Pencarian

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jarninan sosial. 1. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Keseh

…dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perum termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan h

**(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota,** atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Pengusaha. **(2) Pengenaan . . .** --- --- Page 31 --- - 31 - **(2) Pengena

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

…lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang- undangan, dengan ketent

…Disisi lain, industri padat karya tertentu merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi besar dalam penyerapan lsna ga kerja. Data Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri padat karya tertentu pada Agustus tah:un 2024 sebanyak

…untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

…yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS Kesehatan; atau - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk pelanggaran yang dilakuka

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Propinsi, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan : - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1); - merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari : - Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati/Walikota; - 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten/

**(1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit Kabupaten/Kota** dibantu oleh Sekretariat. **(2) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten/Kota. **(3) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten/Kota seb

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan : - Warga Negara Indonesia; - sehat jasmani dan rohani; - berpendidikan serendah-rendahnya Diploma (D3); - merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

**(1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan** kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus. **(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** paling sedikit dilakukan

… - mengatur . . . --- - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun a

…No.238 -8- - kependudukan dan ketenagakerjaan; dan - pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. (4) Kewenangan Khusus bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi bidang urusan: - pangan; - pertanian; - koperasi, usaha kecil d

… - mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain; - mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM D

…mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

…untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; - mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat kantor, skala usaha, data Upah, data Pekerja/Buruh, dan perubahan data lainnya terkait kepesertaan program JKP, Pengusaha wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

**(1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling** banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut: - sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan - sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutny