Pencarian

Untuk mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha selaku pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

**(1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan Rencana Penggunaan** Tenaga Kerja Asing telah sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 35 harus menerbitkan keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. **(2) Dalam hal permoho

**(1) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus terdiri** atas unsur: - Pemerintah/pemerintah daerah - serikat pekerja/serikat buruh, dan - asosiasi pengusaha. **(2) Unsur Pemerintah/pemerintah daerah mengikutsertakan** Administrator KEK. ### Pasal 42 . . . --- --- Page 26

**(1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan** Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berjumlah 15 (lima belas orang) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah/pemerintah

**(1) Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kerja Sama Tripartit** Khusus dibantu oleh Sekretariat. **(2) Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus. **(3) Sekretariat Lembaga Kerja

**(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,** Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat membentuk Badan Pekerja. **(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) dipilih dari anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus. **(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sus

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. ### Pasal 48 . . . --- --- Page 28 --- - 28 -

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh atau unsur asosiasi pengusaha harus diusulkan oleh pimpinan serikat pekerja/serikat buruh atau pimpinan asosiasi pengusaha yang bersangkutan.

**(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan** Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan: - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); - mengundurkan . . . --- --- Page 29 --- - 29 - - mengundu

**(1) Dalam hal anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus** mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulka

**(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus mengadakan sidang** secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. **(2) Apabila . . .** --- --- Page 30 --- - 30 - **(2) Apabila dipandang perlu, Lembaga Kerja Sama Tripartit** Khus

**(1) Dewan Pengupahan KEK dibentuk oleh Gubernur.** **(2) Tugas dan fungsi Dewan Pengupahan KEK:** - memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan, dan - membahas permasalahan pengupahan. **(3) Dalam . . .** --- --- Page 31 --- - 31 - **(3) Dalam melakukan tugas d

**(1) Keanggotaan Dewan Pengupahan KEK terdiri atas unsur:** - Pemerintah/pemerintah daerah; - serikat pekerja/serikat buruh; - asosiasi pengusaha; - tenaga ahli; dan - perguruan tinggi. **(2) Susunan keanggotaan, masa jabatan, pengangkatan, dan** pemberhentian, serta tata kerja De

**(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi** anggota serikat pekerja/serikat buruh. **(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-** kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. ### Pasal 59 . . . --- --- Page 32 --- - 32 -

**(1) Perjanjian kerja bersama dibuat dan disepakati oleh** serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. **(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) didaftarkan pada Administrator KEK. **(3) Pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana** dimaksud pada ay

Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran perjanjian kerja bersama dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

**(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi** kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. **(2) Tenaga Kerja Asing yang menjadi anggota direksi atau** anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham, dikecualikan d

Untuk mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Badan Usaha atau Pelaku Usaha selaku pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan melalui OSS.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pada sektor tertentu dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang lain dalam jabatan yang sama. --- --- Page 27 --- 2020, No.55 -27- Bagian Kedua Lembaga Kerja Sama Tripartit