Pencarian

…Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang ke

…pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; - penyediaan . . . --- - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosial; - pelayanan bidan

…yang berkepentingan, jika ada, dapat mengecualikan pekerjaan atau kerja tertentu dari p3emberlakuan Konvensi jika pelaksanaan Konvensi ini menimbulkan masalah yang sangat berat. --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini wajib membuat daftar dalam

…Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bid

…pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan . . . --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masal

…dalam peraturan perundang- undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pendidikan; - kesehatan; - lingkungan hidup; - pekerjaan umum; - penataan ruang; - perencanaan pembangunan; - perumahan;

…diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - p

…Peraturan Desa; - mengajukan pertanyaan; - menyampaikan usul dan/atau pendapat; - memilih dan dipilih; - mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota; - mendapatkan jaminan

…Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang

…Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bid

… - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan . . . --- - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan masalah sosi

…Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bid

…perundang- undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan

…Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang keseh

…sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

…Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidan

…dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengaw

… - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bidang kesehatan; - penyelenggaraan pendidikan; - penanggulangan . . . --- - penanggulangan masalah sosia

…undangan. (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterama

…Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - perencanaan dan pengendalian pembangunan; - perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; - penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; - penyediaan sarana dan prasarana umum; - penanganan bid