KOTA BENGKULU DI PROVINSI BENGKULU

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi Bengkulu adalah bagian dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu.
1. Kota Bengkulu adalah daerah kota yang berada di wilayah
Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat
Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956
(Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57l' tentang
pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan,
sebagai Undang-undang.
1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota
Bengkulu.

Pasal2...

SK No 20iE99 A

---

F]TESIDEN

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan
Kota Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55),
Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat
Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57)
tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll.

Kota Bengkulu terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Selebar;
- Kecamatan Gading Cempaka;
- Kecamatan Teluk Segara;
- Kecamatan Muara Bangka Hulu;
- Kecamatan Kampung Melayu;
- Kecamatan Ratu Agung;
- Kecamatan Ratu Samban;
- Kecamatan Sungai Serut; dan
- Kecamatan Singaran Pati.

(1) Kota Bengkulu mempunyai batas daerah:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu
Tengah;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu
Tengah;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Seluma; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

(2) Penegasan batas daerah Kota Bengkulu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri.

Kota Bengkulu memiliki karakteristik, yaitu:
- kewilayahan dengan ciri geografis utama dataran rendah
berupa kawasan perairan yang terdiri atas laut, sungai
dan danau, kawasan perkebunan, kawasan pertanian,
kawasan pertambangan, dan kawasan kehutanan;
- potensi sumber daya alam berupa perikanan, pariwisata,
kuliner, perdagangan, pertanian, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan; dan
- adat dan budaya berdasarkan kekayaan warisan sejarah,
kesenian, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang
menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat
istiadat, serta kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal7...

SK No 208675 A

---

PR.ESIDEN

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4
tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55),
Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-
Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat
Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57)
tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kota Bengkulu dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 4 tahun 1956 (lrmbaran-Negara tahun 1956
No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956
(Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang
Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
No. 57l' tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk
Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor l82l), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 208967 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
trasi Hukum,

na Djaman

SK No 209232 A

---

PRESIDEN