PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga
jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur
keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang
berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana
masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung
aktivitas perekonomian nasional.
1. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem
Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu
bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri
dan luar negeri.
1. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan
yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif
dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya
berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang
mengenai perbankan syariah.
1. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset,
modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas
transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan
sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya
sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa
keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika
Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
1. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
surat utang negara dan surat berharga syariah negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
surat berharga syariah negara.

1. Bank . . .

---

1. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai
sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian
atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang
ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya
menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan
dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
1. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang
diselenggarakan untuk menangani permasalahan
perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
Otoritas Jasa Keuangan.
1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan
diselenggarakan berdasarkan asas:
- kepentingan nasional;
- kemanfaatan;
- keadilan;
- keterpaduan;
- efektivitas;
- efisiensi; dan
- kepastian hukum.

### Pasal 3 . . .

---

(1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan

meliputi:
- koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas
Sistem Keuangan;
- penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam
kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun
kondisi Krisis Sistem Keuangan.

(2) Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas

Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup bidang:
- fiskal;
- moneter;
- makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan;
- pasar keuangan;
- infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran
dan penjaminan simpanan; dan
- resolusi Bank.

(3) Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penanganan
seluruh bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penanganan permasalahan Bank Sistemik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan
permasalahan likuiditas dan solvabilitas Bank Sistemik.

Bagian Kesatu
Pembentukan

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas

Sistem Keuangan.

(2) Komite . . .

---

(2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan
dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk
melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di
bidang perekonomian.

(3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap
anggota dengan hak suara;
- Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak
suara;
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
sebagai anggota dengan hak suara; dan
- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
sebagai anggota tanpa hak suara.

(4) Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan
atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:
- melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan
pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik,
baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal
maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:
- menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite
Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite
Stabilitas Sistem Keuangan;

• membentuk . . .

---

- membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk
membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem
Keuangan;
- menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi
Stabilitas Sistem Keuangan;
- melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem
Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan
informasi pendukungnya;
- menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis
Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem
Keuangan;
- merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan
perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi
normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari
kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan
langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank
Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung
pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik
oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia
atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga
Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan
penyelenggaraan dan pengakhiran Program
Restrukturisasi Perbankan.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Kesekretariatan

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibantu oleh

sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang
dipimpin oleh sekretaris Komite Stabilitas Sistem
Keuangan.

(2) Anggaran sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat

menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pejabat
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk
mempersiapkan pelaksanaan rapat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan.

(4) Organisasi dan tata kerja sekretariat Komite Stabilitas

Sistem Keuangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rapat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

(1) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan

rapat secara berkala atau sewaktu-waktu.

(2) Rapat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Rapat sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan berdasarkan permintaan anggota

Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(1) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus dihadiri

oleh seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Rapat . . .

---

(2) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipimpin oleh

koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(3) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan

berhalangan hadir secara fisik pada waktu dan tempat
rapat yang telah ditentukan, rapat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan dapat diselenggarakan melalui sarana
komunikasi elektronik yang memungkinkan anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan saling melihat
dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi
dalam rapat.

(4) Dalam hal koordinator dan/atau anggota Komite Stabilitas

Sistem Keuangan berhalangan tetap, koordinator
dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang
bersangkutan diwakili oleh pejabat pengganti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak

dihadiri oleh seluruh anggota, baik secara fisik maupun
melalui sarana komunikasi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau oleh pejabat pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dijadwalkan
kembali.

(6) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

merupakan rapat sewaktu-waktu berdasarkan permintaan
anggota, penjadwalan kembali dilakukan paling lambat
1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(7) Rapat hasil penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dan ayat (6) diselenggarakan dengan
kehadiran paling sedikit 2 (dua) anggota dengan hak suara
dan dapat mengambil keputusan.

(8) Pelaksanaan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

harus didokumentasikan secara utuh mulai dari awal
sampai dengan berakhirnya rapat.

(1) Pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem

Keuangan dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem
Keuangan.

(2) Pengambilan . . .

