Pencarian

UU 47/2009 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 1. Penerimaan perpajakan ada

UU 6/2021 Pasal 1

…REPUBLIK INDONESIA 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan per

UU 8/1983 Pasal 16

(1) Atas permohonan tertulis Pengusaha Kena Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU 8/1983 Pasal 17

Hal-hal yang menyangkut pengertian, tata cara pemungutan dan sanksi administrasi dan sanksi pidana berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

UU 8/2017 Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp1.736.060.149.915.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus tiga puluh enam triliun enam puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpa

UU 9/2020 Pasal 1

…bea keluar. 6 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-u

UU 9/2020 Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp1.743.648.547.327.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus empat puluh tiga triliun enam ratus empac puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: - Peneri

UU 4/2023 Pasal 211

Pembentukan PIKK, termasuk juga proses pengalihan aset dalam pembentukan PIKK, dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Pasal2L2 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dala

UU 32/2014 Pasal 30

…Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada aya

UU 1/2011 Pasal 85

(1) Pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan: - pemberian insentif; - pengenaan disinsentif; dan - pengenaan sanksi. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: - insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan

PP 35/2023 Pasal 97

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: - pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang; - keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; - keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang diteta

PP 35/2023 Pasal 115

…pihak ketiga. (21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: - pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - pengawasan Wajib Pajak bersama s

UU 28/2007 Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada

UU 28/2007 Pasal 35

…pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ay

UU 28/2007 Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: - mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut d

UU 16/2000 Pasal 12

Ayat (1) Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah: - pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga; - pada akhir masa

UU 9/2017 Pasal 8

…35A Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 t

UU 9/1994 Pasal 44

…Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak a

UU 36/2008 Pasal 31

…atau di daerah- daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: - pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan; - penyusutan dan amortisasi yang

UU 36/2008 Pasal 32

…berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai www.djpp.kemenkumham.go.id --- 2008, No.133 42 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo