Pencarian

… dan 1. Iuran JP sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada BPJS Ketenagakerjaan. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a sebagian . . SK No 044320 A --- trRES IDEN REPUBLIK INDONESIA a sebagian Iuran JP yaitu sebes

…MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202O NOMOR 199 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Hukum dan dang-undangan, E.LI 4* ili vanna Djaman SK No 044263 A --- PRESIDEN REPUB

…mengutamakan OAP. (2) Pelaksanaan kewenangan bidang perekonomian meliputi urusan bidang: - pangan; - pertanian; - koperasi, usaha kecil dan menengah; - penanaman modal; - energi dan sumber daya mineral; - kelautan dan perikanan; - pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kamp

…serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah badan usaha yang diberi izin untuk melakukan pekerjaan perencanaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan. Ayat (4) Cuk

…negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara; - Piutang Negara yang diserahkan, terjadi atau disalurkan di eks Provinsi Timor-Timur; --- - Penyerah Piutang meminta kembali pengurusan Piutang Negara yang bersumber dari perjanji

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena alasan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 32 huruf g, hanya clapat clilaksanakan apabila: - Piutang tersebut berasal clari penyerahan PT Jamsostek; - terclapat permintaan secara tertulis clari Penyerah Piutang, yang clalam hal ini clil

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka : 1. Ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cuk

…u.b. ~~~~agian Administrasi Kementerian ~ ~ ARTOJ 22 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id --- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK. 02/2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN

…bangkan kondisi kelangsungan usaha sektor tertentu. (4) Dalam menentukan sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dewan pengupahan provinsi meminta saran dan masukan kepada organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor terkait di provinsi yang bersangkutan.

pasal.id Personil K3 bidang Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berkewajiban untuk: a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan; b. melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan pe

…pada ayat (2) harus dilakukan oleh personil K3 bidang Lingkungan Kerja. (4) Lembaga eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan; b. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Unit Pelaksana Teknis Bidang K3; c.

…dan nama Peraturan Menteri; b. nama Peraturan Menteri dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan huruf 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan, penulisannya sebagai berikut: 1. judul yang menggunakan 1 (satu) kata: - Yayasan - Ketenag

…kemudahan memperoleh izin berusaha; d. kemudahan memperoleh layanan kesehatan; SK No 275128 A e. kemudahan FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. kemudahan atas hadiah yang diterima oleh Olahragawan berprestasi pada pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga di tingkat internasional; f. fasilitas pertana

… mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain; d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/B

…dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor; b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang info

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perLlndang- undangan. (21 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, ja

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif PB dan/atau PB UMKU, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam: a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan b. peraturan . SK No 2799

…Kelompok Multisubyek 1. Laporan Sosial Indonesia Per eksemplar Rp 63.000,00 2. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Indonesia (Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi) Per eksemplar Rp 50.000,00 3. Analisis Sensus Ekonomi Mengenai Ketenagakerjaan di Indo