam Reglemen Bumiputra yang diperbaharui (Herziene
Inlandsch Reglement), mempunyai tugas pengusutan umum. Karena
demikian perlulah kiranya adanya pegawai pengusut khusus, ialah
terdiri dari pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
Untuk lengkapnya dipandang perlu menyebut pula pegawai bea &
cukai dan imigrasi sebagai pegawai pengusut khusus dalam hal
penerbangan.
Satu dan lain untuk melancarkan segala pengusutan.

Memuat ketentuan-ketentuan tentang kewenangan dan/atau hak
yang dalam pandangan, sepintas lalu merupakan kewenangan dan hak
yang luar biasa.
Ini dianggap perlu agar supaya pegawai pengusut tersebut dalam
melakukan tugasnya tidak akan menjumpai rintangan-rintangan yuridis
formil.
Yang dimaksudkan bukan untuk mengizinkan pegawai-pegawai itu
bertindak sesuka hati, akan tetai karena hak-hak atau
kewenangan-kewenangan tercantum dalam Reglemen Bumiputra yang

www.djpp.depkumham.go.id

---

diperbaharui tidak mencukupi untuk menunaikan tugas sebagai
mestinya.
Ayat 2 bermaksud agar petugas-petugas tersebut diatas tidak akan
mengumumkan segala sesuatu yang mereka alami dan ketahui.

Pasal ini mengandung ketentuan tentang hukuman yang dianggap
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan termaktub dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.
Hanya saja karena pertimbangan-pertimbangan bahwa hukuman
denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap tidak
sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka jumlah hukuman denda
dalam hal-hal pelanggaran penerbangan ditetapkan lebih tinggi.

Jikalau sesuatu Peraturan Pemerintah mengancam dengan
hukuman suatu pelanggaran dari ketentuan-ketentuannya, maka
batas-batas hukuman itu harus ditetapkan dalam Undang-undang
sesuai dengan pasal 98 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara.

Pasal 21 bermaksud memenuhi keperluan dalam praktek untuk

dapat menuntut dan menghukum suatu badan hukum.
Dalam hal-hal ini maka dengan mengindahkan azas hukum
penguruslah yang akan dituntut dan dihukum.

Sudah jelas.

Sudah jelas.

Sudah jelas.

Sudah jelas.

Ayat 1 bermaksud, bahwa untuk mencapai hasil-guna maximum
dalam kekuatan Nasional diudara baik dimasa perang maupun damai
perlu dibentuk badan baru yang bertugas memberikan nasehat-nasehat,
pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Pemerintah didalam

www.djpp.depkumham.go.id

---

menentukan dan merumuskan kebijaksanaan penerbangan,
merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan penerbangan serta
melakukan pengawasan bersama dalam pelaksanaannya.
Ayat 2: Cukup jelas.
Ayat 3: Cukup jelas.
Ayat 4: Akan mengatur lebih lanjut susunan dan tugas Dewan
Penerbangan.

Sudah jelas.

Sudah jelas.

--------------------------------

CATATAN
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-184 tanggal 1
Desember 1958 hari Senin P. 368/1958.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-184 pada tanggal 1
Desember 1958, pada hari Senin, P.320/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/159; TLN NO. 1687

www.djpp.depkumham.go.id