Pencarian

…UMUM: - BKP Barang Kena Pajak - JKP Jasa Kena Pajak - KPP Kantor Pelayanan Pajak - NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak - KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - PPN Pajak Pertambahan Nilai - PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah - SSP Surat Setoran Pajak IL TATA CARA PEM

…anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal: - monitoring atas kesesuaian antara SPM penampungan dengan SPM pembayaran dan SPM penihilan, terkait ketepa

…f diberikan; - Konsultan Pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang; atau - Konsultan Pajak memiliki Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpaja

…Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau - data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. (6) Ketentua

…sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti apabila PKP: I --- - telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Pengh

…dan - lokasi proyek yang baru merupakan tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha yang telah ditetapkan sebagai tempat PPN terutang atau tempat PPN terutang yang dipusatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (6

…gambar teknis atau denah tata letak Mesin pabrik di unit produksi; 1. data teknis a tau brosur Me sin; dan 1. pernyataan bahwa Mesin dan Peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-un

…dan Peralatan pabrik digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya. (5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disa

…diperoleh dengan menggunakan SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a kepada pihak selain Pemilik Proyek yang mempunyai SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a angka 2; - terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan

…daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Masa Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peratur

…jaminan atas Bahan Baku yang belum dipertanggungjawabkan dicairkan. - Dalam hal badan usaha yang telah memiliki NIPER, tetapi belum memiliki NIPER Pembebasan, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. atas bahan baku yang diimpor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.

…peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan - sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

…KITE Pembebasan dan/ atau fasilitas KITE Pengembalian; - IKM atau Konsorsium KITE tidak meny1mpan Barang dan/ atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium ) t r-.t www.jdih.kemenkeu.go.id --- KITE se

…yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4); - telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1); - tclah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

…daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Masa Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peratur

…memiliki Subunit Organisasi, pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Subunit Organisasi. (6) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a merupakan penerima penghasilan yang dipo

… - Masa Pajak dan Tahun Pajak; - sifat pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); - status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; --- - identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut berupa: 1. bagi Waji

…dengan penggunaan harta, yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah; - penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto; atau - penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diten

…ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak; atau - saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. (3) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ser

…hal-hal sebagai berikut: - menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban yang meliputi: 1. Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM, 1. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan, 1. sanksi administrasi