---

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank

Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan.

(3) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komite
Stabilitas Sistem Keuangan, tetapi tidak berhak
memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

(1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang

diajukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan
dinyatakan ditolak dan pendapat akhir setiap anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan didokumentasikan.

(3) Usulan keputusan yang dinyatakan ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali dalam
rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan paling lambat
1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyak.

(5) Setiap keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Stabilitas
Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3).

(6) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang tidak

hadir dalam rapat, dianggap menyetujui keputusan rapat
tanpa harus menandatangani keputusan rapat.

Bagian . . .

---

Bagian Kelima
Pertukaran Data dan Informasi

(1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan

pertukaran data dan informasi antaranggota yang
diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan
Krisis Sistem Keuangan.

(2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kode Etik

Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan
menegakkan kode etik Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bagian Ketujuh
Akuntabilitas dan Pelaporan

(1) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan dan

memberikan akses informasi kepada publik mengenai
keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan memublikasikan

pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh
Undang-Undang ini.

(3) Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan:

- jenis informasi yang bersifat rahasia;
- jenis informasi yang tidak bersifat rahasia; dan
- tata cara akses informasi oleh publik,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal informasi ditetapkan sebagai jenis informasi

yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut,
baik karena kedudukan, profesi, maupun hubungan apa
pun dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dilarang
menggunakan atau mengungkapkan informasi dimaksud
kepada pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang, atau diwajibkan oleh Undang-
Undang.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan melaporkan kepada
Presiden mengenai:
- kondisi Stabilitas Sistem Keuangan setiap 3 (tiga) bulan;
- penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- penanganan permasalahan Bank Sistemik; dan/atau
- pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan oleh
Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan

pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem
Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap
anggota untuk mencegah terjadinya Krisis Sistem
Keuangan.

(2) Pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem

Keuangan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan
dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan sesuai
dengan protokol manajemen krisis setiap anggota.

(3) Anggota . . .

---

(3) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan

menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam rapat
Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(4) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merumuskan rekomendasi
kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas
dan wewenang masing-masing.

Bagian Kedua
Bank Sistemik

(1) Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang

perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan
Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik.

(2) Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas
Sistem Keuangan normal.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank

Indonesia melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik
secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan

dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Komite
Stabilitas Sistem Keuangan.

(1) Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

wajib:
- memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio
kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas; dan
- menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

(2) Rencana . . .

---

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham
pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal
Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal
Bank.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan

tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang
digunakan untuk menyerap kerugian pada saat Bank
mengalami permasalahan keuangan.

(4) Ketentuan mengenai rasio kecukupan modal, rasio

kecukupan likuiditas, dan rencana aksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tambahan
kapasitas permodalan Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17 mengalami kesulitan keuangan, Bank Sistemik

menerapkan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang sudah disetujui

oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) belum disetujui oleh

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sistemik menerapkan
langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya

rencana aksi atau langkah penyehatan oleh Bank dengan
menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola
statuter, dan/atau melalui mekanisme lain berdasarkan
Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah

penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik

(1) Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat

mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk
mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau
pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah.

(2) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau

pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan
tingkat kesehatan Bank Sistemik; dan
- Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan
melakukan penilaian mengenai pemenuhan
persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank
Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas
jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka
pendek berdasarkan prinsip syariah.

(3) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau

pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah harus dijamin dengan agunan yang berkualitas
tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat
tinggi dan mudah dicairkan.

(4) Dalam hal Bank Sistemik tidak memiliki agunan surat

berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
jumlah yang cukup, Bank Sistemik dapat menggunakan
aset kredit dengan kolektibilitas lancar sebagai agunan
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bank Indonesia memutuskan pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

(6) Pemberian . . .

---

(6) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau

pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang
mengenai Bank Indonesia.

(7) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank

Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik
yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau
pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk
memastikan penggunaannya dan pelaksanaan rencana
pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian.

Bagian Keempat
Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

(1) Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami

permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan
permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan
pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik.

(2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga

Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan
penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai
Bank dalam pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan
meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan
intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik.

(4) Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan

Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan
Lembaga Penjamin Simpanan:
- meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi
keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset
dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara
material;

• meminta . . .

---

- meminta pengurus Bank untuk mendukung
pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank
Sistemik; dan/atau
- memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam
melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban
Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank penerima
untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan
pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.

(5) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4) tidak dapat mengatasi

permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, Otoritas Jasa
Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite
Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi
langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik.

(6) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk
menetapkan langkah penanganan permasalahan
solvabilitas Bank Sistemik.

(7) Langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank

Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
dengan:
- memutuskan penyerahan Bank Sistemik kepada
Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan
penanganan berdasarkan Undang-Undang ini dan
Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin
Simpanan; dan
- menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
sesuai dengan wewenang masing-masing untuk
mendukung pelaksanaan penanganan Bank Sistemik
oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(8) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan

solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan persiapan penanganan Bank Sistemik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 22 . . .

---

(1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh

Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan cara:
- mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau
kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima;
- mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau
kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau
- melakukan penanganan Bank sesuai dengan Undang-
Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Ketentuan mengenai pemilihan cara penanganan

permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan tata cara
penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau
kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau kepada Bank
Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
- menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank
Sistemik yang dialihkan;
- mengalihkan kewajiban Bank Sistemik sesuai dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada
Bank penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan
pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik
tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain;
- melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank
Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai
kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; dan
- melakukan wewenang lain sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

### Pasal 24 . . .

---

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau

kewajiban Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin
Simpanan kepada Bank penerima dan/atau Bank
Perantara, terjadi demi hukum sejak akta pengalihan
ditandatangani.

(2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan

tertentu yang dimiliki Bank Sistemik kepada Bank
Perantara.

(3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset

dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima
dan/atau Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan
meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin
usaha Bank yang telah dialihkan sebagian atau seluruh
aset dan/atau kewajibannya.

(5) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi

terhadap Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga

Penjamin Simpanan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b
untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan menjalankan
aktivitas usaha Bank.

(2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas
didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan
terbatas.

(3) Otoritas . . .

---

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin Bank Perantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 (dua) tahap:
- persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan
pendirian Bank; dan
- izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a selesai dilakukan.

(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- anggaran dasar yang paling sedikit memuat kegiatan
usaha sebagai Bank;
- modal disetor sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai perseroan terbatas; dan
- struktur organisasi dan sumber daya manusia,
pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan
yang baik, prosedur kerja, rencana bisnis, proyeksi
neraca dan laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.

(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
- susunan direksi dan dewan komisaris; dan
- rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan,
pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia,
serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.

(6) Uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan

komisaris dan direksi Bank Perantara dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan uji
kemampuan dan kepatutan yang dibuat Otoritas Jasa
Keuangan bagi anggota dewan komisaris dan direksi Bank
Perantara.

(7) Bank Perantara dalam menjalankan kegiatan usaha harus:

- menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan
bagi bank umum; dan
- memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian
dan indikator tingkat kesehatan bank umum.

### Pasal 26 . . .

---

(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank

Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban
Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

(2) Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau

pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara
kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar,
secara terbuka, dan transparan.

(1) Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank

Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
bersumber dari kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank

Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Penjamin Simpanan:
- menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya
melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak
lain; dan/atau
- memperoleh pinjaman dari pihak lain.

(3) Penjualan Surat Berharga Negara oleh Lembaga Penjamin

Simpanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a diputuskan oleh Komite Stabilitas
Sistem Keuangan.

(4) Berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank
Indonesia membeli Surat Berharga Negara.

(1) Selisih kurang antara dana hasil penjualan Bank

Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang
telah ditangani permasalahannya dan dana yang
dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk
penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan
biaya penanganan permasalahan Bank Sistemik bagi
Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan
kerugian keuangan negara.

(2) Selisih . . .

