Pencarian

…mengajukan permohonan APA; dan b. Pejabat Berwenang Mitra P3B. (5) Atas permohonan APA yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung kep

…ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal……. yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL. 3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan d

…yang terutang tidak dipungut, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut tidak untuk tujuan pengalihan hak. d. Pengeluaran Ba

…dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a dan huruf b selain Barang Kena Pajak asal luar daerah Pabean; b. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf d yang menurut ketentuan perundang-undangan pe

…PDRI yang dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; 3) atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertamba

…7) Atas pemasukan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di

…mengajukan permohonan APA; dan b. Pejabat Berwenang Mitra P3B. (5) Atas permohonan APA yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung kep

…dan tes injektivitas formasi; e. studi konseptual pengembangan Penyimpanan Karbon dan pemilihan konsep pengembangan; dan f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan lainnya. (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentu

…dengan "pajak Kamboja")l~ .i ~-t• t ; : 4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau yang ~ i .,.. pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini be

…kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 1. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang prib

…merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) PPSPM melakukan pengujian SPP-pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: - kelengkapan dokumen pendukung SPP; - kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK; - kebenaran pengisian format SPP; - kesesuaian ant

…Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; - surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; atau - Surat Keputusan Persetujuan Bersama, yang dalam penerbitannya terda

…transaction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen. (7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta t

…dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

…kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 1. Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

…undangan; dan - volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (4) Perhitungan Dana Kompensasi BBM periode bulanan sebagaimana dimaksud

…dengan Wajib Pajak; - menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; - memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; - menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; - melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiba

… 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; - Ombudsman; dan - lembaga/ komisi negara lainnya yang sejenis. Ayat (2) Huruf a Contoh Piutang Negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan antara lain: - piutang perpajakan; - piutang uang pengganti

…penerbitan kartu perjalanan bisnis berikut perpanJangannya. - penghentian layanan publik dalam bidang kependudukan dan layanan masyarakat dapat berupa: 1. penerbitan surat keterangan domisili/ domisili perusahaan; dan/ atau 1. penerbitan surat keterangan berkelakuan baik atau surat k

…Diri 30.0o0.000.000,00 (coueralt) - Sarung SK No 018487 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7- C Sarung Tangan Bedah 15.OO0.000.000,00 (surgical glouesl - Sarung Tangan Periksa 15.000.000.000,00 (examtnation gloues) 2 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Antiseptik Hand