Langsung ke konten

Pencarian

PP 21/1973 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 46/1963 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang PENYELENGGARAAN SENSUS PERTANIAN

PP 12/1963 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA

PP 39/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN/TENGGARA

PP 33/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA

PP 34/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN SUMATERA SELATAN

PP 35/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN JAWA BARAT

PP 38/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN "PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN

PP 36/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN JAWA TENGAH

PP 43/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN

PP 40/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN KALIMANTAN BARAT

PP 42/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN BALI

PP 37/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN "PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN JAWA TIMUR"

PP 29/1960 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PP 62/1954 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1954 tentang PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PEREKONOMIAN TERTANGGAL 19 OKTOBER 1954 NO. 112/UM/54 15020/M TENTANG PENETAPAN BESARNYA JUMLAH PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK-ORDONNANTIE" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604)

PP 2/1952 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 tentang DEWAN PERANCANG NEGARA

PERPRES 32/2007 berlaku

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN

PERPRES 43/2007 berlaku

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPRES 37/2006 berlaku

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPRES 26/2006 berlaku

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN