Pencarian

Perubahan pengaturan mengenai tata cara seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kementerian Ketenagakedaan 27. RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pekerja yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakedaan.

(l) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakedaan. (21 Bagi karyawan Perusahaan tidak

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain : a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor

(1) Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu: a. biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan; b. iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai

…ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keteriagakerjaan. (3) Karyawan