---

(2) Selisih lebih antara dana hasil penjualan Bank Perantara

ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah
ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan
Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan
permasalahan Bank Sistemik, merupakan penambah
kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan
mengenai perkembangan penanganan Bank Sistemik kepada
Komite Stabilitas Sistem Keuangan 1 (satu) kali setiap 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kelima
Penanganan Permasalahan Bank selain Bank Sistemik

Ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka
pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank

selain Bank Sistemik.

(1) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a
dan huruf b dapat dilakukan Lembaga Penjamin
Simpanan terhadap Bank selain Bank Sistemik yang
diserahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan

solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan.

## BAB IV . . .

---

Bagian Kesatu
Umum

(1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat

meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem
Keuangan kepada koordinator Komite Stabilitas Sistem
Keuangan jika protokol manajemen krisis yang dimilikinya
mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang
menjadi tanggung jawab setiap anggota yang dapat
memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Permintaan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas

Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan hasil penilaian protokol manajemen krisis
anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang
bersangkutan yang mengindikasikan adanya
permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung
jawabnya.

(3) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota

Komite Stabilitas Sistem Keuangan memberikan informasi
mengenai hasil penilaian protokol manajemen krisis yang
memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Penilaian mengenai status Stabilitas Sistem Keuangan

didasarkan pada data, informasi, kerangka penilaian
kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, dan pertimbangan
dari seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan,
termasuk pertimbangan profesional setiap anggota Komite
Stabilitas Sistem Keuangan.

(5) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati

status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi:
- normal; atau
- Krisis Sistem Keuangan.

(6) Dalam . . .

---

(6) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penanganan
permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota
Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas
dan wewenang masing-masing.

(7) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis
Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, Komite Stabilitas Sistem Keuangan
menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk
memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem
Keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis
Sistem Keuangan.

(8) Penyampaian rekomendasi kepada Presiden sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) disertai dengan langkah
penanganan kondisi Krisis Sistem Keuangan yang
mencakup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2).

(9) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua

puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan sesuai dengan
rekomendasi atau menolak rekomendasi status Stabilitas
Sistem Keuangan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas
Sistem Keuangan.

Dalam hal Presiden menolak rekomendasi status Stabilitas
Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(9), penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan

oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai
dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Dalam hal Presiden memutuskan Stabilitas Sistem Keuangan
dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (9), Presiden dapat menerima sebagian
atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang
disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

### Pasal 35 . . .

---

Selain langkah penanganan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 34, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat

mengusulkan kepada Presiden untuk memutuskan
perubahan besaran nilai simpanan nasabah penyimpan pada
Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai

terjadi perubahan Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi
Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal, Komite
Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan rekomendasi
kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status
Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua

puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi kondisi normal sesuai dengan rekomendasi atau
menolak rekomendasi perubahan status Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi kondisi normal yang disampaikan oleh
Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bagian Kedua
Penanganan Permasalahan Bank

(1) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan likuiditas

dan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 berlaku juga
untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik dalam
kondisi Krisis Sistem Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai penanganan permasalahan likuiditas

dan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, serta ketentuan
mengenai penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki
Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a,
ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk penanganan
permasalahan Bank selain Bank Sistemik dalam kondisi
Krisis Sistem Keuangan.
Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Restrukturisasi Perbankan dalam Krisis Sistem Keuangan

(1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi

permasalahan sektor perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem
Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk
memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi
Perbankan.

(2) Rekomendasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi

Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari rekomendasi yang disampaikan
oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

(3) Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan.

(1) Dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi

Perbankan berasal dari:
- pemegang saham Bank atau pihak lain berupa
tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu
menjadi modal;
- hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari
aset dan kewajiban Bank yang ditangani;
- kontribusi industri perbankan; dan/atau
- pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan
dari pihak lain.

(2) Kontribusi industri perbankan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari premi
penjaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Penetapan kontribusi industri perbankan sebagai bagian

dari premi penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan

diselenggarakan.

(4) Ketentuan . . .

---

(4) Ketentuan mengenai besaran bagian premi untuk

pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas

pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang
diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program
Restrukturisasi Perbankan.

(2) Lembaga Penjamin Simpanan memisahkan pencatatan

aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari
penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dari
aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari
pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin
Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan, penatausahaan, serta

pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga
Penjamin Simpanan berwenang:
- mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang organ yang setara dengan pemegang saham
dan rapat umum pemegang saham Bank;
- mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan
wewenang direksi dan dewan komisaris Bank atau
organ lain yang setara;
- menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari
Bank;
- menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank
di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara
langsung maupun melalui penawaran umum;

• menjual . . .

---

- menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank
dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak
lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
- mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian
kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank
kepada pihak lain;
- melakukan penyertaan modal sementara pada Bank
secara langsung atau melalui konversi tagihan
Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi
saham Bank;
- melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur
tertentu menjadi modal;
- menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan
penerbitan surat paksa;
- melakukan pengosongan atas tanah dan/atau
bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang
dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan
bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala
keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank,
dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga
terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan
Bank;
- menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami
Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada
modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana
kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau
kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris
atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham,
maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang
bersangkutan;
- mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah
modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang
ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- membekukan aset milik pengurus Bank, pemegang
saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang
terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank,
baik yang berada di dalam negeri maupun di luar
negeri;

• mengalihkan . . .

---

- mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau
kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank
Perantara;
- menjual Bank kepada pembeli yang bersedia
mengambil alih seluruh kewajiban;
- menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
- memberi pinjaman kepada Bank; dan
- melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite
Stabilitas Sistem Keuangan.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan,
Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh
wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga
Penjamin Simpanan.

Ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank kepada Bank penerima atau Bank
Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai
dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi
pelaksanaan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf o.

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa
Keuangan memberikan dukungan kepada Lembaga Penjamin
Simpanan dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi
Perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan
Program Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden melalui
Komite Stabilitas Sistem Keuangan 1 (satu) kali setiap 1 (satu)
bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### Pasal 45 . . .

---

(1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai

permasalahan sektor perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional telah teratasi, Komite Stabilitas
Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden
untuk memutuskan pengakhiran Program Restrukturisasi
Perbankan.

(2) Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program

Restrukturisasi Perbankan sesuai dengan rekomendasi
atau menolak rekomendasi Komite Stabilitas Sistem
Keuangan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi
Perbankan.

(1) Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri

Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban
yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi
Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga
Penjamin Simpanan.

(2) Pencatatan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari pencatatan
aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari
pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin
Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai
Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban

yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan,
selisih lebih tersebut menambah kekayaan Lembaga
Penjamin Simpanan yang berasal dari kontribusi industri
perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
huruf c.

(4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan

kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi
Perbankan, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan
dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan dan ditutup
dengan kontribusi industri perbankan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c yang diterima
Lembaga Penjamin Simpanan.

(5) Untuk . . .

---

(5) Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih

tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Penjamin Simpanan memiliki wewenang untuk
menghapus buku dan menghapus tagih aset.

(6) Penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang masih

tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan
dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
perbendaharaan negara.

(7) Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan

penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai
kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(1) Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang,

anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris
Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat
Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau
pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak
dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan
Undang-Undang ini.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam hal anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan,

sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota
sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan
pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga
Penjamin Simpanan yang melaksanakan tugas
berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan
hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan maka yang
bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga
yang diwakilinya atau yang menugaskannya.

Keputusan yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem
Keuangan dan/atau pelaksanaan dari keputusan tersebut
oleh setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan
berdasarkan Undang-Undang ini adalah sah dan mengikat
setiap pihak.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253) dinyatakan tetap sah dan
mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus
dalam Undang-Undang ini.

Tugas dan wewenang sekretariat Komite Stabilitas Sistem
Keuangan, termasuk pengelolaan dokumen, dilaksanakan
oleh sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
sampai dengan terbentuknya sekretariat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 52 . . .

---

Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
- Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4962); dan
- Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan

### Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada . . .

---

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komite

Koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) beralih
menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(3) Fungsi, tugas, dan wewenang Komite Koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan fungsi,
tugas, dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan
yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

,

ttd.

---