Hasil pencarian: Ketenagakerjaan

PP 45/2015 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan . . . --- --- Page 2 --- - 2 - 1. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah

PP 46/2008 Pasal 12

**(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS** Tripartit Nasional, calon anggota harus memenuhi persyaratan: - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat; - Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

PP 46/2008 Pasal 32

### Pasal 32 . . . **(1) Untuk dapat diangkat dalam Keanggotaan LKS** Tripartit Propinsi, calon anggota harus memenuhi persyaratan: - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat; - Pegawai Neg

PP 46/2008 Pasal 50

**(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS** Tripartit Kabupaten/Kota, calon anggota harus memenuhi persyaratan: - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat; - Pegawai Negeri Sipil di li

PP 46/2010 Pasal 32

…sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan per

PP 49/2023 Pasal 18

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak direkomposisi dan tetap berlaku bagi: a. Peserta . . . SK No 180392A TiITIitrIlillrtrtrIlEEtrtr Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar sebagai Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; atau Peserta penerima Upah yang masih tertunggak

PP 49/2023 Pasal 43

…kewajiban Pemberi Kerja untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja. SK No 180396A (4) Dalam . . . PRESIDET{ REPUEUK INDONEgIA (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelen

PP 4/2017 Pasal 5

**(1) Susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional** terdiri dari: - Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Menteri; - 3 (tiga) --- --- Page 3 --- PRESIDEN - -o- - 3 (tiga) orElng wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur

PP 4/2017 Pasal 25

**(1) Susunan keanggotaan LKS Tripartit provinsi** terdiri atas: - ketua merangkap anggota, dijabat oleh gubernur; - 3 (tiga) . --- --- Page 5 --- r3RESIDEN -5- - 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat pem

PP 4/2017 Pasal 43

**(1) Susunan keanggotaan LKS Tripartit** kabupaten I kota terdiri dari: - Ketua merangkap anggota, dijabat oleh bupati/walikota; - 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh a.nggota yang mewakili unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari sa

PP 55/2010 Pasal 26

**(1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16** huruf f terdiri atas: - keselamatan kerja; - kesehatan kerja; 8 / 18 --- --- Page 9 --- www.hukumonline.com - lingkungan kerja; dan - sistem manajemen keselamatan dan keseh

PP 59/2021 Pasal 15

**(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: - kredibilitas Mitra Usaha dan Pemberi Kerja; - kesesuaian isi Perjanjian Kerja dan pelaksanaannya oleh para pihak; dan - kelayakan tempat dan lingkungan kerja. **(2) Pemantauan dan

PP 59/2021 Pasal 16

Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: - pelaporan kepada otoritas yang berwenang; - upaya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum negara setempat;

PP 59/2021 Pasal 39

**(1) Pembentukan dan pengembangan sistem informasi** terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan secara terintegrasi antarsistem kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah. **(2) Sistem informas

PP 6/1980 Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14, Deputi Pembinaan Statistik mempunyai fungsi : a. melaksanakan kegiatan statistik di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, keuangan, harga-harga, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kea

PP 6/2019 Pasal 28

… . . --- PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA _18- - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan pene

PP 6/2025 Pasal 31

**(1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui lembaga** Pelatihan Keda milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (21 kmbaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: - memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar k

PP 6/2025 Pasal 4

Hak atas manfaat JKP sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 18 hilangjika Pekeda/Buruh: a.tidak... SK No 23M52 A --- --- Page 9 --- PRESIDEN -9- - tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 (enam) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja; - telah mendapatkan pekerjaan

PP 72/2010 Pasal 28

…mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, denga

PP 72/2012 Pasal 24

…mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pencarian