Pencarian

…Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha lembaga audit SMK3 yang tidak melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Sanksi administratif

…administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah

… - peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi Kelautan; - peningkatan gizi masyarakat Kelautan; dan - peningkatan pelindungan ketenagakerjaan. (3) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila

… - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan . . . --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

…dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan

…undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterama

…pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan . . . --- - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosial; - pelayanan

…perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan

…. . --- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketent

…wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan t

…Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bid

…peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pendidikan; - kesehatan; - lingkungan hidup; - pekerjaan umum; - penataan ruang; - perencanaan pembangunan; - peru

…. . --- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteram

… - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan . . . --- - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosi

…diatur dalam peraturan perundang- undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pendidikan; - kesehatan; - lingkungan hidup; - pekerjaan umum; - penataan ruang; - perencanaan pembangunan; - peru

…Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang

…pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan . . . --- - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosial; - pelayanan

…undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenter

… - perencanaan . . . --- - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosial;

…sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; -